Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (1)Undang Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan HubunganIndustrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antaraPengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenal hak, perselisihankepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serkat

Serkat Pekerja tingkat Perusahaan (SPTP) taman306.Festifal Bali (kreditur Lain) lawan PT. Surya Tata Internusa (Kreditur)berpendapat sebagai berikut: hubungan hukum yang adaantaraTermohon KasasiIldahulu Pemohon/Kreditur dengan PemohonKasasi Il dahulu) Termohon/Debitur adalah antara Pemborong (Penerima Kerja) dengan Pemberi Kerja akibat adanya PerjanjianKerja (Pemborong Kerja).

Sementara PHK yang dilakukan oleh tergugat tidakpernah dirundingkan dengan Sekar Leces (Serikat Karyawan Kertas Leces)selaku organisasi serkat pekerja yang diikuti oleh Penggugat; 24 Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak terhadap Penggugat dengan tidak membayar Upah /Penghasilan Normatif adalah bertentangan dengan Ketentuan Undang Hal. 7 dari 49 hal. Put.

DalamUndangUndang Serikat pekerja dijelaskan bahwa apabila karyawanmerangkap pengurus serikat pekerja maka mutasinya harusdimusyawarahkan, disini Pengurus inti Gus Irwan, Budi Jatmiko danIsriyanto dimutasikan tanpa ada musyawarah dan kami minta agarmereka dikembalikan ke Jakarta agar dapat berkoordinasi dalammelaksanakan tugas sebagai pengurus serikat pekerja ;Bahwa mutasi Para Penggugat menurut UU No. 21 tentang SerikatPekerja dan Perjanjian Kerja Bersama antara Serkat pekerja dan PTPertani, mutasi

Perselisihan antar serikat Pekerja/serikat buruh yaitu perselisinan serikatpekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serkat buruh lain dalam satuperusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenaikeanggotaan, pelaksanaan hak,dan kewajiban keserikat pekerjaan.Menimbang, bahwa yang dimaksud Dosen adalah adalah Pendidikprofesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 347/Pdt.G/2016/PN.Mdnmengembangkan,dan menyebarluaskan ilmu

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (1)Undang Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan Hubungan Industrialadalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antaraPengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serkat

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (1)Undang Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan Hubungan Industrialadalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antaraPengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kena dan perselisihan antarserikat pekerja/serkat

disebut dengan UU PPHI) ;Pasal 151 Ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan :(1) Pengusaha, pekena/buruh, senkat pekenaSernkat buruh, dan pemenntah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan teyadi pemutusanhubungan keya ;(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukanj tetapi pemutusan hubungan keyatidak dapat dihindan, maka maksud pemutusan hubungan keya wayibdirundingkan oleh pengusaha dan senkat pekena/senkat buruh ataudengan pekenjaburuh apabila pekeyaburuh yang bersangkutan tdakmenjadi anggoia serkat

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (1)Undang Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan Hubungan Industrialadalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusahaatau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruhkarena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serkat

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (1)Undang Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan Hubungan Industrialadalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antaraPengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serkat

dalam hubungan industrial antara pekerjadan pengusaha, sesuai asas konsensualiasme, sehingga mengikat para pihaksebagaimana Undangundang yang mengatur perihal hak, kewajiban, dan syaratsyarat kerja antara pekerja dan pengusaha;Bahwa oleh karenanya PKB adalah perjuangan pertama serikat pekerja/buruh/Federasi/Konfederasi untuk memastikan hak dan kewajiban serta kesejahteraananggotanya terlindungai dan tersejahterakan dalam hubungan industrial denganpihak pengusaha;Bahwa keterlibatan secara langsung Serkat

keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 35 UUNo.21 Tahun 2000, maka pekerja/ouruh harus membuat surat pengunduran dirikepada serikat yang pertama dan menyatakan bergabung kepada serikat buruhyang baru ;Bahwa aturan lain yang terkait dengan serikat buruh tersebut diatur dalamPermennnakerTrans No.PER.06/MEN/IV/2005 Tahun 2005 tentang PedomanVerifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;Bahwa di dalam Pasal 5 PermennakerTrans No.6 Tahun 2005 disebutkanbahwa verifikasi Keanggotaan pekerja di dalam serkat

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (1)Undang Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial pada pokoknya mengatur bahwa Perselisihan Hubungan Industrialadalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antaraPengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serkat

Untuk lebih jelasnyaTergugat mengutip PetitumPenggugat Dalam PokokPerkara pada angka 3 sebagaiberikut :Menghukum Tergugat mengembalikan down payment atau uang mukayang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada awalpenandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa sebesar USD 475.200(empat ratus tujuh puluh lima ribu duaratus dollar Amerika Serkat)ditambah bunga 24% (duapuluh empat persen, bunga mana dihitungsejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan tanggal 22 Juni 2009 sampaidengan dibayar lunas

Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKTberpedoman pada ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas asasPemerintahan Yang Baik, adapun apa yang Penggugat dalilkan terkait namamaupun simbol dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) mempunyaikesamaan dengan nama maupun simbol Penggugat, hal tersebut karena sistempencatatan dari Serkat Buruh/ Serikat Pekerja tidak terintegrasi menjadisatu,dan jika terdapat kesamaan nama maupun simbol dllnya bukanlahkesalahan dari Tergugat;10.

., Guru Besar Hukum Perburuhan dariUniversitas Indonesia yang pada pokoknya menyampaikan pendapatnya sebagaiberikut:Bahwa Pengurus Serikat pekerja bisa dari dalam karyawan bisa juga dari luarkaryawan perusahaan ;Bahwa Serikat Pekerja tidak dapayt melarang pekerja untuk tidak kerjalembur / maupun senam Taiso ;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama berlaku bagi pengurus Serikat Pekerja dalamkedudukannya sebagai pekerja;Bahwa pengurus Serkat pekerja yang memerintahkan kepada anggotanyauntuk melakukan sesuatu

Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan / beralamat Kantor Pusat di Jalan Perintis Kemerdekaaan No. 1 Bandung, semula sebagaiTergugat dalam Konvensi, sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi,bersama ini hendak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap :Entah Tahma Dkk, berkedudukan / beralamat domisili di KantorKuasanya, Tim Pembela Serkat Pekerja Kereta Api Jabodetabek, sekretariatLBH Jakarta Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, semula sebagai paraPenggugat dalam Konvensi, sekarang sebagai

menghalanghalangi, atau memaksapekerja/buruhuntuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidakmenjadi pengurus, menjadi angota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruhdengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi, upah pekerja/buruh ;c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serkat

., Pengurus Harian dariDPP GESBURI (Dewan Pimpinan PusatGerakan Serkat Buruh Indonesia),beralamat di Jalan Raya Tegal GedeDusun Il, RT.007/003, No. 28, DesaPasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan,Kabupaten Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 September2012, Pemohon Peninjauan Kembali dan II dahulu Para Pemohon Kasasi/ParaPenggugat;melawanPT.

2014 dari Rekening Penggugat NomorRekening 04211843050 yang dikeluarkan oleh BankCentral Asia Cabang Pembantu 0000421 Margo CityDepok, tertanggal 07 Nopember 2014.7 ;Foto Copy sesuai asli, Kontrak Kerja PKWT No.KKstan /SEKR/01/SPM02/X/2001 antara Penggugat danTurut Tergugat untuk jangka waktu 01 Januari 2002 s/d31 Desember 2002 ;Foto Copy sesuai asli, Kontrak Kerja PKWT No.KK.2112/SEKR/01/SPM02/IX/2004, antara Penggugatdan Turut Tergugat, untk jangka waktu 01 Januari 2004 piaan annaCards) anggota Serkat