Ditemukan 7759 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : punguan pemungutan penguatan pungan pongutan pangukan
Penelusuran terkait : Dana alokasi khusus pendidikan; pungutan liar; unsur "setiap orang"
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
1.TOMMY ARDIANSYAH,S.Kom., MM Bin SYAIFUL UTAMA
2.AFGHANIS,ST., M.Si Bin DALIL WARIS
124 — 15
  • Pembukuan 06) pungutan pajak PPh sebesar Rp.255.455 (dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah tanggal 20 November 2017.
  • 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. pembukuan 15) pungutan pajak PPh sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
  • 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. Pembukuan 14) Perhitungan Persekot TB No. 008 Kas tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
91 — 53
  • Lainlain pendapatan asli desa. antara lain hasil pungutan desa, HasilPenjualan Aset Desa, Bunga Simpanan Uang di Bank, Pendapatandari Pengembalian Hasil Temuan.2. Transfera.b.C.d.e.Dana DesaBagian dari MHasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan RetribusiDaerah;Alokasi Dana Desa (ADD);Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; danBantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.3.
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
154 — 74
  • KajariIRE Martadinata Ruko MeraukePermata Ancol Blok GINo.2 Jakarta Utara e Bahwa dapat saksi jelaskan, dari harga yang terjual laku dalam lelang tersebut dipungutmasingmasing 1% dari pokok lelang untuk bea lelang pembeli dan bea lelang penjual,bea lelang pembeli dan penjual tersebut dipunggut oleh pejabat lelang, selanjutnyadisetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima pada kantor lelang, dan buktisetoran bea lelang penjual dan pembeli terlampira pada risalah lelang.e Bahwa sisa dari pungutan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1079 — 239
  • bisa dimasukkandalam PNBP karena belum ada peraturan pemerintah atau peraturanMenteri Keuangan yang mengaturannya.Bahwa terhadap bank garansi yang ada di Bank BNI sebesarRp52.319.542.040,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belasjuta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah), berdasarkanketerangan dalam BAP Saksi No. 10 yang menyatakan bahwa: tidak bisadikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak karena saat iniyang masih berlaku adalah PP No. 75 tahun 2015 dan apabila pungutan
    kemudian Saksi menanyakan mengenai apakah ada hal yangperlu di follow up dan selanjutnya ANDREAU MISANTA PRIBADImenyampaikan lya abang tadi konsultasi dengan Pak RIZA terkait tarifPNBP, nanti pak RIZA dan timnya yang akan merumuskan.Halaman 352 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa Kapus Kari juga bagian dari BKIPM, sehingga Saksi menganggapbahwa BKIPM juga yang merumuskan mengenai tarif PNBP.Bahwa di PP 75 tidak diatur mengenai pengenaan tarif untuk BBL, yang adaitu adalah pungutan
    Jika menggunakan pungutan ini maka tafirnya akan sangatkecil Karena BBL harganya mahal.Bahwa Saksi mengetahui mengenai nota dinas ANDREAU MISANTAPRIBADI terkait PNBPBahwa dalam melakukan verifikasi, hasil kerja Saksi dilaporkan kepadaANDREAU MISANTA PRIBADI dan tidak ada melaporkan kepada pihaklainnya.Bahwa seingat Saksi yang Saksi periksa atau ceklist hanya sekitar 20perusahaan.Bahwa AMIRIL MUKMININ tidak termasuk kedalam Tim Due DiligenceBahwa AMIRIL MUKMININ tidak masuk dalam Group WahatsApp lobsterBahwa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-05-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 11-06-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN
Tanggal 11 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM Diwakili Oleh : NASIRUDDIN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EMIL BRUNNER, S.H
76 — 0
  • Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
  • 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK;
  • 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
126 — 42
  • . = KajariIRE Martadinata Ruko MeraukePermata Ancol Blok GINo.2 Jakarta Utara e Bahwa dapat saksi jelaskan, dari harga yang terjual laku dalam lelang tersebut dipungutmasingmasing 1% dari pokok lelang untuk bea lelang pembeli dan bea lelang penjual,bea lelang pembeli dan penjual tersebut dipunggut oleh pejabat lelang, selanjutnyadisetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima pada kantor lelang, dan buktisetoran bea lelang penjual dan pembeli terlampira pada risalah lelang.e Bahwa sisa dari pungutan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
367 — 85
  • Saksi mengambil (jemput bola) ke kantordinas, dan pernah juga Kepala SKPD yang mendatangi saksi.Bahwa Saksi tidak ingat jumlah pastinya (rincian uang pungutan 5 %),saksi juga tidak ingat berapa SKPD yang menyetor akan tetapi seingatsaksi bahwa yang tidak menyetor itu Sekwan, Inspektorat, DinasPemuda dan Olahraga, BAPPEDA dan beberapa biro.Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 18 yangpada pokoknya saksi menjabarkan tentang rincian catatan yang saksibuat sebagai berikut:Adapun rincian
    penerimaan uang pungutan 5% Belanja Langsungdikurangi Belanja Pegawai dari setiap SKPD Provinsi Sumut pada tahun2014 sebagai berikut: NO URAIAN PENERIMAAN DARI DINAS/SKPD Jumlah (Rp)1.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 24 Agustus 2016 —
59 — 20
