Ditemukan 1204 data
59 — 10
Tergugat sekitar bulan Juli 2014 ;Bahwa pada waktu saksi melakukan penagihan kepada Pengguaat,Penggugat berjanji kepada saya akan menyelesaikan hutangnya tersebutdan meminta waktu selama 1 (satu) minggu ;Bahwa pada waktu saksi melakukan penagihan kepada Pengquaat, saksimembawa surat kuasa dari Tergugat ;Bahwa pada waktu itu ada beberapa orang yang meneror Penggugatatas suruhan Tergugat, dan pada waktu itu juga Penggugat meneleponsaya dan meminta bantuan kepada saya ;Bahwa saksi tahu mengenai bukti 17.18
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : MIRANTY, SH
Terbanding/Penggugat : IMIN SUGIHARTO
Terbanding/Tergugat I : SIENTO HALIM
Terbanding/Tergugat II : Tn. Mulyadi Halim
Terbanding/Turut Tergugat II : Irma Rachmawati, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan pertanahan Kota Bandung
69 — 46
gabungan kedua nomor kavling tersebut setempat dikenaldengan sebutan kavling nomor B5) Kelurahan Cijerah KecamatanBandung Kulon Kota Bandung setelah perkara ini memiliki putusan yangdapat dieksekusi, yang dihitung mulai dari sejak tanggal dikeluarkannyateguran eksekusi (aanmaning) oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas AKhusus hingga Tergugat Rekonvensi atau pihakpihak yang tidak berhaklainnya mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat RekonvensiHalaman 29 dari 47 Putusan Nomor 355/PDT/2018/PT BDG.17.18
141 — 56
Saatnya buruh PT.BPG bersatu untuk berjuang dan menegakkan keadilanBahwa terhadap tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut diatas, makaditerbitkan surat keputusan skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal19 Januari 2010 dengan alas an sebagai berikut, Tergugat :Telah melanggar tata tertib dan menolak mutasi ;Menggerakkan 37 orang pekerja untuk berunjuk rasa pada jam kerja, sertaTelah mengedarkan selebaran yang bernada membujuk dan menghasut untukmelakukan perbuatan yang melanggar hukum ;17.18
69 — 10
/PN ..Jkt.Tim.17.18.Bahwa provisi (putusan dilaksanakan terlebih dahulu) yang dimohonkan tidakberdasarkan atas hukum, selayaknya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakditerima, sebagaimana ternyata dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 06/1975,tanggal 01 Desember 1975 pada pokoknya disebutkan hanya memberikan kewenangandiskretioner kepada Hakim yang tidak bersifat imperatif, agar Hakim jangan menjatuhkanputusan dengan ketentuan uitvoerbaar bij voorraad.
91 — 52
, berikut bangunanrumah yang berada di atasnya, terletak di Kelurahan Krobokan,17.18.Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atau setempat dikenaldengan nama Jalan Wiroto I No. 16 Semarang dengan batasbatasnyasebagaiberikut:a. Sebelah Utara : Jl. Wiroto I;b. Sebelah Timur : rumah Supartini;c. Sebelah Barat : rumah Wahyuningsih;d.
PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
3.Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo
371 — 179
Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.17.18.belum mendapatkan jawaban; Bahwa Pasal 16 ayat (3) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018menjelaskan bahwa PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepadapeserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitamdan/atau. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/AgenPengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusanditetapkan.
1.ABDUL MUTHALIB
2.ATTAULLAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUIN BARU KABUPATEN SUMBAWA.
155 — 54
Mtr.17.18.Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang : Bahwa menurut ParaPenggugat tentang Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan PerangkatDesa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni2020 adalah perbuatan sewenangwenang dan melawan hukum lebihpada keputusan subyektif keinginan Tergugat;Bahwa dengan diterbitkan keputusan TATA USAHA NEGARA yangmenjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan pihak Tergugat telahmelakukan tindakan yang bertentangan
H. Tugiman
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Bali Cq. Direktur Reskrimum Polda Bali
51 — 24
Agustus 2018Perihal Pemberitahuan Penetapan Status Tersangka, diberi tanda P2A;Foto copy sesual aslinya Surat KetetapanNo:S.Tap/119/RES.1.11/VII/2018/ Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus2018 tentang Penetapan Tersangka, diberi tanda P2B;Foto copy sesual aslinya Surat Panggilan No:S.Pgl/1577/X/RES.1.11/2018/ Ditreskrimum, tanggal 16 Oktober2018, diberi tanda P3;Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 12001, diberitanda P4A;Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.12.13.14.15.LG.17.18
29 — 2
Penggugat dengan Tergugat masih berstatus sebagai suamiisteri,namun oleh karena tanah tersebut dibeli dari orangtuanya sendiri, maka tidakada bukti pembelian secara tertulis, mohon Majelis Hakim meninjaupernyataan Tergugat ini dengan melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 1458yang dipegang oleh Penggugat, jika memang tertulis HIBAH , maka Tergugat16..17.18..mengikhlaskannya jika pihak Penggugat memang mau menghibahkan kepadaanakanak Penggugat dan Tergugat (GENTHA dan JINGGA) dengandisahkan Notaris;Sebuah
NOVIKA RESMI PUJIASTUTI
Tergugat:
PT. SANKEN INDONESIA
145 — 36
Sanken Indonesia kepadaDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi. diberi tanda buktiT 17.18.Foto copy Notulen Rapat dan Daftar Hadir tertanggal 23 Maret 2018antara PT. Sanken Indonesia dengan PUK SPEE FSPMI PT.
