Ditemukan 7242 data
106 — 35
Selanjutnya mencermati gugatan PENGGUGAT yang berkaitan dengan dalilgugatan halaman 3 butir 1 serta dalil gugatan halaman 4 butir 3 dapatdipahami dengan jelas tentang kedudukan hukum PENGGUGAT dalammengajukan gugatan adalah didasarkan kepada kepemilikan atas tanahberdasarkan Akte Penjualan dan Pembelian Dengan Pelepasan Hakdihadapan Notaris Sri Sulastri Anggaraini, SH, dengan Akta Notaris Nomor21 tertanggal 21 Februari 2012 dari Girik atau Letter C No. 439 Persil 62kelas DIl dari ahli waris ALI SAMAD
Terbanding/Tergugat I : H.Ngadiman
Terbanding/Tergugat II : Suherman Wijaya
Terbanding/Turut Tergugat V : MERISDA TAMBUNAN, SH., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : MICHAEL JUNKELSEN
Terbanding/Turut Tergugat I : Liva Desi Deria
Terbanding/Turut Tergugat IV : ANGELIN JENS
Terbanding/Turut Tergugat II : ZULFANO GRIFICO
175 — 162
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor21/LEG/NOTDS/VI/2008;7. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor22/LEG/NOTDS/VI/2008;Halaman 26 dari 105 halaman putusan Nomor 226/PDT/2018/PT PBR8. Surat Pelepasan Hak Atas23/LEG/NOTDS/VI/2008;9.
Terbanding/Terdakwa : Rochmadi Saptogiri
126 — 88
KOLOM SELISIH.2 (dua) bendel Tabel SANDING NILAl ASET NERACAKEUANGAN DAN BMN DITJEN PKTrans 31 DESEMBER 2015dengan Kolom ke 5 Pada Item PENJELASAN SELISIHADALAH KOLOM PERBAIKAN YANG DILAKUKAN.2 (dua) lembar Surat Inspektorat Jenderal Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor :B.25/1J/01/2017 Tanggal 31 Januari 2017 perihal PemeriksaanBPK RI.7 (tujuh) Iembar Data Pemeriksaan BPK berupa LAPORANKEUANGAN KDPDTTT TA 2016 NUSA TENGGARA BARAT.1 (satu) lembar Fotokopi SURAT TUGAS Nomor21
91 — 22
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 201 1.
153 — 63
Bahwa Tergugat menolak tuntutan kerugian immateriil Penggugatsebagaimana disebutkan pada nomor 20 gugatannya juga dalil pada nomor21 gugatannya sebagai berikut : Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat meminta Tergugat danTergugat Il untuk menghentikan operasional unit Rig AU 5,6 dan 8dan meminta menunda pembayaran invoice dari Tergugat II kepadaHal. 27 dari 117 hal Putusan Perdata12.13.14.Tergugat oleh karena penggugat tidak ada kaitannya secaralangsung dalam kontrak antara Tergugat dan Tergugat II
106 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD FADHIL, SE alias FADHIL bin TABRI danTerdakwa YAYA DAMAYANTI alias YAYA binti LISGANI untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor21/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan,bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTembilahan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana uangpengganti sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga totalkerugian Negara dalam perkara a quo sebesar Rp63.222.000,00 (enampuluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), hal ini sangatbertentangan bahwa kerugian dalam perkara a quo hanya dibawahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga seharusnya pidanadenda harus dikenakan pada Terdakwa;Bahwa Judex Factie yang juga mengadili terhadap perkara yangsama, yaitu atas nama Terdakwa nomor Putusan Pengadilan Tinggi Nomor21
333 — 2968 — Berkekuatan Hukum Tetap
YEBI ALBANIM, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor21 Poncol Jaya RT.007/020 Harapan Jaya, Bekasi Utara;1226. PARMIN, bertempat tinggal di Kaliabang RorotanRT.001/006 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara;1227. MASTUR, bertempat tinggal di Kp. Bogor RT.001/003Pusaka Rakyat, Taruma Jaya;1228. MUHAMAD AMIN, bertempat tinggal di Jalan Al BaharKaliabang Bungur RT.001/001 Harapan Jaya, Bekasi Utara;Halaman 93 dari 141 hal. Put. Nomor 160 PK/Pdt.SusPHI/20171229. ABDUL HALIM, bertempat tinggal di Ko.
