Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp.446.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deburgerlijke rechtsvordering (Rv,Staadblad tahun 1847

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2001, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCiledug Kota Tangerang sebagaimana ternyata dari KutipanAkta Nikah Nomor : 1847/150/X/2001 tanggal 22 Oktober2001;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambiltempat di KOTA TANGERANG sebagai tempat kediamanbersama terakhir;.

Foto copy Akta Nikah Nomor 1847/150/X/2001 tanggal 22Oktober 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Ciledug Kota Tangerang, yang telahdinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnyadisebut bukti P.1 ;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah sertifikat hak milik nomor : 1847 atas nama MUJIONO yang telah di terbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten blitar tanggal 5 April 1997 seluas 1.160 M2, adapun batas-batanya adalah sebagai berikut :Sebelah

utara : Katinem/ Meseri

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan NomorRegister Perkara 14/Pdt.G/2019/PN Sbh, dan oleh karenanya memerintahkanPenitera Pengadilan Sibuhuan untuk mencatat dalam Register Perkara tentangPencabutan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sbh tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan,maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telahdikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv stb.Tahun 1847

1847/Pdt.G/2018/PA.Cms

PUTUSANNomor 1847/Pdt.G/2018/PA.Cms.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas A Ciamis yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh:Pemohon, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Kabupaten Pangandaran, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Tata, SH., MH., Advokat, yangberkantor di Dusun Baregbeg RT.01

tanggal 08 Mei2018 Nomor 2114/V/K/2018, sebagai Pemohon ;LawanTermohon, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga,Tempat tinggal Kabupaten Pangandaran, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksisaksi di muka persidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 08Mei 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, denganregister Nomor 1847

PUTUSANNomor 1847/Pdt.G/2013/PA.Kdl.BISMILLAHIRRAHM ANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas IA Kendal yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatantara : PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal diXXX Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang dalam hal inmemberi kuasa khusus sebagaimana surat Kuasa tanggal 14 September2013 kepada SUGENG,SH dan FAQIH KHOIRONISH

Kendal sebagai "Penggugat; melawanTERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal diXXX Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sebagai "Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi/ keluar ga; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 16September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IAKendal, Nomor 1847

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Krg1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;2.

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Krg1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;2.

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;2.

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang PsikotropikaHalaman 13 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Krg2.

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Krg2.

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor467/Pdt.G/2020/PA.Mrs dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

persidangan tanggal 5 Mei 2015 pihak Penggugat melaluiKuasa Hukumnya menyatakan secara tertulis bahwa, Penggugat mencabut Surat GugatanPenggugat Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Skb tanggal 2 Pebruari 2015 karena telah mencapaiperdamaian di luar persidangan dengan Tergugat I yang merupakan Tergugat pokok dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa HIR / RBG tidak mengatur secara eksplisit mengenai pencabutanGugatan, namun pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV (Reglement OpDe Decht Vordering Stb.1847

Tergugatmenyampaikan jawabannya (vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984,tanggal 23 Nopember 1985), dengan tanopa memerlukan persetujuan dari pihakPara Tergugat, permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op DeRechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847

Pal ;Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp. 3.16.000, ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deburgerlijkke rechtsvordering(Rv,Staadblad tahun 1847

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869Nomor 43) ;Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah serta ketentuanperundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor68/Pdt.P/2020/PA.Mrs;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

No. 889 K/Pdt.Sus/20122828bendabenda si berutang lebih dahuludisita dan dijual...4 Bahwa mengenai Termohon PailitII dan TermohonPailitIII yang telah melepaskan hak istimewanyasebagai penanggung adalah dinyatakan secara jelas didalam :a Paragraf 2 Halaman rPenanggungan JohannesB.Kotjo 27 September 1995,yang berbunyi sebagai berikut :DanuntukiniPENANGGUNG dengantegasmelepaskansegalahakhaknyadanhakhak istimewa (previleges) sebagai tercantum dalam pasalpasal1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 sampaidengan

1850 KitabUndangUndang Hukum Perdata Indonesia ;b Butir 4 Halaman 2 Surat Penanggungan Johann:Desember 1996 yang berbunyi sebagai berikut :DanuntukiniPENANGGUNG dengan tegasmelepaskansegalahakhaknyadanhakhak istimewa (previleges) sebagai tercantum dalam pasalpasal1430, 1831, 18533, 1837, 1843, 1847 sampaidengan1850 KitabUndangUndang Hukum Perdata Indonesia ; dan c Paragraf 2 Halaman Ak rpor L 0berbunyi sebagai berikut : ...

serta exepties(tangkisantangkisan) yang dapat membebaskan kewajibanpenanggung utang ;Yang pada intinya Termohon PailitII dan Termohon PailitIII telahmengikatkan diri sebagai penanggung dan bertanggung jawab denganseluruh harta kekayaannya, untuk menjamin pelunasan seluruh kewajibanutang Termohon PailitI, baik kewajiban utang pokok, bunga, dendabunga, provisi, komisi, biayabiaya dan lainlain serta telah pulamelepaskan segala hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847

Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti mengenai adanyakreditur lain dan Pemohon Kasasi II, patut untuk ditolak ;Keberatan KelimaJudex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Telah Melakukan Kesalahan PenerapanHukum Yang Fatal, Yaitu Dengan Mendasarkan Ketentuan Pasal 1430, Pasal 1831,Pasal 1833, Pasal 37, Pasal 1843, Pasal 1847 s.d Pasal 1850 KUHPerdata GunaMembuktikan Adanya Kreditur Lain Dari Termohon Pailit III2152Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Termohon Pailit) dalam angka 15.3 Tanggapantelah

Pemohon Kasasi III ;Padahal, pelepasan hakhak istimewa yang diberikan undangundang oleh seorangpenjamin (penjaminan pribadi ataupun penjaminan perusahaan) yang menjaminutang debitur kepada suatu kreditur, tidak secara hukum menjadikan krediturkreditur lainnya dan debitur (di luar kreditur yang terkait dengan perjanjianpenjaminan yang diberikan) sebagai kreditur lain dan penjamin tersebut ;Dengan kata lain, pengesampingan ketentuan Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1833,Pasal 1837, Pasal 1843, Pasal 1847

(Reglemen Hukum Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Menyatakan perkara Nomor 2539/Pdt.G/2018/PA.Mks. dicabut;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Put.

