Ditemukan 738 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melebih melkiur melacur molebu melur malebur maleber melebau meleser melebar melibur meleber melebuh
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 16 April 2014 — EDDY KRAJENBRINK; IMAN KRAJENBRINK; FRIDA KRAJENBRINK; ROBERT RENNEE KRAJENBRINK; AGUS HERNINGSAR KRAJENBRINK; ANNY KRAJENBRING; VENNI VICTORIA KRAJENBRING; LYDIA KRAJENBRIN; OTTO KRAJENBRING; YOHAN KRAJENBRING lawan MOCH ADJIDJI; PT. KERETA API INDONESIA; TN GEORGE DROOP; TUAN MEESTER KAREL RANE; DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DEPKEU BANDUNG; KEMENTRIAN BUMN REPUBLIK INDONESIA; BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG.
158 — 210
  • R.R. sebagaimana telahdipaparkan diatas maka karena Si Pewaris Marie Adolphine Terre Krajenbrink telahbertempat tinggal dan bahkan meninggal dunia di Indonesia menurut saksi 1,2 dan 4, disemayamkan di Jl.Wastu Kencana No: 83, maka majelis Hakim menafsirkan bahwa siPewaris telah melebur (oplossing) dengan hukum adat di Keresiden Periangan saat itu,jadi yang berlaku adalah Hukum Adat Waris Jawa Barat, yang merupakan sistimkewarisan individual dalam masyarakat bilateral di Jawa, maka dengan demikian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 02-09-2009 — Putus : 11-02-2008 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 11 Februari 2008 — Hero Samudra, S.H., M.H;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Restianrick Bachsjirun, S. Sos, DKK
92 — 48
  • ;Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga = setelah terbentuknya kepengurusan PartaiKedaulatan, maka Dewan Pendiri melebur menjadiPengurus Partai Kedaulatan, dan untuk pertama kalisebelum Anggaran Dasar dan Rumah Tangga disahkandalam Musyawarah Nasional (MUNAS) kewenanganpengangkatan dan pemberhentian Pengurus berada padaKetua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Kedaulatan;Bahwa berkat dedikasi yang kuat pada 3 (tiga) tokohsentral dalam mensosialisasikan berdirinya PartaiKedaulatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemungutanpajak kepada rakyat yang harus didasarkan dengan UndangUndang,hal ini disebabkan Peraturan Presiden ini merupakan panduan untukmelaksanakan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yangmerupakan perbuatan hukum privat yang dilakukan oleh pemerintahsejak pelaksanaan Iclang hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan, halini selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 58 K/TUN/2007 berkaitan dengan persoalan tentang lelang atau tenderdimana Mahkamah Agung telah menganut teori opplosing/melebur
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 42/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 2 Juli 2015 — PT. JAYA REAL PROPERTY,Tbk, ; PT. PERMADANI INTERLAND. ; Ir. DEWA GDE DWIADNYA dan NY.SITI WARDANI ; H.ACHMAD YUSUF ASHARI, ; SANI, ; ROCHYAN SENAN, ; NURYATI, ; RIKA SILVIANA,SH.M.Kn, ; SRI RAHAYU HADI PRESETYO,SH, ; MARCE KRISNA MOERTI,SH, ; ZAKIA DOUGLAS BAADILLA,SH, ; H.ADITIAWARMAN, SE, HIDAYATULLAH, NURWAHIDIN, ST, DJAMALUDIN,SIP, NASRULLAH,ST, AHMAD ZARKASIH,S,Si dan FITIR AMALIA . ; H.NUR HASAN, UUM UMEROH, AKROMANI dan ROHMAT, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG , ; Ny. SHINTA MARLIA ANGGRAENI., ; ROKIB HARRIS,
67 — 58
  • Nuryati adalahpara ahli waris almarhum Senan HR, hal mana semakin membuat kaburmateri gugatannya apakah ini merupakan sengketa kepemilikan tanah ataupermohonan penetapan ahli waris Senan HR.Berdasarkan uraian di atas, untuk itu kami mohon kiranya agar Majelis Hakim yangMulia menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard).DALAM POKOK PERKARABAHWA PARA PENGGUGAT SECARA SEPIHAK TELAH MENGKLAIMKEPEMILIKAN TANAH GIRIK C 973 PADAHAL SECARA JELAS TANAHTERSEBUT SUDAH MELEBUR
    yang diklaim milik Para Penggugat berada di tanahsebagaimana tercantum dalam SHGB No. 1864 dan SHGB No. 02100sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, merupakanpermohonan penyitaan yang tidak masuk akal dan tidak sah menurut hukumkarena tidak didukung fakta atau petunjukpetunjuk yang masuk akal karenajustru dalildalil yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah kabur,bertentangan dengan peraturan perudangan dan secara fakta keberadaanTanah Girik C 973 tersebut sebagian sudah melebur
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-07-2011 — Putus : 11-11-2011 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Gugatan.Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 11 Nopember 2011 — H. SAIFULLAH RUSYAD dan DRS. AMINURASYID ROESLI, M.Si >< IVAN GARDA, SH., S.Sos., Cs.
