Ditemukan 754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umurâ umurã umur umun ukuran umuri umuru umumn umurl ukurn umur4 umur8
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-03-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 04/G/2015/PTUN-BNA
Tanggal 7 Juli 2015 — MUHAMMAD Z lawan 1. BUPATI BIREUEN dan 2. ABDUL MANAF HAMID
80 — 20
  • 2007 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan danTata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai NegeriSipil, lampiran ke I angka II (dua rumawi) huruf A (kapital) tentangpersyaratan angka dan angka 3 huruf e.1 Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar olehTergugat :a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme, Bab III tentang Asas umurn
Pengadilan PN PALU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Pal
Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. SUBAEDA vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. dkk
41 — 16
  • eksekusi HakTanggungan obyek sengketa melalui Tergugat Il;Bukankah penagihan dan lelang ekekusi hak tanggunganmerupakan konsekuensi yuridis yang harus dilakukan padasaat Penggugat (debitur) wanprestasi dan terhadap keduaagunan tersebut telah dilakukan lelang sebanyak 4 kali;Perlu kami tegaskan dan jelaskan kepada Para Penggugatberdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Bank IndonesiaNo.9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas AktivaBank Umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-01-2008 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/PID/2007
Tanggal 16 Januari 2008 — DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE
370 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Umurn Servitia Tbk,ditanda tangani olen Dewan Direksi yaitu Terdakwa DAVID NUSA WLJAYAselaku Direktur Utama Bank Umum Servitia Tok, dan salah seorang direkturatau orang yang diberi wewenang untuk itu yaitu saksi Indriani dan Kartika,karyawan PT. Bank Umum Servitia Tok, dan PT. Bank Sanho mengembalikansurat sanggup PT.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 24-09-2014 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN MALANG Nomor 213/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 16 Juni 2015 — TEGUH DWIKO PRIYONO vs PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSEMM Dinoyo
30 — 8
  • 10 Juli 2012dan Surat Peringatan III No: 001/02338/SP/0912 Tanggal 7 September 2012 ,namun temyata Penggugat (debitur) tetap tidak melakukan pembayaranangsuran atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I, dengan demikiandalil Penggugat Poin No. 20, 22 ; Bahwa oleh karena Penggugat (Debitur) telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PerjanjianKredit No. 0000285/PK/02338/2100/0811 Tanggal 05 Agustus 2011 jo Pasal 8Syarat dan Ketentuan Umurn
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum Penghinaan
Register : 15-05-2012 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 816/Pid.B/2012/PN.MKs
Tanggal 21 Februari 2013 — - DAENG MUHARANG - JUMALA
79 — 5
  • Bahwa, kami tetap pada Tuntutan.42menyampaikan DUPLIK secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan, menolak REPLIKatau Tanggapan Penuntut Umurn dan menyatakan tetap dengan PLEDOI atau NotaPembelaan semula ;Menimbang, bahwa dan keseluruhan alat bukti berupa keterangan Saksi Saksi : 1.Hj. Suarni Binti. H. Manai", 2 .H. Manai Bin H. Collong, 3 .H. Kamaruddin Bin H. JohaniAlias H. Kama, 4 . Syiah Madda Bin Madda Alias Rabasiya,5 . Baharuddin M Alias Baha, 6Amiruddin Bin H. Johani, 7 . H. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-09-2015 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 8 September 2015 — PT. FRINA LESTARI NUSANTARA VS 1. NANIK PUSPITA WATI, DKK
186 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan denganketertiban umurn, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Pasal 1320 KUH Perdata:Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu pokok persoalan tertentu;4.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 60/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT.PELAYARAN SAKTI INTI MAKMUR MELAWAN - SWANDRA CHANDRA - CHRISTINE SULIANDI - FAUZIE, S.H
82 — 28
  • Jika belum, maka hendaknya Penggugat menguruspenyerahan pekarangannya terlebih dahulu yang menjadi bagianatau hak PEMDA/PEMKO baru kemudian mengurusipekarangan/tanah hak millk orang lain jika ditunjuk untuk itu;Bahwa angkal 8 dan angka 19 gugatan Penggugat yang menyatakanTergugat dan Tergugat Il telah melakukan Perbuatan MelawanHukum berupa perampasan sarunafasi bias umurn melalulpembualan kuasa dalam acara Nomor 73 tanggal 23 Marei 2017,juga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam hal
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Tanah
Register : 08-05-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 342/PDT.G/2015/PN.Dps
Tanggal 4 Januari 2016 — I KETUT LIANG, DKK. MELAWAN ANAK AGUNG NGURAH OKA YUDANEGARA,DKK.
