Hal ini secara tegasdinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) KeputusanMenteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentangPenyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ("KM Nomor21/2001) yang menyatakan:Pasal 23 ayat (1):Dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar,penyelenggara jasa teleponi dasar dapat melaksanakanfasilitas layanan tambahan;(Bukti P34);Pasal 24:"Fasilitas layanan tambahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (1) dapat berupa:a. reserve charging;b. multi call address;c. abbreviated dialing

Oleh karenalayanan SMS tidak berdiri sendiri, melainkan sebagailayanan tambahan dari suara/voice, maka oleh pemerintahpenetapan besaran tarif atas layanan tambahan (SMS)tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggarasebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 KM Nomor21/2001;Adanya layanan tambahan dari voice berupa SMS tidakmenjadikan produk jasa Seluler dan jasa FWA menjadisama. Sebagai contoh dilihat dari sudut penarifan dankegunaannya (utility).

Bahwa Tergugat menolak tuntutan kerugian immateriil Penggugatsebagaimana disebutkan pada nomor 20 gugatannya juga dalil pada nomor21 gugatannya sebagai berikut : Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat meminta Tergugat danTergugat Il untuk menghentikan operasional unit Rig AU 5,6 dan 8dan meminta menunda pembayaran invoice dari Tergugat II kepadaHal. 27 dari 117 hal Putusan Perdata12.13.14.Tergugat oleh karena penggugat tidak ada kaitannya secaralangsung dalam kontrak antara Tergugat dan Tergugat II

ADALAHKOLOM SELISIH.2 (dua) bendel Tabel SANDING NILAI ASET NERACAKEUANGAN DAN BMN DITJEN PKTrans 31 DESEMBER 2015dengan Kolom ke 5 Pada Item PENJELASAN SELISIH ADALAHKOLOM PERBAIKAN YANG DILAKUKAN.2 (dua) lembar Surat Inspektorat Jenderal Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor :B.25/lJ/01/2017 Tanggal 31 Januari 2017 perihal PemeriksaanBPK RI.7 (tujuh) lembar Data Pemeriksaan BPK berupa LAPORANKEUANGAN KDPDTTT TA 2016 NUSA TENGGARA BARAT.1 (satu) Jembar Fotokopi SURAT TUGAS Nomor21

MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI danTerdakwa YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor21/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan,bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTembilahan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi

pidana uangpengganti sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga totalkerugian Negara dalam perkara a quo sebesar Rp63.222.000,00 (enampuluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), hal ini sangatbertentangan bahwa kerugian dalam perkara a quo hanya dibawahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga seharusnya pidanadenda harus dikenakan pada Terdakwa;Bahwa Judex Factie yang juga mengadili terhadap perkara yangsama, yaitu atas nama Terdakwa nomor Putusan Pengadilan Tinggi Nomor21

YEBI ALBANIM, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor21 Poncol Jaya RT.007/020 Harapan Jaya, Bekasi Utara;1226. PARMIN, bertempat tinggal di Kaliabang RorotanRT.001/006 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara;1227. MASTUR, bertempat tinggal di Kp. Bogor RT.001/003Pusaka Rakyat, Taruma Jaya;1228. MUHAMAD AMIN, bertempat tinggal di Jalan Al BaharKaliabang Bungur RT.001/001 Harapan Jaya, Bekasi Utara;Halaman 93 dari 141 hal. Put. Nomor 160 PK/Pdt.SusPHI/20171229. ABDUL HALIM, bertempat tinggal di Ko.

adanyakerancuan dan tumpang tindin kkewenangan antara hakim yang memeriksaperkara praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan Tersangkayang terbatas hanya pada penilaian ada atau tidaknya paling sedikit 2 (dua)alat bukti yang sah yang diperoleh dalam penyidikan dengan penilaian substansipokok perkaranya yang merupakan kewenangan hakim dalam acara biasa;Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti apa saja yang diperolehselama penyidikan, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21

Nomor21 tahun 1969, tertanggal 26 Nopember 1969, perihalPenggantian Istilah Wedana menjadi Camat ;2 Surat bukti alas hak atas tanah yang dijadikan dasarsebagaimana disebutkan pada angka 1 pada tahun 1956Penggugat II masih berumur 2 tahun, apakah menurut hukumdibenarkan ?

Alasan Pengugat untuk Tidak melunasi Pembayaransebagaimana isi yang diperjanjikan adalah karenaadanya Gugatan Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G/2009/PN PSB tidak masuk akal karenamasalah perkara yang dimaksud muncul setelah tigatahun melewati batas waktu perjanjian Tanggal 20Februari 2007 yaitu Tahun 2009, sehingga alasan iniadalah modus penipuan dari Pengugat , dan alasanyang dibuat buat oleh penggugat tersebut tidak adadalam poin perjanjian dan kalau memang alasan itubenar seharusnya Penggugat Berkenan

KepalaHalaman 53 dari 101 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2018/PN MksDivisi Manajemen Resiko beserta jajarannya, Sekretaris KomitePinjaman/pembiayaan;Bahwa putusan anggota Komite pinjaman/pembiayaan diambil melalu rapat,dengan mengedarkan proposal dan dokumen kelengkapannya kepadaanggota komite pinjaman/pembiayaan, kepusan itu berupa persetujuan final,persetujuan final dengan catatan, penolakan;Bahwa LPDB KUKM menyalurkan dana bergulir pada berdasarkanperaturan:a) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor21

Sesuai Asli Surat Pernyataan Rafii Tanggal 12September 2016 ; Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis danPenetapan Batas; Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Keterangan Ijin Garap Nomor21/Ktr/Gts/1998 Tanggal 22 November 1998 (asli ada di Bukti T129); Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016Tanggal 7 September 2016;Bukti ini diberi tanda (Bukti T127);95.

