hukumnya, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Pidana Nomor: 15/ Pid/ 2019/ PT Smg tanggal 21 Pebruari 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bangkit Teknik Perkasa/ Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bangkit Teknik Perkasa/ Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bangkit Teknik Perkasa/ Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bangkit Teknik Perkasa/ Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 9 tanggal 16 November 2015 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 10 tanggal 16 November 2015 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT I PUTU HAMIRTHA, S.H. serta Akta Jual Beli Nomor: 349/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT HARTONO, S.H. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;3.

Menyatakan Akta Perjanjian Nomor: 11 tanggal 03 November 2017 dan Akta Kuasa Menjual Nomor: 12 tanggal 03 November 2017, serta Akta Jual Beli Nomor 10/2019, tertanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT HARTONO, S.H. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan peralihan hak milik dari MOHAMAD SALEH (Turut Terlawan II Konvensi) kepada SONY (Turut Terlawan I Konvensi) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya; 5. Menyatakan peralihan hak milik dari SONY (Turut Terlawan I Konvensi) kepada Terlawan Rekonvensi (FERIC SETIAWAN) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;6.

Menyatakan segala perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Terlawan Rekonvensi terhadap obyek eksekusi yang telah sah dan menjadi milik Pelawan Rekonvensi tanpa sepengatuhan atau seijin dari Pelawan Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :- Menghukum Terbanding semula Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus

Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 11November 2008 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 17 tanggal 11November 2008 serta Akta Jual Beli Nomor 122/2008 tanggal 12November 2008 dinyatakan SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM MENGIKAT;3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;4.

Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Mei 2014 yang dibuatsecara di bawah tangan antara Tergugat Rekonvensi dengan Sonytidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sertabatal dengan segala akibat hukumnya;5. Menyatakan semua perjanjian sewa menyewa yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga terhadap objek sengketaadalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatserta batal dengan segala akibat hukumnya;6.

Menyatakan segala perbuatan hukum apapun yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi terhadap tanah sengketa yang telah sahmenjadi milik Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan atauseizin dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segalaakibat hukumnya;7.

;Menyatakan Akta Perjanjian Nomor: 11 tanggal 03 November 2017 dan AktaKuasa Menjual Nomor: 12 tanggal 03 November 2017, serta Akta Jual BeliNomor 10/2019, tertanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di hadapanNotaris/PPAT HARTONO, S.H. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan peralihan hak milik dari MOHAMAD SALEH (Turut Terlawan IIKonvensi) kepada SONY (Turut Terlawan Konvensi) tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat serta

Menyatakan peralihnan hak milik dari MOHAMAD SALEH (Turut Terlawan IIKonvensi) kepada SONY (Turut Terlawan Konvensi) tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibathukumnya;5. Menyatakan peralihan hak milik dari SONY (Turut Terlawan Konvensi) kepadaTerlawan Rekonvensi (FERIC SETIAWAN) adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibathukumnya;6.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 30, tertanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Hajjah NELLY AZWARNI, S.H., Sp.N, MM selaku Notaris Kota Sibolga;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp387.345.827,00 (tiga ratus

delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 52 Tahun 2015 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

;
- Menyatakan Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 18 Agustus 2021 terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 52 Tahun 2015 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 738 Tahun 2011 a.n Elwani adalah memiliki kekuatan hukum mengikat;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dengan tidak dilaksanakan Prestasi atas kewajibanya sesuai Adendum Perjanjian kredit Nomor: 84 / ADD / KRD / CPR.BJ / IV / 2020 tanggal 30 April 2020 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahakan dari Surat Perjanjian Kredit sebelumnya yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: 35/SPK/NC /I/2019 tanggal 07 Januari 2019Menyatakan sah dan mengikat

demi hukum Adendum Perjanjian Kredit No. 84/ADD/KRD/CPR.BJ/IV/2020 tanggal 30 April 2020;

BPKB Kendaraan Roda Empat dengan bukti kepemilikan Nomor: 2616234, Type: KIJANG PICK UP, Jenis: MOBIL BEBAN, Nomer Rangka: MHF31KF5000190816, Nomor Mesin: 5K.9276384, Jumlah Sumbu: 2 (DUA), Jumlah Roda: 4 (EMPAT) Bahan Bakar: Bensin, Nomor Plat: H 9054 SS, Merk: TOYOTA, Warna : PUTIH, Atas nama RINA EKASARI;

;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat sebagai Undang-Undang, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, No:05 tanggal 06 Februari 2017, yang di terbitkan oleh Notaris Rafika Arifina Dalimunthe,SH.M.Kn.

