Ditemukan 349 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sekab setiap seakan setnat serka setiah setian setkot setyan seskab setiab setwan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 24-10-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 19 Maret 2015 — CV. PERMATA HITAM INDAH; melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
148 — 84
  • ., Jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara padaKantor Bupati Kutai Kartanegara ; 2. ABDUL KADIR, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub.BagianBantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara pada KantorBupati Kutai Kartanegara ; 3. SURATNO, S.H., Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSetkab. Kutai Kartanegara pada Kantor Bupati KutaiKartaneQala 5 2222222 n nen nn nen n enn e eee4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2067 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 April 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan SARPIUS Bin EMBUNG
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • angkutan Rp. 1.000.000Jumlah Rp. 70.000.000 RAB Alokasi Dana Kampung (ADK) Pembangunan NonFisik tahun 2008 NO JURAIAN OLUME SATUAN HARGA JUMLAH01 Upah Tukang Rp. 21.750.00002 Operasional Tim ADK Rp. 5.000.00003 Administrasi dan Pelaporan Rp.750.00004 Honorarium Pengurus Rp.2.500.000Jumlah Rp.30.000.000Total Rp. 100.000.000, Bahwa untuk mencairkan dana ADK Tahap I sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta)TPADK Bermai pada tanggal 06 Agustus 2008 mengajukan proposal ke Bupati melaluibagian Pemerintahan Setkab
    Bagian PemerintahSekab Kutai Barat;Bahwa setelah penggunaan dana ADK Tahap I sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan membuat LPJ ke Bupati melalui bagianPemerintahan Setkab Kutai Barat, dimana dalam SPJ Tahap I tersebut tidak disertai denganperkembangan kemajuan perkerjaan, yang ada hanya foto/dokumentasi fisik kegiatan,kemudian Terdakwa SARPIUS pada tanggal 25 September 2008 menyampaikan RekapLaporan Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2008 kepada Tim Verifikasi
    ;Bahwa setelah penggunaan dana ADK Tahap I sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan membuat LPJ ke Bupati melalui bagianPemerintahan Setkab Kutai Barat, dimana dalam SPJ Tahap I tersebut tidak disertai denganperkembangan kemajuan perkerjaan, yang ada hanya foto/dokumentasi fisik kegiatan,kemudian Terdakwa SARPIUS pada tanggal 25 September 2008 menyampaikan RekapLaporan Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2008 kepada Tim Verifikasi TingkatKecamatan bertemu dengan
    Bagian PemerintahSekab Kutai Barat.Bahwa Terdakwa SARPIUS selaku Bendahara ADK mencairkan Dana ADKKampung Bermai tahun 2008 Tahap III pada tanggal 03 Desember 2008 dengan membawaBerita Acara Persetujuan Dana ADK tahun 2008 Tahap HI sebesar Rp.30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) Nomor : 100/74/PEM/XI/2008 tanggal 01 Desember 2008 dari BagianPemerintahan Setkab Kubar ke BPD Kaltim Cabang Melak untuk mencairkan dana ADKTahap III, setelah dana ADK tersebut cair Terdakwa SARPIUS tanpa melibatkanSdr.
    Bagian PemerintahSekab Kutai Barat.Bahwa Terdakwa SARPIUS selaku Bendahara ADK mencairkan Dana ADKKampung Bermai tahun 2008 Tahap III pada tanggal 03 Desember 2008 dengan membawaBerita Acara Persetujuan Dana ADK tahun 2008 Tahap II sebesar Rp.30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) Nomor : 100/74/PEM/XI/2008 tanggal 01 Desember 2008 dari BagianPemerintahan Setkab Kubar ke BPD Kaltim Cabang Melak untuk mencairkan dana ADK34Tahap III, setelah dana ADK tersebut cair Terdakwa SARPIUS tanpa melibatkanSdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2394 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. H. SUKO BUONO, M.Si
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanahditepi jalan sampai dengan 150 M kedalam sebesar Rp.135.000, per meter persegi,untuk tanah yang letaknya 150 M kedalam dan seterusnya seharga Rp65.000, per meterpersegi;Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah lagimembahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 8 Oktober 2003 di KantorDesa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs.Husni Thamrin), Drs.
    Wakil Ketua/AnggotaKukara Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab = /AnggotaKukar4 Kepala Bagian Hukum Setkab AnggotaKukar5 Kepala Dinas Kehutanan Kab. AnggotaKukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab. AnggotaKukar? Kepala Dinas Perkebunan Kab.
    Surya Admadja, S.E. selakuPelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas namaPemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan:a Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab KukarNomor 60004.01/RASKDASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesarHal. 15 dari 114 hal. Put.
    Bahwa pada saat itu para pemilik tanahmenghendaki harga tanah di tepi jalan sampai dengan 150 M ke dalam sebesarRp135.000, per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150 M ke dalam danseterusnya seharga Rp65.000, per meter persegi.Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah lagimembahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 8 Oktober 2003 di KantorDesa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar(Drs. Husni Thamrin), Drs.
    Wakil Ketua/AnggotaKukar3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab = /AnggotaKukar4 Kepala Bagian Hukum Setkab AnggotaKukar5 Kepala Dinas Kehutanan Kab. AnggotaKukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab. AnggotaKukar7 Kepala Dinas Perkebunan Kab.
Pengadilan PN POSO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 25-11-2011 — Putus : 30-04-2012 — Upload : 06-06-2012
Putusan PN POSO Nomor 346/PID.B/2011/PN.PSO
Tanggal 30 April 2012 —
85 — 16
  • M.IMAMSANTOSO selaku Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Hukum.e 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Kabinet Republik IndonesiaNomor : B.529/Setkab/DepHkm/XII/2010 tanggal 1 Desember2010 perihal Pemberitahuan DR.
    A.101/TL/SGPMH/XI1/2010,tanggal O01 Nopember 2010 yang ditandatangani Deputi SekretarisKabinet Bidang Hukum, 1 (satu) lembar surat Nomor : B529/Setkab/DepHkm/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal pemberitahuanyang ditanda tangani Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Hukum Dr. M.Imam Santoso, 2 (dua) buah kartu tanda pengenal (ID Card) atas NamaADMIN AS.
    A.101/TL/SGPMH/XI/2010,tanggal O01 Nopember 2010 yang ditandatangani DeputiSekretaris Kabinet Bidang Hukum;1 (satu) lembar surat Nomor : B529/Setkab/DepHkm/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal pemberitahuanyang ditanda tangani Deputi Sekretariat Kabinet BidangHukum Dr. M. Imam Santoso;e 2 (dua) buah kartu tanda pengenal (Id Card) atas NamaADMIN AS.
    A.101/TL/SGPMH/XI/2010, tanggal 01 Nopember 2010yang ditandatangani Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, 1 (satu)lembar surat Nomor : B529/Setkab/DepHkm/XII/2010 tanggal 1Desember 2010 perihal pemberitahuan yang ditanda tangani DeputiSekretariat Kabinet Bidang Hukum Dr. M. Imam Santoso, 2 (dua) buahkartu tanda pengenal (1d Card) atas Nama ADMIN AS.
    A.101/TL/SGPMH/XI/2010,tanggal O1 Nopember 2010 yang ditandatangani DeputiSekretaris Kabinet Bidang Hukum;e 1 (satu) lembar surat Nomor : B529/Setkab/DepHkm/XII/2010tanggal 1 Desember 2010 perihal pemberitahuan yang ditandatangani Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Hukum Dr. M. ImamSantoso;352 (dua) buah kartu tanda pengenal (Id Card) atas Nama ADMINAS.
Pengadilan PN RUTENG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN RUTENG Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Rtg
Tanggal 9 Juli 2019 — Pemohon:
THE PAO MING
72 — 16
  • Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Nomor : B313/Setkab/PW1/6/96tanggal 7 Juni 1996 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P2 ;3. Fotocopy Berita Acara Sumpah Nomor : 27/PN.RUT/PW1I/1996 tanggal 20Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5310031001600001 tertanggal 24November 2012 atas nama HENDRIKUS SANTOSO, selanjutnya diberitanda P4 ;5.
    dikeluarkan olehPegawai Tjatatan Sipil Di Ruteng tertanggal 18 Mei 1960 dan sudah dicabutdengan alasan pindah kewarganegaraan menjadi WNI pada tahun 1996, yaituHalaman 4 dari 10Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Rtgdari nama THE PAO MING menjadi HENDRIKUS SANTOSO, agar samadengan dokumendokumen pribadi Pemohon lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan dari Daftar Kelahiran GolonganTionghoa Di Ruteng, tertanggal 18 Mei 1960 atas nama PAO, MING (Vide buktiP1), Petikan Keputusan Presiden Nomor : B313/Setkab
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Putus : 13-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT SAMARINDA Nomor 35 /PDT/2011/PT.KT SMDA
Tanggal 13 Juni 2011 — 1. LUKNAR HAMDANI,dkk VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA
56 — 40
  • berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal O09 Nopember 2009 ; MELAWANBUPATI KUTAI KARTANEGARA berkedudukan di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi KalimantanTimur j ++ errr rere eeSelanjutnya disebut TERBANDING sebelumnyaTERGUGAT; Dalam hal ini member i kuasa dan hak ~~ subtitusiK@pada f nne er mr eeee .SETIANTO N AdJl, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten KutaiKartanegara j= =9 952995 sss snes ss emis serie cme eeee .ARIEF ANWAR,SH, Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum Setkab
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 19 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. PPK
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. BANGUN BUMI INDAH
150 — 30
  • (KaBag Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (KaSubBag. BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara);3 HARMAN, S.H. (Analis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab.Kutai Kartanegara);4. SURATNO, S.H. (Analis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab.Kutai Kartanegara);5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analis Advokasi pada BagianHukum Setkab.
    (KaBag Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (Kepala Sub Bag.Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);3. HARMAN, S.H. (Analis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab.Kutai Kartanegara);4. SURATNO, S.H. (Analis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab.Kutai Kartanegara);5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analis Advokasi pada BagianHukum Setkab.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2012 — Upload : 28-08-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 11/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 25 Juli 2012 — Drs H. M. HUSNI THAMRIN Bin IBRAHIM ACHMAD
62 — 38
  • Husni Thamrin Asisten I Pemerintahandan Hukum Setkab Kukar, Drs.
    Wakil Ketua/AnggotaKukar3 Asisten Pemerintahan dan Hukum AnggotaSetkab Kukar 4 KKepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab AnggotaKukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
    Wakil Ketua/AnggotaKukar3 Asisten Pemerintahan dan Hukum AnggotaSetkab Kukar4 IKepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab AnggotaKukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-10-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda
Tanggal 26 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : SIHAR MANULANG, BA Diwakili Oleh : Arjunawan, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : PURNOMO, S.H,.M.H
72 — 43
  • Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanahditepi jalan s/d 150M kedalam sebesar Rp.135.000, per meter persegi, untuk tanah yangletaknya 150M kedalam dan seterusnya seharga Rp.65.000, per meter persegi.Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah lagimembahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 08 Oktober 2003 di KantorDesa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs.Husni Thamrin), Drs.
    Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar Anggota4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar Anggota6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
    Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas BagianPemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp. 3.664.825.554, yang telahdirealisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp. 3.664.675.000, sehingga per31 Desember 2005terdapat............terdapat sisa kas sebesar Rp. 150.554, yang telah disetorkan kembali ke KasDaerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.f.
    Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar Anggota4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota 32 5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar Anggota6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
    Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab AnggotaKukar4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar Anggota6.Kepala..............6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
MOH. TEGUH AVIANTARA, S. Pi Bin H. HASANUDDIN Alm
124 — 13
  • barang;
  • 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 020 / 58 / BAP / XII / 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tagihan Nomor : 020 / 53 / SPT / XII / 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 020 / 59 / SPTJB / XII / 2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 665 / SETKAB
    KUKAR Tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar;
  • 1 (satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 / SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung (LS);
  • 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 / SPM-LS / BAG-PERLENGKAPAN
    / SETKAB / 2015, Tanggal 22 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 22.
    Kukar;
  • 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Surat Pengantar) Nomor 665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Ringkasan) Nomor 665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desembe 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan
    17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pengantar Tagihan (SPT) Nomor : 020/53/SPT/XII/2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawa Belanja (SPTJB) Nomor 020/59/SPTJB/XII/2015, Tanggal 17 Desember 2015;
  • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 53/BMD-SETKAB/PB/XII/2015, Tanggal 16 Desember 2015;
  • 1 (satu) rangkap Berita acara serah terima pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor : 032/1791/PD/ADM.Perl,
    KUKAR Tahun 2015,tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar.1 (Satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 /SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung(LS).1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 / SPMLS / BAGPERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22 Desember2015.1 (
    Kukar berupa pengadaan ranmor Toyota Alphard 2.5 G(A/T) sebanyak 1 (Satu) unit, dan Toyota Velfire 2.5 G (A/T) sebanyak1 (Satu) unit tahun 2015;Bahwa berdasarkan SPPLS (Surat Permintaan Pembayaran Barangdan Jasa) Nomor : 665 / SETKAB KUKAR / 2015 , tanggal 21Desember 2015 dan SPM (Surat Permintaan Membayar) langsung(LS) Nomor 665/SPMLS/BAG.PERLNKPAN/SETKAB/2015, Tanggal22 Desember 2015;Halaman 50 dari 253 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa yang mengajukan permohonan agar dibuatkan SPPLS(
    SPPLS (SPPLS Barang /Jasa) No : 665/SETKAB KUKAR,Tahun 2015d. SPP No: 665/SETKAB KUKARe. Berita acara serah terima hasil pekerjaan serta lampirannyaNo : 61/BASTHP/XII/2015f. Berita acara penerimaan barang serta lampirannya NoPeny.026/Bar.Pr/BI/XII/2015g. Berita acara pembayaran No : 020/58/BAP/XII/2015h. Surat Perintah Tagihan No : 020/53/SPT/XII/2015i. Surat pernyataan tanggung jawab belanja No020/59/SPTJB/XII/2015j. Surat Pernyataan No : 53/BMDSETKAB/PB/XII/2015k.
    KUKARTahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar.1 (Satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015,Tanggal 21 Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan.1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 /SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung(LS).1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 /SPMLS / BAGPERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22Desember 2015.1 (
    KUKAR Tahun2015, Tanggal 21 Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan;1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 /SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPPLangsung (LS);Halaman 245 dari 253 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN Smr7.14.7,15:7.16.7.17.7.18.7.19.7.20.Ted7.22.7.23.7.24.7.25.7.26.7.27.7.28.7.29.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor :665 / SPMLS / BAGPERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal22 Desember 2015;1 (Satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tpk/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 19 Maret 2012 —
86 — 29
  • ISamarinda sampai ke Kecamatan Barong Tongkok adalah :e Menyampaikan pengantar / SPA dari Setkab ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. ISamarinda ;e Membayar harga raskin ke Bank Mandiri ;e Membawa slip pembayaran ke Perum Bulog Sub Divisi Wil.
    Kutai Barat TA. 2007 Bulan Agustus /d September 2007(3 lembar);Fotocopy Kuitansi/Bukti Pembayaran tahun anggaran 2007 dengan kode rekening3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari Pengguna Anggaran/ KuasaPengguna Anggaran Setkab Kutai Barat di Sendawar untuk pembayaran BantuanOngkos Angkut Raskin 21 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh YAHWEL (PenyalurRaskin) beserta lampirannya Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN13(Bantuan
    Kutai Barat TA. 2007 Bulan Agustus /d September 2007(3 lembar);Fotocopy Kuitansi/Bukti Pembayaran tahun anggaran 2007 dengan kode rekening3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Setkab Kutai Barat di Sendawar untuk pembayaran BantuanOngkos Angkut Raskin 21 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh YAHWEL (PenyalurRaskin) beserta lampirannya Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN(Bantuan
    Fotocopy Kuitansi/Bukti Pembayaran tahun anggaran 2007 dengan kode rekening3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari Pengguna Anggaran/ KuasaPengguna Anggaran Setkab Kutai Barat di Sendawar untuk pembayaran BantuanOngkos Angkut Raskin 21 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh YAHWEL (PenyalurRaskin) beserta lampirannya Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN(Bantuan Ongkos Angkut RASKIN) Kab.
Pengadilan PN SERUI Pidana Khusus
Register : 08-07-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN SERUI Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sru
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI
151 — 51
  • Waropennomor : 0O7/PL.01.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentang Pengangkatankordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara(SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umum tahun 2019; 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7BA/KPUKAB/V/2019tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatkabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019; 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitunganperolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum
    Waropen No: 07/ PL.0O1.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator SistemInformasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun2019. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.
    Waropen No: 07/ PL.O1.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentang Pengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator SistemInformasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun2019. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.
    Waropen Nomor : 07/PI1.01.7Kpt/9115/SetKab/II/2019tentang penganggkatan koordinator, verifikator dan operator sistem informasipenghitungan suara (situng) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019,tertanggal 13 Februari 2019;Bahwa tugas masingmasing koordinator, Verifikator dan operator berdasarkansurat keputusan yang dikeluarkan oleh sekretaris KPU Kab. Waropen antaralain :Koordinator bertugas :a.
    Waropennomor : O7/PL.01.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentang Pengangkatankordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara(SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umum tahun 2019;4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7BA/KPUKAB/V/2019tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatkabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019;8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitunganperolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 22-01-2009 — Putus : 25-06-2009 — Upload : 19-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 03/G/2009/PTUN.SMD
Tanggal 25 Juni 2009 — -PT. SARITAPRIMA COAL VS -BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR
90 — 34
  • H.Zainuddin Aspan, SH, Msi.Jabatan Kepala Bagian Hukum Setkab KutaiTimur2. Evian Agus Saputra, SH.Jabatan Kepala Subbag. Bantuan HukumBag.Hukum3. Aji Rahida Fardik, SH.Jabatan Kepala Subbag. PerundangundanganBag. Hukum4. Nora Ramadani, SH.Jabatan Staf Subbag. Bantuan Hukum.5. Yulianti Bandu, SH.Jabatan Staf Subbag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 08-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225K/TUN/LH/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA
426 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. KutaiKartanegara; 2). Abdul Kadir, S.H., M.SI., Kepala Sub. Bag.Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara; 3). Joko Adi Wibowo,S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; 4). Harman,S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; 5).
    ., Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKKBankum/III/2016, tertanggal01 Maret 2016;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 35 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-12-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/TUN/2008
Tanggal 16 Desember 2008 — CV. PUTRA DAERAH 99, CV. SUMBER DAYA ALAM SANGA SANGA ; BUPATI KUTAI KARTANEGARA, PT. INDOMINING
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., pekerjaan Kepala BagianHukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 251 K/TUN/20082. Budi Haryadi, SH., MH., pekerjaan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab. KutaiKartanegara;3. YT. Alrianto, SH., MH., pekerjaan Staf Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;4. Sri Rahmawati, SH., pekerjaan Staf Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setkab.
Pengadilan PN PALOPO Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Plp
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
Akuang
45 — 11
  • Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinyabernama Theresia Dappa, di mana Pemohon pada waktu itu masihberstatus Kewarganegaraan asing, dan pada tanggal 27 Maret 1996Pemohon telah melakukan permohonan menjadi kewarganegaraanIndonesia dibuktikan dengan nomor B148/Setkab/PWI/3/96 danHal 1 dari 11 halaman, Nomor 10/Pat.P/2018/PN Plppetikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/PWITahun 1996 dan dikuatkan berita Acara Sumpah pada PengadilanNegeri Soppeng hari Kamis, tanggal 18 April
    Kepala Biro Hukum danPerundangundangan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan NegeriWatansoppeng tertanggal 27 Maret 1996 Nomor B148/Setkab/PWI/3/96,perihal : Pewarganegaraan Republik Indonesia, atas nama Ngo TengKoang, dkk. (bukti P6), Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesiatanggal 27 Maret 1996 Nomor 144/PWI TAHUN 1996, beserta daftarlampirannya atas nama Ngo Teng Koang (bukti P7) dan Berita AcaraSumpah tertanggal 18 April 1996 Nomor : 18/KWI/Smp/1996/PN.Wsp.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 9/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMMAD HERIYANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSYAH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER
113 — 69
  • Empat Ratus Empat PuluhDelapan Ribu Rupiah);SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0058/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 jumlahyang di bayarkan Rp 48.612.000, (Empat Puluh Delapan Juta EnamRatus Dua Belas Ribu Rupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0058/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 Belanjasubsidi raskin Rp 48.612.000, (Empat Puluh Delapan Juta Enam RatusDua Belas Ribu Rupiah);SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor
    No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.37.38.39,40.41.42.43.44.Rp 48.612.000, (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas riburupiah);SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0080/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 jumlahyang di bayarkan Rp 14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh RibuRupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0080/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 Belanjasubsidi raskin Rp 14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);SP2P (Surat
    Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 05050/BTLLS/1.20.0300/2012 tanggal 6 Desember 2012 Belanja subsidi raskinRp 14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0005/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 jumlah yang dibayarkan Rp 27.264.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus EnamPuluh Empat Ribu Rupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0005/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 Belanja subsidiraskin Rp 27.264.000
    No. 9/PID.TPK/2018/PT.SMR.38.39.40.41.42.43.44.SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0080/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 Belanjasubsidi raskin Rp 14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 05050/BTLLS/1.20.0300/2012 tanggal 6 Desember 2012 Belanja subsidi raskinRp 14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0005/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 8/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MOH. ANDY SOFYAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MUSNAH, SH Bin JAMHARI
68 — 31
  • /V/2012, tanggal 2 Mei 2012 jumlah yang dibayarkan Rp 47.448.000, (Empat Puluh Tujuh Juta Empat RatusEmpat Puluh Delapan Ribu Rupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0003/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 Belanja subsidiraskin Rp 47.448.000, (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus EmpatPuluh Delapan Ribu Rupiah);SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 00757/BTLLS/1.20.0308/2012 tanggal 9 Mei 2012 Belanja subsidi raskin Rp47.448.000, (Empat Puluh Tujuh Juta
    Empat Ratus Empat PuluhDelapan Ribu Rupiah);SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0058/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 jumlahyang di bayarkan Rp 48.612.000, (Empat Puluh Delapan Juta EnamRatus Dua Belas Ribu Rupiah);SPP (Surat Perintan Pembayaran) dengan nomor : 0058/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 Belanjasubsidi raskin Rp 48.612.000, (Empat Puluh Delapan Juta EnamRatus Dua Belas Ribu Rupiah);SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor
    : 04388/BTLLS/1.20.0308/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Belanja subsidi raskinRp 48.612.000, (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas riburupiah);SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0O080/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 jumlahyang di bayarkan Rp 14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh RibuRupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0080/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 Belanjasubsidi raskin Rp 14.700.000, (Empat Belas Juta
