Ditemukan 7759 data
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
1.TOMMY ARDIANSYAH,S.Kom., MM Bin SYAIFUL UTAMA
2.AFGHANIS,ST., M.Si Bin DALIL WARIS
124 — 15
Pembukuan 06) pungutan pajak PPh sebesar Rp.255.455 (dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah tanggal 20 November 2017.
- 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. pembukuan 15) pungutan pajak PPh sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
- 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. Pembukuan 14) Perhitungan Persekot TB No. 008 Kas tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EMIL BRUNNER, S.H
76 — 0
Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
- 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
- 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
- 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK;
- 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
- 1 (satu) bundel Kuitansi
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1080 — 239
bisa dimasukkandalam PNBP karena belum ada peraturan pemerintah atau peraturanMenteri Keuangan yang mengaturannya.Bahwa terhadap bank garansi yang ada di Bank BNI sebesarRp52.319.542.040,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belasjuta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah), berdasarkanketerangan dalam BAP Saksi No. 10 yang menyatakan bahwa: tidak bisadikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak karena saat iniyang masih berlaku adalah PP No. 75 tahun 2015 dan apabila pungutan
kemudian Saksi menanyakan mengenai apakah ada hal yangperlu di follow up dan selanjutnya ANDREAU MISANTA PRIBADImenyampaikan lya abang tadi konsultasi dengan Pak RIZA terkait tarifPNBP, nanti pak RIZA dan timnya yang akan merumuskan.Halaman 352 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa Kapus Kari juga bagian dari BKIPM, sehingga Saksi menganggapbahwa BKIPM juga yang merumuskan mengenai tarif PNBP.Bahwa di PP 75 tidak diatur mengenai pengenaan tarif untuk BBL, yang adaitu adalah pungutan
Jika menggunakan pungutan ini maka tafirnya akan sangatkecil Karena BBL harganya mahal.Bahwa Saksi mengetahui mengenai nota dinas ANDREAU MISANTAPRIBADI terkait PNBPBahwa dalam melakukan verifikasi, hasil kerja Saksi dilaporkan kepadaANDREAU MISANTA PRIBADI dan tidak ada melaporkan kepada pihaklainnya.Bahwa seingat Saksi yang Saksi periksa atau ceklist hanya sekitar 20perusahaan.Bahwa AMIRIL MUKMININ tidak termasuk kedalam Tim Due DiligenceBahwa AMIRIL MUKMININ tidak masuk dalam Group WahatsApp lobsterBahwa
154 — 74
KajariIRE Martadinata Ruko MeraukePermata Ancol Blok GINo.2 Jakarta Utara e Bahwa dapat saksi jelaskan, dari harga yang terjual laku dalam lelang tersebut dipungutmasingmasing 1% dari pokok lelang untuk bea lelang pembeli dan bea lelang penjual,bea lelang pembeli dan penjual tersebut dipunggut oleh pejabat lelang, selanjutnyadisetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima pada kantor lelang, dan buktisetoran bea lelang penjual dan pembeli terlampira pada risalah lelang.e Bahwa sisa dari pungutan
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
74 — 54
Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
- 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
- 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
- 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK;
- 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
- 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti
126 — 42
. = KajariIRE Martadinata Ruko MeraukePermata Ancol Blok GINo.2 Jakarta Utara e Bahwa dapat saksi jelaskan, dari harga yang terjual laku dalam lelang tersebut dipungutmasingmasing 1% dari pokok lelang untuk bea lelang pembeli dan bea lelang penjual,bea lelang pembeli dan penjual tersebut dipunggut oleh pejabat lelang, selanjutnyadisetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima pada kantor lelang, dan buktisetoran bea lelang penjual dan pembeli terlampira pada risalah lelang.e Bahwa sisa dari pungutan
367 — 85
Saksi mengambil (jemput bola) ke kantordinas, dan pernah juga Kepala SKPD yang mendatangi saksi.Bahwa Saksi tidak ingat jumlah pastinya (rincian uang pungutan 5 %),saksi juga tidak ingat berapa SKPD yang menyetor akan tetapi seingatsaksi bahwa yang tidak menyetor itu Sekwan, Inspektorat, DinasPemuda dan Olahraga, BAPPEDA dan beberapa biro.Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 18 yangpada pokoknya saksi menjabarkan tentang rincian catatan yang saksibuat sebagai berikut:Adapun rincian
penerimaan uang pungutan 5% Belanja Langsungdikurangi Belanja Pegawai dari setiap SKPD Provinsi Sumut pada tahun2014 sebagai berikut: NO URAIAN PENERIMAAN DARI DINAS/SKPD Jumlah (Rp)1.