Sesuai Asli Surat Pernyataan Rafii Tanggal 12September 2016 ; Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis danPenetapan Batas; Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ijin Garap Nomor21/Ktr/Gts/1998 Tanggal 22 November 1998; Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016Tanggal 7 September 2016;Bukti ini diberi tanda (Bukti T129);97. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 81 tanggal,14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal, 28Oktober 2016 luas 16.890 m?

(Bukti T9) Rafii berdasarkan Surat Keterangan Jin Garap Nomor21/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosong TelagaSelatan tanggal 22 Nopember 1998 seluas 54 H, dengan batasbatas:Sebelah Timur dengan Tanah Sdr. Khairuddin B TanjungSebelah Barat dengan tanah Sdr. JuharmiSebelah Utara dengan Tanah MasyarakatSebelah Selatan dengan tanah masyarakat.

RamlanLubis, dan Uyung Solihin)7.Bahwa terdapat perbedaan batasbatas tanah dari yang tersebut dalam alashak Para Penggugat (vide bukti P4) dengan atau pada saat SidangPemeriksaan Setempat, yaitu tidak jelasnya dimana letak Kebun DamarKongsi dan Sungai Muara Tengah;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tanah kebun kelapasawit yang menjadi sengketa yaitu Objek Sengketa 1 sampai dengan ObjekSengketa 103, prosesnya berasal dari Surat Keterangan Ijin Garap Nomor21/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan

No. 1300 K/PID.SUS/2012menuangkannya dalam pembelaan ini, karena saudara Jaksa Penuntut Umumsudah terlalu jauh menyimpang dari hukum acara dan caracara pembuktianyang dimaksud oleh hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana maupun UndangUndang Tindak Pidana KorupsiNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor21 Tahun 2002 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Tindak Pidana Korupsi.Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus

pemindahan hakyang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan aktamasih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yangbersangkutan; (d). bukti identitas pihak yang mengalihkan hak bukti identitaspenerima hak; (f). sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan RumahSusun yang dialihkan; (g). izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2); (h). bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor21

Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 30 April 2019;d.

Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst kepada Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 30 April 2019;Memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi tertanggal 15 Mei 2019 yang diterima Panitera Muda TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15Mei 2019 ;Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Mei 2019yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri

Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah) ;Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Undangundang Nomor 1 Tahun 2004) ;Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP Nomor 58 Tahun 2005) ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin seluruh pertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas makaterhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannyadengan faktafakta yang relevan;Menimbang, bahwa terdakwa ARDINOL AMIR selaku Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu, pada tahun 2010 memindahkanatau Take Over permasalahan kredit bermasalah dari Bank Riau KepriHal. 254 dari 290 hal.

(Copy)145 7 (Tujuh) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor21 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabatpelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dan membantu bendahara pengeluaran padaDinas Pendidikan Kota Jambi tahun anggaran 2013, tanggal 28 Februari 2013.

(Copy);145 7 (Tujuh) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor21 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan, pejabatpelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dan membantu bendahara pengeluaran padaDinas Pendidikan Kota Jambi tahun anggaran 2013, tanggal 28 Februari 2013.

., atas perintah Terdakwa meminta uang kepada SaksiELVI SUMAGA untuk biaya Fotokopi dokumen yang digunakan dalam lelangPerencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA.2011 ;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 PT Elsuma Consultan ditetapkansebagai pemenang lelang seleksi sederhana Jasa Konsultasi PerencanaanTeknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun2011.Kemudian pada tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan surat Nomor21.h/PANKONS/SS/III/2011, perihal Penyerahan hasil seleksi sederhanaJasa

adalah Terdakwa karena pernah beberapa kali SaksiADRIAN KATILI, S.T., atas perintah Terdakwa meminta uang kepada SaksiELVI SUMAGA untuk biaya Fotokopi dokumen yang digunakan dalam lelangPerencanaan Teknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara TA.2011 ;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 PT Elsuma Consultan ditetapkansebagai pemenang lelang seleksi sederhana Jasa Konsultasi PerencanaanTeknis Pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun2011.Kemudian pada tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan surat Nomor21

Hijir IsmailBlokE RT.046 RW 003 KelurahanGuntung Manggis KecamatanLandasan Ulin Kota Banjarbaru.Agama : IslamPekerjaan : SwastaBahwa, oleh karena tidak memenuhi syarat objektif maupunsubjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP,maka terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan Penahanan;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukanMajelis

Nomor21 dan Nomor 22 yang bersertipikat atas nama Tergugat XVI;Bahwa kalau ada masalah sah atau tidak sahnya sertipikat tanah makaPengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa danmemutus perkaranya melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;. Eksepsi Relatif;Bahwa Tergugat XVI membeli tanah kapling dan pemiliknya yaitu PT.Interkon Kebon Jeruk, yang dalam perkara ini didudukkan sebagai TurutTergugat ;Bahwa dalam transaksi peralinan hak/jual beli antara Tergugat XVI denganPT.

Membankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, ( limaribu rupiah ).Membaca Akta Permintaan Banding, masingmasing Nomor21/Akta.Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang ditandatangi oleh MuhammadMakmun, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkanpada tanggal 2 Agustus 2013, Terdakwa Hj. NIA KURNIATI dan Dra. LELIPutusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PTBdg.