Ditemukan 708 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketentuanã ketengan ketandan kesenian kemenhan ketetuan ketemuan ketenutan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : SAMPE BANJARNAHOR / SAMPE MARBUN Diwakili Oleh : TIPAK JUSA NAINGGOLAN,S.H.,M.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : RIANTI MARTALINA HARIANJA
Terbanding/Tergugat II : FRIDA MARPAUNG
Terbanding/Turut Tergugat : HERLINA PURBA
76 — 68
  • Maka Perlawanan yang diajukanPembanding Masih dalam tenggang waktu sebagaimana yangdisyaratkan peraturan perundang undang.Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan yang disebutkan di atas,tentunya Majelis hakim akan menjelaskan ketentuan yang mana yangtidak dipenuhi Pembanding dalam upaya hukum Perlawanan yangdiajukan sebagaimana dalam Perkara Nomor 34 /Pdt.G/2021/PN.Sbr.Bahwa jika memperhatikan syarat dan ketenuan yang telah diamanatkanoleh peraturan perundangundangan, tentang syarat dan ketentuan yangharus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 22-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 11
  • Tanah dan rumah petak dangan ukuran 129 M2;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Sebidangtanah dan bangunan rumah petak ukuran 129 m2, merupakan harta bersama,diakui oleh oleh Tergugat Rekonvensi;Halaman 45 dari 50, Putusan Nomor 2322/Padt.G/2021/PA.CbnHalaman 45 dari 50, PutusanNomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebutdiakui oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai ketenuan Pasal 174 HIR, makapengakuan tersebut menjadi bukti bukti yang
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 31-03-2015 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 62 / Pdt. G / 2015 / PN. Amb
Tanggal 27 Juni 2016 — Julianus Wattimena : Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Dusun Seri RT.007 / RW.003 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini dikuasakan kepada : Hans Peea, SH dan Moh. Ali Nasir Tukan, SH. Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Said Perintah Nomor : 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai................................................................................ : Penggugat.; M e l a w a n : 1. Johannes Tisera als. Buke, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Dahulu Di Jalan Kadewatan Nomor : 69 RT. 001 / RW. 04 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ruby Lopulalan, SH dan Fransiska Salamor, SH keduanya Advokat pada Kantor Pengacara Ruby Lopulalan, SH beralamat di Desa Galala Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai........... : Tergugat – I ; 2. Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon, beralamat di Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon Jalan Jenderal Sudirman, Tantui – Kota Ambon, dalam hal ini dikuasakan kepada :-------------------------------------------------------- Nama : Marjuki Koteng, SH.;---------------------------------------------- NIP : 19580214 198301 1 001.;--------------------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia.;------------------------------------------------------------ Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan .;--------------------------------------------------------- Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;------------------------------- Nama : Dave A. H. Pooroe, SH.;------------------------------------------ NIP : 19761024 200212 1 003.;---------------------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia.;------------------------------------------------------------ Pekerjaan / Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.;---------------------- Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;------------------------------ Nama : Sayid Hasan Assagaf, SH.;----------------------------- NIP : 19860427 200003 1 002.;-------------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia.;---------------------------------------------------- Pekerjaan / Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan.;----------- Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon.;----------------------- Ketiga – tiganya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui Nomor : 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2015, untuk selanjut disebut sebagai............................... :Tergugat – II. 3. Rostiaty Nahumarury, SH : Pekerjaan Notaris dan Pejabat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Jalan A. Y. Patty Kompleks Pertokoan ATC Blok D Nomor : 3 Kota Ambon, dalam hal ini dikuasakan kepada : Anthoni Hatane, SH dan Lattif Lahane, SH, Keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat dan Penasehat Hukum “Hatane & Associate” beralamat di Jalan Cendrawasi Nomor : 24 Soya Kecil Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai.........................................................................................Tergugat – III. 4. Tonny Kusdianto : Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Sirimau RT.004 / RW.004 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini dikuasakan kepada :-----------------------------------------------  Anthoni Hatane, SH. MH.;----------------------------------------------------------------  Charles B. Litaay, SH. MH.;--------------------------------------------------------------  Lattif Lahane, SH.;-------------------------------------------------------------------------  Yustin Tuny, SH.;---------------------------------------------------------------------------  