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
212 — 136
Sesuai Asli Surat Pernyataan Rafii Tanggal 12September 2016 ; Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis danPenetapan Batas; Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Keterangan Ijin Garap Nomor21/Ktr/Gts/1998 Tanggal 22 November 1998 (asli ada di Bukti T129); Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016Tanggal 7 September 2016;Bukti ini diberi tanda (Bukti T127);95.
Sesuai Asli Surat Pernyataan Rafii Tanggal 12September 2016 ; Fotokopi Sesuai Asli Risalah Penelitian Data Yuridis danPenetapan Batas; Fotokopi Sesuai Asli Surat Keterangan Ijin Garap Nomor21/Ktr/Gts/1998 Tanggal 22 November 1998; Fotokopi Sesuai Asli Peta Bidang Tanah Nomor 214/2016Tanggal 7 September 2016;Bukti ini diberi tanda (Bukti T129);97. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 81 tanggal,14 November 2016 Surat Ukur Nomor 00083/2016 tanggal, 28Oktober 2016 luas 16.890 m?
(Bukti T9) Rafii berdasarkan Surat Keterangan Jin Garap Nomor21/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosong TelagaSelatan tanggal 22 Nopember 1998 seluas 54 H, dengan batasbatas:Sebelah Timur dengan Tanah Sdr. Khairuddin B TanjungSebelah Barat dengan tanah Sdr. JuharmiSebelah Utara dengan Tanah MasyarakatSebelah Selatan dengan tanah masyarakat.
RamlanLubis, dan Uyung Solihin)7.Bahwa terdapat perbedaan batasbatas tanah dari yang tersebut dalam alashak Para Penggugat (vide bukti P4) dengan atau pada saat SidangPemeriksaan Setempat, yaitu tidak jelasnya dimana letak Kebun DamarKongsi dan Sungai Muara Tengah;Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tanah kebun kelapasawit yang menjadi sengketa yaitu Objek Sengketa 1 sampai dengan ObjekSengketa 103, prosesnya berasal dari Surat Keterangan Ijin Garap Nomor21/KTR/GTS/1998, yang diterbitkan
306 — 213
Alasan Pengugat untuk Tidak melunasi Pembayaransebagaimana isi yang diperjanjikan adalah karenaadanya Gugatan Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G/2009/PN PSB tidak masuk akal karenamasalah perkara yang dimaksud muncul setelah tigatahun melewati batas waktu perjanjian Tanggal 20Februari 2007 yaitu Tahun 2009, sehingga alasan iniadalah modus penipuan dari Pengugat , dan alasanyang dibuat buat oleh penggugat tersebut tidak adadalam poin perjanjian dan kalau memang alasan itubenar seharusnya Penggugat Berkenan
292 — 167
ADALAHKOLOM SELISIH.2 (dua) bendel Tabel SANDING NILAI ASET NERACAKEUANGAN DAN BMN DITJEN PKTrans 31 DESEMBER 2015dengan Kolom ke 5 Pada Item PENJELASAN SELISIH ADALAHKOLOM PERBAIKAN YANG DILAKUKAN.2 (dua) lembar Surat Inspektorat Jenderal Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor :B.25/lJ/01/2017 Tanggal 31 Januari 2017 perihal PemeriksaanBPK RI.7 (tujuh) lembar Data Pemeriksaan BPK berupa LAPORANKEUANGAN KDPDTTT TA 2016 NUSA TENGGARA BARAT.1 (satu) Jembar Fotokopi SURAT TUGAS Nomor21
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
1.JUFRI
1.Ir. HERRY SOEKISWANTORO
2.OSVITA
3.DAHLER
4.NURHARMI
297 — 144
pemindahan hakyang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan aktamasih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yangbersangkutan; (d). bukti identitas pihak yang mengalihkan hak bukti identitaspenerima hak; (f). sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan RumahSusun yang dialihkan; (g). izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2); (h). bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor21
Terbanding/Terdakwa : IDRUS MARHAM
285 — 198
Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 30 April 2019;d.
Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst kepada Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 30 April 2019;Memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi tertanggal 15 Mei 2019 yang diterima Panitera Muda TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15Mei 2019 ;Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Mei 2019yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
HERRY AULIA MUDTAQIEN, SE BIN HERMAN ADJAM
146 — 46
Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah) ;Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Undangundang Nomor 1 Tahun 2004) ;Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP Nomor 58 Tahun 2005) ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin seluruh pertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas makaterhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannyadengan faktafakta yang relevan;Menimbang, bahwa terdakwa ARDINOL AMIR selaku Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu, pada tahun 2010 memindahkanatau Take Over permasalahan kredit bermasalah dari Bank Riau KepriHal. 254 dari 290 hal.
93 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1300 K/PID.SUS/2012menuangkannya dalam pembelaan ini, karena saudara Jaksa Penuntut Umumsudah terlalu jauh menyimpang dari hukum acara dan caracara pembuktianyang dimaksud oleh hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana maupun UndangUndang Tindak Pidana KorupsiNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor21 Tahun 2002 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Tindak Pidana Korupsi.Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus
106 — 294
berbeda apakah itu boleh atau tidak tidakboleh karena yang di Bipartit yang wajib beda masalahnya haruskembali lagi Bipartit Para pihak ;Bahwa pekerja yang PKWT nya sudah habis misalnya PKWT nyahabis tanggal 25 April kemudian dimintakan 22 Mei apakah itu masihbisa di sebut perselisinan hubugan industrial tidak, kalau sudahberakhir PKWT nya tidak ada lagi hubungan kerja jadi dia bukankaryawan perusahaan itu lagi jadi jelas tidak bisa Bipartit lagi ;Bahwa didalam UndangUndang Nomor 2 dan UndangUndang Nomor21
143 — 77
BuktiP1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 (fotocopy darifotocopy print out);2. BuktiP2 : Putusan Praperadilan dalam Perkara Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 16 Februari 2015 (fotocopydari fotocopy print out);3. BuktiP3 : Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 26 Mei 2015 (fotocopy darifotocopy print out);4. BuktiP4 : Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 6/7/Pid.Prap/2015/PN.
340 — 185
Pasal 32 PKB 20172019Pengobatan/Perawatan Kesehatan;72 Bukti: T 55 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum PTFIditujukan kepada semua pekerja perihal:KaryawanPratama PTFI Akan Menerima Hadiah PenghargaanManagement ,tertanggal 20 Oktober 2017;73 Bukti: T 57 : Fotokopi dari fotokopi BAB IX PKB 20172019PenutupPasal 46:Ketentuan Penutup;74 Bukti: T57.A =: Fotokopi dari fotokopi Penjelasa pasal 46 PKB 20172019 ayat (2);75 Bukti: T57.B =: Fotokopi dari fotokopi PHI 2017 2019 Pasal 1 daftaristilan nomor21
FITROH ROHCAHYANTO
Terdakwa:
MOCH. ANTON
330 — 135
emasPEMERINTAH KOTA MALANG 551 (Satu) Bundel Buku Berwarna Putih bertuliskan Walikota Malang, Nota KeuanganRancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015, Malang, 8 Juli 2015. 561 (Satu) Bundel Buku Berwarna Biru Bertuliskan Pemerintah Daerah Kota Malang,Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kota Malang Tahun 2015, Tahun 2014. 571 (Satu) Bundel Buku Berwarna Hijau Bertuliskan Perarturan Walikota MalangNomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor21
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI
159 — 85
Hijir IsmailBlokE RT.046 RW 003 KelurahanGuntung Manggis KecamatanLandasan Ulin Kota Banjarbaru.Agama : IslamPekerjaan : SwastaBahwa, oleh karena tidak memenuhi syarat objektif maupunsubjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP,maka terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan Penahanan;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor21/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukanMajelis