copySurat Pernyataan yang dibuat danditanda ditangani oleh Zohor BinIdris tanggal 28 Nopember 2006 ;50.T.II Int 50 i Foto copyTabloid Berita Independen Sergap Edisi47 25/09 27/10/2008 terbit bulanOktober 2008 ;51.T.II Int 51 : Foto copyTabloid Berita Independen Sergap Edisi48 26/11 27/11/2008 terbit bulanDesember 2008 ;52.T.I Int 52 : Foto copySurat Nomor : 525.26/EK/TA/ 2009/121tanggal 10 Juni 2009, perihal TimpangTindih HGU dengan Pelepasan Hutan ;53.T.II Int 53 i Foto copySurat Nomor : B590/Seskab

Fotocopy 1 ( satu ) jepitan pencairan dana pemilukada kabupatenlembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor 65/SesKab /018.434047/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 beserta lampiransurat perintah pencairan dana ( SP2D ) untuk tahap pelaksanaankemudian surat perintah membayar ( SPM ) dan kwitansi dengan totalnilai Rp 3.659.931.600,00,( tiga milyar enam ratus lima puluhsembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah )..

Pekerjaan belum dicatat dalam BKU dan disetorkanke Kas Daerah oleh Bendahara Belanja Hibah PemilihanUmum Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 02/BAPPBJ/IV/2011 tanggal 14 April 2011 beserta lampirannyaterdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama lima harisehingga dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.491.575,00dan kekurangan item pekerjaan sebesar Rp.7.062.944,00.Selanjutnya didalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor52.a/seskab

Fotocopy 1 ( satu ) jepitan pencairan dana pemilukada kabupatenlembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor65/ SesKab /018.434047/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 besertalampiran surat perintah pencairan dana ( SP2D ) untuk tahappelaksanaan kemudian surat perintah membayar ( SPM ) dankwitansi dengan total nilai Rp 3.659.931.600,00,( tiga milyar enamratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribuenam ratus rupiah )..

Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV. INTISHAR KARYA, Tentang Surat pemutusan kontrak jasa konsultansi pengawasan pembangunan Gedung KPU Kab. Nganjuk ;7. 1 (satu) bendel Laporan Pengawasan pembangunan Gedung KPU Kab. Nganjuk, tanggal 31 Desember 2013 (Copy Legalisir) ;Dikembalikan kepada Eko Hendra kurniawan, ST ;IV. Barang Bukti IV :1. 2 (dua) lembar surat dari KPU Kab.

Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV. Wahana Sarana Teknik, Tentang Surat pemutusan kontrak jasa konsultansi Perencanaan Gedung KPU Kab. Nganjuk ;2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 58.c/PBJ/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Paket pekerjaan : Penyediaan jasa konsultan perencanaan pembangunan Gedung KPU Nganjuk tahun 2013 ;Dikembalikan kepada Heri Endarto Budi Siswanto ;V.

Nganjuk Nomor : 10.A/SesKab/014.657804/IV/2013, tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nganjuk T.A. 2013. (copy Legalisir) ;8. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 ;9. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 ;10. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPU Kab.

tahun 2011 tahun anggaran 2011 dengan nomor 134/ KPUKab/018.434047/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta lampiransurat perintah pencairan dana ( SP2D ) untuk tahap pelaksanaankemudian surat perintah membayar ( SPM ) dan kwitansi dengantotal nilai Rp 5.459.571.600,00,( lima milyar empat ratus lima puluhsembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah ).Fotocopy 1 ( satu ) jepitan pencairan dana pemilukada kabupatenlembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor65/ SesKab

Lembata Tahun 2011 ;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa Nomor :02/BAPPBJ/IV/2011 tanggal 14 April 2011 besertalampirannya terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaanselama 5 (lima) hari sehingga di kenakan denda keterlambatansebesar Rp. 491.575, dan kekurangan item pekerjaan sebesarRp. 7.062.944,;Selanjutnya dalam BA Serah Terima Barang No. 52a/SesKab/018.434047/IV/2011 tanggal 16 April 2011 di ketahuiterdapat pembayaran atas denda keterlambatan dankekurangan item pekerjaan oleh rekanan

kabupatenlembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 dengan nomor 134/KPUKab/018.434047/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 besertalampiran surat perintah pencairan dana ( SP2D ) untuk tahappelaksanaan kemudian surat perintah membayar ( SPM ) dankwitansi dengan total nilai Rp 5.459.571.600,00,( lima milyarempat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh saturibu enam ratus rupiah ).Fotocopy 1 ( satu ) jepitan pencairan dana pemilukada kabupatenlembata tahun 2011 tahun anggaran 2011 tahap II dengan nomor65/ SesKab

No. 32 K/Pid.Sus/201551.52.53.54.55.56.57.58.So.Surat pemborongan Nomor 030.01/SPPPENG/Seskab/NT/IV2010tanggal 12 April 2010, pekerjaan pengadaan stiker, spanduk, bannerdanposter, pelaksana CV Bosile dan Berita Acara pembayaran 100 % Nomor031.01/BAP/SPK/DKP/HT/2010 tanggal 12 April 2010;Asli surat perjanjian (kontrak) Nomor 02/SPP/KPUD/HT/2010 tanggal21 Juni 2010, pekerjaan pengadaan logistik pemilukada, pelaksana CVCahaya Intan;Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor 110/PBDJ/SPK/06/KPUD HT/2010tanggal

Rahman;Surat pemborongan Nomor 030.01/SPPPENG/Seskab/NT/IV2010tanggal 12 April 2010, pekerjaan pengadaan stiker, soanduk, bannerdanposter, pelaksana CV Bosile dan Berita Acara pembayaran 100 % Nomor031.01/BAP/SPK/DKP/HT/2010 tanggal 12 April 2010;Hal. 94 dari 101 hal. Put.

Nganjuk Nomor : 10.A/SesKab/014.657804/IV/2013, tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nganjuk T.A. 2013. (copy Legalisir).12. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013.13. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013.14. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPU Kab.

Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV. INTISHAR KARYA, Tentang Surat pemutusan kontrak jasa konsultansi pengawasan pembangunan Gedung KPU Kab. Nganjuk.7. 1 (satu) bendel Laporan Pengawasan pembangunan Gedung KPU Kab. Nganjuk, tanggal 31 Desember 2013 (Copy Legalisir). Dikembalikan kepada Eko Hendra kurniawan, STIV. Barang Bukti :1. 2 (dua) lembar surat dari KPU Kab.

Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV. Wahana Sarana Teknik, Tentang Surat pemutusan kontrak jasa konsultansi Perencanaan Gedung KPU Kab. Nganjuk.2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 58.c/PBJ/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Paket pekerjaan : Penyediaan jasa konsultan perencanaan pembangunan Gedung KPU Nganjuk tahun 2013. Dikembalikan kepada Heri Endarto Budi SiswantoV.

RAHMAN51).Surat pemborongan Nomor : 030.01/SPP-PENG/Seskab/NT/IV-2010 tanggal 12 April 2010, pekerjaan pengadaan stiker, spanduk, benner dan poster, pelaksana CV.

SPPD 5 Anggota KPUD dalam rangka PengresmianAnggota PPK Kecamatan Wasile tangal 03 Maret 2010;2 (dua) lembar Daftar biaya SPPD staf Sekretariat KPUD Pengresmian Anggota PPKtanggal 03 Maret 20102 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Honor KPU dan Sekretariat bulan Juli, tertanggal 14Juni 201064 (enam puluh empat) arsip Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas KPUD Haltim tahun2010.1 (satu) buah SPPD Nomor : 68//4/2010 tanggal 05 April 2010 atas nama HADID A.RAHMANSurat pemborongan Nomor : 030.01/SPPPENG/Seskab

dalam rangka PengresmianAnggota PPK Kecamatan Wasile tangal 03 Maret 2010;47).2 (dua) lembar Daftar biaya SPPD staf Sekretariat KPUD Pengresmian AnggotaPPK tanggal 03 Maret 201048).2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Honor KPU dan Sekretariat bulan Juli, tertanggal14 Juni 201049).64 (enam puluh empat) arsip Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas KPUD Haltimtahun 2010.50).1 (satu) buah SPPD Nomor : 68//4/2010 tanggal 05 April 2010 atas nama HADID A.RAHMAN51).Surat pemborongan Nomor : 030.01/SPPPENG/Seskab

Surat pemborongan Nomor : 030.01/SPP-PENG/Seskab/NT/IV-2010 tanggal 12 April 2010, pekerjaan pengadaan stiker, spanduk, benner dan poster, pelaksana CV. BOSILE dan Berita Acara pembayaran 100 % Nomor : 031.01/BAP/SPK/DKP/HT/2010 tanggal 12 April 2010 ;52. Asli surat perjanjian (kontrak) Nomor : 02/SPP/KPUD/HT/2010 tangal 21 Juni 2010, pekerjaan pengadaan logistik Pemilukada, pelaksana CV.CAHAYA INTAN;53.

dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PTTTE47.48.49.50.51.52.53.54.DO:56.57.58.59.60.61.62.63.2 (dua) lembar Daftar biaya SPPD staf Sekretariat KPUD Pengresmian AnggotaPPK tanggal 03 Maret 20102 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Honor KPU dan Sekretariat bulan Juli, tertanggal14 Juni 201064 (enam puluh empat) arsip Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas KPUD Haltimtahun 2010.1 (satu) buah SPPD Nomor : 68//4/2010 tanggal 05 April 2010 atas nama HADID A.RAHMANSurat pemborongan Nomor : 030.01/SPPPENG/Seskab

RAHMANSurat pemborongan Nomor : 030.01/SPPPENG/Seskab/NT/IV2010 tanggal12 April 2010, pekerjaan pengadaan stiker, spanduk, benner dan poster,Halaman 88 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PTTTE52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.pelaksana CV.

No. 34 K/Pid.Sus/201551.52.53.54.55.56.57.58.Bo.60.61.62.63Surat pemborongan Nomor 030.01/SPPPENG/Seskab/NT/IV2010tanggal 12 April 2010, pekerjaan pengadaan stiker, soanduk, bannerdanposter, pelaksana CV Bosile dan Berita Acara pembayaran 100 % Nomor031.01/BAP/SPK/DKP/HT/2010 tanggal 12 April 2010;Asli surat perjanjian (kontrak) Nomor 02/SPP/KPUD/HT/2010 tanggal21 Juni 2010, pekerjaan pengadaan logistik pemilukada, pelaksana CVCahaya Intan;Asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor 110/PBDJ/SPK/06/KPUDHT

Rahman;Surat pemborongan Nomor 030.01/SPPPENG/Seskab/NT/IV2010tanggal 12 April 2010, pekerjaan pengadaan stiker, soanduk, bannerdanposter, pelaksana CV Bosile dan Berita Acara pembayaran 100 % Nomor031.01/BAP/SPK/DKP/HT/2010 tanggal 12 April 2010;Hal. 96 dari 105 hal. Put.

Bina Marga Kementerian PUPR, bukti Suratbertanda P45 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan TanahNomor 2/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Cirebon, bukti Surat bertanda P46 tentang fotokopi sesuaidengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 3/2017 tanggal 4 Mei 2017yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, bukti suratbertanda P47 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris KabinetRepublik Indonesia Nomor B.263/Seskab

., BinBUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar, mengajukan SuratPermohonan Pencairan Dana Hibah Tahap IV, tanpa melampirkanpertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikansebelumnya dalam Tahap II dan Ill, berdasarkan Surat PermohonanPencairan Dana dari Nomor: 430/SesKab.022.436022/XII/2015 tanggal10 Desember 2015 sebesar Rp. 4.677.667.173,00;Terhadap surat permohonan dari Terdakwa AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H.

Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Terdakwa II HUSAINI,S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPUKabupaten Banjar yang ditunjuk oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., BinBUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar, mengajukan SuratPermohonan Pencairan Dana Hibah Tahap IV, tanpa melampirkanpertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikansebelumnya dalam Tahap II dan Ill, berdasarkan Surat PermohonanPencairan Dana dari Nomor: 4380/SesKab.022.436022/XII/2015 tanggal10 Desember 2015

Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Terdakwa II HUSAINI,S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPUKabupaten Banjar yang ditunjuk oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., BinBUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar, mengajukan SuratPermohonan Pencairan Dana Hibah Tahap IV, tanpa melampirkanpertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikansebelumnya dalam Tahap II dan Ill, berdasarkan Surat PermohonanPencairan Dana dari Nomor: 430/SesKab.022.436022/XII/2015 tanggal10 Desember 2015

KabupatenBanjar yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KomisiPemilihnan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 108/Kpts/Ses.KPPBjr022.436022/2015 tanggal 19 Nopember 2015, dan berdasarkanSurat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BanjarNomor: 02/Kpts/KPUBjr022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016,mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap IV,tanpa melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yangtelah diberikan sebelumnya dalam Tahap II dan Ill, berdasarkanSurat Nomor: 430/SesKab

Karimun, Nomor : 288/SesKab/ KPUKRM/ 436710/ XV 2010 Tanggal 24Nopember 2010, Hal : Pencairan DanaKwitansi 2836 Sejumlah Rp. 565.000.000.diberikan bantuan kepada Komisi pemilihanUmum (KPU) Kab. Karimun tanggal 09 Desember2010 di terima oleh MARIANISurat dari KPU Kab. Karimun kepada BupatiKarimun Cq. Setda Kab.

Karimun, Nomor : 301/SesKab/ KPUKRM/ 436710/ XI/ 2010 tanggal 06Desember 2010, Hal : Pencairan DanaKwitansi 2703 sejumlah Rp. 335.000.000,diberikan bantuan dana Pemilukada Bupati danWakil Bupati Kabupaten Karimun tanggal 10Nopember 2010 diterima oleh MARIANISurat dari KPU Kab. Karimun kepada BupatiKarimun Cq. Setda Kab.

Setda Kab.Karimun, Nomor : 288/ SesKab/ KPUKRM/ 486710/ XV 2010 Tanggal24 Nopember 2010, Hal : Pencairan DanaKwitansi 2836 Sejumlah Rp. 565.000.000, diberikan bantuan kepadaKomisi pemilinan Umum (KPU) Kab. Karimun tanggal 09 Desember2010 di terima oleh MARIANISurat dari KPU Kab. Karimun kepada Bupati Karimun Cq.

Setda Kab.Karimun, Nomor : 301/ SesKab/ KPUKRM/ 436710/ XV 2010 tanggal06 Desember 2010, Hal : Pencairan DanaKwitansi 2703 sejumlah Rp. 335.000.000, diberikan bantuan danaPemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tanggal 10Nopember 2010 diterima oleh MARIANISurat dari KPU Kab. Karimun kepada Bupati Karimun Cq.

Setda Kab.Karimun, Nomor : 288/ SesKab/ KPUKRM/ 486710/ XV 2010 Tanggal24 Nopember 2010, Hal : Pencairan DanaKwitansi 2836 Sejumlah Rp. 565.000.000, diberikan bantuan kepadaKomisi pemilihan Umum (KPU) Kab. Karimun tanggal 09 Desember2010 di terima oleh MARIANISurat dari KPU Kab. Karimun kepada Bupati Karimun Cq.

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat II Nomor : R/5447/062016, Tanggal 9Juni 2016 kepada Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Perihal : InsentifDewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015untuk menindaklanjuti persetujuan Tergugat IV tekait remunerasi DewanPengawas dan Dewan Direksi BPJS Ketengakerjaan sesuai Surat SekretarisKabinet Republik Indonesia Nomor : R.200/Seskab/PMK/8/2015, hasil auditlaporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan laporan keuanganBPJS Ketenagakerjaan

., Bin BUSERIselaku Ketua KPU Kabupaten Banjar, mengajukan Surat PermohonanPencairan Dana Hibah fTahap =IV, ~ tanpa melampirkanpertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikansebelumnya dalam Tahap II dan Ill, berdasarkan Surat PermohonanPencairan Dana dari Nomor: 480/SesKab.022.436022/XII/2015 tanggal10 Desember 2015 sebesar Rp.4.677.667.173,00; Terhadap surat permohonan dari AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., BinBUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan HUSAINI, S.Sos., BinSURIANSYAHtersebut,

Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, HUSAINI, S.Sos., BinSURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Banjaryang ditunjuk oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku KetuaKPU Kabupaten Banjar, mengajukan Surat Permohonan Pencairan DanaHibah Tahap IV, tanopa melampirkan pertanggungjawaban penggunaan danayang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap II dan Ill, berdasarkan SuratPermohonan Pencairan Dana dari Nomor: 430/SesKab.022.436022/XII/2015tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp

Kabupaten Banjar yang ditunjuk berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BanjarNomor: 108/Kpts/Ses.KPPBjr022.436022/2015 tanggal 19Nopember 2015, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 02/Kpts/KPUBjr022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016, mengajukan SuratPermohonan Pencairan Dana Hibah Tahap IV, tanpa melampirkanpertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikansebelumnya dalam Tahap Il dan Ill, berdasarkan Surat Nomor:430/SesKab

Atas keluhan tersebut Sekretaris Kabinet MarsilamSimandjuntak yang tugasnya antara lain memantau pelaksanaan kebijakanPemerintah memberi teguran dengan Surat Nomor : B64/Seskab/3/2001tanggal 12 Maret 2001 kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI yangisinya :" Penyelenggaraan Sistem Administrasi Bantuan Hukum (SISMINBAKUM)secara online pada Direktorat Jenderal Administrasi Badan HukumDepartemen Kehakiman dan HAM RI ternyata menimbulkan jenispungutan baru di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

Atas keluhan tersebut Sekretaris Kabinet Marsilam Simandjuntakyang tugasnya antara lain memantau pelaksanaan kebijakan Pemerintahmemberi teguran dengan Surat Nomor : B64/Seskab/3/2001 tanggal 12 Maret2001 kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI yang isinya :" Penyelenggaraan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)secara online pada Direktorat Jenderal Administrasi Badan HukumDepartemen Kehakiman dan HAM RI ternyata menimbulkan jenis pungutanbaru di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

No.655 K/Pid.Sus/2010memberi teguran dengan Surat Nomor : B64/Seskab/3/2001 tanggal 12 Maret2001 kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI yang isinya :" Penyelenggaraan Sistem Administrasi Bantuan Hukum (Sisminbakum)secara online pada Direktorat Jenderal Administrasi Badan HukumDepartemen Kehakiman dan HAM RI ternyata menimbulkan jenis pungutanbaru di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku sah bagiDepartemen Kehakiman dan HAM sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor : 26 Tahun 1999

B.64/Seskab/3/2001 tanggal 12 Maret 2001perihal : Pungutan Akses Sisminbakum Badan Hukum Departemen Kehakimandan HAM (1 lembar) ; 253.Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal AHU No. 10 ; 254.Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. CUM.01.10149tanggal 27 Desember 2005 perihal tindak lanjut atas Rekomendasi berkenaandengan pungutan biaya Akses Fee Sisminbakum (legalisir) ; 255.Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakimandan HAM No.

B.64/Seskab/3/2001 tanggal 12 Maret 2001perihal : Pungutan Akses Sisminbakum Badan Hukum Departemen Kehakimandan HAM (1 lembar) ; Hal. 223 dari 504 hal. Put. No.655 K/Pid.Sus/2010 253.Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal AHU No. 10 ; 254.Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.

sebesar54% (lima puluh empat persen) dari Direktur Utama dan PajakPenghasilan (PPh) atas insentif beban penerima;19.Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Il Nomor : R/5447/062016, Tanggal 9Juni 2016 kepada Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Perihal : InsentifDewan Pengawas dan Direksi BPUS Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan2015 untuk menindaklanjuti persetujuan Tergugat IV tekait remunerasiDewan Pengawas dan Dewan Direksi BPUS Ketengakerjaan sesuai SuratSekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor : R.200/Seskab

Hal ini dapat dibuktikan dari adanya SuratNomor 116/SesKab/11/2013 tanggal 04 Nopember 2013,Perihal: Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh HakimAgung dan Hakim yang ditandatangani oleh SekretarisKabinet Dipo Alam;Apabila logika hukum yang salah dalam praktek penerapanPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tersebut diikuti,diterapkan, dan diamini di dalam praktek kehidupanbernegara maka konsekuensi logisnya adalah (nantinya)Pimpinan Mahkamah Agung (Ketua, Wakil Ketua dan ParaKetua Muda Mahkamah

memenuhipersyaratan dokumen pendukung sesuai persyaratan yang tercantumdidalam PMK nomor :56 disertai usulan jalan keluarnya terkait dengantarget penyerapan anggaran dan target program pemerintah terhadapproyekproyek Master Plan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E)).Pada tanggal 5 Oktober 2011 Menteri ESDM terkait surat KPA padatanggal 30 September 2011 mengirim surat kepada Menko ekuinmerujuk kepada arahan presiden dalam sidang kabinet paripurnatanggal 6 September 2011 sebagaimana surat SekKab nomor :R131/Seskab

Pada tanggal 5 Oktober 2011 Menteri ESDM terkait surat KPA pada tanggal30 September 2011 mengirim surat kepada Menko ekuin merujuk kepadaarahan presiden dalam sidang kabinet paripurna tanggal 6 September 2011sebagaimana surat SekKab nomor :R131/Seskab/IX/2011 tanggal 20September 2011 menyampaikan latar belakang kondisi penyerapanKementerian ESDM dan permasalahan yang dihadapi terkait kondisi izin multiHalaman 55, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTyears sebagaimana persyaratan dalam

Fotokopi surat Menteri Sekretaris Kabinet tanggal 12 Mei 2017 Nomor:B281/Seskab/Polhukam/05/2017, Hal: Pengaduan atas PelanggaranPT.Bumi Persada Permai dalam pengelolaan Hutan Tanaman Industri diKabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P5;7.