Ditemukan 7256 data
214 — 99
Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 20/Bantar Gadung yang telah dipecah (displit) menjadiSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung dan Nomor21/Bantargadung keduanya atas nama PT. Bantar Gadung Sejati(Tergugat Il) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;b.
47 — 21
,M.H.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggall 27 Januari 2015.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri BandungNomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg tanggal 16Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor21/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.tanggal Januari 2015tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwasertamemperhatikan
193 — 90
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor21/Pdt/2018/PT MDN tanggal 16 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari: Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh DaliunSailan, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Prasetyo lbnuAsmara, S.H. M.H., dan Aroziduhu Waruwu, S.H.
84 — 28
Fotokopi Surat izin) mendirikan bangunan Nomor21/DTR/IMB/1988, tanggal 25 Mei 1998, yang oleh majelis telahdicocokkan dengan aslinya dan diberi materai dan stempel pos,lalu diberi kode 1.36;37.Fotokopi Silsilah keturunan keluarga almarhum Hj. Hariani binti H.Pangori, tanggal 14 Agustus 2018;Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat dan TergugatIl telah mengajukan beberapa orang saksi, masingmasing:B. Bukti SaksiSaksi pertama: Hj. P. Hawang binti H. P.
JAHJA KOMAR HIDAJAT
Termohon:
1.DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Cq Subdit IV Unit III
2.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
218 — 147
Bahwa selain itu. menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21.PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada diktum Putusan Angka11.2 yang menyatakan : Frasa Bukti Permulaan , Bukti Permulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka14, Angka 17 dan Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat
149 — 35
Sos mengeluarkan dan menandatangani Surat PerintahPembayaran (SPP) untuk sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Ro187.320.000,(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Bahwa kemudian Saksi Samsi Darni membuat Berita Acara Pembayaran Nomor21/BAP.PPK/VIV2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Saksi MartoS.
160 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 683 K/PID.SUS/2017puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), hal ini sangatbertentangan bahwa kerugian dalam perkara a quo hanya di bawahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga seharusnya pidanadenda harus dikenakan pada Terdakwa;Bahwa Judex Facti yang juga mengadili terhadap perkara yang samayaitu atas nama Terdakwa nomor putusan Pengadilan Tinggi Nomor21/Pid.SusTPK/2016/PT.
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1249 — 488
Terlapor III,PT Sriwijaya Air, yang beralamatdi Jalan PangeranJayakarta 68, BlokC, Nomor 1516, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia,dan beralamat surat menyurat di Sriwijaya Air Tower, Jalan Atang Sanjaya Nomor21, SoekarnoHatta Airport, Tangerang 15111, Provinsi Banten, Indonesia, NomorTelepon: (021) 50817777;4.
1.1. TAN MINGGUS SETIAWAN
2.2. LA ODE RASINU SARONI / NURDIN SARONI
3.3. SAHUDIN
4.4. ARIFIN HUSEIN / ADEA A
5.5. LA MARUDIN
6.6. LA IDI SH
7.7. THENY RAYMOND / THENY ROCKY
8.8. TRIANITA BACHTIAR
9.9. HANDRY KHOMARO
10.10. SURJANTO HAMIJOYO
11.11. HENGKY HALIM/POPY HALIM
12.12. BURHAN
13.13. LASIONO
14.14. OEI THOMAS/ OEI JOHANES
15.15. ROSDIANA AZIZ
16.16. POPY MARLENA
17.17. SUMARNO BUTON / ERNA SILA
18.18. JONGKY TANAIR
19.19. ROBERT THEODORUS
20.20. OEI LENNY AIRINZINA WIJAYA
21.21. OEI HENG HIAP/ERIK S WILLIS
22.22. FRANDI ANGIR
23.23. MOH ISMAIL
24.24. TAN PABULA/ PT SIRIMAU INDAH/FERDINAND PABULA
25.25. PT SAMALAGI RAYA/SURJANTO HAMIJOYO
26.26. LA IRI
27.27. RUSLI/FITRI
28.28. PIUDIN
29.29. VERY
30.30. HAMSUDIN, SE
31.31. ROSHYANDRA
32.32. SURYANTO LIM/MECE TANIHATU
33.33. CHARLES KHOESUMA
34.34. WARMAN BACHTIAR
35.35. SAHARIAH
36
Tergugat:
1.1. Pemerintah Provinsi Maluku/Gubernur Maluku
2.2. PT. Bumi Perkasa Timur
Turut Tergugat:
3. Badan Pertanahan Kota Ambon
420 — 319
Serworwora, SH tanggal 14 Maret 2006 nomor21/2006 kepada Robet Theodorus ;10) SHGB No. 155/Kelurahan Rijali, tanggal 29 Juli 1987, Gambar Situasi/Surat Ukurtanggal 18 Juli 1987 nomor 1049/1987 Luas 75 M2, atas nama PT.
124 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
April 2007, dengan surat pengantar dari Terdakwa Nomor21/KTN/NOT/1/2008 tanggal 23 Januari 2008 ;2.
124 — 68
Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKBahwa Putusan PTUN Samarinda tersebut telah dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT, dalam pertimbanganhukumnya menyatakan:Menimbang, bahva setelah mempelajari dengan seksamaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22Desember 2010 Nomor21/G/2010/PTUN.SMD, beserta seluruhberkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tingkat Pertama
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : WITA NATA SIRAIT
106 — 107
(Bukti PU518);1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor21/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 6 Nopember 2017 unutkmenghadiri Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU519);1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDIPARDOSI untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU520);1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n.MANONGGOR PANJAITAN untuk Undangan RapatKoordinasi. (Bukti PU521);1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n.JAMOTAN SILAEN untuk Undangan Rapat Koordinasi.
122 — 40
dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariPengantar Barang dari08 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI13 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI20 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI21 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI27 Oktober2003nomor2003nomor2003nomor2003nomor2003JAYA TERBIT nomor13 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor14 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor02 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor16 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor10 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor20 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor21
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
251 — 126
Bjm10.11.1213.14.15.16.1718.19.Perseroan Nomor 81 tanggal 29Agustus 2008, dan Akta Nomor21 tanggal 9 Oktober 2017,yang dalam ini memberikanKuasa berdasarkan Surat KuasaNomor : 005/SK.TUN/I&I/II/18tertanggal 03 Februari 2018,Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.
99 — 27
Yang benar penetapan ahli waris yang dikeluarkanoleh Mahkamah Syar'iyah diperlukan untuk mengurus pencairan klaimasuransi serta untuk uang tabungan pada Bank BRI Cabang Banda Aceh,sebagaimana tersebut pada amar Penetapan Mahkamah Syar'iyah BandaAceh Nomor 925/Padt.P/2005/MSyBNA tanggal 28 Oktober 2005 dan Nomor21/Pdt.P/2006/MSyBNA tanggal 6 Januari 2006 ;Bahwa yang selalu membuat keributan dalam keluarga adalah Penggugat danTergugat II sendiri, bukan keributan saja bahkan Penggugat dan Tergugat IIingin
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
446 — 276
Sehingga seolaholah benar quod nonmenurut ketentuan Pasal 26 UndangUndang Nomor 21 Tahun 1992Tentang Pelayaran "Pengembangan Pelabuhan Umum tidak dapatdilakukan dengan atau melalui kerjasama dengan Pihak Swasta.Padahal menurut ketentuan ayat (2) Pasal 26 UndangUndang Nomor21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, "Badan hukum Indonesia dapatdiikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas dasar kerjasamadengan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakanpengusahaan
123 — 40
Ali Rosyad Nomor : 191/MO/WHD/06 tanggal 7 April 2006perihal Pemberitahuan Pelunasan Hutang.157) 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi Nomor21/100/IV/ND/P&T AEAK/JKT tanggal 4 April 2006 perihal LaporanSurvey OTS Fixed Asset yang diserahkan PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERU KAMARULLAH, SH.,MH
343 — 332
Abadi Purna Utama dengan nomor21/APU/I/97, tanggal 4 Januari 1997 yaitu :1)2)Pada tanggal 30 Maret 1998, telah diterbitkan KeputusanWalikotamadya Kepala Daerah TKK II Surabaya Nomor188.45/039/402.1.04/1998 tentang Pembentukan Tim Penelitianpelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa / tanahbengkok desa yang menjadi kelurahan di Kotamadya Daerah TK IISurabaya.Pada tanggal 22 September 1998 melaksanakan rapat koordinasiyang diikuti Camat Mulyorejo, Lurah Manyar Sabrangan yangdilaksanakan di ruang
FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Drs.Robiq Yunianto, M.AP
131 — 61
AnitaYuliartiningsih tersebut diatas tidak mengindahkan ketentuan:Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor21
Juni 2017 tersebut diatas tidak mengindahkan ketentuan:= Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;= Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor21
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Keuangan daerahdikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;Halaman 103 dari 527 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2019/PN Sby= Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor21
84 — 99
Sutan Panyusunan sebanyak 4 Nomor21. Azimar DT Bungsu sebanyak 11 Nomor22. Mansurdin DT Sampono sebanyak 8 Nomor23. Marjoki DT Sutan Majo Lelo sebanyak 8 Nomor24. M.Siar Rangkayo Basa sebanyak 1 Nomor25. Febrinaldi Rangkayo Basa sebanyak 3 Nomor26.