Alparis Laturake, SH.;---------------------------------------------------------------------  Chyntia Frany Talahatu, SH.;----------------------------------------------------------- Kesemuanya Advokat pada Kantor “Law Office : Hatane & Associates” beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor : 24 Soya Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 09 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ..........................................Tergugat – IV ; D a n : Jacobus Abner Alfons, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Batu Gajah RT.004 / RW.011 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Rycko Weynner Alfons, SE., Evans Reynold Alfons , keduanya merupakan anak kandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2015 dan Surat Keterangan Untuk Bertindak Sebagai Kuasa Secara Insidentil Nomor : 04 / IKH / 2015 / PN. Amb. dan Yohanes Abraham Hattu, SH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Law Firm, Yohanes Abraham Hattu, SH & Partners Advokat And Consellor At Law, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai..... : Penggugat Intervensi ;
324 — 124
  • Bahwa Tergugat Ill Intervensi secara tegas menolak pernyataanPenggugat Intervensi halaman 2 angka 3, karena Perobuatan Hukum yangdilakukan oleh Tergugat Ill Intervensi telah sesuai dengan ketenuan danberlaku serta telah memenuhi segala administrasi di Kantor PertanahanKota AmboOnN. ; 77+ 77 > ron nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn cnc cee nee nee5.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-12-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 41/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 16 Maret 2011 — -DR. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi vs -KEPALA PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA
108 — 40
  • yang ditetapkan di dalammnya ;Bahwa obyek sengketa secara pisik wujudnya tertulis, dikeluarkan oleh Tergugatdalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmelaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif, secara negartif pengertian yangbersifat eksekutif adalah kegiatan diluar pembentukan Undangundang(regelgeving) dan proses mengadili (rechtspraak).Perbuatan Tergugat yangmengeluarkan obyek sengketa adalah merupakan tindakan hukum Tata UsahaNegara, oleh karena bersumber pada suatu ketenuan
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 21-08-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1292/Pdt.G/2019/PA.JP
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
424 — 183
  • .33dan P.34 hanya berupa pemberitahuan pengiriman dokumen dan pemberitahununtuk pengurusan akta kelahiran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,bukan berupa surat izin atau CNI (Certificate of No Impediment) alias surat54single, yaitu Surat keterangan yang menyatakan bisa menikah dan akanmenikah dengan WNI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dinegaranya dan bukti bertanda P35 berupa percakapan whatsApp bukanberupa fisik Akta Kelahiran, sehingga karenanya Pemohon tidak dapatmemenuhi ketenuan
Pengadilan PA BINJAI Perdata Agama Waris Islam
Register : 28-06-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 30-12-2012
Putusan PA BINJAI Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Bji
Tanggal 26 Nopember 2012 — PARA PENGGUGAT vs PARA TERGUGAT
87 — 27
  • tetapi dibagi secarasesuka mereka, dalil para tergugat adalah rekayasa untuk ituharus ditolak.e Bahwa para tergugat mendalilkan penggugat Il telah menjualtanah nenek kaminah sehingga tidak memiliki tanah lagidiatas tanah tersebut.e Bahwa penggugat II belum pernah mendapat bagian dari tanahpeninggalan alm kaminah apalagi menjualnya dalil para tergugatadalah dalil yang dicaricari untuk itu harus ditolak.e Bahwa para tergugat mendalilkan surat pembagian tanahtanggal 15 Mei 2000 telah memenuhi syarat ketenuan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 03-12-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 389/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
ASRUL
Tergugat:
PT. PIONEER GLASSINDO UTAMA
76 — 35
  • SusPHI/2020/PNMdn12.13.14.15.diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iuannya dibayar oleh pengusaha;Bahwa kemudian pada Pasal 167 ayat 4 UUK Bila pengusaha tidakmengikut sertakan pekerja/ouruh yang mengalami PHK karena usiapensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikankepada pekerja/ouruh berupa Uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan pasal 156 ayat (2), Uang PMK 1 (satu) kali ketentuan pasal 156ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal ketenuan
Pengadilan PA PURWAKARTA Perdata Agama
Register : 22-05-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 635/Pdt.G/2018/PA.Pwk
Tanggal 1 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 8
  • Mansur bin Udik;Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut akan diperetimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku bahwa perkawianna dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakanmenurut ketenuan hukum agama dan kepercayaan pihak yang terkait, hal itusesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang undang nomor 1 Tahun 1974tentang perkawinan, pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama yangberwenang menurut majelis hanya bersifat administrative
Pengadilan PA SINGARAJA
Register : 19-01-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA SINGARAJA Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Sgr.
