Ditemukan 8102 data
112 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
formil maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karenatidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialdalam masyarakat atau bertentangan dengan asasasas umum ataunormanorma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebutadalah melawan hukum dan dapat dipidana;Menimbang, bahwa pengertian di atas telan mengalamiperubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor03
128 — 18
Dinar Raya Megah Nomor03/DRM/UM/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;2. Lampiran daftar alat yang akan di adakan sebanyak 64 jenis;3. Jaminan pembayaran uang muka Nomor : IP051111003045JD.Yang mana Surat Permohonan pengajuan uang muka yang ditujukan kepada saksi Dr. Hi.Trianto S Bialangi, M.Kes selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran diserahkan oleh terdakwa sendiri ke bagian keuangan, kemudianuang muka 20 % pengadaan alatalat kesehatan untuk keperluan RSUD dr. Hi.
Dinar Raya Megah Nomor03/DRM/UM/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011;2. Lampiran daftar alat yang akan di adakan sebanyak 64 jenis;3. Jaminan pembayaran uang muka Nomor : IP051111003045JD.Yang mana Surat Permohonan pengajuan uang muka yang ditujukan kepada saksi Dr.Trianto S Bialangi, M.Kes selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran diserahkan oleh terdakwa sendiri ke bagian keuangan, kemudianuang muka 20 % pengadaan alatalat kesehatan untuk keperluan RSUD dr. Hi.
103 — 21
Nuratindo Bangun Perkasa Nomor03/Surduk/NBP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal PermohonanSurat Dukungan.Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOABNM/1000010/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yangditujukan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa.Fotocopy Surat dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor08/Surduk/ANP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal PermohonanSurat Dukungan.Fotocopy Surat Dukungan PT.
Nuratindo Bangun Perkasa Nomor03/Surduk/NBP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal PermohonanSurat Dukungan.Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOABNM/1000010/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukankepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa.Fotocopy Surat dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor08/Surduk/ANP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal PermohonanSurat Dukungan.Fotocopy Surat Dukungan PT.
173 — 53
Dokumen WANITA SATYA PRAJA (WSP) PROPINSI SUMATERAUTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Surat Pengurus Daerah Wanita Satya Praja(W.S.P) Propinsi Sumatera Utara nomor03/PD.WSP/Sekr/l/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 perihalPermohonan Bantuan Anggaran PD WSP untuk ditampung diAPBD 2013.b. 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Kegiatan Bakti Sosial danPenyuluhan Kesehatan Masyarakat Sumatera Utara tanggal 24September 2012.c. 1 (satu) bundelFoto CopyLaporan Penggunaan Dana HibahBerupa Uang dari Gubernur Sumatera
Dana.b. 1 (satu) bundel Surat Pengurus Lembaga Masyarakat TeknologiInformasi (LMTI) nomor : 36/MPDB/LMTVIX/2013 tanggal27Agustus 2013 perihal Mohon Pencairan Bantuan Dana HibahAPBD T.A 2013.c. 1 (satu) bundel Surat Pengurus Lembaga Masyarakat TeknologiInformasi (LMTI) nomor : 69/PL/LMTVXIV/2013 tanggal 31Desember 2013 perihal Pengantar Laporan.Dokumen WANITA SATYA PRAJA (WSP) PROPINSI SUMATERAUTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Surat Pengurus Daerah Wanita Satya Praja(W.S.P) Propinsi Sumatera Utara nomor03
173 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama (Addendum Konitrak) Nomor03/Pan.PK/APBN/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2011;Bahwa terhadap item pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara yang diperolehnilai timpang sebagaimana dalam proses pelelangan, ada item pekerjaanyang dilakukan CCO/perubahan kontrak namun digunakan harga satuanpenawaran PT. Gunakarya Nusantara dimana seharusnya berlaku hargaHal. 21 dari 280 hal.
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama (Addendum Kontrak) Nomor03/Pan.PK/APBN/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2011;Bahwa terhadap item pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara yang diperolehnilai timpang sebagaimana dalam proses pelelangan, ada item pekerjaanyang dilakukan CCO/perubahan kontrak namun digunakan harga satuanpenawaran PT.
211 — 100
NuraUnggul Abadi No. 01 #,/KPNPEMKASA/V2013, Nomor03/NUA/PERUMPNS/V/2013 tanggal 18 Januari 2013.112.Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPNPEMKASA denganPT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor : 04/KPNPEMKASA/V/2011dan Nomor : 114/NUA/PERUMPNS/V/2011 tanggal 07 Januari 2011tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST)untuk Pegawai Negeri Sipil.113.Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus KoperasiPegawai Negeri Pemerintah Kab.
ADE LESMANA SYUHADA tentang Pengadaan RumahSederhana/Rumah Sederhana Layak WHuni (RS/RSLH) untuk PNSdengan Nomor: 02/KPNPEMKASA/V1V2005 dan Nomor03/NUA/PERUMPNS/VII/2005;3. Addendum kesepakatan kerjasama Nomor : 02/KPN PEMKASA/VIV2005dan Nomor : O38/NUA/PERUM PNS/VIV2005 tentang PengadaanRS/RSLH untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama saksiIr. JOKO SUSILO dan saksi Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, saksiDrs. He.
156 — 66
Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengirimkan Surat UndanganBipartit ke2 (dua) nomor03/B/PTP.FPBI.PT.MKM/VII/2016kepadaTergugat pada tanggal 26 Juli 2016, dan Surat Undangan Bipartitke2 (dua) nomor 05/B/PTP.FPBI.PT.MKM/VIII/2016kepadaTergugatll pada tanggal 2 Agustus 2016. Akan tetapi Tergugat maupun Tergugat Il menolak untuk melaksanakan perundinganbipartit yang ke2 (dua);d.
