Bahkansetelah mendapat penjelasan duduk masalah yang sebenarnya, KPAImerekomendasikan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan perbuatanTERGUGAT tersebut kepada KOMNAS PEREMPUAN dan MenteriPemberdayaan Perempuan R.I. ;20Bukti Tambahan : Surat dari Kuasa PENGGUGAT kepada Ketua KomisiPerlindungan Anak Indonesia tanggal 08 Juni 2010 Perihal Bantahan, Pengaduandan Pennohonan Perlindungan Hukum ;C.

menfasilitasi pertemuan dengan maranggil Pihak pihakterkait dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, yaitu paraCatonKepala Desa, Uri BPD, PPKD, dan Paulin Pengawas PernithanKepala D e s a ;Bahwa penerbit Swat Keputusan Nomor : 140/1326/KBPPPMPDE, perihaltindak lanjut hash Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa SungaiLimau, Kecamatan Sungai Kunyit, tanggal 27 Juli 2010 didahuluidengan mengadakan pertemuan dengan instansi terkait gunamengambil langkahlangkah penyelesaian masalahPILKADES tersebut;Bahwa KOMNAS

Mukomuko fruit Centersenilai 740.000 total keseluruhan 22.235.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Pertemuan IbuBupati Mukomuko dengan Perwakilan komnas PerlindunganPerempuan dan Anak di Wilayah Kab.Mukomuko terdiri kuitansiRM.Padi Rimbun senilai 14.000.000 Kuitansi Yolan Catering senilai5.250.000;Kuitansi Tk.Naura Mugits senilai 935.000 Kuitansi Tk.MukomukoFruit Center senilai 850.000 total keseluruhan 21.035.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Acara BupatiMukomuko

Mukomuko terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 6.835.000 total keseluruhan 6.835.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjungan TimPenyuluh dari Dinas Kesehatan Pusat ke Kab Mukomuko dalamrangka Survey Tingkat Pengetahuan ibu terhadap Penanganan padalbu Melahirkan di Kecamatan Wilayah Kab Mukomuko terdiri kuitansiHotel Madiyara senilai 16.685.000 kuitansi Bumens 66 senilai5.600.000 total keseluruhan 22.285.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Komnas

negaraBahwa pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat bagi semua pihak,termasuk lembagalembaga peradilan, walaupun negara kita bukan negara preseden; Bahwa pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi, melahirkan norma baru danmenampakkan norma yang tidak jelas;Bahwa didalam tata kenegaraan lembaga di Negara Indonesia, dikenal dengan Lembaga Negaradan Lembaga Bantu Negara, dalam hal ini kedudukan BPKP bukanlah Lembaga Negara Bantu,Lembaga Negara Bantu dapat ahli contohkan misalnya, Komnas

Bahwa dikarenakan adanya Upaya TERGUGAT yang melakukanpenarikan (eksekusi) barang jaminan secara paksa tanpa putusanpengadilan atau tanpa adanya bukti Pendaftaran Fidusia yangmempunyai kekuatan Eksekutorial, PENGGUGAT selaku KONSUMENtelah meminta perlindungan hukum kepada KOMITE NASIONALPERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (KOMNAS PKPU)PROPINSI KALIMANTAN TENGAH ;11.

Melaporkan ke KOMNAS HAM Republik Indonesia terkait penguasaantanah milik Pengguggat tanpa hak oleh Panglima KodamIV/Diponegoro; 222 n nenac. Melaporkan ke OMBUDSMEN Republik Indonesia terkait penguasaantanah milik Pengguggat tanpa hak oleh Panglima KodamIV/Diponegoro; 222 ono nnn nnnd. Kepada Gubernur DIY; 220202 22 nn nen ence nn nen nen e neee. Bersurat ke DPRD Propinsi DIY; f. Melaporkan ke Bupati Sleman atas pembangunan tanpaizinmendirikan Bangunan (IMB) dari dinas pelayanan terpadu.

