Ditemukan 738 data
158 — 210
R.R. sebagaimana telahdipaparkan diatas maka karena Si Pewaris Marie Adolphine Terre Krajenbrink telahbertempat tinggal dan bahkan meninggal dunia di Indonesia menurut saksi 1,2 dan 4, disemayamkan di Jl.Wastu Kencana No: 83, maka majelis Hakim menafsirkan bahwa siPewaris telah melebur (oplossing) dengan hukum adat di Keresiden Periangan saat itu,jadi yang berlaku adalah Hukum Adat Waris Jawa Barat, yang merupakan sistimkewarisan individual dalam masyarakat bilateral di Jawa, maka dengan demikian
92 — 48
;Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga = setelah terbentuknya kepengurusan PartaiKedaulatan, maka Dewan Pendiri melebur menjadiPengurus Partai Kedaulatan, dan untuk pertama kalisebelum Anggaran Dasar dan Rumah Tangga disahkandalam Musyawarah Nasional (MUNAS) kewenanganpengangkatan dan pemberhentian Pengurus berada padaKetua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Kedaulatan;Bahwa berkat dedikasi yang kuat pada 3 (tiga) tokohsentral dalam mensosialisasikan berdirinya PartaiKedaulatan
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemungutanpajak kepada rakyat yang harus didasarkan dengan UndangUndang,hal ini disebabkan Peraturan Presiden ini merupakan panduan untukmelaksanakan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yangmerupakan perbuatan hukum privat yang dilakukan oleh pemerintahsejak pelaksanaan Iclang hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan, halini selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 58 K/TUN/2007 berkaitan dengan persoalan tentang lelang atau tenderdimana Mahkamah Agung telah menganut teori opplosing/melebur
67 — 58
Nuryati adalahpara ahli waris almarhum Senan HR, hal mana semakin membuat kaburmateri gugatannya apakah ini merupakan sengketa kepemilikan tanah ataupermohonan penetapan ahli waris Senan HR.Berdasarkan uraian di atas, untuk itu kami mohon kiranya agar Majelis Hakim yangMulia menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard).DALAM POKOK PERKARABAHWA PARA PENGGUGAT SECARA SEPIHAK TELAH MENGKLAIMKEPEMILIKAN TANAH GIRIK C 973 PADAHAL SECARA JELAS TANAHTERSEBUT SUDAH MELEBUR
yang diklaim milik Para Penggugat berada di tanahsebagaimana tercantum dalam SHGB No. 1864 dan SHGB No. 02100sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, merupakanpermohonan penyitaan yang tidak masuk akal dan tidak sah menurut hukumkarena tidak didukung fakta atau petunjukpetunjuk yang masuk akal karenajustru dalildalil yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah kabur,bertentangan dengan peraturan perudangan dan secara fakta keberadaanTanah Girik C 973 tersebut sebagian sudah melebur
108 — 44
yang dijadikanalamat kantor oleh Terbantah Ill dahulu bahwa alamattersebut adalah benar kantor Terbantah III dalam PerkaraPutusan no 125/Pdt.G/2009/PN.BB tertanggal 15 Oktober2009, yang didalilkan Pembantah bahwa alamat tersebutadalah tidak benar;Putusan No:125/Pdt.G/2009/PN.BB tertanggal 19Nopember 2009 yang telah inkracht dimana dalamPertimbangan Hukumnya yang menguatkan bahwaLembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan LembagaPendidikan Muslimin sudah membubarkan diri pada tahun1990 dan keduanya melebur
PT. Multi Karya Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Balai Pegelolah Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka Belitung
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA CABANG TERNATE DIWAKILI OLEH FRANS BENNY REMBET
221 — 158
Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13November 2000 :Hal 66 Putusan Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUNPLGSegala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalamrangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupunditerbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjianan sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian(kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belahpihak, haruslah dianggap melebur
161 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar hukum pendirian PTPN VII (Persero)/Penggugat adalahPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 yang melebur PTP X danPTP XXXI menjadi satu perusahaan yaitu PTPN VII (Persero);2. Bahwa PTPN VII (Persero)/Penggugat telan memperoleh status badanhukum sejak tanggal 8 Agustus 1996.