108 — 44
  • yang dijadikanalamat kantor oleh Terbantah Ill dahulu bahwa alamattersebut adalah benar kantor Terbantah III dalam PerkaraPutusan no 125/Pdt.G/2009/PN.BB tertanggal 15 Oktober2009, yang didalilkan Pembantah bahwa alamat tersebutadalah tidak benar;Putusan No:125/Pdt.G/2009/PN.BB tertanggal 19Nopember 2009 yang telah inkracht dimana dalamPertimbangan Hukumnya yang menguatkan bahwaLembaga Pendidikan Muslimin dan Yayasan LembagaPendidikan Muslimin sudah membubarkan diri pada tahun1990 dan keduanya melebur
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 16-11-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 83/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
PT. Multi Karya Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Balai Pegelolah Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka Belitung
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA CABANG TERNATE DIWAKILI OLEH FRANS BENNY REMBET
221 — 158
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13November 2000 :Hal 66 Putusan Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUNPLGSegala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalamrangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupunditerbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjianan sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian(kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belahpihak, haruslah dianggap melebur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2212 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII vs PT BUMI MADU MANDIRI
161 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar hukum pendirian PTPN VII (Persero)/Penggugat adalahPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 yang melebur PTP X danPTP XXXI menjadi satu perusahaan yaitu PTPN VII (Persero);2. Bahwa PTPN VII (Persero)/Penggugat telan memperoleh status badanhukum sejak tanggal 8 Agustus 1996.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 1/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat I : WA INORI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat II : HOLIDIN Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat III : ALIMIN NADO Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat IV : LA HURI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Terbanding/Penggugat : MUHAMAD ARFALIN
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton
112 — 48
  • Mengenai Kedudukan BPN Kabupaten ButonBahwa dalam gugatan aquo Penggugat telah menggabungkansubyek yang dijadikan sebagai TergugatTergugat dalam satukesatuan utuh yang seolaholah memiliki hubungan satu sama lain,sebagai contoh, Penggugat menggabungkan Badan PertanahanKabupaten Buton sebagai Tergugat melebur menjadi satu kesatuandengan Tergugat , Il, Ill dan IV padahal diketahui bahwa BadanPertanahan Kabupaten Buton (Tergugat V) hanya memiliki hubunganhukum dengan Tergugat II, sedangkan dengan Tergugat
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-02-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 3/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
PT. PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala
245 — 225
  • yang dilakukan olehTergugat tersebut selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melaluiPutusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang terdapat kaedahhukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangkauntuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkan dalam kaitannya denganpelaksanaan isi bunyi perjanjian itu ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalamperjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihakharuslah dianggap melebur
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 26-10-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 25 April 2018 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI), dalam hal ini diwakili oleh Drs. M. ROHANUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama LPP RRI, beralamat/tempat tinggal di Jln. Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1928/DU/10/2017, tanggal 9 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada: 1) UNGGUL SUPRIYADI, S.E.; 2) ENO INDRAWATI, S.H.; 3) DOLFINA HELAHA; 4) PAULUS LAIYAN; 5) ESA MAHDIKA, S.H.; 6) SATRIO WISNU WIBOWO, S.H.; 7) AWALUDIN PANJI S. S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sub Bagian Hukum LPP RRI, beralamat di Jl. Antena III No.2 Radio Dalam Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3460/Sk-81.71/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017memberi kuasa kepada: 1) DAVE A. H. POOROE, S.H.; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H.; 3) KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T; 4) RACHMADANI SIGIT, S.H.; 5) MARITJE J. MAIBURU; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor Jalan Jenderal Sudirman, Tantui Nomor 1 Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. JOHANNES ESAU LUHULIMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal di Benteng Atas RT.001/RW.002, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 November 2017 memberikan kuasa kepada ROOS JEANE ALFARIS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Ruko, Lt. 2, Jln. Ahmad Yani (Depan Gereja Bethania) Batu Meja Kota Ambon Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
162 — 104
  • Pelepasan Negeri Amahusu kepada Penggugat,selain itu Penggugat juga menjelaskan objek tersebut didapatdari penyerahan dari Penguasa Perang daerah SwatantraTingkat Maluku dan Irian Barat;= Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 16 yang menjelaskanobjek tanah sengketa PTUN terlebih dahulu dibuktikanPengadilan Negeri secara Perdata, maka sengketa dalamperkara a quo yang sudah sepatutnya terlebih dahulu dibuktikandi Peradilan Perdata/Pengadilan Negeri mengingat masalah hakkeperdataan haruslah dianggap melebur
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-10-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 23/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 1 Februari 2018 — Penggugat:
PT. ARAZ MULIA MANDIRI , diwakili oleh Azhari
Tergugat:
KPA Satker BPKS Sabang
204 — 328
  • Keputusanobjek sengketa ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fundamentum petendi suratgugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai sanksi pencantuman dalamdaftar hitam terhadap Penggugat yang menurut Penggugat melanggarperaturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baiksedangkan, dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketaditerbitkan karena adanya wanprestasi dan merupakan sanksi yang melekatakibat adanya pemutusan kontrak sehingga merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang melebur
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 9/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : THAMBRIN TANDARTO Diwakili Oleh : Siprianus Bang Liwun, S.H
Terbanding/Penggugat : K. ANDERONIKUS RORONG
Terbanding/Turut Tergugat I : CRISTOPEL DADANG S
Terbanding/Turut Tergugat II : C.q Ketua RT.Empat Puluh Sembilan Sei Tempurung, Kelurahan Lempake dahulu, sekarang Ketua RT.Empat Belas Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah
Terbanding/Turut Tergugat III : C.q Lurah Lempake dahulu, sekarang Lurah Tanah Merah
Terbanding/Turut Tergugat IV : C.q Camat Samarinda Utara
Turut Terbanding/Tergugat II : LIDUIKUS anak dari Inar
32 — 11
  • Kayu Mahakam) yang pada awalnya dikuasai dengan caraberladang dan bercocok tanam sekira + sejak awal tahun 1978, dansekira tangal 23 Maret 1978 dibentuk Kelompok Tani yang bernamaKelompok Tani Bina Usaha dengan maksud untuk menghimpun seluruhwarga yang telah lebih dahulu menguasai dan mengarap tanah masingmasing diwilayah tersebut, kemudian pada tahun 1987 Kelompok TaniBina Usaha melebur dan menjadi satu kelompok tani dibawah naunganKelompok Tani Sepakat yang dibentuk pegawai Bappeda ProvinsiKalimantan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 893/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 14 Maret 2011 — BURHANUDIN Alias BURE Bin LANCO
64 — 8
  • sepanjang sudah dikenakan~ khusus undangundang nomor 4 tahun 2009, maka tidak perlu lagidimasukan pasal dari KUHP karena ini sudah sifatnyakhusus ;Bahwa apabila masih ada sengketa mengenaikepengurusan dan hak, maka rujukannya pada hukumperdata;Bahwa untuk menilai tanpa ada kesengajaan dankesalahan serta sifat melawan hukum maka bergantungpada apakah badan hukum tersebut sah, apabilamelakukan kegiatan kalau tidak sah maka belum bisa71diproses administrasi atau perdata ;Bahwa dalam kaitannya dengan teori melebur
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 55/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh M HIJRIAH S RUSSENG
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Intervensi:
PT ERA LIARDY HAFZA dalam hal ini diwakili oleh FIRDAUS AYS
205 — 88
  • Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranyamelalui Putusan Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 15 November2000 yang menggariskan kaedah hukum bahwa segala KeputusanHalaman 28 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUNPBR.Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka yangmenimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dalampelaksana isi bunyi perjanjian itu. atau menunjuk pada suatuketentuan dalam perjanjian (Kontrak) yang menjadi dasar hubunganhukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-06-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — H. MOERWANTO SOEPRAPTO, S.H
91 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Baharsjah, M.Sc.Sapardjo Prawiro Diprodjo.Bahwa pada hari yang sama tanggal 29 September 1999 di hadapanNotaris SIT PERTIWI HENNY SINGGIH, S.H. sesuai Akte Notaris No. 82Tahun 1999 tentang Berita Acara Penyerahan tanggal 29 September 1999,terjadi pengalinan kepemilikan tanah dan bangunan Gedung CawangKencana beserta isinya dari para pendiri YDBKS kepada pengurus YCHU.Pengalihnan seluruh aset YDBKS kepada YCHU dikarenakan YDBKSsudah tidak beroperasi lagi, dan sebagian besar pengurus YDBKSberkeinginan melebur
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-11-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 985/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Januari 2020 — PT. Lumbung Capital, lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
225 — 156
  • Jika salah satu pihak yang melakukanPenggabungan, Peleburan, danPengambilalihan adalah PerseroanTerbatas dan pihak lain adalahperusahaan non Perseroan Terbatas,maka pemberittahuan dilakukan palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalditandatanganinya pengesahanPenggabungan, Peleburan danPengambilalihan oleh para pihak.Adapun tanggal pengesahan adalahtanggal efektif suatu badan usahabergabung atau melebur dan beralihnyakepemilikan saham di perusahaan yangdiambil alih (closing date);atauc khusus
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Tlk
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
1.SUPARDAM
2.SAKUWAN
3.CHAIDIR atau ABDUL JALAL
4.JONI atau HARSONO
5.SURADI
6.SUPRIYADI
7.ECE SADELI atau HASAN BASRI
8.TURI MULYADI
Tergugat:
1.PT. WANASARI NUSANTARA dan saat ini disebut PT. MUSTIKA AGRO SARI
2.PT WANASARI NUSANTARA
205 — 168
  • Wanasari Nusantara melebur menjadiPT.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 20-09-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 27/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 12 Januari 2017 — KOPERASI SEPAKAT Vs. BUPATI TEBO dan KOPERASI LEBAN RINDANG SAKTI
194 — 60
  • Saksi ZAINUDDIN, menerangkan sebagai berikut:sedangkan Koperasi Sekunder anggotanya badan hukumbadanhukum koperasi, beberapa koperasi melebur membentuk koperast; Bahwa Koperasi Sepakat termasuk Koperasi Primer Kabupaten; Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa di Desa Kunangan; Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kunangan dari Tahuni989 s/d2006; Bahwa Desa Kunangan berbatasan dengan Desa Teluk Rendah; Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Koperasi Sepakat menggugatBupati Tebo karena lahan Koperasi Sepakat
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 29 September 2016 — PT. FEDERAL INVESTINDO; Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL;
150 — 47
  • ditundadengan syarat syarat : Berdasarkan Pasal 67 Undangundang No.5 Tahun 1986, suatuKTUN, dapat ditunda apabila terpenuhi syaratsyaratnya, bisaditunda selama belum ada putusan tetap, karena keadaanmendesak dimaksud adalah adanya kerugian yang dialami ; Pernah, ada keputusan diawal, ditengah dan diakhir, ada yangbisa diskorsing dan ada yang tidak, finalnya terletak padakeputusan akhir ; Bahwa menurut saksi Ahli, sebuah Izin Prinsip bisa digugat, walaupundidalamnya ada perjanjian, yaitu perdata melebur
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Register : 07-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 26/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 10 Mei 2016 — - PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, DKK - H. ACHMAD BIN H. ANWAR, DKK
113 — 48
  • Pertamina (Persero) yang diberi tanggung jawab oleh NegaraRepublik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahanbakar minyak dan gas bumi Nasional.PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan induk PEMBANDING padadasarnya adalah pengalihan dan peleburan bentuk badan usahaperminyakan yang telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda(semisal Shell/BPM, NV Niam, Standard Vacum Petroleum Maatscahppij)yang dalam keselanjutannya sejarah kemudian mencatatkan perusahaantersebut pada akhirnya dibeli, melebur