Ditemukan 754 data
69 — 15
Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya. melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak PidanaKorupsi. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Dinas Pekerjaan Umurn
lampirannya.809. 1 (1 atu) bendal dokumen Kontrak Pelelangan Umum pekerjaan KontruksiNomor05.89/PPKDPUPESDM/2011 tanggal 28 Juli 2011.10. 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon Nomor : 7001150 aPUPESDM tanggal 23 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana TeknisKegiatan (PTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pembantu BendaharaPengcluaran (PBP), Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada DinasPek crjaan Umurn
70 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melaporkan kepada penyidik umurn= apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam Undangundang ini;e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadapperlindungan konsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;>.
53 — 35
pembuktian yang sernpurna, sehingga akta otentikmempunyai kekuatan mengikat kepada ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 833"KUH perdata yang mengatur " sekalian ahli waris dengan 'sendirinya menuruthukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutangyang meninggal selanjutnya M Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika hal. 586 menyatakan daya kekuatan mengikat akta otentikkepada ahli didasarkan pada perolehan hak dan kewajiban pewaris sesuai prinsip umurn
41 — 16
eksekusi HakTanggungan obyek sengketa melalui Tergugat Il;Bukankah penagihan dan lelang ekekusi hak tanggunganmerupakan konsekuensi yuridis yang harus dilakukan padasaat Penggugat (debitur) wanprestasi dan terhadap keduaagunan tersebut telah dilakukan lelang sebanyak 4 kali;Perlu kami tegaskan dan jelaskan kepada Para Penggugatberdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Bank IndonesiaNo.9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas AktivaBank Umurn
1.FARID MUADZ, S.H
2.PERHIASAN GINTING, S.H
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESORBOGOR POLRES BOGOR
135 — 39
Asas tertib penyelenggaraan Negara; Asas kepentingan umurn; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas;f. Asas profesionatitas; g. Asas akuntabilitas;. AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menurut Prof.Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya "Beberapa Catatan HukumHalaman 45 dari 69 halaman Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUNBDGTata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara" terdapat 13 asas meliputi :a. Asas kepastian hokum;b. Asas keseimbangan;c. Asas kesamaan;d. Asas bertindak cermat;e.
104 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi", melihatargumentasi yang telah dipaparkan oleh Jaksa/Penuntut Umumtersebut terkesan Jaksa/ Pemmtut Umurn mengadaada dan tidakdilandasi oleh faktafakta hukum, buktibukti dan saksisaksi yangtelah terungkap di persidangan, yang mana berdasarkan faktafaktahukum dan saksisaksi yang telah terungkap bahwa antara PemohonKasasi I/ Terdakwa, saksi korban Ishak Charlie dan saksi HandokoLie, saksi Haryanto, saksi Kusno, saksi Daulat Situmorang, saksiEffendi Tan, saksi
180 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan denganketertiban umurn, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Pasal 1320 KUH Perdata:Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu pokok persoalan tertentu;4.
476 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
sambil berjalan ataubergerak dari satu tempat ke tempat lain atau luar wilayah hukum Indonesia,dan kesembilan mengubah bentuk yaitu membuat bentuk berubah, dankesepuluh menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yaitu memberikan sesuatu supaya di ganti dengan yang lain berupa satuan uang suatunegara atau surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakansebagai agunan saham, dan kesebelas tindakan lain yaitu perbuatan lain atasharta kekayaan yaitu dalam Pasal 1 berupa Ketentuan Umurn
38 — 3
pengadaan alat tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian, dan yangbertanggung jawab adalah terdakwa Fahmi Akil selaku rekanan, Distributor dan saksi sendiri; Bahwa yang diuntungkan dalam pengadaan alat TIK tersebut adalah pihakrekanan yaitu terdakwa, distributor, serta yang dirugikan adalah Negara; Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa selain saksisaksi diatas Penuntut Umurn
82 — 26
Jika belum, maka hendaknya Penggugat menguruspenyerahan pekarangannya terlebih dahulu yang menjadi bagianatau hak PEMDA/PEMKO baru kemudian mengurusipekarangan/tanah hak millk orang lain jika ditunjuk untuk itu;Bahwa angkal 8 dan angka 19 gugatan Penggugat yang menyatakanTergugat dan Tergugat Il telah melakukan Perbuatan MelawanHukum berupa perampasan sarunafasi bias umurn melalulpembualan kuasa dalam acara Nomor 73 tanggal 23 Marei 2017,juga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam hal
170 — 87
Pedagang Pasar Unit II Kecamatan58Banjar Agung Tulang Bawang Perihal: PemindahanPedagang ke Tempat Penampungan Sementara;Bahwa menurut Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yangterdapat dalam UU PTUN adalah sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 3 Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme berbunyi: Asas asas umumpenyelenggaraan negara yang meliputi Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umurn
196 — 105
usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkunganperadilan umum"b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKNMelaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
88 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memutuskan suatu perkarayang melampaui kewenangannya dimana Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun tingkatbanding telah membatalkan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 634/Cibadak atas nama LucasWinata sedangkan kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik sebagai produk tatausaha negara berada di tangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangandari peradilan umurn;2.
