Ditemukan 741 data
ROSMINI
Tergugat:
1.Unit I Pidum Satreskrim Polres Madiun
2.Bambang Setia Budi
Turut Tergugat:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JATIM
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK
126 — 29
Kewenangan Lembaga PraperadilanBahwa perihal gugatan Penggugat mengenai,...PERLAWANAN LAPORANPOLIS NOMOR LP/109/V/2018/JATIM/RES MDN TANGGAL 16 MEI 2018DENGAN SURAT PENYIDIKAN NOMORSP.DIK/45.A/X1/2018/SATRESKRIM TANGGAL 27 NOPEMBER 2018Halaman 1 gugatan Penggugat/, seharusnya terhadap perihal ini tidakselayaknya diajukan dalam bentuk Perlawanan dan secara bersamadigabung dengan Perbuatan Melawan Hukum, sebab laporan polisi danSurat penyidikan tersebut apabila mengandung unsur ketidak absahan makalembaga
Terbanding/Tergugat I : IWAN SANTOSO HARTONO
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. RUDI ALAMSYAH
Terbanding/Tergugat III : H. S. ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat IV : HJ. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat V : Dra. NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat VI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat VII : AA GUMILAR,SE
Terbanding/Tergugat VIII : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat IX : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat X : ANI MARYAM
Terbanding/Tergugat XI : HANI RASTIKA, Dra. NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat XII : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XIII : DODI SOMANTRI
Terbanding/Tergugat XIV : DEDE WIHARJA
Terbanding/Tergugat XV : Hj. EULIS NUROHBIAH
Terbanding/Tergugat XVI : KANG SOEI LIANG
Terbanding/Tergugat XVII : FELIX HANS CRISTANTO
Terbanding/Tergugat XVIII : NENI WIDAYATI
Terbanding/Tergugat XIX : Hj. ONENG ATIKAH
Terbanding/Tergugat XX : NANANG CAHYANA, Sag
Terbanding/Tergugat XXI : CUCU C
150 — 67
1969 yangterkena ketentuan landreform dan dikuasai olehPanitia Landreform DaerahTK Jawa Barat Cq Gubernur Provinsi Jawa Barat jo SK Gubenur JawaBarat tanggal 19 Desember tahun 1970 No. 255/B.XIl/ Pem/SK/70 sertaHalaman 42 dari 94 halaman putusan Nomor 288/PDT/2018/PT.BDGSurat Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 27Agustus 1983 Nomor: 593.41/4936/Agr hanya menyangkut luasnya sajatidak menjelaskan tentang persilpersil mana saja yang diserahkan kepadaNegara, lagi pula ketidak absahan
Pembanding/Penggugat II : SUNAR Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat III : KLINEM Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat IV : M.RIFANGI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat V : NGATIMAN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat VI : TUMPUK Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat VII : RATIMAN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat VIII : NASIB Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat IX : DALIMIN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat X : MAWARNI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XI : RUSMIATI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XII : MISNAH Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XIII : KASWAN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XIV : RUSDIANTO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XV : WAGIYO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XVI : MUJIONO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XVII : TRIMULIANI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XVIII : JULIANDI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XIX : NURIANI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XX : AMAS Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XXI : KASMINO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KASIH, dkk
Terbanding/Tergugat II : SAMSUL EFENDI
Terbanding/Tergugat III : SRIATIK
Terbanding/Tergugat IV : HASUDUNGAN GULTOM
Terbanding/Tergugat V : NGAMIN NGATIRAN
Terbanding/Tergugat VI : KO CHAI
Terbanding/Tergugat VII : A CAI
Terbanding/Tergugat VIII : A DUT
Terbanding/Tergugat IX : USAHA RUMAH MAKAN PONDOK TELAGA IKAN
Terbanding/Tergugat X : USAHA PABRIK SEMEN BETON PT BERKAH MULIA BETON
Terbanding/Tergugat XI : USAHA KILANG PAVING BLOCK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA TELAGASARI
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT KECAMATAN TANJUNG MORAWA
163 — 122
Jika akta yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya ( i.c fotocopy)hanya dapat dipercaya bilamana sesuai dengan yang asli yang selaludapat diperintahkan untuk ditunjukkan.Berkaitan dengan peraturan Hukum Pembuktian ini, Mahkamah Agung RItelah mengeluarkan beberapa jurisprudensi tetap yang menyangkut denganketidak absahan serta penilaian terhadap bukti surat fotocopy dari fotocopyyang tidak diakui lawan didalam putusan Pengadilan Negeri, yakni sebagaiberikut :1.