Terbanding/Tergugat : PT. Bank MUTIARA Tbk., Cq. PT. Bank MUTIARA Cabang Bandung
Terbanding/Tergugat : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat : PT. Balai Lelang Star
Terbanding/Tergugat : PT. Cipaganti Citra Graha
Terbanding/Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
73 — 52
wanprestasi berupa peringatanperingatan maupun pernyataan dari Kreditur ; salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak ; salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur;Surat pernyataan dari Kreditur selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan ; Bahwa oleh karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benarsecara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang,Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Perdata No. 179/Pdt/2016/PT.BDG.17.18
PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk.
Termohon:
1.PT. DAHLIA SAMUDERA
2.HERIMAN SETYABUDI
254 — 127
Pst. 17.18.Bahwa selain itu, Termohon PKPU telah menyampaikan kepada PemohonPKPU jika saat ini Termohon PKPU telah mendapatkan investor yang akanmelakukan restrukturisasi kewajiban Termohon PKPU kepada PemohonPKPU.
1.MUSTOFA bin OESOEP
2.MOCH TOHIR bin OESOEP
Tergugat:
2.BADRIYAH
3.A. SAHAL
4.DJAELANI
70 — 16
memiliki kKekuatan eksekusi maka mohonagar PARA TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI atau pihakSiapapun yang mendapatkan hak, memiliki, meminjam, menyewa, menempatidan atau bertempat tinggal di atas seluruh harta kekayaan ( assets) PARATERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI , baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yangdiantaranya adalah :Halaman 29 Putusan Nomor : 77/Pdt.G/2021/PN.Sby.17.18
melawan
. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KEDIRi
314 — 154
Bahwa Perlu kami tegaskan dan jelaskan kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal1 angka 24 Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentangPenilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan UsahaBerdasarkan Prinsip Syariah, Bank dalam hal ini Tergugat I berhak /diperbolehkan mengambil alih atas agunan / jaminan milik debitur kredit/17.18.Penggugat atau yang dikenal dengan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) untukdijual kembaliYang
Yuni Sariana, AMD
Tergugat:
1.KEPALA DESA BLOK 10 KECAMATAN DOLOK MASIHUL
2.Camat Kecamatan Dolok Masihul
3.Kepala Desa Blok Sepuluh
4.Camat Dolok Masihul
113 — 41
tidakmenghadirinya maka Tergugat kembali menyampaikan SuratPeringatan Ketiga Nomor 18.44.7/470/109/B10/II/2020 tanggal 27Februari 2020;Bahwa, alasan Penggugat tidak hadir atas undangan sebagaiSekretaris Desa Blok 10 tersebut dan tidak merespon SuratPeringatan 1, 2 dan 3, dikarenakan Surat Keputusan TergugatNomor : 141/19/B10/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentangPemberhentian Penggugat yang cacat hukum tersebut belumdibatalkan dan dicabut oleh Tergugat :Halaman 16PutusanPerkara Nomor: 104/G/2020/PTUNMDN.17.18
ASHFARAINI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
124 — 79
Putusan Nomor: 13/G/2017/PTUN.MTR.17.18.Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asasumum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dankesewenang wenangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UUNo. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara danPasal 87 hurufc UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Oleh karena itu, berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, makadiketahui SK Pembentukan tim
Terbanding/Tergugat I : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ALOR
Terbanding/Tergugat II : ELISABET ALUNG, ST.MM
Terbanding/Tergugat III : KONSULTAN PENGAWAS CV. CAKRA PERWAKILAN ALOR
Terbanding/Tergugat IV : BUPATI ALOR
Terbanding/Tergugat V : KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : JACUB S. LAPENANGGA
67 — 30
Unit Rumah, dansemuanya telah berpenghuni:;Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT V kemudian meminta TERGUGAT IVagar bertanggungjawab menyelesaikan sisa dana siap pakai yang merupakansumber dana untuk paket pekerjaan a quo sebagaimana Surat TERGUGAT VNomor : B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018, sehingga senyatanya denganhasil penilaian Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang danLaporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT sebagaimana pada PositaHalaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2021/PTKPG.17.18
131 — 53
berhubungan dengan gugatan harta bersamaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi;Penggugat menolak denhgan tegas gugatan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi pada angka 10, angka 11, angka 12, angka 13dimana dalildalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekopensi/TergugatKonpensi berkenaan dengan kewajiban Tergugat Rekopensi/PenggugatKonpensi atas biaya nafkah anak (hadhonah), yang jika dihubungkandengan perincian biayabiaya hadhonah sebagaimana gugatanHal 37 dari 63 hal Put No.0457/Pat.G/2015/PA.JB.17.18
ELLY NINGSIH
Termohon:
Polda DIY
124 — 44
.::0005 Bukti T.17.18. Fotocopy dari asli Notulen Gelar Perkara tanggal 01 Agustus 2017TERMOHON (Penyidik) melakukan gelar perkara dengan rekomendasi:Halaman 27 dari 46 halaman perkara nomor 7/Pid/Pra/2019/PN.SmniAgar penyidik melakukan Berita Acara Konfrontir dan untuk kelanjutanLP/784/VIII/2016/DIY/SPKT, tanggal 11 Agustus 2016 untuk menungguLaporan Polisi yang ditangani oleh Subdit Il Harda (karena pelapornyasama dan obyek yang dilaporkan adalah sama).
Terbanding/Tergugat I : PT. BERDIKARI INSURANCE,
Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA SAKTI SEJAHTERA,
244 — 153
Payment Bond) dan Jaminan Pelaksanasebagaimana dimaksud pada Point 16 Gugatan Perkara aquo telah dikeluarkanoleh TERGUGAT dan diterima oleh PENGGUGAT sebagai bukti kepemilikanmanfaat sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Otortitas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yangmenyebutkan:Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produkdan/atau pemanfaatan layanan kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuaidengan penanjian dengan Konsumen;17.18