  • membuat danmenyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPv)pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada BPKAD selakuPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.292dari.439bendahara umum daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kab.Kotabaru paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya;Bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran belanja daerah yangdiurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlahkas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/ atau kekeliruan;Memungut pajak dan pungutan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Agustus 2016 — GUSTI RUDY ALAMSYAH Bin GUSTI JAFAR
56 — 18
  • membuat danmenyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPv)pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada BPKAD selakuPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.292dari.439bendahara umum daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kab.Kotabaru paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya;Bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran belanja daerah yangdiurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlahkas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/ atau kekeliruan;Memungut pajak dan pungutan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
192 — 47
  • Terkadang dari Dinas memintasaksi hadir menyaksikan realisasi pekerjaan yang sudah selesai;Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menginstruksikan perihaldana sebesar Rp250 miliar TA 2020 dan Rp100 miliar TA 2019,apalagi dengan pungutan sebesar 10% dari nilai tersebut;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Sadr.MUSYAFFA mendapatkan dana untuk keperluan operasional saksisewaktuwaktu. Pada waktu saksi ditawari oleh Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2019 — Hendry Saputra
309 — 1377
  • Bahwa saksi tidak tahu kalau ada warga binaan yang habis berobat ke rumahsakit dan tidak langsung pulang ke lapas tetapi pulang ke rumah masingmasing;Bahwa warga binaan yang pulang ke rumah itu harus tetap dikawal olehpetugas pengawalan dan tidak boleh tidak di kawal;Bahwa media grup wa dianggap sebagai media untuk melaporkan kegiatanpengawalan warga binaan ke atasan termasuk ke kalapas;Bahwa menurut saksi kebiasaan petugas lapas menerima uang dari wargabinaan untuk ijin keluar lapas adalah bentuk pungutan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
193 — 83
  • Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
433 — 1205
  • SGP atas tanah tersebut telah ditolak olehBadan Pertanahan Nasional (BPN).Bahwa Saksi sebenarnya kurang setuju dengan ijin lokasi karena yangterpenting adalah penguasaan tanah dan kemudian dilakukan pendaftarantanah.Bahwa Menurut Perda 32 tahun 2000 tentang Izin Lokasi dimana dalampasal 5 ayat 3 disebutkan peruntukan luas untuk satu perusahaan adalahsebesar 15.000 Ha.Bahwa Sejak tahun 2010 sudah tidak ada lagi pungutan atas permohonanijin di badan administrasi pertanahan.Bahwa Prosedur penerbitan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 329/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum: SUPRACOYO,SH Terdakwa: HARVEY BARKI
410 — 205
  • Sedangkan Pasal 13ayat (5) UU PPN mengatur tentang ketentuan formal terkait informasi yang wajibtercantum dalam suatu faktur pajak, yang menyatakan bahwa faktur pajakmerupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untukmengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak memenuhi persyaratan formalapabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai persyaratan Pasal 13 ayat(5) UU PPN.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
231 — 115
  • Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-09-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus/2014/PT.TPK.DPS
Tanggal 3 September 2014 — YUDHO KARDIANTO
79 — 31
  • . ; ------ 7 (tujuh ) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK. ; ---- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 15-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 04/PID TPK/2014/PT..DPS
YUDHO KARDIANTO
83 — 72
  • . ; -------------------------------------------------- 7 (tujuh ) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK. ; ------------------------------------- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No.
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
218 — 154
  • Adapun yang dimaksud dengan hak tersebut adalahhak menciptakan uang, hak melakukan pungutan, hak meminjam, dan hakmemaksa.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
162 — 25
  • Jabar.Bahwa tidak ada pungutan biaya yang harus di keluarkan oleh masingmasing kelompok tani atas penerimaan yaitu Traktor roda 2 (dua) danPompa air tersebut.Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yangdiperlihatkan kepada saksi oleh Penuntut Umum dipersidangansebatas yang saksi ketahui.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwadipersidangan menyatakan tidak keberatan.1.29.Saksi Drs. H.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
88 — 39
  • Yang perludyabarkan secara detail dalam suatu kontrak adalah mengenai ruang lingkupkontrak bersangkutan Bahwa, Pungutan biaya transportasi tidak dibenarkan dalam suatu proyekpemerintah karena harga yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk biayatransportasi (pengiriman).Bahwa, Cara pembayaran dalam suatu perjanjian tergantung kesepakatan parapihak, namun dalam pengadaan barang biasanya menggunakan jenis kontraklumpsum, artinya pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai100% (satu