/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang RehabilitasiMedis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XI/2011tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

BB3308/2018/NNF berupa 1 buah linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,069 gramSetelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB3306/2018/NNF dan BB3307/2018/NNF berupa irisandaun serta BB3308/2018/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis FUBAMBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 20

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gramPerbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gram;Perbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan NarkotikaHalaman 23 dari 33 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN Smndalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;AtauKedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikInonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Bahwa Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.

Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jjin PBF, pemohonharusmengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal pada KementerianKesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaankefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusan kepada Kepala BadanPOM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai POM/BalaiBesar POM setempat.

Bahwa Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi menyebutkan bahwa Setiap PBF dan PBFCabang harus memiliki apoteker penanggung jawab yangHalaman 13.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Sonbertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat, Apotekerpenanggung jawab yang dimaksud harus memiliki izin sesuaiketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa jjin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Son2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KesehatanNomor 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.Bahwa Karena Apoteker yang menjadi Penanggung Jawab saranadistribusi adalah tenaga profesi yang memiliki kewenangan dankeahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan telah memilikiSIPA serta memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturanperundangundangan.

Kep selaku Bendahara;

/IFK-PB/BA/XII/2012, tanggal 5 Des 2012;

Nomor : 03.05/I/ 2367 / 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;

Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;

Bahwa dengan adanya penetapan penerimapenerima danaJamkesmas tersebut, selanjutnya Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentangPedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwatujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011tanggal O04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan

Bahwa dengan adanya penetapan penerimapenerima danaJamkesmas tersebut, selanjutnya Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentangPedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwatujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011tanggal 04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan

Bahwa dengan adanya penetapan penerimapenerima danaJamkesmas tersebut, selanjutnya Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia30nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentangPedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwatujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011tanggal 04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan

Kepselaku Bendahara;3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011tentang penerima Dana Tahap ke Empat penyelenggaraanJAMKESMAS TA. 2011;3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD = Oksibil nomor445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan TimPengelola Jamkesmas tahun 2011;2 (dua) lembar surat keterangan sakit a.n BERTUS KULKA tahun2012;1 (Satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni2012;1 (satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KESPKM/OKB/2012a.n BERTUS KULKA

Kepselaku Bendahara;3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011 tentangpenerima Dana Tahap ke Empat penyelenggaraan JAMKESMAS TA.2011;3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD = Oksibil nomor445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan TimPengelola Jamkesmas tahun 2011;2 (dua) lembar surat keterangan sakit aan BERTUS KULKA tahun 2012;1 (Satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni2012;1 (Satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KESPKM/OKB/2012a.n BERTUS KULKA

Menurut Majelis Hakim hasilpemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan alat tes Kiturine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Validtersebut merupakan pemeriksaan tahap awal yang masih harusdilakukan pengujian lebih lanjut di Laboboratorium Forensik yangberwenang yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika, danoleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara

Menurut Majelis Hakim barang bukti ini merupakan hasilpemeriksaan sample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat yang valid karena diuji secaraLaboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjuk berdasarkanKeputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaan PenyidikDenpom V/3 Malang dalam rangka proses hukum untuk keadilan (ProJustisia

Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa mengunakanalat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merekValid tersebut marupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal danhasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harusditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdi Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropikauntuk mendapatkan

Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa mengunakanalat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merekValid tersebut marupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal danhasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harusditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdi Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VIl/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan PsikotropikaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19untuk

Abdus pada sekira Juli 2014 dan sekirabulan Nopember/Desember 2014, namun tidak didukung alat buktilain, baik keterangan para Saksi maupun hasil pemeriksaansample urine, darah dan/atau rambut Terdakwa dari LaboratoriumForensik yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika.Oleh karenanya perkara Terdakwa tidak memenuhi ketentuanPasal 171 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan

saksi saksi maupun keterangan terdakwa ; Telah mendengar tuntutan hukum ( Requisitoir ) Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan pada persidangan tanggal 07 April 2009 , yang pada pokoknya menuntut :1 Menyatakan Terdakwa IRVANDIHAQ als ONYENG Bin RIDJALI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan mengedarkan obat kerassebagaimana diatur dalam pasal Pasal 81 ayat 2 huruf c UURI No. 23 Tahun 1992 jo pasal 3ayat (3) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782 / Menkes

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 huruf cUURI No.23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (3) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/VII/1996 ; $222 22222 on nnn nnn nnn nenaATAU,KEDUA: Bahwa Terdakwa IRVANDIHAQ als ONYENG Bin RIDJALI, pada hari Minggu tanggal 11Januari 2009 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2009bertempat dibelakang Eks Kebakaran shoping kebun sayur kelurahan Baru Ilir Balikpapan baratatau setidaktidaknya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 huruf cUURI No.23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (2) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/WH 1906 espe coer soso caer raceeeesieeeemecnemeeeeeoere Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukansaksi saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut :Saksil:S.

