Ditemukan 7763 data
112 — 39
Eksepsi kurang pihakMenimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi mengenaikurang pihak yaitu tidak digugatnya BANI dalam perkara ini, mengenai haldemikian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :Halaman 68 Dari 75 Halaman Perkara No.129/Pdt.SusArbt/2017/PN.BlbMenimbang, Bahwa Pasal 21 Undangundang No. 30 Tahun 1999Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut"UU Arbitrase"), menyatakan: "Arbiter atau Majelis arbitrase tidak dapatdikenakan tanggung jawab
DHANY AKHMADI
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kab. Fakfak
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Fakfak
3.Kepala Kantor wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Papua
4.Bupati Kab. Fakfak
231 — 61
Papua Barat berikut kepada Dirjen Bea dan Cukaihingga kepada Menteri Keuangan R.1I. adalah sudah tepat;Bahwa unit organisasi KPPBC Fakfak selaku Tergugat yangbergabung atau terhimpun didalam KPPBC Babo yang hierarkis beradadilingkungan dan bertanggung jawab secara berjenjang kepada KepalaKantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku dan Papua Barat berikut kepadaDirjen Bea dan Cukai hingga kepada Menteri Keuangan R.I. telah hadirdalam kapasitas maupun kedudukannya sebagai pihak Tergugat sertamemahami alasan digugatnya
100 — 51
Nomor 163/2011, seluas + 16.000M2, SHM Nomor 164/2011, seluas + 10.000 M2 yang mengurangi luasan pada izinlokasi sehingga mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama oleh karena ituharus diikut sertakan/ ditarik sebagai pihak dalam perkara ;Menimbang, bahwa asas umum dalam Hukum Acara Perdata dimana dikenalasas siapa yang haknya dirugikan berkepentingan mengajukan gugatan, baik ituWanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula dikenal asas bahwaYang akan digugat atau siapa yang akan digugatnya
83 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu, Pemohon Kasasi/TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi juga tidak mempunyai hubunganhukum apapun dengan Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;Bahwa tidak digugatnya PT.Daya Cipta Kreasi Sakti selaku penjual,mengakibatkan putusnya mata rantai (schakel) kronologis tentang apayang didalilkan, dan yang mempunyai hubungan hukum denganTermohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, adalahPT.Daya Cipta Kreasi Sakti;Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama Pembangunan
172 — 48
rangkap jabatan, ya sebagai penuntut umum dan juga sebagaipengacara Negara, UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak mengenalistilah Pengacara Negara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ad. 1, pada prinsipnya MajelisHakim sependapat dengan Penggugat yang mengutip Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971, yangtelah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa pada dasarnya, menurut azas acaraperdata ... hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapasiapayang akan digugatnya
109 — 2
Majelis Hakim memperhatikan danmempelajari gugatan Penggugat tersebut, jawaban Kuasa para Tergugat,Replik, Duplik, buktibukti surat, dan keterangan saksisaksi, serta Kesimpulandari para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim padahalaman38s dari 61.Ptsn.No.93/Pdt.G/2013/PN.PL.pokoknya sependapat dengan pendapat Kuasa Jukum Penggugat dalamtanggapannya (Replik) terhadap Eksepsi/ keberatan Kuasa para Tergugattersebut, yaitu terhadap gugatan Penggugat tidak sempurna yakni subyekhukum yang digugatnya
Haya
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kanwil Pertanahan Prop.Sultra Cq. Kantor Pertanahan Kota Kendari
2.Adriamo Porosi, SE.
3.Ilham Samudra, S.IP., M. Si
4.Drg. Andriati Porosi, M. Kes.
5.Ichsan Porosi, ST. M. TP.
6.DR. Ihwan Porosi, SE. M. TT
7.Dra. Asriani Porosi, SE. M.Si
8.Siti Aminah
Turut Tergugat:
8.Hj Samuria
9.Santi
129 — 67
karena telahmenarik Tergugat I, IV,V,VI dan VII menjadi pihak dalam perkara aquo,Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia nomor : 1072 k/sip/1982 yang menegaskan bahwa gugatancukup ditujukan kepada secara feitelijk (nyata) menguasai tanah obyeksengketa dan menurut Majelis merupakan Hak dari Penggugat untukmenyusun gugatannya mengenai sSiapasiapa yang tepat untuk di jadikanTergugat dan lagipula hal ini hanya penggugat jualah yang berwenang untukmenentukan siapaSiapa yang digugatnya
melawan
HERU SUBIYANTO,Dkk
83 — 7
bahwa perlu atautidaknya dilibatkan pihakpihak lain dalam perkara aquo adalah kewenanganPenggugat sebagai pihak yang mendalilkan perkara sepanjang keterlibatan atau tidakdilibatkannya pihakpihak tertentu tidak menghalangi penyelesaian perkara (Vide :Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang memuat kaedah Jikaketerlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa,maka berlaku prinsip kebebasan dimana penggugatlah yang berwenang untukmenentukan siapa yang akan digugatnya
JENIK PATRIA PENI PRIHANTI
Tergugat:
1.DENY PRIYO ARIBOWO
2.AGUSTINUS ATMOJO
3.PATRICIA MARIANI LUKMANSJAH
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.LILIK INAWATI
3.BAMBANG BISMOKO
4.HAQI HASDIYANTO
5.RICHIE PURNAMA WAHYU APRIYANTO
6.AGUS PRIHANDOKO
135 — 119
, maka sebagai pihakyang dirugikan tersebut Penggugat berhak mengajukan gugatan kepadaPara Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas MajelisHakim berpendapat eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasanuntuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi poin ke3 Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada asasnya Hukum Acara Perdatamemberikan kewenangan bagi Penggugat untuk menentukan siapasiapasaja yang akan digugatnya
45 — 32
Yakup Muhammad Alm menghibahkantanah kepada 4 orang anaknya, yaitu JAPARUDDIN, ZAINAB, ROSNANI, danBAHARNA, dalam hal ini ada satu pihak lagi yang tidak digugat oleh Para Penggugatyaitu BAHARNA yang sampai sekarang masih sehat dan masih hidup, jadi dengantidak digugatnya Baharna, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap/kurang pihak, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidakdapat diterima.DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam
TARYANI
Tergugat:
1.Ny. Alpiah
2.Suripto
3.Tisno Almujiono
Turut Tergugat:
1.Ny. Maryadi Dahmin alias Kasmunti
2.Teguh santoso
3.Yasman
99 — 13
Dengan demikian menurutMajelis Hakim menjadi hak mutlak dari Penggugat untuk menentukan siapa sajayang harus digugatnya yang didasarkan pada kepentingan Penggugat yangdirugikan. Bahwa ada tidaknya kepentingan dan perseliihan hukum antaraPenggugat dengan Sdr.