(KOMNAS HAM) Republik Indonesia, Terlawan beserta masyarakatkorban eksekusi ilegal telah mengajukan dokumen KronologiPeristiwa Pasca Penggusuran Kampung Candi Bitung kepadaKOMNAS HAM, yang pada pokoknya menggambarkan bahwaTerlawan beserta masyarakat korban eksekusi ilegal telahmenduduki dan menguasai kembali tanah objek sengketa in casu;4) Bahwa dalam hal ini, perlu ditegaskan, sejak eksekusi tanpaputusan pengadilan tersebut berlangsung pada tanggal 31 Maret2011 hingga saat ini, lokasi Tanah Objek

O01 Maret 2013, dari Law Office MuchtarPakpahan & Accociates yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSumatera Utara, diberi tanda P. 20;Fotocopy Surat prihal Pengaduan , No.017/MPA MDIV/ MDN/P/III/2013, tanggal 01 Maret 2013, dari Law Office Muchtar Pakpahan &Accociates yang ditujukan kepada Ombudsman Republik Indonesia ,diberi tanda P. 21 ;Fotocopy Surat prihal Pengaduan , No.015/MPA MDIV/ MDN/P/III/2013, tanggal 01 Maret 2013, dari Law Office Muchtar Pakpahan &Accociates yang ditujukan kepada KOMNAS

penggunanya sedikit peredarannyapasti sedikit;4 Bandar narkoba harus dihukum yang setimpal guna mencegah oranglain yang akan melakukan hal yang sama;Menimbang, bahwa hal yang senada juga disampaikan Jaksa AgungRepublik Indonesia dalam berita petang di Metro TV tanggal 14 Februari 2015mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, karena penggunanarkoba di Indonesia telah mencapai 4.000.000 (empat juta) lebih;Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana narkotika dalam tolk show diTV One antara Komnas

bertuliskan Tanah Ini Milik Dalian warisdari Ibu Maijah Binti Jamun, Berdasarkan Surat Keterangan Hak AtasTanah Adat Nomor : 038/P/TS/1994 Dengan Luas Sebidang Tanah,Dalam Pengawasan Kantor Hukum Firnanda & Rekan, dimanasebelum memasang papan pengumuman ersebut Penggugat telahmemberikan surat pemberitahuan Kepada Kepala Desa Talang Sawah,Camat Lahat Selatan, Kapolsek Pulau Pinang, Kapolres Lahat, BupatiLahat, Kapolda Sumsel, Gubernur Sumsel, Kadiv Propam Mabes polri,Kementerian Pertanian & Perkebunan, Komnas

Noerodi Sidik(copy) ;50.Bukti P50 =: Fotokopi Surat komnas Ham Nomor 2.929/K/PMT/IX/2009, perihal permintaan klarifikasi dan penghormatanproses hukum, tertanggal 16 September 2009, Yang ditujukankepada Tergugat (copy) ;Halaman 85 Putusan No. 266/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.8651.Bukti P51: Fotokopi Surat komnas Ham Nomor 1.912/K/PMT/VII/2010, perihal Mohon Informasi dan penangananPengaduan Pensiunan PT Angkasa Pura , tertanggal 18 Agustus2010, yang ditujukan kepada Kapolres Jakarta Pusat (copy) ;52.Bukti

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 terjadi kesepakatan antara PerwakilanTERGUGAT (Tergugat berapa saja) dengan Pihak Pemberi Pinjaman yang /dimediasi Komnas HAM untuk melakukan restruisaskturi hutang denganPemberi Pinjaman atau pihak Perbankan.

Tulang Bawang Propinsi Lampung padahari Jumat tanggal 04 Mei 2012.Bukti photo copy dari photo copy (diberi tanda T. 8.)21 Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21Juni 2012 Perihal Rekomendasi Komnas Ham atas Penyelesaian PermasalahanTambak Udang Eks Dipasena.Bukti photo copy dari photo copy (diberi tanda T. 9.)22 Surat dari Lembaga Menagement Plasma Kampung (LMPK) tertanggal 20 Maret2011 perihal Surat penundaan Tebar.Bukti photo copy dari photo copy (diberi tanda

Tbk) tanggal 29 Juni 2011 perihaltanggapan surat penegasan.Bukti photo copy dari photo copy (diberi tanda T. 36)50 Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tanggal 6 Juli 2011 perihalrekomendasi Komnas Ham atas penyelesaian sengketa pengelolaan tambak udangeksdipasena antara para petambak dengan PT.

Bukti photo copy dari photo copy (diberitanda T. 38)52 Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tanggal 7 Desember 2011perihal evaluasi kesepakatan mediasi dan pembahasan pemutusan pengakhirankemitraan.Bukti photo copy dari photo copy (diberi tanda T. 39)53 Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tanggal 4 Desember 2011perihal Rekomendasi Komnas Ham atas penyelesaian sengketa pengelolaantambak udang eksdipasena antara para petambak plasma dengan PT.

Oleh karena ituseharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu mengupayakan upaya diluar pengadilan untukadanya kepastian hukum terhadap PARA TERGUGAT menuntut haknya Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 terjadi kesepakatan antara Perwakilan TERGUGAT(Tergugat berapa saja) dengan Pihak Pemberi Pinjaman yang dimediasi Komnas HAMuntuk melakukan restrukturisasi hutang dengan Pemberi Pinjaman atau pihak Perbankan.Kesepakatan tersebut juga dihadiri oleh PENGGUGAT (yang diwakili oleh AchmadRoswantama).

Foto copy rincian penerimaan uang pisah dan penggantian hak atasnama Lukmanul Hakim, SE, (Bukti P13B) ;80.Foto copy surat dari Komnas HAM RI Nomor 007/R/Mediasi/I/2015tanggal 20 Januari 2015 perihal rekomendasi Komnas HAM, (BuktiP14) ;81.Foto copy Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tok Nomor01872 / DIR / SK / Il / 2015 tanggal 26 Pebruari 2015 tentangpengenaan skorsing atas nama Jusuf Arifandy, (Bukti P15A) ;82.Foto copy Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tok Nomor01874 / DIR / SK / Il

mengevaluasiyang 16 orang karyawan itu ;Bahwa saksi bertemu dengan pak Umar sebagai Direksi 1 harisebelum Ramadhan kemudian juga pernah telepon meminta tolonguntuk tidak ributribut tidak ada gunanya tetapi begitu ke mediasikeluar anjuran ternyata berlanjut, saksi mengikuti stefstef ini mulai dariBipartit, mediasi ;Bahwa saksi mengetahui para penggugat sudah mendapat anjurandari Disnaker Kabupaten Bekasi ;Bahwa surat anjuran tersebut saksi diberikan tembusan dan dikirimoleh pak Johan dikirim ke Komnas

Namun T VI tidak menjawab.Bahwa Penggugat mengirim surat ke Komnas HAM dengan memberikanjawaban dengan surat nomor: 260/K/PMT/V/2012 Perihal Pengaduan SaudaraLaili Anita.Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RepublikIndonesia nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan, PeningkatanProfesionalisme dan Peningkatan Kesejahtraan Guru, kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas di Pengawasan dan Pulau kecil terluar.

Nomor 011/BPGDirut/SPK/X/95, tanggal 27 Oktober 1995, belumterpenuhi seluruhnya, dan Termohon Kasasi II membiarkan hal tersebutterjadi, dimana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1Perjanjian aquo, seharusnya perjanjian tersebut dibatalkan, hal inimenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi;Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan bukti P.48 dan P.49 yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat,yang berisikan Surat KOMNAS HAM RI

Mukomuko fruit Center senilai 740.000total keseluruhan 22.235.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Pertemuan Ibu BupatiMukomuko dengan Perwakilan komnas Perlindungan Perempuan danAnak di Wilayah Kab.Mukomuko terdiri kuitansi RM.Padi Rimbun senilai14.000.000 Kuitansi Yolan Catering senilai 5.250.000Kuitansi Tk.Naura Mugits senilai 935.000 Kuitansi Tk.Mukomuko FruitCenter senilai 850.000 total keseluruhan 21.035.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Acara BupatiMukomuko

Kab Mukomuko terdiri kuitansi Hotel Madiyara senilai 6.835.000 totalkeseluruhan 6.835.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjungan TimPenyuluh dari Dinas Kesehatan Pusat ke Kab Mukomuko dalam rangkaSurvey Tingkat Pengetahuan ibu terhadap Penanganan pada IbuMelahirkan di Kecamatan Wilayah Kab Mukomuko terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 16.685.000 kuitansi Bumens 66 senilai 5.600.000 totalkeseluruhan 22.285.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Komnas

Kab Mukomuko terdiri kuitansi Hotel Madiyara senilai 6.835.000total keseluruhan 6.835.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban BelanjaKunjungan TimPenyuluh dari Dinas Kesehatan Pusat ke Kab Mukomuko dalam rangkaSurvey Tingkat Pengetahuan ibu terhadap Penanganan pada IbuMelahirkan di Kecamatan Wilayah Kab Mukomuko terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 16.685.000 kuitansi Bumens 66 senilai 5.600.000 totalkeseluruhan 22.285.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Komnas

Pol: STPL/49/I1/2010/SPK tertanggal 07 Februari 2010, diberi tanda Pl. 32;33.Foto copy Surat Panggilan Polisi No.Pol: SP.Gil/398/II/2010/Reskrim, tertanggal 18 Februari 2010, diberi tanda P.I. 33;34.Foto copy Surat tertanggal 09 Maret 2010 No.Pol: B/38/III/2010/Reskrim, Perihal pemberitahuan perkembangan hasilpenyidikan, diberi tanda P.1.34;35.Foto copy Surat tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor : B/1565/X/2010 Perihal Pengiriman jawaban atas surat Komnas HAM58Nomor: 1.864/K/PMT/VIII/2010 No.

No.718/Pdt.G/2014/PA.PALbersikukuh dengan perinsipnya, Penggugat akan melaporkan Tergugat keKomnas Ham dan Komnas Perempuan dalam waktu dekat ini. Kamisekarang masih bertitik tolak pada pembahagian harta GonoGini. Jika masihtetap Tergugat bersikeras apa boleh buat kami akan mengambil tindakanhukum baik Pidana maupun kejahatan Hak Asasi Manusia. Ini teroaksa kamilakukan jika kami masih tetap dizolimi.

Sikap Para Penggugat ini membuat Tergugatjauh dari buah hatinya dengan rasa yang sangatluka ;Namun kebenaran materiel nanti pasti akan terungkap karena masalah inibiar menjadi urusan Kepolisian Daerah Jateng untuk menyelesaikannya.Dan Tergugat dalam hal ini juga telah menyampaikan Laporan/Pengaduanresmi kepada Komnas Perlindungan Anak Indonesia (K.P.A.I );Anak Tergugat adalah anak kandung satusatunya Tergugat, sehinggasampai kapanpun, Tergugatlah yang punya hak asuh (HADHONAH )terhadapnya dan apa

Adanya permintaan dari Komnas Ham untuk menyiarkansiaran progam Talk Show Sekitar Catatan Sipil dengantema "Diskusi Publik: Menyoal Regulasi Kependudukandan Catatan Sipil di Indonesia, berdasarkan suratyang masuk ke Pimpinan Radio Era Baru dengan Nomor221/SIPOL/KOMNASHAM/IV/2006, tertanggal 28 April2006 ( Bukti P13);e. Surat Keterangan KPID Prov. Kep. Riau dengan Nomor1618.19.30/SKT/KPID KEPULAUAN RIAU/III/2006 yang menyatakanbahwa PT.