/Per/VII/1996 Atau Kedua : pasal 81 ayat 2 huruf cUURI No.23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (2) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/VI/1996 ; Menimbang, bahwa adapun unsur unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalamdakwaan Kedua : pasal 81 ayat 2 huruf c UU RI No. 23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (3) jo pasal 12ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/VII/1996 adalah sebagai berikut :1 Unsur Barang siapa;2 Unsur Menyimpan dan mengedarkan obat keras ;Ad. 1.

bangsa ;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa mengaku terus terang , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya ;e Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;e Terdakwa belum pernah di hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebutpantas dan adil pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ; Mengingat pasal 81 ayat 2 huruf c UU RI No. 23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (3) jo pasal 12ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes

BB710/2017/NNF (A) berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,677 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB710/2017/NNF (B) berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,798 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.3.

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluhtujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika.5.

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluhtujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika..

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;5.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Hal. 3 dari 19 hal, Put.No.14/PID.SUS.KOR/2014/PT.MksMenkes/SK/ XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/ 2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidanberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25Juli 2002.Bahwa penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat IzinPerawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat IzinFisioterafis; dan Surat Izin Bidan yang menjadi kewenangan MenteriKesehatan Republik Indonesia dilimpahkan kepada Kepala DinasKesehatan di Tingkat Provinsi, dimana untuk Tenaga Kesehatanyang berada

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, rumah sakitdan PuskesmasPerbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan.AtauKeduaBahwa terdakwa Ari Setiawan alias Kentang bin Sutrisno pada hariJumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 21.00 wib. atau setidaktidaknya padaHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232

Kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat obat khususnya yang termasuk dalam DaftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas ; Bahwa yang diberi wewenang untuk memberi rekomendasi,perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan distribusi sediaanfarmasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor

38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provonsi Dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan ; Bahwa yang dapat menjalankan kegiatan kefarmasian dan ataudapat menyerahkan, menawarkan menjual Obat Daftar G sesuaiketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia, Nomor 1448/MENKES/ Per/VI/2011, yang di berikaniin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah PedagangBesar Farmasi (PBF) dan Apotek, rumah sakit dan Puskesmas.

(Vide konsideran Membacapada Keputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/35/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang pemberhentian terhadapPenggugat);Bahwa surat tersebut tidak bisa Penggugat peroleh sebagai bukti,karena memang surat tersebut sifatnya rahasia sehingga bukanuntuk konsumsi publik apalagi untuk Penggugat.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal inimaka perlu diatur ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Menteri KesehatanNomor: KP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015,Penggugat lalu mengajukan banding administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 11Mei 2015;7.

(Vide konsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPenggugat peroleh sebagai bukti, karena memang surat tersebutsifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publik apalagiuntuk Penggugat.

RICKY JUNJUNGAN HERBERT TOBING)kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/ 35/2015 tanggal 26 Januari 2015.Bahwa berdasarkan tanggapan Menteri Kesehatan R.I.

NomorKP.04.01/MENKES/415/2015 tanggal 2 November 2015 membuktikanbahwa sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupapemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :KP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015, KementerianHalaman 21 dari 33 halaman.

188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tanggal28 Januari 2011 atas dalildalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalamPermohonannya, maka ijinkanlan Termohon menyampaikan dasarpertimbangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis diterbitkannya PeraturanBersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 :a.

Bahwa penerbitan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri tanggal 1 Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sudahtepat hal ini karena sudah sesuai dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeridengan Menteri Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanPerundangundangan.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentangPedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok diterbitkan untuk menjaminterciptanya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok.4.

Bahwa dalam permohonannya pada halaman 6 angka 15, Pemohonmendalilkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeritanggal 1 Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok tidak termasuk dalamhieraki peraturan perundangundangan.5.