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
312 — 231
2021 Tentang pembatalan PiagamSudhi Widhana Nomor : 8/SW/PHDIBali/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 atasnama Eddy Susila Suryadi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya yangmenyatakan bahwa perkawinan Eddy Susila Suryadi dan Tergugat adalah sahsebab sebelumnya telah dilakukan Upacara Sudhi Widhani, Tergugat tidakmengajukan bukti apapun;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalildalilJawabannya, maka dengan demikian dalildalil Penggugat yang menyatakankeraguannya atas absahan
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, berdasarkan fakta berupa ketidak absahan kedudukan hukumSerikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) tersebut diatas, makaHal. 44 dari 101 hal. Put. No. 821 K/Pdt.Sus/201 1perlu dipertanyakan dan ditelaah lebih mendalam oleh Majelis Hakim vangmemeriksa dan mengadili perkara ini :"sehingga mewakili siapakah TimPembela Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek tersebut?"
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
758 — 312
Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahandan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Nomor 005/1946/X/DPKP3/2017Tanggal 4 Oktober 2017 perihal Undangan yang ditujukan kepada masyarakatwarga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan KotaBandung yang terkena proyek pembangunan Rumah Deret , tertera semuawarga termasuk nama Para Penggugat, dimana dilakukan sosialisasipembangunan rumah deret Tamansari dengan agenda pemaparan penataankawasan dan penyediaan hunian yang layak serta ke absahan
78 — 29
Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan jual beli tanah sengketa sebagaitersebut Surat Djual Beli No. 006/L56/K2.B.B tanggal 05 Februari 1956 adalah tidak sah(vide : posita 8 jo. petitum 2 Surat Gugatan Penggugat) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menyebutkansecara jelas halhal apa yang menjadi penyebab tidak sahnya Surat Djual Beli No. 006/L56/K2.B.B tanggal 05 Februari 1956 tersebut ;Menimbang, bahwa kemudian dalam Repliknya Para Penggugat menyatakan alasanketidak absahan
Terbanding/Pembanding/Penggugat : HENDRI
Terbanding/Tergugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
58 — 35
pokok perkara dari Pembanding semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak, sedangkan sebaliknyagugatan rekonpensi dari Para Terbanding semula Para PenggugatRekonpensi/Para Tergugat Konpensi, ternyata sangat erat kaitannya dengangugatan Rekonpensi, sehingga dengan pertimbangan dalam konpensimengenai pokok perkara, dianggap mutatis mutandis sebagai pertimbangandalam rekonpensi ini, dan oleh karena itu halhal yang dimintakan pada diktumrekonpensi point Nomor 3 (Seharusnya Nomor 2) tentang ke absahan
285 — 63
Bahwa gugatan Penggugat tidak sematamata tentang penggantian Nadzir, tetapilebih dari itu yani tentang eksistensi Nadzir, dan tentang ketidak absahan AkteIkrar Wakaf sebagai pelimpahan amanah kepada Nadzir;c. Bahwa Badan Wakaf Indonesia menurut pasal 49 ayat (1) huruf d UU RI No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, mempunyai tugas : d.
Pembanding/Penggugat II : RINALWAN BUCHARI
Terbanding/Tergugat I : HADI HIDAYAT
Terbanding/Tergugat II : ANI NURYANI,SH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TRIA BELITONITO
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
567 — 478
sebagai berikut : Bahwa jual beli yang di lakukan oleh Penggugat yang disetujui olehPenggugat II dengan Tergugat , telah dilakukan dengan menurut ketentuanUndangundang dilakukan dihadapan pejabat Publik yang berwenang untukitu, yaitu di hadapan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT,sebagaimana surat bukti P2 = T 2; Bahwa dari surat surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan didukung oleh keterangan saksisaksi Luky Rayadi, Nungki Nursanti, ParaPenggugat tidak bisa membuktikan ketidak absahan
98 — 59
tersebut danSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.38/DDA/ 1969 yangterkena ketentuan landreform dan dikuasai olehPanitia Landreform DaerahTK Jawa Barat Cq Gubernur Provinsi Jawa Barat jo SK Gubenur JawaBarat tanggal 19 Desember tahun 1970 No. 255/B.XIV/ Pem/SK/70 sertaSurat Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 27Agustus 1983 Nomor: 593.41/4936/Agr hanya menyangkut luasnya sajatidak menjelaskan tentang persilpersil mana saja yang diserahkan kepadaNegara, lagi pula ketidak absahan
140 — 186