56 — 18
membuat danmenyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPv)pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada BPKAD selakuPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.292dari.439bendahara umum daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kab.Kotabaru paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya;Bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran belanja daerah yangdiurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlahkas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/ atau kekeliruan;Memungut pajak dan pungutan
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
192 — 47
Terkadang dari Dinas memintasaksi hadir menyaksikan realisasi pekerjaan yang sudah selesai;Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menginstruksikan perihaldana sebesar Rp250 miliar TA 2020 dan Rp100 miliar TA 2019,apalagi dengan pungutan sebesar 10% dari nilai tersebut;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Sadr.MUSYAFFA mendapatkan dana untuk keperluan operasional saksisewaktuwaktu. Pada waktu saksi ditawari oleh Sdr.
309 — 1377
Bahwa saksi tidak tahu kalau ada warga binaan yang habis berobat ke rumahsakit dan tidak langsung pulang ke lapas tetapi pulang ke rumah masingmasing;Bahwa warga binaan yang pulang ke rumah itu harus tetap dikawal olehpetugas pengawalan dan tidak boleh tidak di kawal;Bahwa media grup wa dianggap sebagai media untuk melaporkan kegiatanpengawalan warga binaan ke atasan termasuk ke kalapas;Bahwa menurut saksi kebiasaan petugas lapas menerima uang dari wargabinaan untuk ijin keluar lapas adalah bentuk pungutan
193 — 83
Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;.
434 — 1205
SGP atas tanah tersebut telah ditolak olehBadan Pertanahan Nasional (BPN).Bahwa Saksi sebenarnya kurang setuju dengan ijin lokasi karena yangterpenting adalah penguasaan tanah dan kemudian dilakukan pendaftarantanah.Bahwa Menurut Perda 32 tahun 2000 tentang Izin Lokasi dimana dalampasal 5 ayat 3 disebutkan peruntukan luas untuk satu perusahaan adalahsebesar 15.000 Ha.Bahwa Sejak tahun 2010 sudah tidak ada lagi pungutan atas permohonanijin di badan administrasi pertanahan.Bahwa Prosedur penerbitan
410 — 205
Sedangkan Pasal 13ayat (5) UU PPN mengatur tentang ketentuan formal terkait informasi yang wajibtercantum dalam suatu faktur pajak, yang menyatakan bahwa faktur pajakmerupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untukmengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak memenuhi persyaratan formalapabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai persyaratan Pasal 13 ayat(5) UU PPN.
59 — 20
membuat danmenyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPv)pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada BPKAD selakuPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.292dari.439bendahara umum daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kab.Kotabaru paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya;Bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran belanja daerah yangdiurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlahkas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/ atau kekeliruan;Memungut pajak dan pungutan
231 — 115
Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;.
79 — 31
. ; ------ 7 (tujuh ) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK. ; ---- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No.
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
154 — 30
Najiri selaku Penerima;
- 1 (satu) lembar salinan Nota Pungutan Retribusi Sertifikasi Benih Tanaman UPTD BPSMB nomor : 25 dengan Jumlah sebesar Rp48.572,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Mutu Benih nomor : 32/ SERT.BUN-BSS/ LADA/ X/ 2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 1
218 — 154
Adapun yang dimaksud dengan hak tersebut adalahhak menciptakan uang, hak melakukan pungutan, hak meminjam, dan hakmemaksa.
162 — 25
Jabar.Bahwa tidak ada pungutan biaya yang harus di keluarkan oleh masingmasing kelompok tani atas penerimaan yaitu Traktor roda 2 (dua) danPompa air tersebut.Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yangdiperlihatkan kepada saksi oleh Penuntut Umum dipersidangansebatas yang saksi ketahui.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwadipersidangan menyatakan tidak keberatan.1.29.Saksi Drs. H.
83 — 72
. ; -------------------------------------------------- 7 (tujuh ) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK. ; ------------------------------------- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No.