Terbanding/Tergugat III : VINCEN SAMARA Diwakili Oleh : MELIANUS NAAT, S.H.
Terbanding/Tergugat I : LAY MAU YAKOBUS Diwakili Oleh : MELIANUS NAAT, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU Diwakili Oleh : HADRIAN SUHARYONO, S.H., dkk
Terbanding/Tergugat II : MIKHAEL TNANO Diwakili Oleh : MELIANUS NAAT, S.H.
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU
80 — 54
Bahwa alasan Penggugat/Pembanding pada point 11 dan 12haruslah ditolak sebab pertimbangan Yudex Factie adalah sudahtepat dan benar oleh karena Penggabungan gugatan atas 4bidang tanah objek sengketa dalam satu gugatan adalah cacatformal dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima,demikian pula tidak digugatnya Majelis Gereja Maubesi(Misi) yang secara De Facto menguasai tanah objek sengketabidang IV dan Yosef Taolin saudara kandungPenggugat/Pembanding sedangkan Yosef Toalin telah menukartanah
61 — 37
Putusan Sela Nomor 10/Padt/2018/PT MDNJUDEX FACTIE (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan)KELIRU DALAMMEMBERIKAN PERTIMBANGAN TENTANG EKSEPSI GUGATANPENGGUGAT dalam KONPENSI/TERGUGAT dalam REKONPENSIKEKURANGAN PIHAK (PLURUM LITIS CONSORSIUM)Bahwa Judex Factie pada halaman 38 memberikan pertimbangan sebagaiberikut Bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis berpendapat bahwawalaupun Penggugat tidak menarik ahli waris Kawa Abidin (Kow Tek Seng) tidakmenjadikan Gugatan kurang pihak, begitu juga tidak digugatnya
87 — 7
Tergugat II baru mendapatkan hibah tanah dariSoepardi pada tahun 1983;2 Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas menyebutkan ukuran tanah miliknyakarena para Penggugat mendasarkan gugatannya pada ukuran tanah dalam AktaJual Beli (AJB) No. 593, bukan berdasarkan ukuran tanah yang tercantum dalamsertipikat tanah hak milik para Penggugat sebagai tanda bukti yang sah;3 Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas menunjukkan tanah yang mana yangdigugat dan juga tidak jelas luas dan batasbatas tanah yang digugatnya
114 — 36
berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Il danTergugat Ill memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI:GUGATAN PENGGUGAT kurang pihak :Bahwa GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT pada tanggal 14 Juni 2016 adalahkabur, tidak jelas, tidak cermat, dan tidak dapat dimengerti disebabkan karenatidak ikut digugatnya
117 — 12
No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 menyatakan bahwa Diperbolehkan siapa saja melakukangugatan atau Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada siapa yang akan digugatnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
101 — 109
Menimbang, bahwa selanjutnya apabila pasal 45 ayat(1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 diterapkan dalamkasus imi secara kaku oleh Tergugat, maka Hakim Anggota IIberpendapat telah terjadi pemaksaan hukum melalui undangundang yangmengesampingkan rasa keadilan masyarakat, disamping dapatmenyebabkan disparitas putusan pengadilan yang tidak terukur dapatpula menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari sebagai akibatterus menerus digugatnya kepemilkan hak atas tanah sebagaimanadisebut
I KETUT ALIT ARDANA, SH., M.Kn
Tergugat:
1.GWIE PETER WINARSO
2.Ir. LIE YANSEN WIYONO
233 — 142
Oleh sebab itu digugatnya Tergugat oleh Penggugatpadahal Tergugat adalah pihak yang berhak atas SHM No. 196/DesaPejeng Kawan dan SHM No. 197/Desa Pejeng Kawan, menunjukkanbahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona.Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111136), menyatakan bahwa yangbertindak sebagai Penggugat harus orang yang benarbenar memilikikedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum.
92 — 8
gugatan menjadi kurang pihak (Plorium Litis Consortium).Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03101973Nomor 436 K/Sip/1973, dan atau Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 13051975 Nomor 151K/Sip/1975, maka menurut hukum gugatanPenggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidakdapat diterima/Niet Onvanklijkverklaard;,Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang mana padapokoknya menyampaikan bahwa Penggugatlah yang berwenang untukmenentukan siapasiapa yang akan digugatnya
112 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta dan Tanda Penerimaan DokumenAgunan, tanggal 31 Oktober 1995 yang sampai dengan jawaban inibelum diroya;Maka dengan tidak digugatnya darimana perolehan tanah tersebut yaituKantor Lelang Negara Kelas Jakarta dan pihakpihnak dalam PerkaraPerdata Nomor 251/Pdt.G/2009/PN Jkt. Tim, dan perkara Nomor359/Pdt.G/2010/PN Jkt.