Adapun penerbitan Peraturan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman PelaksanaanKawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan peraturanpelaksana dari UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang saat ini masih dalam proses pembahasan rancangan;Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentangPedoman

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat didahului dengan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesaia Nomor:KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri KesehatanRI, jika Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian

Bukti P14BKeputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016,tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama OktaAchmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (fotokopisesuai dengan aslinya);Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 7Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Tanda terima banding administratif

Bukti T 12 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/327/2016, tanggal 13 Juni 2016, hal Tanggapan BandingAdministratif Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Okta Achmad Rohani,NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);13.

dengan P13Adan T3 berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dihubungkan dengan bukti suratP13B berupa Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 7 Oktober 2015, ternyata Surat KeputusanMenteri Kesehatan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugatditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2015, tetapi baru diserahkan kepadaPenggugat pada tanggal 7 Oktober 2015 sehingga melewati tenggang waktuHalaman

Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Sedangkan Tergugat/Termohon Kasasi hanya bersedia memberikan ringkasan rekam medisdengan mendasarkannya kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/ Menkes/Per/III/2008 tanggal 12 Maret 2008, Pasal 1 ayat (1), Pasal3 ayat (2) dan Pasal 12;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentangpembentukan peraturan perundangundangan, Pasal 7 ayat (1)menyatakan bahwa, jenis dan hierarki peraturan perundangundanganadalah

Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara a quo,dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis, sedangkanberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIl/2008 tanggal 12 Maret 2008 pada Pasal 12 menyatakan:1. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan;2. Isi rekam medis merupakan milik pasien;3. Isi rekam media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentukringkasan rekam medis;4.

medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentukringkasan rekaman medis, maka sangat jelas terlihat bahwa ketentuanPasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 telah mereduksi (mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, dari yang seharusnya menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 dalam bentuk Isi rekam medis olehPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 direduksi(dikurangi) menjadi hanya dalam bentuk ringkasan rekam

medis;Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangkamenjalankan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyatamateri muatan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 adalah mereduksi (mengurangi) materi muatanketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, makadengan demikian telah terbukti bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/Menkes

/Per/III/2008 telah menyimpang(bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor29 Tahun 2004;12.Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/III/2008 lebih rendah dari kekuatan hukum UndangHal. 17 dari 18 hal.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

L tersebut untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2016/PN.TlgNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin dalam peredaran pil double L (LL)yang termasuk

Menyatakan Terdakwa BRAM SANTOSO Bin WARDIONO (Alm)terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasalatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimanadiatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 Tentangperubahan penggolongan Norkotika.yang didakwakan Jaksa PenuntutUmum dalam Surat Dakwaan Kedua Subsidiair;2.

Daerah Jawa TengahBidang Laboratorium Forensik No.Lab. 1221 / NNF/2020 tanggal 06 Mei2020 yang menyatakan dalam kesimpulannya, setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kiriminalistik disimpulkan BB2510/2020/NNF berupa irisan daun dengan berat 44, 06928 grammengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA, terdaftar dalamgolongan 1 ( satu ) Nomor urut 118 ( seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes R.I.

KESATU : Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020Tentang perubahan penggolongan Narkotika, Subsidiair Pasal 112 ayat(2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo PeraturanMenkes RI No.5 tahun 2020 Tentang perubahan penggolonganNarkotika.Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN MggATAUI.

KEDUA : Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 Tentang perubahan penggolonganNarkotika., Subsidiair Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 Tentangperubahan penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara AlternatifSubsidaritas maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaanKedua Primair terlebin

dahulu dan apabila dakwaan kedua Primair tidakterbukti maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan kedua Primair melanggar Pasal 114ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020Tentang perubahan penggolongan Narkotika, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1.

Nomor 510 PK/Pdt/2016Penjelasan: Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materimuatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpangdari materi yang diatur dalam UndangUndang yang bersangkutan;Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara a quo,dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004"Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis", sedangkan berdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 tanggal 12 Maret2008 pada Pasal

/Per/II/2008 bahwa" isi rekammedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekamanmedis ", maka sanaat ielas teriihat bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telah mereduksi(mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,dari yang seharusnya menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 dalambentuk "isi rekam medis" oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 direduksi (dikurangi) menjadi hanya

dalam bentuk "ringkasan rekam medis;Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/Il/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangka menjalankanUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyata materi muatan Pasal12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telahmereduksi (mengurangi) materi muatan ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, maka dengan demikian telah teroukti bahwaketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 telah menyimpang (bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf eUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004 (sekarang telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011);Halaman 20 dari 22 Hal.

Nomor 510 PK/Pdt/2016Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/II/2008 lebih rendah dari kekuatan Hukum UndangUndang Nomor 49 Tahun 2004, maka dalam perkara a quo rujukan yang harusdipakai berkaitan dengan " hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis "adalah ketentuan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,sedangkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 demi hukum harus dikesampingkan, bandingkandengan

Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan YangBerlaku.1:Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 29tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Di Rumah Sakit;Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraanKomite Medik Rumah Sakit;Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai

M.DJAMIL PADANG untuk menerbitkan objek sengketa a quo (videPutusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUNPDG tanggal 17 Juli2012 Hal. 53);e Menimbang bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri KesehatanNomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan KomiteMedik di Rumah Sakit knhususnya BAB V, menyebutkan mekanismepemeriksaan yang dilakukan oleh Subkomite Etika dan Profesi dalamupaya pendisiplinan perilaku profesional adalah sebagai berikut:a.