    Empat Ratus Empat PuluhDelapan Ribu Rupiah);Hal. 50 dari 102 hal Putusan Nomor 8/PID.TPK/2018/PT SMR.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0058/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 jumlah yangdi bayarkan Rp 48.612.000, (Empat Puluh Delapan Juta Enam RatusDua Belas Ribu Rupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0058/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/X1/2012, tanggal 1 Nopember 2012 Belanjasubsidi raskin Rp 48.612.000, (Empat Puluh Delapan
    Juta Enam RatusDua Belas Ribu Rupiah);SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 04388/BTLLS/1.20.0308/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Belanja subsidi raskinRp 48.612.000, (Empat puluh delapan juta enam ratus dua belas riburupiah);SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0080/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 jumlahyang di bayarkan Rp 14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh RibuRupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0O080/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/XII
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 11-09-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda
Tanggal 26 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM Diwakili Oleh : H. IDRUS ARSUNI, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : MEILANY MAGDALENA M, SH
77 — 51
  • Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanahditepi jalan s/d 150M kedalam sebesar Rp.135.000, per meter persegi, untuk tanah yangletaknya 150M kedalam dan seterusnya seharga Rp.65.000, per meter persegi.Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah lagimembahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 08 Oktober 2003 di KantorDesa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar(Drs. Husni Thamrin), Drs.
    Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Anggota 14 Kukar4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar Anggota6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
    Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendakiharga tanah ditepi jalan s/d 150M kedalam sebesar Rp.135.000, per meterpersegi, untuk tanah yang letaknya 150M kedalam dan seterusnya sehargaRp.65.000, per meter persegi.Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemiliktanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 08Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh AsistenPemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs.
    Kukar Wakil Ketua/Anggotaa Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab AnggotaKukar4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar Anggota6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
    Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab AnggotaKukar4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar Anggota6 Kepala Dinas Pertanian Kab.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-04-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MOH. ANDY SOFYAN, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD EFENDI Alias PENDI Alias EPEN Bin MUH. YUSUF
28 — 25
  • ANTON pada tanggal 27 September 2014 (bermaterai 6000);
    4) Dokumen Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa Marukangan Tahap I:
    • Surat Pengantar Nomor : 376/SP-SPM/SETKAB-BK/IX/2013, tanggal 09 September 2013, uraian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa Marukangan KecamatanSandaran Tahap I tahun 2013);
    • Surat Perintah Membayar Langsung LS, No.
      SPM : 376/SPM-LS/SETKAB-BK/IX/2013, tanggal 09 September 2013, jumlah yang dibayarkan Rp. 305.818.300,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus enam rupiah);
    • Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor: 376/SPP-LS/SETKAB-BK/IX/2013 tahun 2013, tanggal 09 September 2013, jumlah yang dibayarkan Rp. 305.818.300,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus enam rupiah);
    • Surat Perintah Pencairan Dana Nomor
      : 03326/BTL-LS/1.20.0300/2013, tanggal 13 September 2013, jumlah yang dibayarkan Rp. 305.818.300,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus enam rupiah), tanggal 13 September 2013;
      5) Dokumen Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa Marukangan Tahap II:
    • Surat Pengantar Nomor : 807/SP-SPM/SETKAB-BK/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, uraian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa Marukangan KecamatanSandaran Tahap II tahun 2013);
      • SPM : 807/SPM-LS/SETKAB-BK/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, jumlah yang dibayarkan Rp. 458.727.460,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
    • Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran (PPKD) Nomor: 807/SPP-LS/SETKAB-BK/XII/2013 tahun 2013, tanggal 09 Desember 2013, jumlah yang dibayarkan Rp. 458.727.460,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah);