Ditemukan 504320 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1983 1481 1281 1980 1991
Penelusuran terkait : Penganiayaan Undang-undang nomor 8 tahun 1981. Uu nomor 35 tahun 2009 Uu 8 tahun 1981 Penggelapan dalam jabatan undang-undang nomor 8 tahun 1981 Pasal 191 ayat (1) undang-undang no.8 tahun 1981 Korupsi 29/ pid.b/2011/ pn-lsm ; pasal 378 kuhp ; uu no. 8 tahun 1981 Pasal 244 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 338 kuhpidana Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Penadahan Pasal 480 ke-1 kuhpidana
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 99/PID.B/2014/PN.SBG
Tanggal 29 April 2014 — RONI SYAHPUTRA SIREGAR Als. RONI;
20 — 9
  • No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa RONI SYAHPUTRA SIREGAR Als. RONI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakdan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri (jenisganja);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONI SYAHPUTRA SIREGAR Als.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 406/PID.B/2013/PN.SBG
Tanggal 12 Februari 2014 — AGUS SALIM MANALU.
37 — 11
  • tiga ribu tiga ratus) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warnamerah tanpa plat, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalamamar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwaharus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini.Mengingat Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-12-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 3 Desember 2018 — AUGUS HENDY
197 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PeninjauanKembali/Terpidana Il melalui atau diketahui Kepala LembagaPemasyarakatan/Rumah Tahanan negara tidak dapat dibenarkankarena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 264 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto SuratHal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 215 PK/Pid.Sus/20 18Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 juncto Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;2.
    maka permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebutdinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dinyatakan tidak dapat diterima,maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Il dibebankan untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembaili;Mengingat Pasal 264 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 13-02-2014 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 391/PID.B/2013/PN-SBG
Tanggal 13 Februari 2014 — MUHAMMAD MUKSIN SIREGAR Als MUKSIN ;
27 — 5
  • . * DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkaraperkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkaranya atas nama Terdakwa :Nama Lengkap : MUHAMMAD MUKSIN SIREGAR Als MUKSIN.Tempat Lahir : Aceh Timur Langsa.Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 18 Nopember 1981.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Jalan Dame Gang Klewang Kelurahan Aek HabilAgamaKecamatan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012
1641 — 6436
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan LembaranNegara 1981 Nomor 3209) terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan;Menyatakan bahwa frasa surat putusan pemidanaan memuat antaralain perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan ataudibebaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UndangUndang Nomor8 tahun 1981 tentang
    Norma hukum yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan120Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) yang berbunyi perintahsupaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskanbersifat imperatif yang harus ditaati oleh pengadilan pada semuatingkatan, termasuk Mahkamah Agung, dalam membuat putusanyang berisi pemidanaan.
    Salah satu model penerapan aturan yang kaku adalah dalam halpemuatan persyaratan isi surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197UU 8/1981. Pada Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 disebutkan secara rinci halhalyang harus termuat dalam surat putusan.
    Kemudian, sebagai konsekuensinya bilabeberapa persyaratan dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat maka dapatmenyebabkan putusan menjadi batal demi hukum vide Pasal 197 ayat (2) UU8/1981.Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara sistematis berkaitandengan Bab V Bagian Kedua UU 8/1981 mengenai Penahanan.
    Saya berpendapat bahwa istilah149batal demi hukum sebagaimana banyak sekali ditemukan dalam UU 8/1981,misalnya dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 143 ayat (3), Pasal 153 ayat (4) UU8/1981, adalah bersifat imperative atau mandatory. Hal itu dimaksudkan untukmemberi kepastian hukum sehingga memberikan jaminan dan perlindungan atashakhak terdakwa dalam perkara pidana. UU 8/1981 adalah hukum prosedur yangmengutamakan kepastian hukum dan prinsip due process of law.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-03-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 33/PID.B/2014/PN.SBG
Tanggal 24 Maret 2014 — BOSNI SIREGAR ; SOALA GOGO MANIK ;
38 — 16
  • bukti tersebut akan ditentukan dalamamar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makasesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yang bersangkutan terutamaPasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 57/PID.B/2014/PN.SBG
Tanggal 14 April 2014 — FERY SIGALINGGING.
47 — 10
  • tembakaunya bercampur Ganja, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000, (limaribu rupiah). oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusanini.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebaniuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1951 — 1009
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    Ketentuan/ regulasi Hak Asasi Manusia dapat ditemukan baik dalam UUD1945 (Pasal 28), Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, maupun Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.
    Menyatakan Frasa pemeriksaan mengena/ dalam Pasal 82 ayat (1) hurufd UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memilikikekuatan hukum mengikat.Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan denganUUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai Dalam hal suatuperkara sudah mulai dibacakan dakwaan olehJaksa Penuntut
    Jika terdapat alasan pengajuanpraperadilan sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, vide Pasal 63 ayat (2) UUKPk).
    Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuaidengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandungdalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwanorma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, dalam hal suatuperkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
    Apabila penuntut umum sudahmelaksanakan Pasal 137 UU 8/1981 maka perkara yang dilimpahkan oleh penyidiksudah lengkap dan sudah cukup alat buktinya sehingga praperadilan yang ingindiajukan oleh pemohon seharusnya diajukan pada saat pra penuntutan dilakukan,dalam hal ini Pasal 137 UU 8/1981 bukan merupakan halangan bagi Pemohonuntuk melakukan praperadilan.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-04-2014 — Upload : 19-05-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 45/PID.B/2014/PN-SBG
Tanggal 29 April 2014 — ANDRIADI PILIANG Als. ADI;
40 — 5
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Penganiayaan
Register : 03-08-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 287/Pid.B/2020/PN Sgl
Tanggal 27 Agustus 2020 — - Penuntut Umum: Denny, SH - Terdakwa: AGUS Bin RUDI
238 — 0
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-06-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA MALANG Nomor 227/Pdt.P/2015/PA.Mlg
Tanggal 30 Juli 2015 — Endang Soegesti binti Soedirjo (Pemohon)
35 — 8
  • Menyatakan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1113/20/XII/1981, tanggal 19 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, tertulis Endang Soegesti binti Soedirjo, yang benar adalah Endang Sugesti binti Soedirjo;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;4.
    Bahwa Pada tanggal 20 Desember 1981, Pemohon dengan suamiPemohon bernama Syukur Latukau bin H. Ibrahim Latukau,Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kojen, Kota Malang;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telahmenerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen,Kota Malang pada tanggal 19 Desember 1981 berdasarkan Kutipan AktaHim. 1 dari 7 him.
    Penetapan No. 0227/Pdt.P/2015/PA.Mlg.Nikah Nomor: 1113/20/X1I/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Klojen, Kota Malang, tanggal 19 Desember 1981;3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempattinggal di rumah sendiri di jalan Letjen Sutoyo VC/7A RT.05 RW.06Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sampaidengan sekarang;4.
    ,tanggal 19 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;bukti P6: Fotokopi Ijazah Pekan Orientasi Study Mahasiswa WldyaGama Malang, tanggal 14 Februari 1976;Him. 3 dari 7 him.
    Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor: 1113/20/XII/1981, tanggal 19 Desember 1981,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Klojen, Kota Malang, nama Pemohon tertulis Endang Soegestibinti Soedirjo, yang benar adalah Endang Sugesti binti Soedirjo;2.
    Menyatakan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah Nomor: 1113/20/XII/1981, tanggal 19 Desember 1981, yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Klojen, Kota Malang, tertulis Endang Soegesti bintiSoedirjo, yang benar adalah Endang Sugesti binti Soedirjo;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahannama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, KotaMalang;4.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 56/PID.B/2014/PN.SBG
Tanggal 14 April 2014 — ERWIN AGUS PANDAPOTAN HUTAURUK.
36 — 11
  • Ganja, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5000, (limaribu rupiah). oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusaninl.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebaniuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Pengadilan PTA GORONTALO Perdata Agama Waris Islam
Register : 26-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PTA GORONTALO Nomor 6/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo
Tanggal 7 Desember 2016 — Nurdjana Mohamad, Dkk sebagai Pembanding Amsher Khan Mohamad, Dkk sebagai Terbanding
162 — 22
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Tahun 2013
1599 — 576
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    Perkara Praperadilan Nomor01/P1D/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnyatelah dilanggar oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Tana Torajadalam proses penangkapan dan penahanan sebagaimana diuraikan di atasdengan cara memperlambat pemberian tembusan Surat PerintahPenangkapan kepada keluarga yaitu disampaikan setelah 24 (dua puluhempat) hari setelah ditangkap, yang dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
    Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang pemaknaantentang berapa lama kata segera sehingga Penyidik Kepolisian RepublikIndonesia maupun Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara PraperadilanNomor 01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknaisecara bebas hingga 24 hari setelah Penangkapan dilakukan dipertimbangsebagai memenuhi kriteria makna kata segera dalam ketentuan tersebutkarena menurut pertimbangan hakim tersebut
    PERTIMBANGAN HUKUM3.1 Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahpermohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (8) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), yang menyatakan:Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)26harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan,terhadap
    Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor3209) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebihdari 7 (tujuh) hari;1.2.
    Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;3.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pencurian
Register : 11-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 257/Pid.B/2020/PN Pti
Tanggal 22 Desember 2020 — Terdakwa: ANZIS SISWANTO Bin DARSONO
146 — 30
  • Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan memasuki rumah orang lain tanpaseijin pemilik rumah;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perouatannya; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undangundang Hukum Pidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012
1712 — 1127
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    PetitumBahwa berdasarkan alasanalasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas,maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan halhal sebagai berikut :1.2.2.2Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.Menyatakan bahwa frasa bebas pada Pasal 244 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP adalah bebas murni atau juga termasuk bebastidak murni:Menyatakan bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas pada Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tidakbermakna dan tidak
    PERTIMBANGAN HUKUM3.1 Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 244 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1),dan Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);3.2 Menimbang bahwa
    Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;1.1 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor /76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;1.2 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;2.
    UU Nomor 8Tahun 1981 menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun1941 Nomor 44) yang dikenal sebagai HIR, dihubungkan dengan UndangUndangNomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penipuan
Register : 28-06-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 04-08-2022
Putusan PN PATI Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 28 Juli 2022 — TAUFIQ HIIDAYAH NOOR KUMALA alias BAGOR Bin WARTONO. Alm
114 — 42
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Upload : 15-03-2024
Putusan PN TUAL Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tul
terdakwa JOHANIS RONAL E. FATUBUN Alias BUDI
30 — 21
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penganiayaan
Register : 25-05-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 5 Juli 2022 — RAGIL AJI SAPUTRA Alias KRIWIL Bin SINDUYOTO
90 — 38
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 01-08-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN PATI Nomor 109/Pid.B/2022/PN Pti
Tanggal 25 Agustus 2022 — TEGUH DRIWASONO alias KRONDO bin RABAN.
36 — 18