Karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat Il kaitannya dengan petitumtersebut ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan

perbuatan melanggar hukum (vide posita point 12) yang dijadikandasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat IIIkemukakan diatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak adaalasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung

disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan yangdisampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya telahdipertimbangkan secara detail sebagaimana majelis hakim memberpertimbangannya atas unsurunsur dakwaan di atas;Menimbang, bahwa begitupun setelah mencermati dan menelaah buktisurat yang diajukan sebagai lampiran Nota Pembelaan Terdakwa padapokoknya berisikan tentang perjanjian kerjasama dan surat lain yang berkaitandengan perjanjian tersebut dimana titik singgung

Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan

Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.

Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang KompetensiAbsolut:Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalameksepsinya mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya secara substansial materipermasalahannya menitik beratkan pada titik singgung mengenai siapa yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat.

Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelasbahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaan narkotikajenis sabusabu pada diri pelaku adalah

Saya juga sedih kalau saya singgung masalah mas maharHalaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 0119 /Pdt.G/2017/MS.Bnakawin saya sekedar nyicil aja 1.000.000/bIn beliau tersinggung padahal kalauuntuk bantu/meminjamkan uang ke saudara selalu ada bahkan tanpa dimintabeliau sendiri menawarkan bantuan begitu juga saat mengutangkan barangdagangannya terhadap pembeli percaya sajaMertua saya juga bilang ke Ruli dan sangat meyakinkan Ruli bahwa sayabilang ke orangorang masalah saya sudah slama minta cerai

Mendengar hal tersebut, kami menghentikan kegiatanpengukuran yang sedang kami lakukan, kemudian Tersangka sempatberkata kenapa langsung main ukurukur, dan tidak berapa lamakemudian pak Ledo sempat berkata kepada Tersangka dengan katakatajangan singgung saya, jangan sampe keluar yang ada dalam badansaya sambil menepuknepuk dadanya dan sempat juga pak Ledo berkatatorang baku liat, lalu Tersangka pergi kKerumahnya sambil mengatakannanti tunggu disini, disusul dengan perintah KASI Trantib kepada kamisemua

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpokok perkara tentang titi singgung antara Penggugat dengan Tergugat I danTergugat II, sebagai berikut:1. Apakah tanah/lahan obyek perkara benar ada, dan bagaimana keadaan obyekperkara tersebut?2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukumdan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian? 3.

Sayid MuhammadRizal Wahyudi yang muncul setelah adanya Sertifikat Hak Milik diterbitkan olehBPN.Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal yang menjadi titiksinggung adalah bukti alas hak/asal usul tanah yang dimiliki oleh Penggugatdengan alas hak/asal usul tanah yang menjadi pembuatan Sertifikat Hak Milik atasnama Tergugat dan Tergugat II yang diterbitkan oleh BPN adalah tepat, bukansah tidaknya penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN.Menimbang, bahwa titik singgung pembuktian dalam perkara

Bahwa sebagaimana Penggugat singgung di atas, bahwa terhadap premispenggugat mengenai sengketa hasil pemilihan kepala desa, maka sudahsepatutnya untuk dinyatakan hukum untuk ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak apat diterima.

mengenai kepemilikan/sengketa hak perdatasehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal inimenurut Majelis Hakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalambidang tata usaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan);Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hakkepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvoldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan jelasdan saksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersuaian, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;g.

(videMakalah SENGKETAKEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DAN HUKUMACARANYA Titik Singgung Kewenangan PTUN dan MK hal1416);Bahwa berdasarkan uraian dan dalil hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan dan dalil hukumnya bila Objek Gugatan ParaPenggugat bukan merupakan objek (Keputusan TUN) yang dapatdigugat dan oleh karenanya kami memohon Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat ;3 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KELIRUATAU KABUR (OBSCUUR)Bahwa Gugatan

Tentang Penetapan Calon Walikota dan WakilWalikota Palembang Terpilih Masa Bhakti 20132018 karena tidakmempunyai dasar hukum ;Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada fakta dan alatbukti yang disampaikan oleh para pihak ;Bahwa titik singgung antara Hukum Administrasi dengan Hukum Tata Negarasudah jelas, tetapi terhadap halhal tertentu hukum harus memberikan celahterhadap persoalan hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat ;Bahwa untuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bermasalah

Sehingga titik singgung antara kepentinganwarga masyarakat dan pemerintah dalam konteks administrasi senantiasabermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN. Sebagai negarahukum, setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dapatdipersoalkan atau digugat apabila merugikan kepentingan seseorang ataubadan hukum perdata.

danproduk formal dari sebuah prosedur Administrasi Pemerintahan adalahHalaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BJM.10keputusan administrasi yang memuat mengenai ketentuan hak dan kewajibanyang diperoleh oleh individu atau anggota masyarakat lainnya dalam satuAdministrasi Pemerintahan.Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan TataUsaha Negara (KTUN).Setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi pemerintah dengan masyarakat atauwarganya.Sehingga titik singgung

menjabat pernah menandatangani pengajuan suratketerangan hak milik tanah yang sudah lengkap ditandatangani oleh Rtdan saksisaksi;Bahwa seingat saksi selama menjabat selaku Lurah Gambut banyakmenandatangani surat semacam itu;Bahwa dari sekian banyaknya tersebut, apakah ada yang atas nama Sdr.EFFENDI, saksi tidak ingat, apakah pernah atau tidak;Halaman 40 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa pada saat saksi menjabat keadaan Banjarbaru saat saksi menjabatsudah ada pemukiman;Bahwa untuk titik singgung

HERLIWATI TEDJA tidak masuk batas singgung;Bahwa benar saksi sebelumnya menjadi Kasi Pemerintahan di KelurahanLandasan Ulin Barat;Bahwa pada pengajuan sporadik pada tanah tersebut saksi sebagai Lurah;Halaman 59 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa ketika melakukan pengecekan ke lapangan Kasi Pemerintahan,Ketua Rt, Pemohon, Ketua Rw;Bahwa saksi ada sekali ikut bersama tim kelapangan;Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lapangan saksi sangatyakin masuk Banjarbaru ;Bahwa saksi yang

dapat diajukan, karena putusanHal 129 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUNPLGpidana yang inkracht menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang hakkeperdataan. 22222222 ===Bahwa, menurut Ahli implikasinya terhadap penyerobotan Tanah dikaitkan denganUndangUndang No. 51 Tahun 1961, Larangan Penguasaan tanah milik orang laintanpa hak dan izin diatur dalam ketentuan Perundangundangan Pertanahan(UUPA J nnnnnn nnn nnn ene ene cence nee ceneennnensBahwa menurut Ahli, apabila adatitik singgung

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteksUltimum Remedium diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidanadiletakkan sebagai sanksi akhir, dan apabila sanksi pidanalah yang menjadi pilihanutama, maka konteksnya premium remedium, terhadap titik singgung tersebuttersebut, Ahli berpendapat tergantung ketiga peradilan dapat digelar, maka yangpertama adalah premium remedium, tetapi Ultimamatum remedium dapatmempunyai putusan pidana, sedangkan yang datang belakangan adalah2 DR.

Bahwa pokok gugatan Penggugat tidak jelas, karenafakta fakta yang dijadikan dasar gugatan tidakjelas/kabur dan tidak menggambarkan adanya hubunganhukum atau titik singgung antara kepentingan hukumPenggugat dengan pihak Tergugat Intervensi diatastanah yang dimiliki dan dikuasai masing masingpihak.Bahwa pokok gugatan adalah merupakan fakta yangdijadikan dasar gugatan.

gugatanmengenai sengketa hak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tatausaha negara, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah apakah yangdipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam bidang tata usaha negara (sengketa TUN)atau bidang perdata (sengketa kepemilikan); Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titikk singgung