Tanggal 6 Juli 2017 —
18 — 3
  • bahwa dengan kesengajaan untuk mencantumkan agama Kristenpada bukti P.2 dan P.3 tersebut menunjukkan eksistensi Pemohon Konvensiterhadap agama yang diyakini atau dianutnya tersebut yaitu agama Kristenapalagi bukti P.2 dan P.3 tersebut tersebut telah diakui dan dibenarkan baikoleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sehingga kebenaran danpengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut merupakanbukti yang sempurna dan mengikat bagi Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi sesuai dengan ketenuan
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Khusus
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Slr
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RIDWAN AMMY PUTRA, SH
Terdakwa:
RESTU MILANDARI Binti DG. MAMMILE
115 — 37
  • Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga BBMYang Bersubsidi Pemerintahwoeeeea === Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan menurut ketentuanPasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasilolahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan mengolahan,termasuk pengangkutan Gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusisedangkan yang dimaksud dengan Niaga menurut ketenuan Pasal 1
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 25/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
SAIDI
Tergugat:
BUPATI WONOSOBO
481 — 232
  • SYARAT UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN PENSIUN DINI SEBAGAI Pegawi Negeri Sipil;Bahwa dalam Diktum Kedua Obyek Sengketa, berbunyi : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam suratkeputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Maka dasar tersebut diatas Penggugat mengajukanPeninjauan Kembali tanggal 22 Nopember 2019 dan TIDAKDIJAWAB oleh Tergugat dalam waktu 10 (Sepuluh) bulan yangselanjutnya Penggugat mengajukan Upaya Keberatan Admnistrasidan Banding Administrasi sesuai ketenuan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 05-08-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/113-K/PM.I-01/AD/VIII/2011, 02-11-2011
Tanggal 2 Nopember 2011 — T1 : SERKA DENY WIJAYA T2 : KOPKA RAZALI T3 : KOPDA ALFIAN
50 — 24
  • Unsur kesatu : *Seorang pejabat, secarabersamasama atau sendiri sendiri Bahwa sesuai ketenuan Pasal 92 ayat (3) KUHP,semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagaipejabat.3839 Bahwa unsur secara bersamasama atau sendirisendiri merupakan pengertian dari kata merekayang melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang artinya adalah baik mereka secara bersama samamaupun sendiri sendiri, beberapa orang yangmelakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaranyang sama, adalah termasuk dalam pengertian
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 178/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Subkhan
Tergugat:
Kepala desa Kunir
77 — 32
  • sebagai kerjasama untuk danatas nama Perguruan Tinggi Universitas Indonesia , karenaadanya Surat dari Rektor UI pada tanggal 6 Maret 2018 Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018 yang berisi tentang ketidakterlibatanUniversitas Indonesia secara kelembagaan terkait tahapanseleksi pengisian perangkat Desa Kunir, Kecamatan Dempet,KAbupaten Demak sehingga prosedur MoU yang cacat, cacathukum tidak sesuai SOP secara kelembagaan di UniversitasIndonesia tidak dapat dijadikan dasar membuat obyke gugatan.DEngan demikian ketenuan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 157/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 8 Februari 2018 — Dr.Ir.Eddy Soeryanto Soegoto LAWAN Drs.Elvin Blucher Sinaga,M.M.,Ph.D, DKK
69 — 35
  • Pandai, Desa GudangKahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, oleh karenanyaPengadilan Negeri Kls 1A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus Perkara A quo ;Bahwa hal tersebut diatas sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 118 (3)dan Pasal 142 ayat (5) RBg ;Bahwa sebagaimana yang Majelis Hakim ketahui dan fahami, yang dimaksuddengan Kewenangan relatif pengadilan adalah merupakan kewenanganlingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya ;Bahwa sebagaimana ketenuan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 8 Januari 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD YUSROH HASIBUAN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN R.I Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
