Ditemukan 6791 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penjarahan
penyebaran
pendafaran
pengajaran
penjabutan
pengabaran
penjagalan
pendataran
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
266 — 279
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
266 — 279
anak nakal dan korbannarkoba ;melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberian bantuankepada korban bencana alam serta mengupayakan Sumbangan sosial dariberbagai pihak ;Halaman 158 dari 207.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.Madn.c. melaksanakan pengendalian dan pengkoordinasian rehabilitasi anak nakal,korban narkoba, tuna sosial, lanjut uSia, dan penyandang cacat ;d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai denganbidang tugasnya.Pasal 41 :Penjabaran
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016
Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ;
Lawan :
1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016
selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II;
Dan :
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta â 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara âÂÂAntonDedi Hermanto, S.H.& RekanâÂÂ, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFEâÂÂI, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016
selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
798 — 510
798 — 510
No 09/Pdt.G/2016/PN.Trg, Hal. 156 dari 205 HalamanPokok Agraria dan penjabaran daripasal 33 UUD 1945, yang semuanya diberikankepada Nagara untuk menuasainya yang semuanya dipergunakan sepenuhnya untukkemakmuran rakyat Bangsa Indonesia ;Bahwa mengenai batas maksimak penguasaan tanah, untuk Tanah Pertanianmaksimal 20 (dua puluh) Kektar dan di Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan SKGubernur yang membatasi kepemilikan tanah dan dengan jangka cwaktu 3 tahun yangsesuai tata ruang dan pengguna tanah tersebut
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RIDWAN, SH
Terdakwa:
ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG
202 — 65
RIDWAN, SH
Terdakwa:
ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG
202 — 65
RIDWANNUR, M.Si sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten TakalarNomor 07 Tahun 2007 Tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerahdan perubahannya yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah NomorPermendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah dan perubahannya.Bahwa benar terdakwa menjelaskan jika program dan kegiatan yang beradadalam lingkup tugas Bidang Fisik Prasarana Dan Ekonomi sudah dilaksanakansesuai dengan ketentuan namun terdapat beberapa kegiatan
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
1.MATHEOS ERBABLEY alias THEO
2.HENGKY ALIPUTY alias HENGKY
171 — 103
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
1.MATHEOS ERBABLEY alias THEO
2.HENGKY ALIPUTY alias HENGKY
171 — 103
Dana Alokasi Khusus dari Kabupaten / kota.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 36Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Cara KerjaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Jo PeraturanBupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokokdan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, makaADD/N dan DD/N tersebut berada dalam pembinaan Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Negeri, sedangkan aspek
Register : 06-02-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby Tanggal 28 Mei 2024 — Penuntut Umum:
CAHYA SANKARA UDIANA, S.H.
Terdakwa:
MUNAKIP
179 — 0
CAHYA SANKARA UDIANA, S.H.
Terdakwa:
MUNAKIP
179 — 0
Tahun 2019;
46) 1 (satu) bendel Foto Copy Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2020;
47) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
48) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
Register : 11-02-2025 — Putus : 25-06-2025 — Upload : 08-08-2025
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks Tanggal 25 Juni 2025 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ALDI S., S.H.
Terdakwa:
YUSUF SOEAN
54 — 0
MUHAMMAD ALDI S., S.H.
Terdakwa:
YUSUF SOEAN
54 — 0
1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
34.
Putus : 25-07-2012 — Upload : 04-10-2012Putusan PT DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus/2012/PT.Dps.
Tanggal 25 Juli 2012 — DESAK PUTU ARI PADMINI, SP.
131 — 54copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor: 3856/010-05.5/20/2011 tanggal 20 Desember 2011 ; - Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT.01-001/BPMD/2009/II tanggal 31 Desember 2008 ;---------------- Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT.02-001/BPMD/2009/V tanggal 30 April 2009 ; ---------------------- Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT.03-003/Set.PNPM-MP/2010 tanggal 30 Januari 2010 ; ------------- Foto copy Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penjabaran
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019Putusan PN BENGKULU Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
ASRIL YUSMAR, S.E. Bin M. SYRI
168 — 97ASDP,dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum, hal tersebutmerupakan Kerugian Negara; Bahwa ahli menerangkan bahwa Kekayaan negara dipisahkan berupaBUMN merupakan bagian dari kKeuangan negara maka asas pengelolaankeuangan nagara yang dimuat dalam UU tentang keuangan negaraadalah penjabaran dari aturan pokok yang telah ditetapkan dalamUndangUndang Dasar ke dalam asasasas umum yang meliputi baikasasasas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara,termasuk didalamnya asas universalitas
Putus : 20-07-2016 — Upload : 19-09-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — TARMIZI, S.P. bin AMIR
150 — 65 — Berkekuatan Hukum TetapPutusan No. 983 K/PID.SUS/2016kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud;Bahwa dari penjabaran peraturanperaturan formiil di atas telahjelas mengatur bahwa setiap pejabat pemerintah yang terlibat dalamproses pengadaan barang/jasa yang menandatangi setiap surat yangdijadikan syaratsyarat untuk melakukan pencairan keuangan negarawajib mempertanggungjawabkan perbuatannya;Dihubungkan dengan keterangan Saksisaksi, keterangan Ahli,petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 02-08-2012Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs.H. KHAIRUL
