• Dr Amirudin Ilmar, SH.,MH)yakni ukuran kerugian atas keluarkannya keputusan KPU Kab.Muna No. 57/Kpts/KPUkab026.433541/2015 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syaratsebagai Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMuna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, adalah sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi adalah Pasangan Calon PadaPemilihan Kepala Daerah Kab.

• AMINUDDIN ILMAR,SH.,MH., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalampersidangan tanggal 15 April 2020 dan tanggal 28 Mei 2020, masingmasing sebagaiberikut :Saksi Penggugat bernama : MUH. SALMAN DARWIS, S.H.

  AMINUDDIN ILMAR, SH.,MH.

  DR.AMINUDDIN ILMAR, SH.,MH., mengemukakan bahwa sistem Pemilihan Umum(Pemilu) di Indonesia menganut sistem proporsional daftar terbuka, sebagaimanaketentuan Pasal 420 jo.

• AMINUDDIN ILMAR, S.H.

  AMINUDDIN ILMAR S.H., M.H.

dikembalikan kepada PT Forestalestari Dwikarya melalui Saksi Ilmar Yusuf Siddiq Bin Ahmad Murlan;

• 66 (enam puluh enam) lembar uang seratus ribuan;
• 1 (satu) lembar uang dua puluh ribuan;
• 2 (dua) lembar uang ribuan;
• 69 (enam puluh sembilan) TBS (Tandan buah segar) sawit;
• 1 (satu) lembar Surat Pengantar Buah. Dari PT. PALMINDO BILLTON BERJAYA dengan no seri : TSWE C041.

1. 1 (satu) Lembar Asli Data Rekap Penerimaan Objek PTP AREA 1 Batu Rusa Yang Mengandung Terak Tahun 2019;
2. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal ContoH: Aset CSD Batu Rusa P56 Tanggal 17 Juli 2019, Analis Syahziar Ilmar;
3. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Conto: CSD Batu Rusa P.064 Tanggal 25 Juli 2019, Analis Syahziar Ilmar;
4. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA

   ;

5. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Conto: CSD Batu Rusa P121 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
6. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Conto: CSD Batu Rusa P125 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
7. 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Conto: CSD Batu Rusa P129 Tanggal 09 Agustus 2019, Analis Syachziar Ilmar;
8. 1 (satu) lembar Asli

   Syachziar Ilmar dkk. (27 orang) dengan lampiran Nama Darmawan B Darmawai;

9. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Pelatihan Teknis Analysis Mineral Bijih Timah Tingkat Dasar Angkatan I a.n. Darmawan B Darmawai;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Teknis Pengolahan Bijih Timah dan Analisis Mineral Bijih a.n. Darmawan B Darmawai;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Attendance a.n.

    Syachziar Ilmar dkk. (27 orang) dengan lampiran Nama Syachziar Ilmar;;

12. 1 (satu) rangkap fotocopy Instruksi Kerja Judul: Proses Pengoperasian Kamera Digital Mikroskop;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy JOB DESCRIPTION Jabatan: JURU ANALIS MIKROSKOP;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Flow Proses Bidang Pengolahan Mineral Unit Metalurgi PT Timah Tbk;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Pelatihan Teknis Analysis Mineral Bijih Timah Tingkat Dasar Angkatan I a.n.

    Syachziar Ilmar;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Pelatihan Mineral Analysis dan Pengolahan Bijih Timah Tingkat Dasar a.n. Syachziar Ilmar;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Certificate Of Attendance a.n. Syachziar Ilmar;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Pelatihan Mineral Analysis dan Pengolahan Bijih Timah Tingkat Dasar a.n.

• DRAminuddin Ilmar, SH., MH dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa Tugas Pembantuan diartikan dalam hubunganantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah :Dikenal dalam 3 asas :1. Asas Desentralisasi.2. Asas Dekonsentrasi.3.

  Amiruddin Ilmar,SH., M.Hum diatas akan dibahas pada akhir bagian ini, dengancara membandingkan keterangannya dengan keterangan Ahlidari Penyidik Polri. Keterangan Ahli dari Penyidik Polri adalah Ir.Eddy Jaya Putra, MT.Keterangan Ir.

• Di dalam teori tentang etika administrasi negara, salahsatu cara untuk mengawasi dan mencegah terjadinya sikap mengabaikandalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah denganmelakukan apa yang disebut sebagai sistem pertanggungjawaban legal;Hal mana atas dijelaskan oleh ahli Prof DR, Alimuddin Ilmar SH, MH dipersidangan dan dibawah sumpah yang menerangkan pendapatnyasebagai berikut:v Panwas telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerbitkan putusandalam format PS13; Terhadap Keputusan yang

• DRAminuddin Ilmar, SH., MH dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa Tugas Pembantuan diartikan dalam hubunganantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah :Dikenal dalam 3 asas :Him. 71 dari 117 him. Put.Nomor 51/PID.SUS.TPkK/2018/PT MKS1. Asas Desentralisasi.2. Asas Dekonsentrasi.3.

  Amiruddin Ilmar,SH., M.Hum diatas akan dibahas pada akhir bagian ini, dengancara membandingkan keterangannya dengan keterangan Ahlidari Penyidik Polri. Keterangan Ahli dari Penyidik Polri adalah Ir.Eddy Jaya Putra, MT.Keterangan Ir.

• Aminuddin Ilmar,S.H., M.H., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut(selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan): Bahwa ahli berpendapat seorang pejabat tata usaha negara tidak bolehmembatalkan produk keputusan sendiri seperti penerbitan SHGB/SHMtanpa ada perintah amar Putusan Pengadilan karena tindakan atauperbuatan yang dilakukan pejabat tata usaha negara harus berdasarkan3 hal yaitu pertama Kewenangan, kedua Mekanisme dan tata Cara danketiga Substansi, jadi kita harus

  Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H., yang diajukan Penggugat dalam persidangan perkara a quo,dimana Ahli tersebut menerangkan pada pokoknya kewenanganpenerbitan objek sengketa ada pada Tergugat dengan mendasarkanpada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanHalaman 70 dari 86 Halaman Putusan No. 58/G/2019/PTUN.

• Bukti T8 : Fotocopy terlegalisir Kutipan dari Buku Aminudin Ilmar,yang berjudul Hak Menguasai Negara dalam PrivatisasiBUMN, cetakan pertama, Juni 2002 dengan penerbitKencana halaman 85 paragraf 2. (fotocopy sesuai denganTOTOCO SY) tees ee12 Bukti T9 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 268/K/PDT/2012,tertanggal 4 September 2012. (fotocopy sesuai denganfotocopy print Out);13 Bukti T10 : Fotocopy terlegalisir dari Rencana Kerja dan syaratsyarat(RKS) No.

• AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H. dan Prof. Dr.ZAINAL ARIFIN HOESEIN, S.H., M.H., yang di bawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

  AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H.

  Ilmanuddin Ilmar, S.H.

• Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.,.Prof.Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., yang kesemuanya menyatakan bahwadengan adanya Keputusan Gubernur dalam pencairan Dana Bansostersebut, maka tidak diperlukan lagi Peraturan Gubernur.

  Dan menurut Ahli, jika terjadikesalahan terhadap kewajiban verifikasi mengenai pendaftaranOrmas/LSM tersebut maka hal itu adalah tanggungjawab Biro Keuanganatau Biro KAPP, yang dimintai saran dan pertimbangan oleh Sekda;Untuk itulah, maka ke4 (empat) orang Ahli yang terdiri dari Prof.Aminuddin Ilmar, S.H., MH., Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., Prof. Dr. SaidKarim, S.H., M.H.,dan Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., Kesemuanyamemberikan pendapat dalam persidangan bahwa Terdakwa H.

• kemaluan saksi korban SAKSI Ildan menggerakgerakkan pantatnya maju mundur sampai terdakwa TERDAKWA merasapuas dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban SAKSIIlsetelah itu terdakwa TERDAKWA dan saksi korban SAKSI IIlmengenakancelananya masing masing dan pada malam harinya terdakwa TERDAKWAdan saksi SAKSI V mengajak saksi korban SAKSI IImenginap dirumahterdakwa TERDAKWA;e Bahwa pagi harinya pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul03.00 Wib terdakwa TERDAKWA yang tidur sSAKSI Ilmar

• di Panwas ; Bahwa dikeluarkannya Obyek Sengketa Penggugat mengalami kerugian karenaTergugat melakukan diskriminasi karena kami hanya diberikan batas waktu hinggatanggal 7 Agustus 2015 sedangkan rusman emba diberikan waktu hingga tanggal 23Agustus 2015 untuk menyerahkan kekurangan berkasnya dan tidak adil sertamelanggar PKPU No. 2 Tahun 2015 serta SK No. 03/Kpts/KPUKab026.433541/2015 ; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telahmengajukan ahli bernama Prof.Dr.AMINUDDIN ILMAR

• Aminuddin Ilmar, SH., MH :Bahwa ahli berpendapat bahwa Warga Negara yang merasa dirugikan dapatmengajukan keberatan dengan dua cara yaitu : secara administrative denganmengajukan Permohonan kepada instansi terkait atau melalui gugatan diPengadilan;Bahwa menurut Ahli di Persidangan, Perbuatan Pemohon bukanlah suatu PerbuatanMelawan Hukum karena secara Hukum Administrasi Negara Pemohon berhakmemperoleh ganti rugi dengan mengajukan Permohonan atau melalui gugatan diPengadilan;Bahwa menurut Ahli di Persidangan

• Buhang sebagai PPAT, diberi tanda bukti P 11;Foto copy Kwitansi tertanggal 13 Februari 1991, Untuk pembayaransebidang tanah kintal berisikan rumah papan beratap rumbiah, sertifikatnomor : 332/1982, diberi tanda bukti P 12;Foto copy Surat Keterangan No. 900/BPKDPP/SKET/43/VI/2019,tertanggal 12 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh Ilmar Zaldy Rusman,S.STP, diberi tanda bukti P 13;Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/KTG/881/V1/2019, tertanggal17 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh Lurah Kotamobagu

• Nisar Ismail pada Tanggal 16Oktober 2017;bahwa saksi sebagai staf penerima surat masuk yaitu staf di bagian umum;bahwa setelah terima surat saksi membuka amplop dan ada 4 surat di dalamamplop TIKI tersebut;OH & Co47bahwa saksi lalu distribusikan ke staf pimpinan;bahwa saksi tiba di kantor jam 10.30 wita;bahwasurat itu dalam amplop TIKI besar dan ada 4 amplop kecil memanjang;bahwa kemudian saksi distribusikan ke staf pemohon yaitu Edi, Harun, Indra,Mandar dan Nasir ke Hamzah;Ahli Prof Dr Aminuddin Ilmar

• Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., dalam bukunya Hukum TataPemerintahan adalah Negara Republik Indonesia inginmemberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat daritindakan atau perbuatan sewenangwenang dari penguasa ataupemerintah;Negara hukum dalam pandangan Ahmad Syahrizal adalah ketikanegara melaksanakan kekuasaannya maka negara tundukHalaman 37 dari 149 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/201715.16.17.18.terhadap peraturan hukum.

  Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudulHukum Tata Pemerintahan halaman 268 berpendapat:asas kepastian hukum ... bersifat hukum material terkait eratdengan adanya asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asaskepastian hukum sering kali menghalangi badan/atau organpemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atauketetapan atau mengubahnya oleh karena adanya kerugian yangdiderita oleh yang berkepentingan.

• Mam Bahwa pengujian konstruksi tidak bisa dilakukan karena barangnya sudah hancur; Bahwa pengadaan bendungan Bambaira menurut ahli dari perencanaan sudah salah; Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan; Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keteranganahli tersebut;Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Ahli yangdijadirkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Ahli Prof.Dr.AMINUDDIN ILMAR, S.H, M.H,