Maka Saksi selaku kepala ULP menugaskan Pokja untukmelaksanakan pelelangan.Bahwa saat saksi menjabat selaku Kabag Perlengkapan dan selakuKepala ULP bahwa yang menentukan pemenang lelang / thender yangtelah masuk dalam ULP adalah hasil dari verifikasi yang di lakukan olehKelompok Kerja Masing masing selanjutnya pemenang proyek / kegiatantersebut melakukan pembuktian terhadap ke absahan . kelangkapan.Berkas berkas pemenang kepada Pokja ULP.Bahwa yang lebih bertanggung jawab adalah Pokja.Bahwa berdasarkan
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Samiyo Bin Jujuk
96 — 36
melakukanpemalsuan dokumen, namun dari hasil pengembangan penyidikan olehpihak Kepolisian baru Saksi tahu, jika yang melakukan pemalsuan dokumentersebut yaitu Terdakwa, Dkk; Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.43 WIBSaksi setelah mendapatkan pesan pada aplikasi WhastApp dari salahseorang yang tidak Saksi ketahui namanya dari hal tersebut Saksimengetahui telah terjadi pemalsuan dokumen tersebut; Bahwa pada pesan WhatsApp orang tersebut menanyakan kepada Saksitentang ke absahan
Terbanding/Penggugat I : SIM KIE
Terbanding/Penggugat II : ROYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Terbanding/Tergugat I : David Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : Sinta
Turut Terbanding/Tergugat III : Tjong, Deddy Iskandar,SH
116 — 54
rekonpensimembeli objek sengketa dari Tergugat I,Il / Pembanding I,Il , TergugatIV/ Pembanding IV / Penggugat rekonpensi terlebin dahulu memeriksasurat Surat objek sengketa, setelah Tergugat IV / Pembanding IV /Penggugat rekonpensi melihat benar sertifikat hak milik ( SHM ) No1865 objek sengketa atas nama Tergugat ,Il / Pemanding ,Il ,selanjutnya Tergugat IV / Pembanding IV / Penggugat rekonpensibertanya kembali kepada badan pertanahan (BPN) kota Medan ( turutTergugat / turut terbanding ) tentang ke absahan
68 — 35
Yang diakui dan dibenarkan oleh saksi.Bahwa Penerbitan Cek tersebut diajukan ke PA selanjutnyadikeluarkan dan ditanda tangan oleh Pengguna Anggaran, danapabila ada ke absahan pada cek terssebut itu bukan kewenangansaksi.
Benhar Siswanto Zain,SH
Terdakwa:
DEDDY OCTAVARDIAN,ST
228 — 71
RIAN MAKMUR JAYA;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Garansi Pemeliharaan dari Bank Sumsel Babel Tanggal 05 Desember 2017 ditanda tangani oleh ABDUL AZIS selaku Wakil Pemimpin;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan ke absahan dan kebenaran jaminan uang muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Tanggal 24 Juli 2017 di tanda tangani oleh Wahyu Lisdianto Skm Selaku Kepala Cabang;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Garansi dari PT.
165 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyatakan diri selaku Ketua Umum danSekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Masa Bakti 20142019;Bahwa setidaktidaknya berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 keabsahankedudukan hukum Penggugat selaku pengurus DPP Partai Golkar harusdimohonkan dulu untuk diputuskan Mahkamah Partai Golkar, dan faktahukum bahwa tidak ada satupun keputusan Mahkamah Partai Golkar yangmensahkan kepengurusan Penggugat atas DPP Partai Golkar;Bahwa ketidakjelasan dan ketidak absahan
175 — 66
Pada pokoknya dalam pernyataan itu KPAmenjamin absahan Jaminan Bank Nomor : 248/JB/BT/495, tertanggal 17 Desember2012, apabila tidak benar atau tidak sah, maka KPA bertanggungjawab secarapribadi dan menyetor ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis terdakwa telah salah dan keliru menilaiaturan hukum yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No37/PB/2012 pasal 14 huruf C dan pasal 18 ayat 1 huruf a s/d g serta PeraturanMentri Keuangan Republik Indonesia Nomor
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
336 — 278
Haltersebut sehingga berdampak ketidak absahan, maka dia harusmembayar kepada yang berhak. Akan tetapi apabila telah terjadimembayar kepada yang tidak berhak, harus salah satu melalui aspeknegoisasi, atau mediasi untuk menyelesaikannya.
360 — 152
yang intinya dalam hal inipanitia pengadaan itu ada mendapatkan surat keterangan dari RT, RWdan kelurahan tentang domisili dan itu sebagai bukti formal karenadalam proses pengadaan barang dan jasa itu berlaku hukum tata usahanegara dan hukum perdata secara tertulis ;Bahwa yang di cek oleh panitia pengadaan itu adalah keabsahandokumen formal dan evaluasi evaluasi pertama yang menyebutkanalamatnya, RT dan waktu pembuktian kualifikasi itu dicocokkan denganyang aslinya, pembuktian panitia itu dari ke absahan