Ditemukan 85 data
126 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM, (mantan KabagKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura) bersamasama dengan saksiFATHUL ARIFIN PASALO (mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRDKabupaten Jayapura) dan saksi BUCE DANIEL BATKORUMBAWA, SH (mantanSekretaris DPRD Kabupaten Jayapura pada waktu yang sudah tidak dapatditentukan secara pasti dalam tahun 2006, antara bulan Januari 2006 sampaidengan bulan Desember 2006, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2006, bertempat di Kantor Sekretariat
ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM, (mantan KabagKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura) bersamasama dengan saksiFATHUL ARIFIN PASALO (mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRDKabupaten Jayapura) dan saksi BUCE DANIEL BATKORUMBAWA, SH (mantanSekretaris DPRD Kabupaten Jayapurapada waktu yang sudah tidak dapatditentukan secara pas dalam tahun 2006, antara bulan Januari 2006 sampaidengan bulan Desember 2006, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2006, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp. 11.058.811,099, (sebelas miliar lima delapan juta delapan ratus sebelasribu sembilan puluh sembilan rupiah) secara tanggung renteng dengan saksiFATHUL ARIFIN PASALO, SE dan saksi BUCE DANIEL BATKORUMBAWA,SH subsidair 4 (empat) tahun 3 (tiga) penjara dan jika Terdakwa tidakmembayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulandah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap makaharta bendanya dapat
78 — 20
Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masingmasing MerupakanKejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa;Menimbang, bahwa unsur pasal 374 KUHP berkaitan erat dengan pasal 372KUHP, oleh karena itu untuk dapat membuktikan unsur pasalo 374 KUHP, MajelisHakim terlebih dahulu) mempertimbangkan unsur pasal 372 KUHP yangunsurunsurnya sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang;3.
153 — 257
:Acgm BOK=merpAsD > TAF OWE ea we KDmengandung unsur kekeliruan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku>bahwa berdasarkan Pasalo vos 2peAe tp HOWOAMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor:M.KOMINFO/2/2006Ave pe tp ortnoonmwr erst ogo fs oa09 BSetentuan Penggunaan Pita Frekuensi RadioN1GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler diatur bahwamBpeerEetomM Ss OTDM K Be" Tre ~HPAwywK~HRAWFSOMDI VEDm frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yangpembayarannya dilakukan1(Satu)kalidmuka
15 — 6
Bahwa Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tanggadengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuanperkawinan sebagaimana yang diamnatkan oleh pasal 1 UndangundangNo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal39 Undangundang No.1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasalo 116 hruf f Kompilasi Hukum Islam,sudah selayaknya menetapkan dan mengizinkan Pemohon (XXXX) untukHal 2 dari 25 hal. Put.
19 — 6
Pidana Nomor 51/Pid.B/2017/PN Gtolima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua jutalima ratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 362 Jo Pasalo 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnyanamun tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnyatidak
CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, SH
Terdakwa:
ANGGA OKTRIANGGA OKTRI YULANDA Pgl ANGGA Bin KAMARUDIN
49 — 3
., maka Majelis akanmempertimbangkan terlebin dahulu Dakwaan Primair JPU melanggar Pasal 114ayat (1) jo Pasalo 132 (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangunsurunsurnya adalah sebagai berikutAd.1.
1.RIWUN SRIWATI, SH
2.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
3.HAMDANAH, SH.
4.BERNARD E.K. PURBA, S.H.,M.H
Terdakwa:
SURYADINATA Bin M. BUDIMANSYAH
105 — 13
BUDIMANSYAH telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapermufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima narkotika golongan bukan tanaman jenisshabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasalo 132 Ayat (1) UndangundangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.
26 — 3
Motor Revo digadaikan Rp 1.500.000,(satu juta lima ratusribu Rupiah) ; Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakubersalah ;wnnnnnnnnnn Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut,Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur unsur dari pasal dalam dakwaan, sehingga dapatdipersalahkan atas dakwaantersebut ; Menimbang, bahwa telah didakwa dengan dakwaanalternatif ke satu : Pasal 372 KUHP jp Pasal 64 ayat (1) KUHP ataukedua : Pasalo 378 KUHP jo Pasal 64 = ayat =
1.RIWUN SRIWATI, SH
2.EEN HOSANA BABOE ,S.H
3.AGUSTIN HEMATANG, SH
4.BERNARD E.K. PURBA, S.H.,M.H
Terdakwa:
RAHMADI Bin ARDANI
82 — 15
Menyatakan terdakwa RAHMADI Bin ARDANI telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahatyang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkanatau menerima narkotika golongan bukan tanaman jenis shabu yangberatnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 114 Ayat (2) Jo Pasalo 132 Ayat (1) Undangundang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;2.
1.RIWUN SRIWATI, SH
2.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
3.HAMDANAH, SH.
4.BERNARD E.K. PURBA, S.H.,M.H
Terdakwa:
PANDI ACHMAD SUTONO Bin SUTONO
207 — 8
Menyatakan terdakwa PANDI ACHMAD SUTONO Bin SUTONO telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapermufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima narkotika golongan bukan tanaman jenisshabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasalo 132 Ayat (1) UndangundangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.
1.CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, SH
2.PENGKI SUMARDI, SH
Terdakwa:
YENDRI YANTO Pgl. YEN
43 — 4
UU RI No 35tahun 2009 tentang Narkotika , maka Majelis akan mempertimbangkan terlebin dahuluDakwaan Primair JPU melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasalo 132 (1) UU RI No 35 tahun2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya adalah sebagai berikutAd.1.
1.MUHITH NUR, S.H., M.H.
2.RACHMAT SALE HR., SH., MH.
Terdakwa:
SUGIARTA, SE
74 — 24
TITIN MAHYUNI ALIAS TITIN BINTI MAHLIGAI PASALO,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediauntuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya; Bahwa saksi merupakan karyawan pt. jas di yang mengurusi masalahkeuangan;Bahwa terdakwa merupakan pimpinan pt ras yang merupakan salahsatu suplier tanda buah segar (tbs) sawit untuk pt jas mulia; Bahwa terdakwa merupakan supplier buah sawit ke perusahaan pt jasmulia
180 — 79
., bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukum bernama: Saor Pasalo, S.H., Advokat dari KantorHukum ABHINAYA & PARTNERS, beralamat di Graha Mustika Ratu,Lantai 7, Ruang 707, Jalan Gatot Subroto Kav. 7475, Jakarta Selatan12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/TNTANP/SKPdt/XI/2019, tanggal 19 Nopember 2019, yang selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukum bernama: M.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini.Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,untuk Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya:Saor Pasalo, S.H., Advokat dari Kantor Hukum ABHINAYA & PARTNERS,beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai 7, Ruang 707, Jalan Gatot SubrotoKav. 7475, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FEBY SUBHAN HANAN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : FEBY SUBHAN HANAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUMIDI, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : SUMIDI, SH.
Terbanding/Penuntut Umum : SUMIDI, SH.
Terbanding/Terdakwa I : FEBY SUBHAN HANAN
302 — 176
Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2020PT.DKIseolaholah terdakwa sendirian telah melakukan perbuatan melawanhukum,padahal Penuntut Umum turut mendakwakan pasalo 55 ayat(1) DALAM SURAT DAKWAAN;7. Ranah Tugas dalam penerbitan ATM serta Pembukaan Rekeningadalah pada bagian Operasional,sehingga tidak termasuk TupoksiTerdakwa di bagian Account Officer;8. Penuntut Umum berasumsi bahwa terdakwa memperkaya dirsendiri;9.
359 — 19
Menyatakan terdakwa PUGUH WIDODO telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana permainan judi melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasalo 2 ayat (1)UU No.74 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana yang disebutkandalam dakwaan kedua.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUGUH WIDODO dengan pidana penjaraselama 7(tujuh) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan.153.
Suwardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung
Intervensi:
1.Sariyanti
2.Suyono
3.Suroto
4.Marliyah
144 — 58
Dikarenakan seluruh data yuridis dan data fisikterhadap keempat obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugatadalah cacat hukum~ atau tidak sah =maka haruslahdibatalkan. 222222 nnn nnn nnn n nnn nnn neBahwa Tergugat dalam menerbitkan keempat obyek sengketasangatlah tidak cermat hal ini sangat bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang baik yaitu pasalO ayat (1) huruf d yangberbunyi AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang inimeliputi asas kecermatan yaitu:1.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : I NYOMAN SUCITRAWAN,SH.MH
102 — 165
Widodo Sukarno ;n Menimbang, bahwa dengan tidak terphultitiya unsurunsur dari pasal 378 KUHPtersebut, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaanketujuh, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena kesemua pasalo yangt didakwakan yang dimuatdalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut ; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa tiga buah buku sertifikat yang
1.DODY NOVALITA, S.H.
2.NANANG PRIHANTO, SH
3.ANDIE WICAKSONO, SH
Terdakwa:
H. MUHARRAM, S.Pd.,MM Bin Alm. SUPU
187 — 42
SULTAN) untukHalaman 17 dari 36 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN.Tnrmengingatkan jangan sampai bupati memberikan sambutan danberkampanye di acara tersebut.Bahwa saksi menyatakan penanganan perkara tindak pidana pemilukadaatas nama terdakwa ini murni didasari oleh perkara sebelumnya yangsudah inkrah yaitu perkara Kepala kampung Bidukbiduk atas nama ABASSALENG bin SALENG PASALO;Bahwa saksi sebelumnya pernah mengingatkan kepada terdakwa saatbertemu dengan terdakwa di Bandar Temindung samarinda agar
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 827/ B /PK/PJK/2012yang berlaku dengan tarif dan dihitung dengan sedemikian rupa sehinggatidak lebih berat dari undangundang dan peraturanperaturan yang berlakupada tanggal Persetujuan ini ditandatangani;Ketentuan pasalo 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut harus dimaknaibahwa pada saat persetujuan kontrak karya tersebut ditandatangani,ketentuan mengenai pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang berlaku adalah yang telah ada sebelumnya dan besarnya tarifpajakpajak
Drs.H.Akhmad Haris
Tergugat:
1.PT.SILOAM INTERNASIONAL HOSPITALS,Tbk
2.SILOAM HOSPITALS LIPPO KARAWACI
3.Dr.P.Sugiantoro
4.Dr.Budi Addiwijaya,SPBTKV
Turut Tergugat:
Dr.Marius Widjaya
1056 — 413
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan :(1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran;(2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dpatdibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan15.16.permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum,atas persetujuan pasien sendiri, atau berdesarkan Ketentuan peraturanperundangundangan;(3) Ketentuan lebih llanjut mengenai rahasia kKedokteran diatur denganperaturan menteri;Bahwa sesuai dengan penjelasan pasalo