Pembanding/Tergugat II : HOLIDIN Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat III : ALIMIN NADO Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat IV : LA HURI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Terbanding/Penggugat : MUHAMAD ARFALIN
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton
112 — 48
Mengenai Kedudukan BPN Kabupaten ButonBahwa dalam gugatan aquo Penggugat telah menggabungkansubyek yang dijadikan sebagai TergugatTergugat dalam satukesatuan utuh yang seolaholah memiliki hubungan satu sama lain,sebagai contoh, Penggugat menggabungkan Badan PertanahanKabupaten Buton sebagai Tergugat melebur menjadi satu kesatuandengan Tergugat , Il, Ill dan IV padahal diketahui bahwa BadanPertanahan Kabupaten Buton (Tergugat V) hanya memiliki hubunganhukum dengan Tergugat II, sedangkan dengan Tergugat
PT. PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala
245 — 225
yang dilakukan olehTergugat tersebut selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melaluiPutusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang terdapat kaedahhukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangkauntuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkan dalam kaitannya denganpelaksanaan isi bunyi perjanjian itu ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalamperjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihakharuslah dianggap melebur
162 — 104
Pelepasan Negeri Amahusu kepada Penggugat,selain itu Penggugat juga menjelaskan objek tersebut didapatdari penyerahan dari Penguasa Perang daerah SwatantraTingkat Maluku dan Irian Barat;= Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 16 yang menjelaskanobjek tanah sengketa PTUN terlebih dahulu dibuktikanPengadilan Negeri secara Perdata, maka sengketa dalamperkara a quo yang sudah sepatutnya terlebih dahulu dibuktikandi Peradilan Perdata/Pengadilan Negeri mengingat masalah hakkeperdataan haruslah dianggap melebur
PT. ARAZ MULIA MANDIRI , diwakili oleh Azhari
Tergugat:
KPA Satker BPKS Sabang
204 — 328
Keputusanobjek sengketa ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fundamentum petendi suratgugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai sanksi pencantuman dalamdaftar hitam terhadap Penggugat yang menurut Penggugat melanggarperaturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baiksedangkan, dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketaditerbitkan karena adanya wanprestasi dan merupakan sanksi yang melekatakibat adanya pemutusan kontrak sehingga merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang melebur
Terbanding/Penggugat : K. ANDERONIKUS RORONG
Terbanding/Turut Tergugat I : CRISTOPEL DADANG S
Terbanding/Turut Tergugat II : C.q Ketua RT.Empat Puluh Sembilan Sei Tempurung, Kelurahan Lempake dahulu, sekarang Ketua RT.Empat Belas Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah
Terbanding/Turut Tergugat III : C.q Lurah Lempake dahulu, sekarang Lurah Tanah Merah
Terbanding/Turut Tergugat IV : C.q Camat Samarinda Utara
Turut Terbanding/Tergugat II : LIDUIKUS anak dari Inar
32 — 11
Kayu Mahakam) yang pada awalnya dikuasai dengan caraberladang dan bercocok tanam sekira + sejak awal tahun 1978, dansekira tangal 23 Maret 1978 dibentuk Kelompok Tani yang bernamaKelompok Tani Bina Usaha dengan maksud untuk menghimpun seluruhwarga yang telah lebih dahulu menguasai dan mengarap tanah masingmasing diwilayah tersebut, kemudian pada tahun 1987 Kelompok TaniBina Usaha melebur dan menjadi satu kelompok tani dibawah naunganKelompok Tani Sepakat yang dibentuk pegawai Bappeda ProvinsiKalimantan
64 — 8
sepanjang sudah dikenakan~ khusus undangundang nomor 4 tahun 2009, maka tidak perlu lagidimasukan pasal dari KUHP karena ini sudah sifatnyakhusus ;Bahwa apabila masih ada sengketa mengenaikepengurusan dan hak, maka rujukannya pada hukumperdata;Bahwa untuk menilai tanpa ada kesengajaan dankesalahan serta sifat melawan hukum maka bergantungpada apakah badan hukum tersebut sah, apabilamelakukan kegiatan kalau tidak sah maka belum bisa71diproses administrasi atau perdata ;Bahwa dalam kaitannya dengan teori melebur
PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh M HIJRIAH S RUSSENG
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Intervensi:
PT ERA LIARDY HAFZA dalam hal ini diwakili oleh FIRDAUS AYS
205 — 88
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranyamelalui Putusan Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 15 November2000 yang menggariskan kaedah hukum bahwa segala KeputusanHalaman 28 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUNPBR.Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka yangmenimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dalampelaksana isi bunyi perjanjian itu. atau menunjuk pada suatuketentuan dalam perjanjian (Kontrak) yang menjadi dasar hubunganhukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur
91 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Baharsjah, M.Sc.Sapardjo Prawiro Diprodjo.Bahwa pada hari yang sama tanggal 29 September 1999 di hadapanNotaris SIT PERTIWI HENNY SINGGIH, S.H. sesuai Akte Notaris No. 82Tahun 1999 tentang Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999,terjadi pengalinan kepemilikan tanah dan bangunan Gedung CawangKencana beserta isinya dari para pendiri YDBKS kepada pengurus YCHU.Pengalihnan seluruh aset YDBKS kepada YCHU dikarenakan YDBKSsudah tidak beroperasi lagi, dan sebagian besar pengurus YDBKSberkeinginan melebur
225 — 156
Jika salah satu pihak yang melakukanPenggabungan, Peleburan, danPengambilalihan adalah PerseroanTerbatas dan pihak lain adalahperusahaan non Perseroan Terbatas,maka pemberittahuan dilakukan palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalditandatanganinya pengesahanPenggabungan, Peleburan danPengambilalihan oleh para pihak.Adapun tanggal pengesahan adalahtanggal efektif suatu badan usahabergabung atau melebur dan beralihnyakepemilikan saham di perusahaan yangdiambil alih (closing date);atauc khusus
1.SUPARDAM
2.SAKUWAN
3.CHAIDIR atau ABDUL JALAL
4.JONI atau HARSONO
5.SURADI
6.SUPRIYADI
7.ECE SADELI atau HASAN BASRI
8.TURI MULYADI
Tergugat:
1.PT. WANASARI NUSANTARA dan saat ini disebut PT. MUSTIKA AGRO SARI
2.PT WANASARI NUSANTARA
205 — 168
Wanasari Nusantara melebur menjadiPT.
194 — 60
Saksi ZAINUDDIN, menerangkan sebagai berikut:sedangkan Koperasi Sekunder anggotanya badan hukumbadanhukum koperasi, beberapa koperasi melebur membentuk koperast; Bahwa Koperasi Sepakat termasuk Koperasi Primer Kabupaten; Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa di Desa Kunangan; Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kunangan dari Tahuni989 s/d2006; Bahwa Desa Kunangan berbatasan dengan Desa Teluk Rendah; Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Koperasi Sepakat menggugatBupati Tebo karena lahan Koperasi Sepakat
150 — 47
ditundadengan syarat syarat : Berdasarkan Pasal 67 Undangundang No.5 Tahun 1986, suatuKTUN, dapat ditunda apabila terpenuhi syaratsyaratnya, bisaditunda selama belum ada putusan tetap, karena keadaanmendesak dimaksud adalah adanya kerugian yang dialami ; Pernah, ada keputusan diawal, ditengah dan diakhir, ada yangbisa diskorsing dan ada yang tidak, finalnya terletak padakeputusan akhir ; Bahwa menurut saksi Ahli, sebuah Izin Prinsip bisa digugat, walaupundidalamnya ada perjanjian, yaitu perdata melebur
113 — 48
Pertamina (Persero) yang diberi tanggung jawab oleh NegaraRepublik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahanbakar minyak dan gas bumi Nasional.PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan induk PEMBANDING padadasarnya adalah pengalihan dan peleburan bentuk badan usahaperminyakan yang telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda(semisal Shell/BPM, NV Niam, Standard Vacum Petroleum Maatscahppij)yang dalam keselanjutannya sejarah kemudian mencatatkan perusahaantersebut pada akhirnya dibeli, melebur