94 — 38
  • karena proses penyelidikandan penyidikan dalam memperoleh bukti permulaan bertentangandengan hukum dan sewenangwenang serta cacat hukum, belummemeriksa saksisaksi, ahli dan keterangan Pemohon' sebagaiTersangka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka sehingga belumdiperoleh bukti permulaan, Termohon II mencari bukti permulaan dalamHalaman 11 dari 53 halaman Putusan Praperadilan Nomor 95/Pid.Pra/2018/PN Mdnkeadaan tergesagesa, seharusnya Termohon II melakukan penyelidikandan penyidikan sesuai dengan ketenuan
Pengadilan PN KARAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN KARAWANG Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Kwg
Tanggal 18 Desember 2018 — DICKY MUHAMMAD RAHMAT lawan Tuan H ANGGONG dkk.
170 — 38
  • HabibSaggaf Bin Mahdi meninggal dunia pada tanggal 12 November 2010 makasesuai dengan ketenuan Pasal 1381 jo 1813 KUHPerdata, surat perjanjiankerjasama pembebasan tanah di Karawang Jawa Barat Indonesia padatahun 2007 antara Penggugat dengan alm. Habib Saggaf Bin Mahdimenjadi hapus dan berakhir.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 03-09-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Januari 2016 — Pidana 1. ERWAN NAINGGOLAN 2. DIRAN SUWARNO
401 — 312
  • Unsur dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan.Menimbang, mahwa maksud ketenuan unsur ini adalah melindungi penggunaanatau peralihan harta oleh pelaku kejahatan yang diperoleh dari hasil kejahatan agarharta tersebut tidak mengalami kesulitan untuk dilacak kembali keberadaan dan ataubentuknya ;Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dikenai ancaman pidana dalam tindakpidana pencucian uang adalah terbatas pada pelaku tindak pidana yang sengajaberniat menyembunyikan atau penyamaran
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
171 — 73
  • Bahwa, dengan merujuk pada ketenuan Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 juncto Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut diatas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitubukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGATa quo dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karenasudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu namaTERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 21-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 129/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
1.UWAN
2.JUNAEDI
3.NISAN SANJAYA
4.DARMAN
Tergugat:
Bupati Bekasi
234 — 92
  • Memenuhi Asas Tertib Administrasi, Bahwa, setiap tahapan prosesPilkades dijalankan sesuai ketenuan hukum yang ada dan dalamsetiap proses pilkades dibuatkan daftar hadir dan berita acara olehkarena itu Panitia Pilkades Desa Pantai Mekar telah menjalankanketentuan hukum yang ada; .
    Memenuhi Asas Tertib Administrasi; Halaman 64 dari 120 halaman Putusan Nomor : 129/G/2018/PTUN.BDGTENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN;Setiap tahapan proses Pilkades dijalankan sesuai ketenuan hukumyang ada dan dalam setiap proses pilkades dibuatkan daftar hadirdan berita acara oleh karena itu Panitia Pilkades Desa Pantai Mekartelah menjalankan ketentuan hukum yang ada;.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
ARUN SIPAYUNG
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
Intervensi:
1.Zainalta Sembiring
2.MAHAREKSHA SINGH DILLON
301 — 149
  • Sertifikat Hak Milik No. 14/PangkalanMashyur, tertanggal 11101969 seluas 6.000 M2 terdaftar atas nama :Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Deli Serdang sama sekali tidak terbukti cacat hukumadministrasi dalam penerbitannya, dan lagi pula Pasal 106 PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9tahun 1999, jo. pasal 15 hingga Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 tantang pendaftaran tanah yang dikutip Penggugatbukan merupakan ketenuan