56 — 37
  • pembuktian yang sernpurna, sehingga akta otentikmempunyai kekuatan mengikat kepada ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 833"KUH perdata yang mengatur " sekalian ahli waris dengan 'sendirinya menuruthukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutangyang meninggal selanjutnya M Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika hal. 586 menyatakan daya kekuatan mengikat akta otentikkepada ahli didasarkan pada perolehan hak dan kewajiban pewaris sesuai prinsip umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 04-03-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 K/Pdt/2012
Tanggal 4 Maret 2015 — FRISCA EUDIA, DKK VS RUTINA WINATA, DKK
90 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memutuskan suatu perkarayang melampaui kewenangannya dimana Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun tingkatbanding telah membatalkan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama LucasWinata sedangkan kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik sebagai produk tatausaha negara berada di tangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangandari peradilan umurn;2.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 02-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 135/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn
Tanggal 7 Desember 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk L A W A N Solehuddin Rambe
201 — 105
  • usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkunganperadilan umum"b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKNMelaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 K/PID.SUS/2009
Tanggal 29 September 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kebun Roos, Kota Bengkulu dan tidakadanya pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp.11,000.000, (sebelas juta rupiah) oleh saksi Barlian sebagai danafinishing baik dalam buku kas umum maupun revisi buku kas umurn,sehingga tersirat makna terdapat perbuatan melawan hukum dariTerdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu ;Berdasarkan pembuktian (Keberatan Pemohon Kasasi) yang telahPemohon Kasasi uraikan di atas; bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulutersebut merupakan putusan Pembebasan Yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 28-04-2017 — Upload : 17-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/PID.SUS/2017
Tanggal 28 April 2017 — CHRISYE RAYNOLD RANDO, SE alias REYNOLD
480 — 356 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sambil berjalan ataubergerak dari satu tempat ke tempat lain atau luar wilayah hukum Indonesia,dan kesembilan mengubah bentuk yaitu membuat bentuk berubah, dankesepuluh menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yaitu memberikan sesuatu supaya di ganti dengan yang lain berupa satuan uang suatunegara atau surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakansebagai agunan saham, dan kesebelas tindakan lain yaitu perbuatan lain atasharta kekayaan yaitu dalam Pasal 1 berupa Ketentuan Umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-01-2009 — Upload : 20-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704K/PIDSUS/2008
Tanggal 23 Januari 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG vs. Drs. H. EDDY SUBANDI, MM bin SARDI
66 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1704 K/Pid.Sus/2008bukan ukurannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diaturdalam pasal 1365 KUHPerdata (Onrechmatigedaad), yakni adanya kuranghati hati, lalai, kurang cermat dan lainlainnya sebagaimana didalinkan olehrekan Jaksa Penuntut Umurn dalam dakwaannya sehingga dengan demikiandakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur libel).