ABD MAKKA, tanggal 23 September 2002 seluas + 9920 M2, milik Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
b) Menyatakan Surat Kesaksian Pemilikan Tanah atas nama ABDULLAH BIN H. ABDUL KADIR tanggal 24 Agustus 1974 seluas + 270.000 m2, dan Surat Kesaksian Pemilikan Tanah atas nama RIDWANSYAH/ ahli waris ABDULLAH H.K (alm) tanggal 24 Agustus 1974, seluas + 270.000 m2, milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

c) Menyatakan Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP) dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas nama HARIADI, tanggal 20 Februari 2016 seluas 120 M2, Milik TERGUGAT IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
d) Menyatakan Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP) dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas nama DARSINI, tanggal 14 Februari 2017 seluas 120 M2, Milik TERGUGAT V tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

k) Menyatakan Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP) dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas nama SUROTO , tanggal 16 Desember 2015 seluas 120 M2, Milik TERGUGAT XII tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
l) Menyatakan Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP) dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas nama HUSAINI , tanggal 09 Februari 2016 seluas 120 M2, Milik TERGUGAT XIII tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

m) Menyatakan Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP) dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas nama FADJERI, tanggal 23 April 2016 seluas 120 M2, Milik TERGUGAT XIV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
n) Menyatakan Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP) dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas nama SOEMIYATI, tanggal 1 Maret 2016 seluas 120 M2, Milik TERGUGAT XV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

ALWISAID, BSC , tanggal 20 Februari 2016 seluas 120 M2, Milik TERGUGAT XVI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
p) Menyatakan Surat Keterangan Bukti Pembelian (SKBP) dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak atas nama DWI WAHYU NINGSING , tanggal 24 November 2015 seluas 120 M2, Milik TERGUGAT XVII tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Penetapan Eksekusi No.44/2015.Eks tidak mengikat dan tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel).4. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) NO. 087/III/KIP-PS-M-A/2012 tidak mengikat Pelawan dan tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel);5. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menyatakan Penetapan Eksekusi No.44/2015.Eks tidak mengikat dan tidakdapat dijalankan (Non Eksekutabel).4. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) NO. 087/III/KIPPSMA/2012 tidak mengikat Pelawan dan tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel);5.

Perlawanan Pelawan Kurang Pihak.Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan seharusnyamenyertakan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Terlawan, karenaPelawan dalam petitanya poin 4 menyebutkan : menyatakan putusanKomisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 087/III/KIPPSMA/2012 tidakmengikat Pelawan dan tidak dapat dijalankan (non eksekutabel)Bahwa bila Pelawan ingin mengajukan petita yaitu : menyatakanputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 087/III/KIPPSMA/2012 tidak mengikat Pelawan dan tidak

BNI Tbk, karena menurutPelawan, hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan barulahir pada tanggal 27 Juni 2008 yang ditandai dengan keluarnyaSurat Keputusan Pembiayaan Nomor : USY/3/427/R, sehingga PenetapanEksekusi No.44/2015.Eks tidak mengikat dan tidak dapat dijalankan (NonEksekutabel) dan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) NO. 087/III/KIPPSMA/2012 tidak mengikat Pelawan dan tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel);Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan mendalilkan bahwa jawaban atassurat verifikasi

dapat dijalankan(Non Eksekutabel) dipertimbangkan dibawah ini;Menimbang, bahwa dimuka telah dipertimbangkan bahwasalinan jawaban atas surat verifikasi Nomor : JKM/2.3/158 dan NomorJKM/2.3/159 tertanggal 03 April 2008 tidak ada pada Pelawan dan dinyatakanbahwa Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) NO. 087/III/KIPPSMA/2012tidak mengikat Pelawan dan tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel), olehkarenanya Penetapan Eksekusi No.44/2015.Eks tidak mengikat dan tidak dapatdijalankan (Non Eksekutabel);Menimbang

Menyatakan Penetapan Eksekusi No.44/2015.Eks tidak mengikat dantidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel).4. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) NO. 087/III/KIPPSMA/2012 tidak mengikat Pelawan dan tidak dapat dijalankan (NonEksekutabel);5.