183 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
2014Bahwa Hakim juga keliru dalam mempertimbangkan adanya kerugiannegara dalam perkara in casu karena pengajuan permohonan kreditpengusaha kecil / kredit investasi kecil adalah hak setiap warga negarayang dilindungi undangundang dan apabila pencairan kredit yang tidakmemenuhi persyaratan namun dicairkan juga adalah murni kesalahanpejabat Bank bukan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali ;Bahwa kekeliruan Hakim terdapat dalam Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) Nomor03
64 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sahatas tanah terperkara sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT WanasariNusantara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten IndragiriHulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 hektar, berdasarkanSurat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 29/HGU/BPN/ 1996 tanggal 31 Juli 1996;5.
1.HADIMAN, SH
2.FAKHRUL FAISAL, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
157 — 34
Pulau Morotai Nomor03/SK/ULP/62016 tanggal 23 Juni 2015; Bahwa tupoksi saksi selaku Ketua Pokja pekerjaan konstruksi ULPberdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah antara lain :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;e Mengumumkan pelaksanaan pengadaan' barang/jasa secaraelektronik dan papan pengumuman resmi kepada masyarakat sertamenyampaikan ke LPSE untuk diumumkan;Halaman 36 dari 148 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK
1.I Ketut Siandana
2.I Made Sutarjana
Tergugat:
PT. WIDJA PUTRA KARYA
201 — 130
untukmembayar sewa, MESKIPUN sejak awal pembayaran dilakukan olehTergugat dengan cara membayar setiap bulan dikarenakan kondisikeuangan Tergugat di masa awal kesepakatan sewa pada tahun 1993,dimana Tergugat tidak memiliki kemampuan membayar sewa sekaligussebagaimana kesepakatan awal akibat adanya kewajiban Tergugat kepadaBank (hutang) untuk melakukan renovasi dan penambahan jumlah kamarhotel;Bahwa, kemudian permasalahan mulai muncul Ketika Para Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya ARA & Co, berdasarkan surat nomor03
136 — 83
., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa(Anggota);Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010, Terdakwa I Wayan Suarsa, SE(Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) danSaksi Dewa Komang Indra(Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor03/BATANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas TanahDalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran2010.
(Anggota),saksi KetutSuanjaya, S.Pd., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa(Anggota);Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010, Terdakwa I Wayan Suarsa, SE(Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) danSaksi Dewa Komang Indra(Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor03/BATANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas TanahDalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran2010.
127 — 73
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Padang tanggal 17 Januan 2018 Nomor03/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Pdg sejak tanggal 16 Januari 2018 sampaidengan 14 Februar 2018;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintahperpanjangan penahanan tanggal 05 Februar 2018 Nomor04/Pid.Sus/TPK/2018/PN Pdg sejak tangga 15 Februari 2018s ampaidengan tanggal 15 April 2018;Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2018/PT PDG5.
225 — 139
Majelis untuk menyerahkan danmendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini pada KantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus di KotaBandung atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktusebagaimana ditetapbkan Undangundang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaPutusan BANI Bandung No.33/2018 tersebut kemudian didaftarkan olehTERMOHON (in casu BANI Bandung) di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBandung pada tanggal 18 Juni 2019 di bawah register nomor03
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
263 — 137
WawanDarmawan, tanggal 27 September 2007 (Fotokopisesuai dengan asli);Buku Tanah Hak Milik Nomor 511/Banyuasih terbittanggal 27 Desember 2007, Surat Ukur Nomor03/Banyuasih/2007 tanggal 27 Desember 2007, Luas750 M2 atas nama Haji Wawan Darmawan (fotokopisesuai dengan asili);Surat Drs. H.
91 — 69
Kaur maupun dari Bendahara UPTD;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi AMRIL MUKMININ A.Ma Pd Bin BURHANUDINBahwa pada Tahun 2009 jabatan saksi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nomor03 Kaur;Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN Nomor 03 Kaur Utara pada tahun 2009 adamenerima dana KJM sebanyak 2 (dua) kali yaitu Triwulan Ill dan IV;Bahwa pengelola dana KJM tersebut adalah Dinas Pendidikan di bantu oleh UnitPelaksana Teknis Dinas UPTD;Bahwa pengelola dana KJM Tahun
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
94 — 26
Desa sungai Pangkalan IIuntuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;IZ1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai RayaNomor: 140/ /PEM/2017, tanpaa tanggal bulan Januari 2017 tentangHasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Sungai Pangkalan
Desa sungai Pangkalan IIuntuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai RayaNomor: 140/ /PEM/2017, tanpaa tanggal bulan Januari 2017 tentangHasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Sungai Pangkalan
60 — 34
No.10/PidTipikor/2014/PTBNApenandatangan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Nomor03/CTR/KPUSS/APBN/2012 tanggal 02 Oktober 2012 antara Terdakwa II H. MikunSijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat dengan Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu WakilDirektur CV.
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1310 — 488
Pasal 4 Ayat (1) PERMA Nomor03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KomisiPengawasan Persaingan Usaha);Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat permohonan PemohonKeberatan dihubungkan dengan jawaban, salinan Putusan KPPU perkara Nomor15/KPPUI/2019 dan berkas perkara in casu, yang mana Putusan Nomor 15/KPPU1/2019 yang diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Selasa tanggal 23 Juni 2020, ternyata telah dihadiri oleh Pemohon Keberatan;
101 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dinyatakan dengan jelas dan tegas di dalam DiktumKetiga Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor03/KEP/M PDT/V2006 tertanggal 17 Januari 2006 (Kepmen No.3) yangbebunyi sebagai berikut :Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untukmenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat PembuatKomitmen Tahun Anggaran 2006 pada kementerian Pembangunan DaerahTertinggal sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran keputusan inibertanggung jawab baik dari