Menteri KesehatanNomor 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan KomiteMedik Di Rumah Sakit, melainkan mengacu pada ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil (Bukti T8);Bahwa di RSUP dr.

Indah Anggraini, M.Si) kepada KementerianKesehatan RI tentang Penggugat adalah tidak benar dan dibuat atasdasar pertimbangan sakit hati, sehingga merupakan pertimbanganyang sewenangwenang;Bahwa Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:Nama : Dr.

Alfian Rejekinte Munthe, MPH.NIP > 197011182002121001Pangkat : Penata III/cJabatan : Epidemiolog (JFU)Unit Kerja: Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit BTK dan PPSatuan Kerja: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan KementrianKesehatanBahwa karena Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017, sangat merugikanPenggugat, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Pengugatmengajukan Banding Administratif di Kantor Badan PertimbanganKepegawaian

Alfian Rejekinta Munthe,MPH sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 1Agustus 2017;Kedua : Memperkuat Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorKP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 berupa:hal. 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN. JktPemberhentian dengan Hormat Tidak atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkankepada Dr.

AlfianRejekinte Munthe, MPH dan sangat merugikan Penggugat, sehinggaPenggugat mengajukan upaya perkara a quo di periksa di PengadilanTata Usaha Negara Jakarta;Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang PenguatanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017Tanggal 12 Juni 2017 mengenai Hukuman Disiplin atas nama Penggugat:Dr.

Kepegawaian dalam memutuskan perkara a quokurang pertimbangan hukumnya;Dengan demikian Tergugat selaku Badan Pertimbangan Kepegawaiandalam mengambil Keputusan hanya berdasarkan Surat PutusanKemenkes RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017, tanpa pernahmendengar keterangan dan atau melakukan pemeriksaan Penggugatdan hanya membaca surat laporan secara sepihak yang dibuat KepalaKantor BTKL PP Kelas Medan (Dr.

. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijin prinsipdan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V 1/2000,Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 48/Pid.Sus/2014/PN.

TL.e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes/Per/V1I/2000tentang Registrasi Obat

LAB : 0547 / NOF / 2014tanggal 3 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tabletLL tersebut mengandung Trihensifenidil HCL danklorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep doktersesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaanfarmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotiksesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksudmengedarkan menurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Hal. 19 dari 27 hal

No. : 949 /Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadiproduksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijinsekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Knasiat Keamanan dan PanitiaPenilai Mutu, Tehnologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, DirekturJenderal memberikan keputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

BerdasarkanPermenkes RI No. 040/Menkes/Per/V1I/2000 tentang Registrasi Obat Jadi Bab IIPasal 3 Obat yang dapat memiliki ijin edar harus memenuhi kreteria sebagaiberikut :e Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadaidan dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinik ataubuktibukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmupengetahuan yang bersangkutan ;e Mutu memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksisesuai CPOB.

Oleh karena untuk memenuhipersyaratan tersebut, Calon Pemenang tersebut harus punyakantor cabang dan izinizin usaha di Kabupaten Siak danapabila Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga tersebut tidak sesuaidengan lokasi atau alamat tempat pengolahan makanan ataudapur, maka Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga tidakberlaku atau batal Gugur berdasarkan PMK RI No:1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga BAB IV Pasal 14 poinb..

Berdasarkan PMK RI Nomor1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor : 715/ Menkes/SK/V/2003Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut hemat Penggugatpanitia lelang (Tergugat) terindikasi mengabaikan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1096/MENKES/PER/VV2011 tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Pesyaratan HygieneSanitasi JasaBoga. Sehingga menetapkan Calon Pemenangseperti dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 201 7;.

Bahwa Berdasarkan PMK Rl Nomor:1096/MENKES/PER/VV/201 1 tentang Hygiene SanitasiJasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor. : 715/Menkes/SK/V/2003tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi JasaBoga badan usahakami miliki sudah sepatutnya secara kualifikasi, badan usahakami yang menjadi Calon Pemenang. Tapi di dalam dokumenBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 2017 Badan Usaha kamimalah sebagai calon pemenang cadangan 1 ;.

Pokja ULP melaksanakan pelelanganterobuka untuk umum berdasarkan dokumen pengadaan danprinsipprinsip dasar pelelangan menurut Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya bahwa pejabat pengadaan tidakboleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calonpenyedia barang/jasa dari luar propinsi/kota dan juga telahmemenuhi ketentuan Permenkes Rl Nomor1096/MENKES/PER/VV/2001 tentang Higiene Sanitasi Jasa Bogadan Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK