Ditemukan 710 data
136 — 78
per Undang Undang , ingin sayategaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) KHUP kiranyajelas bahwa orang tidak dapat di pidana berdasarkan ketentuan perttUndang Undang bahwa hal ini perlu dipahami bahwa asas nullundelliktum nulla poena sine praevia lage poenalli jelas bahwa tidak adapidana tanpa ketentuan Undang Undang Leks yang artinya Undang Undang dan bukan yuss yang artinya hukum dalam hukum Belanda dikenal dengan istilah wett yang dalam pasal 1 WVK dipergunakanrumusan wet delict van straaf
53 — 8
KORUPSI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN,KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENAJABATAN ATAU KEDUDUKAN, sebagaimana didakwakan dalam DakwaanSubsidair Penuntut Umum ;117Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasanyang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atauadanya bukti sebagai alasan pemaaf (Straaf
46 — 6
PIDANAKORUPSI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATANATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAUKEDUDUKAN, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasanyang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atauadanya bukti sebagai alasan pemaaf (Straaf
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.DIPO IQBAL S.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
TJAN LIN ENG als JOHAR LIN ENG
287 — 105
Van Bemelen, Straaf Voordering, cetakan 1950, halaman 90, yangmenyatakan bahwa masingmasing pihak dalam suatu persidangan, yaitu JaksaPenuntut Umum, Pembela/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Hakim adalahmempunyai fungsi yang sama, meskipun masingmasing mempunyal posisiyang berbeda, maka sudah selayaknya masingmasing pihak memiliki pendirianyang berbeda pula. Fungsi yang sama adalah karena pada dasarnya masingmasing pihak:1.
52 — 12
dipertimbangkankemudian bersamaan dengan pertimbangan hukum yang berkaitan denganalasanalasan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;/Menimbang, bahwa waonooe Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal ataualasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidanapada diri Terdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf
68 — 14
telah dinyatakan terdakwa JaluTeguh Prihadi bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian137apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hNukum yangterungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksidan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskansifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atau adanya buktisebagai alasan pemaaf (Straaf
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban pidanatentang "tidak dipidana tanpa kesalahan" (geen straaf zonder schuld)telah terbukti tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa dr. H. BOYKEPRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO.
77 — 17
dengan telah dinyatakan terdakwa KrismanNapitupulu bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudianapakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksidan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskansifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atau adanya buktisebagai alasan pemaaf (Straaf
130 — 51
Dalam persidangan teluhterungkap faktafakta baik di dalam maupun di luar persidangan yang telahKami tuangkan di dalam pledooi, bahwa para Terdakwa hanyalah bawahanyang melaksanakan surat perintah terbang yang diberikan oleh Saksi 3(Terpidana Mayor Cpn Anggoro Priyantono) sebagai atasannya serta tidakmengetahui bahwa perintah tersebut tidak sesuai dengan prosedur, dengandemikian terdapat alasan pembenar sesuai Pasal 51 ayat (2) KUHP dan asas"tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen straaf zonder schuld
74 — 14
IA HADIYA, yang mempu mempertanggung jawabkansegala perbutannya didepan hukum, dan tidak termasuk kedalam orangyang dikategorikan sebagaimana dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUH Pidana(Straaf Uitsluiting Gronden) ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut unsursetiap orang telah terbukti menurut hukum ;Ad.2.
170 — 29
Asas hukum pidana menetapkan bahwa seseorang yang melakukanperbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan kesalahan harusdihukum (geen straaf zoonder shuld = non facit mens sit rea=mensPerbuatan melawan hukum dimaksud di atas adalah melanggar Pasal 12peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 TentangPenatagunaan Tanah yaitu tanah yang berasal dari tanah timbun atau hasilreklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekassungai dikuasai langsung oleh Negara
71 — 14
didakwakandalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telahdinyatakan terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perludipertimbangkan lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan yang didasarkan dari keteranganSaksisaksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasanyang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidanapada diri terdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf( Straaf
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
1.YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI
2.YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
217 — 109
Asas ini dikenal juga dengan asas tiadapidana tanpa kesalahan, geen straaf zonder schuld, nulla poena sineculpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea.Berlandaskan pada asas hukum tersebut dan pendekatan pada Pasal 49ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UUR.I.
58 — 14
AKBAR, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahTURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal ataualasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana padadiri terdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf (Straaf
751 — 648 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
dan jasa dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah sebagai aturan formil dalam pengelolaan keuangan daerah,padahal dalam fakta yang diambil oleh majelis hakim sebagaimanadalam alinea 407 sampai dengan 419 adalah fakta adanya perbuatanTerdakwa dan Terdakwa Il melakukan perbuatan melawan hukumbukan melakukan menyalahgunakan wewenangnya, dikarenakanmenurut Pasal 44 KUHP bahwa setiap perbuatan pidana harus adadimulai dengan niat jahat dari pelaku (geen straaf
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
251 — 154
Terdakwa terdapat kemampuan pertanggungjawabanpidananya ( kesalahan ) ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwadapat dimintalpertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, makaharus dipertimbangkan unsur diri pelaku atau kemampuan jiwa pelaku (versdelijke vermogens ) atau yang di dalam doktrin disebut sebagai Actus NonFacit Reum Nisi Mens Sit Rea ( Actus Reus dan Mens Rea ) atau Suatuperbuatan Tidak Membuat Orang Bersalah Kecuali Dilakukan Dengan NiatJahat Atau Geen Straaf
90 — 17
TURISNO, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUTSERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimana didakwakandalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diriterdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
264 — 309
Terdakwa terdapat kemampuan pertanggungjawaban pidananya( kesalahan ) ;Menimbang, bahwa untuk mengetahul apakah Terdakwa dapat dimintaipertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, makaharus dipertimbangkan unsur diri pelaku atau kemampuan jiwa pelaku (versdelijkke vermogens ) atau yang di dalam doktrin disebut sebagai Actus NonFacit Reum Nisi Mens Sit Rea ( Actus Reus dan Mens Rea ) atau Suatuperbuatan Tidak Membuat Orang Bersalah Kecuali Dilakukan Dengan NiatJahat Atau Geen Straaf
42 — 6
oleh Penuntut Umum, selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda yang penjatuhannya bersifat kumulatif, oleh karenanya terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf
22 — 0
atau melawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf