Ditemukan 7759 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-03-2025 — Putus : 25-03-2025 — Upload : 25-03-2025
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2025/PT PLK Tanggal 25 Maret 2025 — Pembanding/Penuntut Umum I : YUSHAR, S.H., M.H.
Pembanding/Penuntut Umum II : NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA,SH
Pembanding/Penuntut Umum III : MAUDYNA SETYO WARDHANI,S.H
Pembanding/Penuntut Umum IV : MUHAMMAD ERIYANTO, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum V : RUDI FEBRIANTO WIBOWO, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum VI : ARUM KURNIA SARI,SH
Pembanding/Penuntut Umum VII : MUHAMMAD IQBAL PRAMUDANI,S.H
Terbanding/Terdakwa : JUNAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm)
76 — 76
Pembanding/Penuntut Umum II : NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA,SH
Pembanding/Penuntut Umum III : MAUDYNA SETYO WARDHANI,S.H
Pembanding/Penuntut Umum IV : MUHAMMAD ERIYANTO, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum V : RUDI FEBRIANTO WIBOWO, S.H.
Pembanding/Penuntut Umum VI : ARUM KURNIA SARI,SH
Pembanding/Penuntut Umum VII : MUHAMMAD IQBAL PRAMUDANI,S.H
Terbanding/Terdakwa : JUNAIDI Bin ABDUL JEBAR (Alm)
76 — 76
Kas Desa tahun 201 (legalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Karang Mulya No. 01 Tahun 2019 tentang Status Penggunaan Tanah Kas Desa 26 Oktober 2019 (legalisir);
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 05 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pendapatan Asli Desa yang Bersumber Dari Aset Desa dan Pungutan
Putus : 08-04-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 8 April 2019 — Hendry Saputra
387 — 1377
387 — 1377
Bahwa saksi tidak tahu kalau ada warga binaan yang habis berobat ke rumahsakit dan tidak langsung pulang ke lapas tetapi pulang ke rumah masingmasing;Bahwa warga binaan yang pulang ke rumah itu harus tetap dikawal olehpetugas pengawalan dan tidak boleh tidak di kawal;Bahwa media grup wa dianggap sebagai media untuk melaporkan kegiatanpengawalan warga binaan ke atasan termasuk ke kalapas;Bahwa menurut saksi kebiasaan petugas lapas menerima uang dari wargabinaan untuk ijin keluar lapas adalah bentuk pungutan
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
265 — 47
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
265 — 47
Terkadang dari Dinas memintasaksi hadir menyaksikan realisasi pekerjaan yang sudah selesai;Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menginstruksikan perihaldana sebesar Rp250 miliar TA 2020 dan Rp100 miliar TA 2019,apalagi dengan pungutan sebesar 10% dari nilai tersebut;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Sadr.MUSYAFFA mendapatkan dana untuk keperluan operasional saksisewaktuwaktu. Pada waktu saksi ditawari oleh Sdr.
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
277 — 115
277 — 115
Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;.
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 24 Agustus 2016 —
76 — 20
76 — 20
membuat danmenyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPv)pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada BPKAD selakuPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.292dari.439bendahara umum daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kab.Kotabaru paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya;Bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran belanja daerah yangdiurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlahkas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/ atau kekeliruan;Memungut pajak dan pungutan
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
161 — 70
161 — 70
. = KajariIRE Martadinata Ruko MeraukePermata Ancol Blok GINo.2 Jakarta Utara e Bahwa dapat saksi jelaskan, dari harga yang terjual laku dalam lelang tersebut dipungutmasingmasing 1% dari pokok lelang untuk bea lelang pembeli dan bea lelang penjual,bea lelang pembeli dan penjual tersebut dipunggut oleh pejabat lelang, selanjutnyadisetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima pada kantor lelang, dan buktisetoran bea lelang penjual dan pembeli terlampira pada risalah lelang.e Bahwa sisa dari pungutan
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi
2.Tohonan Silalahi
3.Murni Elieser Verawaty Munthe
4.Dermawan Sembiring
5.Arlene Manurung
6.Syahrial Harahap
500 — 85
500 — 85
Saksi mengambil (jemput bola) ke kantordinas, dan pernah juga Kepala SKPD yang mendatangi saksi.Bahwa Saksi tidak ingat jumlah pastinya (rincian uang pungutan 5 %),saksi juga tidak ingat berapa SKPD yang menyetor akan tetapi seingatsaksi bahwa yang tidak menyetor itu Sekwan, Inspektorat, DinasPemuda dan Olahraga, BAPPEDA dan beberapa biro.Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 18 yangpada pokoknya saksi menjabarkan tentang rincian catatan yang saksibuat sebagai berikut:Adapun rincian
penerimaan uang pungutan 5% Belanja Langsungdikurangi Belanja Pegawai dari setiap SKPD Provinsi Sumut pada tahun2014 sebagai berikut: NO URAIAN PENERIMAAN DARI DINAS/SKPD Jumlah (Rp)1.
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
238 — 83
238 — 83
Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;.
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
528 — 1205
528 — 1205
SGP atas tanah tersebut telah ditolak olehBadan Pertanahan Nasional (BPN).Bahwa Saksi sebenarnya kurang setuju dengan ijin lokasi karena yangterpenting adalah penguasaan tanah dan kemudian dilakukan pendaftarantanah.Bahwa Menurut Perda 32 tahun 2000 tentang Izin Lokasi dimana dalampasal 5 ayat 3 disebutkan peruntukan luas untuk satu perusahaan adalahsebesar 15.000 Ha.Bahwa Sejak tahun 2010 sudah tidak ada lagi pungutan atas permohonanijin di badan administrasi pertanahan.Bahwa Prosedur penerbitan
Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 24 Agustus 2016 — GUSTI RUDY ALAMSYAH Bin GUSTI JAFAR
74 — 18
74 — 18
membuat danmenyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPv)pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada BPKAD selakuPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.292dari.439bendahara umum daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kab.Kotabaru paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya;Bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran belanja daerah yangdiurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlahkas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/ atau kekeliruan;Memungut pajak dan pungutan
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bdg Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUPRACOYO,SH
Terdakwa:
HARVEY BARKI
503 — 205
503 — 205
Sedangkan Pasal 13ayat (5) UU PPN mengatur tentang ketentuan formal terkait informasi yang wajibtercantum dalam suatu faktur pajak, yang menyatakan bahwa faktur pajakmerupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untukmengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak memenuhi persyaratan formalapabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai persyaratan Pasal 13 ayat(5) UU PPN.
Putus : 03-09-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus/2014/PT.TPK.DPS Tanggal 3 September 2014 — YUDHO KARDIANTO
99 — 61
99 — 61
. ; ------ 7 (tujuh ) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK. ; ---- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No.
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
398 — 133
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
398 — 133
Pst.perusahaan masukan saat itu overhead dan keuntungan perusahaanjumlah 10% sudah besar dengan catatan tidak ada pungutan liar;Bahwa HPS yang ditetapbkan KPK sudah termasuk keuntungan yangakan didapat oleh penyedia, apabila ditambahkan dengan unsur laintidak diperbolehkan melebihi 15%;Bahwa PPK bertanggung jawab untuk fisik kKeuangan, administrasi danfungsional pekerjaan, antara panitia lelang dan PPK sifatnyaindependen, namun PPK boleh tidak setuju akan hasil kekeliruanevaluasi, apabila ada perbedaan
Register : 25-06-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 9 Nopember 2015 — Raden Nurma Sapta Gumbira Bin Muhammad Wasmin (Alm)
97 — 12
97 — 12
Tpge Mengambil Uang ke Bank ;e Menyetorkan Pungutan Pajak / Bukan Pajak ke Kas Negara ;e Membukukan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran ke dalamBKU ;e Mengklasifikasian Pembukuan ke dalam Buku Kas Pembantu ;e Membuat DRPP atas pengeluaran anggaran ;e Mengajukan SPM Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran keKPPN ;e Mengarsipkan DokumenDokumen Pertanggungjawaban ;e Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada KPPN ;Bahwa Pembangunan Rutan Batam PAGU / DIPA anggarannya yaituRp. 16.500.000.000, (Enam belas
Register : 26-09-2024 — Putus : 13-02-2025 — Upload : 21-02-2025
Putusan PN PADANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg Tanggal 13 Februari 2025 — Penuntut Umum:
PITRIA ERWINA, SH, MH
Terdakwa:
SYAIFUL ABRAR
51 — 53
PITRIA ERWINA, SH, MH
Terdakwa:
SYAIFUL ABRAR
51 — 53
1 lembar dokumen nomor : 420.02/2705/PSMK-DAK/2021 perihal pemberitahuan pungutan PPN dan PPH tanggal 09 September 2021.
1 lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran uang dari Erika Dir. CV. Bunga Tridara tanggal 09 September 2021.
satu) lembar dokumen berupa BA pembayaran nomor 420.02/3858/PSMK-DAK/2021 tanggal 9 Desember 2021 untuk pembayaran termyn akhir 100%
1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan pertanggungjawaban pembayaran SPM dengan SPM No.00999 tanggal 9 Desember 2021
1 (satu) lembar dokumen berupa pemberitahuan pungutan
Upload : 15-06-2021Putusan PT DENPASAR Nomor 04/PID TPK/2014/PT..DPS
YUDHO KARDIANTO
127 — 114. ; -------------------------------------------------- 7 (tujuh ) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK. ; ------------------------------------- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No.
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
311 — 154Adapun yang dimaksud dengan hak tersebut adalahhak menciptakan uang, hak melakukan pungutan, hak meminjam, dan hakmemaksa.
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
202 — 25Jabar.Bahwa tidak ada pungutan biaya yang harus di keluarkan oleh masingmasing kelompok tani atas penerimaan yaitu Traktor roda 2 (dua) danPompa air tersebut.Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yangdiperlihatkan kepada saksi oleh Penuntut Umum dipersidangansebatas yang saksi ketahui.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwadipersidangan menyatakan tidak keberatan.1.29.Saksi Drs. H.
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013Putusan PN SURABAYA Nomor 157/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
128 — 39Yang perludyabarkan secara detail dalam suatu kontrak adalah mengenai ruang lingkupkontrak bersangkutan Bahwa, Pungutan biaya transportasi tidak dibenarkan dalam suatu proyekpemerintah karena harga yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk biayatransportasi (pengiriman).Bahwa, Cara pembayaran dalam suatu perjanjian tergantung kesepakatan parapihak, namun dalam pengadaan barang biasanya menggunakan jenis kontraklumpsum, artinya pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai100% (satu
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 14-12-2021Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
193 — 60Najiri selaku Penerima;
- 1 (satu) lembar salinan Nota Pungutan Retribusi Sertifikasi Benih Tanaman UPTD BPSMB nomor : 25 dengan Jumlah sebesar Rp48.572,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Mutu Benih nomor : 32/ SERT.BUN-BSS/ LADA/ X/ 2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 1