I Ipeda Ujung Pandang atas nama MOLO Bin COPPONG adalah tidak sah dan/ atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;- Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1967 yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Hasil Pajak Bumi Makassar atas nama MOLO Bin TJOPPONG adalah tidak sah dan/ atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;- Menyatakan Surat Perihal Penjelasan tentang Blok 8 Persil No. 23 SII dan Persil No. 11 D II tertanggal 15 April tahun 1981 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Hasil Bumi

dan Bangunan Ujung Pandang atas MOLO Bin TJOPPONG dengan Kohir 47 CI adalah tidak sah dan/ atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;- Menyatakan segala surat-surat yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah tidak sah atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari

I Ipeda Ujung Pandang adalah tidak sahdan/ atau menyatakan tidak mengikat objek sengketa;Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1967 yang diterbitkanoleh Kantor Tjabang Hasil Pajak Bumi Makassar atas nama MOLO BinTJOPPONG adalah tidak sah dan/ atau dinyatakan tidak mengikat obyeksengketa;Menyatakan Surat Perihal Penjelasan tentang Blok 8 Persil No. 23 SII danPersil No. 11 D IJ tertanggal 15 April tahun 1981 yang dibuat oleh KantorPelayanan Hasil Bumi dan Bangunan Ujung Pandang atas MOLO

I Ipeda Ujung Pandang atas nama MOLO BinCOPPONG adalah tidak sail dan/ atau dinyatakan tidak mengikat objeksengketa;Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1967 yang diterbitkanoleh Kantor Tjabang Hasil Pajak Bumi Makassar atas nama MOLO BinTJOPPONG adalah tidak sah dan/ atau dinyatakan tidak mengikat objeksengketa;Menyatakan Surat Perihal Penjelasan tentang Blok 8 Persil No. 23 SII dan PersilNo. 11 D II tertanggal 15 April tahun 1981 yang dibuat oleh Kantor PelayananHasil Bumi dan Bangunan

Ujung Pandang atas MOLO Bin TJOPPONG denganKohir 47 CI adalah tidak sah dan/ atau dinyatakan tidak mengikat objeksengketa;Menyatakan segala suratsurat yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensidalam perkara ini adalah tidak sah atau batal demi hukum atau setidaktidaknyadinyatakan tidak mengikat objek sengketa;Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian In Materilterhadap Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1Milyar;Meletakkan sita Jaminan atas seluruh harta

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1967 yang diterbitkan olehKantor Tjabang Hasil Pajak Bumi Makassar atas nama MOLO Bin TJOPPONGadalah tidak sah dan/ atau dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa;3.

Ujung Pandang atas MOLO Bin TJOPPONG dengan Kohir 47CI adalah tidak sah dan/ atau dinyatakan tidak mengikat objek sengketa;Menyatakan segala suratsurat yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalamperkara ini adalah tidak sah atau setidaktidaknya dinyatakan tidak mengikat objeksengketa;Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayarsemua biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung

2; atas nama Ade Suratman (Tergugat 2) ;

68 M² atas nama Ade Suratman (Tergugat 2) ;

Labang (Tergugat 4) ;

Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNo.119/Barombong tanggal 14 Oktober 1978 atas nama TajuddinMola (Tergugat 1) ;6. Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNo.21824/Barombong tanggal 21 Maret 2011, Surat UkurNo. 02175/2011 tanggal 27 Januari 2011 seluas 1.284 m? atas namaAde Suratman (Tergugat 2) ;7.

Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNo.22130/Barombong, Tanggal 30 Oktober 2012, Surat UkurNo. 02533/2012 tanggal 13 Agustus 2012 seluas 68 M?

(Tergugat 2) ;Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNomor 21852/Barombong tanggal 21 Maret 2011 seluas 331 M?

atasnama Mallarangan (Tergugat 3) ;Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNomor : 21827/Barombong tanggal 21 Maret 2011 seluas 750 M?atas nama Ganna Dg. Labang (Tergugat 4) ;Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Sertifikat Hak MilikNomor : 21826/Barombong tanggal 21 Maret 2011 seluas 91 M?

atasnama Kamarudin (Tergugat 5) ;Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor :24/2008 tanggal 21 Agustus 2008 ;Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor : 855/2010 tanggal 29 Nopember 2010 ;Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor847/2010 tanggal 26 Nopember 2010 ;Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor856/2010 tanggal 29 Nopember 2010 ;Menyatakan perbuatan Tergugat menjual tanah serta mengalihkanobyek perkara kepada Tergugat

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :B.213/6034/4/2014 tertanggal 04 April 2014; 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani Para Tergugat;5.