95 — 57
dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pat.Sus/BPSK/2016/PN.BKNdan pelaku usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkunganperadilan umum"Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), yang menyatakan :a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebun Roos, Kota Bengkulu dan tidakadanya pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp.11,000.000, (sebelas juta rupiah) oleh saksi Barlian sebagai danafinishing baik dalam buku kas umum maupun revisi buku kas umurn,sehingga tersirat makna terdapat perbuatan melawan hukum dariTerdakwa selaku Ketua BKM Bunga Roos Kota Bengkulu ;Berdasarkan pembuktian (Keberatan Pemohon Kasasi) yang telahPemohon Kasasi uraikan di atas; bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulutersebut merupakan putusan Pembebasan Yang
65 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1704 K/Pid.Sus/2008bukan ukurannya adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diaturdalam pasal 1365 KUHPerdata (Onrechmatigedaad), yakni adanya kuranghati hati, lalai, kurang cermat dan lainlainnya sebagaimana didalinkan olehrekan Jaksa Penuntut Umurn dalam dakwaannya sehingga dengan demikiandakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur libel).
354 — 160
Bahwa dengan adanyakeputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut mengakibatkan tidaktertionya Tergugat sebagai penyelenggara Negara, yang harusmenerapkan keteraturan, keselarasan serta keseimbangan dalampengendalian negara;(3) Asas Kepentingan Umurn adalah asas yang medahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, danHalaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKT(4)selektif.
54 — 22
Bahwa perbuatan terdakwa BUDYANTORO, SE selaku Pimpinan CabangPerum Pegadaian Cabang Banjarsari sebagaimana yang diuraikan diatas,sangat jelas terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yangdimilikinya sehingga tidak sesuai dengan tugas dan fungsi selaku PimpinanCabang Perum Pegadaian Cabang Banjarsari baik yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umurn(PERUM) Pegadaian dan tidak mempedomani Surat Keputusan DireksiPerum Pegadaian Nomor: 40/US.2.00/2005 tanggal
Terbanding/Tergugat I : RUDI TJAHJADI
Terbanding/Tergugat II : TJOK HWA
Terbanding/Tergugat III : TRIJULIANTA H. BUDIPRASETIJO, SH Lawyer ,
Turut Terbanding/Penggugat II : HARRY HANDOKO Diwakili Oleh : RISTAN BP SIMBOLON, SH
93 — 62
Oleh karenanyaterhadap Berita Acara Rapat Umurn Pemegang Saham LuarBiasa PT. Lacasa Global Indo pada tanggal 7 Desember2017 sebagaimana telah dituangkan pula dalam AktaKeputusan RUPS LB ( bukti P3 / bukti T.LII5 ) telahbersesuai dengan bukti T.I.1l14, 15, 16, 17, 18 dan bukti P11.
92 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Kontraktor yang MengadakanKontrak Production Sharing dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak danGas Bumi dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara (Pertamina);Bahwa Tax Treaty IndonesiaBelanda tidak dapat diterapbkan untukmenentukan kewajiban Pemohon banding atas PBDR atau PPh Pasal 26ayat (4) tahun pajak yang disengketakan karena PSC telah berlaku terlebihdahulu dari Tax Treaty IndonesiaBelanda dan berlaku mengikat sampaidengan berakhirnya jangka waktu kontrak/PSC;Bahwa secara umurn