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 27-09-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 109/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn
Tanggal 31 Oktober 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MELAWAN Muhammad Lutfi
98 — 57
  • dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pat.Sus/BPSK/2016/PN.BKNdan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkunganperadilan umum"Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), yang menyatakan :a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Perijinan
Putus : 30-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 4/G/2011/PTUN-BL
Tanggal 30 Mei 2011 — PENGGUGAT - UJANG ASRIL - H.M.R. ISMAIL - NAZIRMAN - ASNAWATI - RAFKI RAHMAN - NAZIR CHANIAGO - MARDIANIS - HENDRI YULISMAN - DKK YANG BERJUMLAH 122 ORANG TERGUGAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
176 — 90
  • Pedagang Pasar Unit II Kecamatan58Banjar Agung Tulang Bawang Perihal: PemindahanPedagang ke Tempat Penampungan Sementara;Bahwa menurut Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yangterdapat dalam UU PTUN adalah sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 3 Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme berbunyi: Asas asas umumpenyelenggaraan negara yang meliputi Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umurn
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 62 /Pid.Sus/ TPK/2011/ PN.Bdg.
Tanggal 20 Desember 2011 — BUDYANTORO, SE
55 — 22
  • Bahwa perbuatan terdakwa BUDYANTORO, SE selaku Pimpinan CabangPerum Pegadaian Cabang Banjarsari sebagaimana yang diuraikan diatas,sangat jelas terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yangdimilikinya sehingga tidak sesuai dengan tugas dan fungsi selaku PimpinanCabang Perum Pegadaian Cabang Banjarsari baik yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umurn(PERUM) Pegadaian dan tidak mempedomani Surat Keputusan DireksiPerum Pegadaian Nomor: 40/US.2.00/2005 tanggal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-05-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 27-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 19 Desember 2018 — GEREJA PENTAKOSTA : 1. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
360 — 195
  • Bahwa dengan adanyakeputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut mengakibatkan tidaktertionya Tergugat sebagai penyelenggara Negara, yang harusmenerapkan keteraturan, keselarasan serta keseimbangan dalampengendalian negara;(3) Asas Kepentingan Umurn adalah asas yang medahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, danHalaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKT(4)selektif.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 273/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 2 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. EDWINA MELINDA Diwakili Oleh : RISTAN BP SIMBOLON, SH
Terbanding/Tergugat I : RUDI TJAHJADI
Terbanding/Tergugat II : TJOK HWA
Terbanding/Tergugat III : TRIJULIANTA H. BUDIPRASETIJO, SH Lawyer ,
Turut Terbanding/Penggugat II : HARRY HANDOKO Diwakili Oleh : RISTAN BP SIMBOLON, SH
94 — 68
  • Oleh karenanyaterhadap Berita Acara Rapat Umurn Pemegang Saham LuarBiasa PT. Lacasa Global Indo pada tanggal 7 Desember2017 sebagaimana telah dituangkan pula dalam AktaKeputusan RUPS LB ( bukti P3 / bukti T.LII5 ) telahbersesuai dengan bukti T.I.1l14, 15, 16, 17, 18 dan bukti P11.
Pengadilan PN PALU
Register : 25-09-2019 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 6/PID.SUS/2011/PN.PL
Tanggal 1 Mei 2012 —
38 — 3
  • pengadaan alat tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian, dan yangbertanggung jawab adalah terdakwa Fahmi Akil selaku rekanan, Distributor dan saksi sendiri; Bahwa yang diuntungkan dalam pengadaan alat TIK tersebut adalah pihakrekanan yaitu terdakwa, distributor, serta yang dirugikan adalah Negara; Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa selain saksisaksi diatas Penuntut Umurn
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 18-05-2011 — Upload : 10-10-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/PDT.G/2010/PN.SMG
Tanggal 18 Mei 2011 — CV. TJAHJA SARI LAWAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA dan TATA RUANG PROPINSI JAWA TENGAH
95 — 76
  • Bahwa oleh karena belum adanya kepastian hukum tentang siapapemilik tanah yang berhak menerima uang ganti rugi, maka dengandasar asas kehatihatian dengan mengingat uang ganti rugi tersebutadalah uang Negara maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umurn juncto Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2007 tentang KetentuanPelaksanaan