Menyatakan hukum bahwa Surat Keterangan Jual-Beli Nomor : 1/6/17/1977, adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 21 Juli 1988 adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;4. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Agustus 1992 adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5.

Menyatakan hukum bahwa Surat Keterangan JualBeli Nomor : 1/6/17/1977, adalahsah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan JualBeli tanggal 21 Juli 1988 adalah sahdan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;4. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan JualBeli tanggal 24 Agustus 1992 adalahsah dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekvatan hukum mengikat;5.

Notaris di Surabaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat I; -----------------------------------------------------------4.

Menyatakan Addendum Atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, yang dibuat dan ditandatangani tanggal 04 Desember 2006, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II; -------------------------------------------5.

Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No. 66 tanggal 23 Maret 207, dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Kota Depok, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat I; -----------------------------------------------------------6.

Menyatakan Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 03 Februari 2009, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat; -----------------------------------------------------------------------------------------------7. Menyatakan tanah yang dibebaskan oleh Penggugat dengan luas seluruhnya 5.032 M2 adalah menjadi satu kesatuan dengan kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur; -----------------------------------------------------------------------------------8.

MAJELIS HAKIM yang memeriksadan memutus' perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2 Menyatakan PARA TERGUGAT Wanprestasi; 3 Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan PemasaranPerumahan tanggal 09 Agustus 2006, sah menurut hukum dan mengikat PENGGUGAT danTERGUGAT I;, 4 Menyatakan Addendum Atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan danPemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, tanggal 04 Desember

2006, sah menurut10111213hukum dan mengikat PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT IL;Menyakatakan Akta Perjanjian Kerjasama No. 66 tanggal 23 Maret 207, dibuat dihadapanSYAMSUL FARYETI, SH, Notaris di Kota Depok, sah menurut hukum dan mengikatPENGGUGAT dan TERGUGAT I; Menyatakan Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasamatanggal03022009, sah menurut hukum dan mengikat PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;Menyatakan tanah yang dibebaskan oleh PENGGUGAT seluruhnya seluas 5.032 M2menjadi satu kesatuan

danPemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 04Desember 2006, Perjanjian Kerjasama No. 66 tanggal 29 Maret 2007 yang dibuat dihadapanSyamsul Faryeti, SH, Notaris di Kota Depok dan Perjanjian Penyelesaian Pinjaman danPengakhiran Kerjasama tanggal 03 Februari 2009, dan keberadaan perjanjianperjanjian tersebutjuga diakui dan tidak diingkari oleh Para Tergugat maka merujuk pada ketentuan Pasal 1338KUHPerdata keseluruh perjanjianperjanjian dimaksud adalah sah dan mengikat

danPemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, sah menurut hukum danmengikat Penggugat dan Tergugat I;Menyatakan Addendum Atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan,Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, yangdibuat dan ditandatangani tanggal 04 Desember 2006, sah menurut hukum danmengikat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat Il;Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No. 66 tanggal 23 Maret 207, dibuatdihadapan Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Kota Depok, sah menurut hukumdan mengikat

Penggugat dan Tergugat I;Menyatakan Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasamatanggal 03 Februari 2009, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat danPara Tergugat;Menyatakan tanah yang dibebaskan oleh Penggugat dengan luas seluruhnya5.032 M2 adalah menjadi satu kesatuan dengan kawasan Perumahan PuriSriwedari Cibubur;Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk merevisi site plan PerumahanPuri Sriwedari Cibubur dengan memasukkan tanah yang dibebaskan Penggugatdengan luas seluruhnya 5.032

Menyatakan hukum bahwa kwitansi bermeterai peminjaman uang sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2012 adalah sah dan mengikat;3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2013 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;4.

Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara imi, untuk memutuskan yang amarnyaberbunyisebagai berikut:1.DeMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Manyatakan hukum bahwa kwitansi bermeterai peminjaman uang sebesar Rp.113.000.000, (seratus tiga belas juta rupiah) tertanggal 06 Maret 2012 adalah sahdan mengikat.Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugatdan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2013 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat danTergugat.Menyatakan hukum

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Ds Menyatakan hukum bahwa kwitansi bermeterai peminjaman uang sebesar Rp.113.000.000, (seratus tiga belas juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2012 adalah sahdan mengikat;3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama yang dibuat olehPenggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2013 adalah sah dan mengikat bagiPenggugat dan Tergugat;4.

Menyatakan Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;4. Menyatakan pendaftaran peralihan tanah sengketa dari nama Penggugat (HELMI YUSUF A.SIMON) ke atas nama Tergugat I (RYENDRA EKA SAPUTRA) oleh Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;5.

(Tergugat II) tanggal 09 April 2015 No. 251/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;6. Menyatakan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah sengketa oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;7. Menghukum Tergugat IV mencoret dan menghapuskan pendaftaran peralihan tanah sengketa dari nama Penggugat ke atas nama Tergugat I, mencoret dan menghapuskan pendaftaran hak tanggungan;8.

patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatanPENGGUGAT mengandung unsur cacat formil sehingga menurut hukumapabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan /atausetidak tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietOntvankelijke Verlaard).Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata denganmenarik Para TERGUGAT menjadi partai kontrak yang mana perbuatan hukumdalam perjanjian hanya mengikat

terjadikarena adanya kesepakatan yang dituangkan dalam akta jual beli yangtelah dilaksanakan secara sempurna antara PENGGUGAT selaku penjualdan TERGUGAT selaku pembeli yang mana dilanjutkan denganpembiayaan yang telah disetujui dan disepakati oleh TERGUGAT III .12.Bahwa TERGUGAT selaku debitur dari TERGUGAT Ill telah saling setujudan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit, yang diikutidengan Pemberian Agunan/JJaminan yaitu APHT (perjanjian ini berlakusebagai ketentuan hukum dan mengikat

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, berikut atau tidak berikutbendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanahitu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukanyang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap krediturkreditur lain.Pasal 13 ayat1:Pembenan Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada KantorPertanahanPenjelasan Umum angka 3 C :"Memenuhi asas publisitas sehingga dapat mengikat

Menyatakan Akta Jual Beli No. 138/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 yangdibuat oleh Tergugat Il tidak mempunyai kekuatan mengikat dengansegala akibat hukumnya;. Menyatakan pendaftaran peralihan tanah sengketa darinama Penggugat(HELMI YUSUF A.SIMON) ke atas nama Tergugat (RYENDRA EKASAPUTRA) oleh Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;.

(Tergugat Il) tanggal 09 April 2015 No.251/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;. Menyatakan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah sengketa olehTergugat IV atas nama Tergugat Ill tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;. Menghukum Tergugat IV mencoret dan menghapuskan pendaftaranperalihan tanah sengketa dari nama Penggugatke atas nama Tergugat I,mencoret dan menghapuskan pendaftaran hak tanggungan;.

M E N G A D I L IDALAM KONVENSIDalam EksepsiMenolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSIRekonvensi Tergugat IMengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa buku Barang Inventaris IKN dengan register

Nomor 30606004 tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD tanggal 29 Agustus 2018;Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa sertifikat hak pakai Nomor 3 tanggal 18 Mei 1998 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia C.q.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi;Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap SIP Korem 061/SK Nomor : IB-26/09/2021 tanggal 30 April 2021 a.n. Kolonel Arm Dodi Suhardiman, untuk menempati rumah dinas yang terletak di Jl.

hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas buku Barang Inventaris TNI AD Nomor 30606004 tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD tanggal 29 Agustus 2018;Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 18 Mei 1998 a.n.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi seluas + 13.350 M2 dan Surat Ukur No. 711/1997 luas + 13.350 M2;Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa Surat Keputusan Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat Nomor 856/HP/KEBPN/1998 tanggal 28 Januari 1998;Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:Surat Danrem 061/SK Nomor B/247/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang peringatan pertama untuk

,M.Kn antara Penggugat dan Tergugat I yaitu penjualan sebidang tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 707 desa Kolongan Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara, Surat Ukur No : 23/Kolongan/2001, tanggal 06 Februari 2001 dengan luas 9.840 m2 (Sembilan ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Zusana Paulus adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;3.

Menetapkan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran Tanah milik Penggugat sebesar Rp. 2.515.200.000,- (dua milyar lima ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sehingga blanko Akte Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dinyatakan belum sah dan belum mengikat secara hukum ;7.

Menetapkan perbuatan Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2016 di Kantor Tergugat II yaitu penandatanganan blanko Akte Jual Beli adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;8. Menetapkan karena blanko Akte Jual Beli yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, sehingga Tergugat II tidak lagi akan melanjutkan proses jual beli/proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara ;9.

Menetapkan karena blanko Akte Jual Beli yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I belum diberi penomoran dan juga belum ditanda tangani oleh Tergugat II, sehingga blanko Akte Jual Beli tersebut belum sah dan belum mengikat secara hukum ;10. Menetapkan karena blanko Akte Jual Beli tersebut belum sah dan belum mengikat, sehingga Penggugat diharuskan mengembalikan uang panjar milik Tergugat I sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;11.

Menetapkan penerbitan semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah a quo yang dkeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;13.

dinyatakan belumsah dan belum mengikat secara hukum ;Bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016 diKantor Tergugat Il yaitu penandatanganan blanko Akte Jual Beli adalah tidaksah dan tidak mengikat secara hukum ;Bahwa karena blanko Akte Jual Beli yang ditanda tangani oleh Penggugat danTergugat tidak sah, tidak mengikat secara hukum, sehingga Tergugat Il tidakHalaman 8 dari 76 Putusan Perdata Nomor : 73/Padt.G/2017/PN Arm30.31.32.33.34.35.36.lagi akan melanjutkan proses jual beli

secara hukum ;Menetapkan perbuatan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Maret2016 di Kantor Tergugat II yaitu penandatanganan blanko Akte Jual Beliadalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;Menetapkan karena blanko Akte Jual Beli yang ditanda tangani olehPenggugat dan Tergugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum,sehingga Tergugat Il tidak lagi akan melanjutkan proses jual beli/prosesbalik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara ;Menetapkan karena blanko Akte Jual Beli yang

dan Tergugat II adalah tidaksah dan tidak mengikat secara hukum ;Memerintahkan karena fisik Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 desaKolongan milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat II dan proses jual beliPenggugatdan Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secarahukum, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 desa Kolongan milikPenggugat dikuasai oleh Tergugat II dikembalikan kepada Penggugat ;Menghukum Tergugat Il untuk mengembalikan/menyerahkan Sertifikat HakMilik Nomor : 707 desa Kolongan

(Sembilan ribu delapan ratusempat puluh meter persegi) atas nama Zusana Paulus adalah tidak sah dantidak mengikat secara hukum;Halaman 72 dari 76 Putusan Perdata Nomor : 73/Padt.G/2017/PN Arm.

Menetapkan perbuatan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016di Kantor Tergugat Il yaitu penandatanganan blanko Akte Jual Beli adalah tidaksah dan tidak mengikat secara hukum ;.

., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 20 Desember 2016 dengan register No. 0721/Pdt.G/2016/PN.Medan, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yangdidasari iktikad baik, sesuai Surat Perjanjian Nomor : Leg.6499/2014, tanggal27 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1, Surat Perjanjian Nomor : Leg.6499/2014,tanggal 27 Maret 2014 pada pokoknya disebutkan bahwa Penggugat berjanjidengan mengikat

diri untuk menjual dan menyerahkan serta memindahkankepada dan untuk dimiliki olen Tergugat, yang mengikat diri untuk membeli danmenerima penyerahan serta pemindahan untuk dimiliki dari Penggugat, yaitusebagian tanah berukuran + 6 m x 10 m (enam meter kali sepuluh meter)berikut 1 (satu) bangunan rumah villa permanen bertingkat empat dalamkeadaan kosong, setempat di kenal dengan Jalan IAIN, Kompleks SutomoSuite, Nomor : 9E Medan,Bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 2, Surat Perjanjian Nomor :Leg

Dalam Pokok Perkara:1.2.5.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Surat Perjanjian Nomor : Leg.6499/2014, tanggal27 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti : MARTHAULIANA SIMANJUNTAK, SH., adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi);Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran secara tunaikepada Pengggat sebesar Rp. 437.500.000,(empat ratus tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK.03/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan TERMOHON adalah tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor Nomor

: S.Tap.03/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/S/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Termohon adalah Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;

Kap.03 /BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/S/5/2022, tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan Termohon adalah Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;

Han.03/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/S/5/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan Termohon adalah Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;