131 — 24sejauh yang saksi ketahui dari sisi mekanisme dan prosedur pelaksanaanmulai dari prosedur pengangaran pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuanterlepas dari persoalan mark up ataukah tidak ;Bahwa ada ketentuan yang melarang apabila suatu SK Panitia pengadaan tanaholeh daerah apakah boleh mengadopsi sebagian ketentuan dalam Perpres 65tahun 2006;Bahwa sejauh ini tidak ada larangan suatu SK panitia pengadaan tanah olehdaerah karena Perda pasal 136 ayat 1 dan 2 UU No.32/2004 mengatakan perdamerupakan penjabaran
Register : 04-04-2023 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 08-05-2023Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB
Tanggal 8 Mei 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : ARDY, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H EDDY PATTISAHUSIWA, SE
202 — 50satu) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah Saniri Negeri Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tertanggal 6 Juli 2019 (Asli);
- 1 (satu) lembar kertas Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
- 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
- 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahun 2019 (Asli);
- 1 (satu) rangkap Penjabaran
Register : 10-08-2017 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 05-09-2019Putusan PN SEMARANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 19 Januari 2018 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH
Terdakwa:
1.IMAM KUSHAINI, SPT,MM Bin MUTIYAR
2.LASUM Bin TAWIREJA
168 — 42Blora Nomor tahun 2014 tentang penjabaran APBD(nomor dan tanggal lupa).Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan.Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwamembenarkan dan menyatakan tidak keberatan.Saksi KARTONO Bin PANIJAN.Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada waktu pengumpulan proposal,tetapi tidak kenal dengan sdr. LASUM.Bahwa saksi kenal dengan sdr.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 19-09-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — I. SYARWANDI K., SP. bin M. KHATIB, Terdakwa II. HENDRY Z. bin ZAHRI, Terdakwa III. UMAR BAKI bin ABU KASIM dan Terdakwa IV. NURZAM S. bin SENDANG
537 — 366 — Berkekuatan Hukum TetapPutusan No. 895 K/PID.SUS/2016disebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpenerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah bertanggungjawab terhadapkebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud;Bahwa dari penjabaran peraturanperaturan formiil di atas telahjelas mengatur bahwa setiap pejabat pemerintah yang terlibat dalamproses pengadaan barang
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
881 — 3083Kalautoh secara aplikatif belum ada penjabaran bagaimana teknis tapi tentangstatus ini Sudah jelas gitu, bahwa ada kondisi di mana ada calon pihakutama yang tidak lulus fit and proper, kemudian konsekuensinyamemang harus diganti. Dan pihak yang berhak mengganti adalahinternal dari organ lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.
Register : 19-09-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 12-12-2022Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2022 — Penuntut Umum:
RAJA LIOLA GURUSINGA
Terdakwa:
IMANUEL GINTING
285 — 99li >Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2018;
- Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Bumdes Tanggal 22 Juni 2020;
- Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
- 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
140 — 22berupa uang dicantumkan dalam RKAPPKD;Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKASKPD;Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atasDPA PPKD sedangkan anggaran Hibah berupa Barang/Jasaberdasarkan atas DPASKPD;Setelah anggaran Hibah dicantumkan dalam DPAPPKD, laludibuatkan Gubernur membuatkan SK penetapan DaftarPenerima Hibah beserta besaran uang atau Jenis Barang ataujasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur;Dibuatkan NPHD ( Naskah Perjanjian Hibah daerah) yangmerupakan penjabaran
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
HENGKY RUMAWATINE alias HENGKY
163 — 164Dana Alokasi Khusus dari Kabupaten / kota.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 36Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Cara KerjaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Jo PeraturanBupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokokdan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, makaADD/N dan DD/N tersebut berada dalam pembinaan Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Negeri, sedangkan aspek
Register : 21-06-2022 — Putus : 28-11-2022 — Upload : 05-12-2022Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 28 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SAPRAN LUBIS
252 — 110Jasa Program/Sub Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) bundel Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 tanggal 07 Desember 2017;
- 1 (satu) bundel Asli Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bundel Asli Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Bangun Karya Sembilan Satu;
- 1 (satu) bundel buku Asli Kebijakan Umum APBD Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) bundel Asli Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 620/100/K/2014 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan Sebagai Jalan Dan Jembatan Kota;
- 1 (satu) lembar ringkasan Penjabaran APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 Nomor 07 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Cheklist Verifikasi Kegiatan Manajemen Sistem Penglolaan
Register : 22-06-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-03-2017Putusan PN SEMARANG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 5 Oktober 2016 — RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA
198 — 764buktibuktinya;terdapat perbedaan perincian penggunaan dana hibah antara proposalRKA (usulan), permohonan realisasi anggaran dan laporanpertanggungjawaban; dan tidak ada Rekapitulasi Realisasi Anggaran.Bahwa berdasar Pasal 15 Perwal No 62 tahun 2012 yaitu :Ayat 1, disebutkan Walikota menetapkan Daftar Penerima Hibahbeserta besaran uang yang akan dihibahkan denganHal 128 dari 219 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.SusTP K/2016/PN Smg.Keputusan Walikota berdasarkan Perda tentang APBD danPerwal tentang Penjabaran
Register : 06-12-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 25-09-2020Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2019/PN PN Smg
Tanggal 6 April 2020 —
289 — 391BKK Sukoharjo Nomor 05/SK.DIR/IV/2016 tanggal 02 April 2016 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja PD.