Albert Martin Frans Mokalumendapatkan objek sengketa dari jual beli tertanggal 04 Mei 1888 (BuktiHalaman 11 dari95 Putusan Nomor 390/Pat.G/20 14/PN.Mnd.P10) dengan orang pribumi (inlander) bernama Nicolas Waworuntu,objek tanah tersebut telah tercatat dalam Akta Eigendom Nomor 05Januari 1847 atas nama Nicolas Woworuntu, sebagaiman tertulis danterbaca surat LandmetersKennis, tertanggal 12 April 1882 (Bukti P11)(LandmetersKennis; lembaga surveyor yang diakui pada saat itu, ataupada saat ini disebut

Bahwa bertitik tolak dari pembelian tanggal 04 Mei 1888 tersebut,kemudian leluhur Para Penggugat bernama Aurelius Mokalu, melakukanbalik nama sesuai dengan ketentuan pasal 12 staatsblad 1834 Nomor 27tentang ordonansi balik nama, sehingga dalam Akta Eigendom Nomor05 Januari 1847 telah tercatat atas nama Aurelius Mokalu, hal iniberdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 April 1936 (surat yangdibuat setelah 48 tahun sejak dibelinya objek tanah tersebut,berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 04 Mei 1888)

yang dikeluarkan olehInspectour Van Financien Hoof der Inspectie Manado, dimana dalamsurat pernyataan ini disebutkan Akta Eigendom Nomor 05 Januari 1847,verp Nomor 1121 telah tercatat atas nama Aurelius Mokalu (Bukti P12);10.Bahwa Aurelius Mokalu, meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1942,dengan meninggalkan harta warisan dan ahliahli waris baik dariperkawinan yang pertama maupun dengan perkawinan yang kedua,dengan penjelasan sebagai berikut :a.

(dua ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter bujursangkar) berdasarkan Akta Eigendom tanggal 5 Januari 1847 Nomor 2(bekas verponding Nomor 1121 sisa), selanjutnya pada tahun yangsama (1969) dipisahkan berdasarkan Vendurol tanggal 4 Desember1907 dikeluarkan oleh Juru Lelang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor67/Wenang tanggal 26 April 1969 seluas 762 M? (tujuh ratus enam puluhdua meter bujur sangkar) berdasarkan Surat Ukur tanggal 8 Maret 1957Nomor 9/1957 atas nama Harry Fransiskus Samboaga;B.

(dua ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter bujur sangkar)berdasarkan Akta Eigendom tanggal 5 Januari 1847 Nomor 2 (bekasHalaman 59 dari95 Putusan Nomor 390/Pat.G/20 14/PN.Mnd.verponding Nomor 1121 sisa), selanjutnya pada tahun yang sama (1969)dipisahkan berdasarkan Vendurol tanggal 4 Desember 1907 dikeluarkanoleh Juru Lelang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Wenang tanggal26 April 1969 seluas 762 M?

Nomor800/1847/PEGDIKLAT/2016, tenggal 26 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur, diberi tanda (P.3);Bahwa alat bukti surat tersebut setelah diperiksa aleh majelis hakimternyata telah bermaaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya,kemudian masingmasing alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1,P.2 danP.3 serta di paraf;Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukansaksisaksi sebagai berikut :Saksi : Lalu Haryadi bin L.Masdar, umur 47 tahun, Agama

dalam perkawinan yangsah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masingmasing mempunyaidasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini:Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danScanned by CamScanner11Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telahmengajukan bukti P3 berupa Surat Keputusan Buapti Lombok Timur Nomor; $00/1847

Pencabutan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PN SDA, halaman 2Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dari Penggugattertanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjopada tanggal 19 Maret 2020, Penggugat mengajukan Surat Permohonanpencabutan terhadap gugatannya pada tanggal 23 Juli 2020 dalam perkaraperdata Nomor 89/Pdt.G/2020/PN SDA;Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan gugatantersebut diatur dalam Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijkerechtsvordering), Staatsblad tahun 1847

Tahun 2009 tentangNarkotika.2. 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan coklat (Kode B)dengan berat netto 0,03 gram yang diberi nomor barang bukti1846/020/NF adalan benar mengandung sediaan Hasis danterdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 8 Lampiran Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2020/PN DpsUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.ae 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kodeC) sebanyak 100 ml yang diberi nomor barang bukti 1847

Golongan nomor urut 8 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan coklat (Kode B) denganberat netto 0,03 gram yang diberi nomor barang bukti 1846/020/NFadalah benar mengandung sediaan Hasis dan terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 8 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C)sebanyak 100 ml yang diberi nomor barang bukti 1847

Golongan nomor urut 8 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. 1 (Satu) buah plastik klip berisi padatan coklat (Kode B) denganberat netto 0,03 gram yang diberi nomor barang bukti1846/020/NF adalah benar mengandung sediaan Hasis danterdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 8 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. 1 (Satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C)sebanyak 100 ml yang diberi nomor barang bukti 1847

(Reglemen Hukum Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Mrs, dicabut;3.

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor362/Pdt.G/2021/PA.Mrs dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.