., MT (Kuasa Pengguna Anggaran pada ProyekPenyediaan Air Bersih di Kabupaten Padang Pariaman) dengan PutusanNomor 01/PidSusTPK/2016/PN.Pdg yang berisi penghukuman terhadapTerdakwa Zainir, ST dan Terdakwa II Oyer Putra, ST, MT yang terbuktimelanggar Dakwaan Subsidiair dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (Lima puluh jutarupiah);Bahwa dalam pertimbangan putusan Terdakwa ZAINIR, ST danTerdakwa II Oyer Putra, ST., MT (perkara terpisah) dengan PutusanPerkara

Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg terdapat KerugiaanKeuangan Negara Sebesar Retensi senilai Rp887.142.100 (delapanratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratusrupiah) yang ditarik oleh PT.Graha Fortuna Purnama selaku korporasidan kerugian tersebut merupakan Kerugian Negara sehingga putusanpembebasan terhadap Terdakwa Khossan Katsidi selaku Direktur padaperusahaan yang menerima Retensi Gersebut menimbulkanketidakjelasan atau kekaburan siapakah yang akan mengganti kerugianKeuanagan

Negara sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapanpuluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) karenaTerdakwa selaku Direktur yang mengikuti proses tender danmemenangkan Proyek tersebut telah dibebaskan dari tuntutan pidana;Bahwa terhadap Terdakwa Ramli Ramonasari perkara terpisah denganputusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg yang merupakan pihakyang mengerjakan proyek IPA PDAM dilapangan yang berdasarkanketerangan Dedi Sutendi (Saksi A de Charge) dan Lina (BAP dibacakandi persidangan

) bahwa Ramli Ramonasari adalah pihak yangmengerjakan pekerjaan dilapangan dan Ramli Ramonasari yangmemerintahkan untuk membuka rekening yang menampung uang ProyekIPA PDAM di Asam Pulau (vide keterangan LINA dalam file salinanputusan Terdakwa Khosan Katsidi Halaman 122) akan tetapi RamliRamonasaripun dalam Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg, diputus bebas oleh Majelis Hakim denga menyatakan tidakterbukti melakukan tindak pidana, dengan demikian terhadap satuperistiwa pidana yang perkaranya

No. 2458 K/Pid.Sus/2016080073366 Atasnama PT.Graha Fortuna Purnama, akan tetapiTerdakwa Khossan Katsidi dan Terdakwa Ramli Ramonasari dibebaskandari segala tuntutan pidana yang menimbulkan kekaburan siapakah yangakan mengganti kerugian kKeuangan Negara sebagaimana yang sudahdiputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan perkara Terdakwa Zainir, STdan Terdakwa Il Oyer Putra, ST., MT Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg?;3.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg.

Menimbang, bahwa permintaan banding dariPenuntut Umum telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telan memenuhi persyaratan yangditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara denganseksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/PidSus/TPK/2014/PN.Pdg

ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair telahterpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, kiranya telah dapat dinyatakan perbuatanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut;Halaman 71 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDGMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding kiranyasudah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor:40/PidSusTPK/2014/PN.Pdg

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg.

2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh: FITRI YENI, SH dan ROZIYULIANI.SH Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat dikantornya JIn Labong No. 156Dalanggang Tangah Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, berdasarkanPenetapan Majelis Hakim No: 02 / BH.PEN/ 2018/PN Pdg tertanggal 12 Maret 2018PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;Telah membaca: Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 08 /.SusTPK/2018/PN.PDG

/Pid.SusTPK/2018/PN.PDG, tanggal 05Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara quo;Berkas perkara atas nama terdakwa SUTRISDIANTO Pgl TRIS beserta seluruhlampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa dipersidangan ;Telah melihat dean membaca barang bukti yang diajukan di persidangan;Telanh mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan didepanpersidangan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018. yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim pada Pengadilan

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yangditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara denganseksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:09/PidSus/TPK/2015/PN.Pdg

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 88/Pid.C/2015/ PN.PDG

oleh Kuasanya dari, Rina Noveria POSBAKUM Padang,berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal ,8 November 2019,Nomor.714/Pid.Sus/2019/PN.Pdg,.

Asli dan fotokopi Surat tanda terima tanggal 7 April 2021, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T20;21.Asli dan fotokopi Surat jawaban permohonan Klarifikasi dari PN KabupatenKediri tertanggal 8 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T21;22.Fotokopi dari print out website berita online tanggal 11 Februari 2021,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T22;23.Fotokopi dari print out putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Pdg dari websitedirektori

Bahwa dengan beraktifitasnya ahli waris almarhum Mukhtar Isa di kampus AKBPSTIE KBP sebagaimana disebut diatas maka menyebabkan ahli waris almarhumBakhtiar Buyung mengajukan gugatan yang dikenal dengan perkara PerdataNo:44/Pdt.G/2015/PN.Pdg, yang intinya menggugat ahli waris almarhum MucktarIsa untuk tidak beraktifitas lagi/mengosongkan kampus/gedung AKBPSTIE KBPyang pada saat sekarang dikuasai oleh anak dari Tergugat 1.Bahwa berdasarkan tanggapan dari tergugat 1 dan 4 diatas maka jelas dan terang

Ujung Gurun No.1 Padang.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2016yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang padatanggal 12 Juli 2016 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Pdg, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah

dalam ruang lingkup hukum perdata, maka BPSK tidak berwenanguntuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara dan olehkarenanya beralasan untuk membatalkan putusan Judex Facti dan BPSKdan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas.Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAFRIL tersebut danmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor.128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG

TRIA SUMATERA COORPORATION /NOVOTEL SOECHI INTERNATIONAL tersebut harus ditolak.c).Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Padang Nomor : 10 / Pdt.Sus.PHI/ 2015 / PN.Pdg., tanggal 31 Juli 2015 dengan amar diantaranya sebagaiberikut:3. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugattanggal 31 Desember 2014 Nomor 21/NSI/X1/2014 karena bertentangandengan maksud Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003;4.

gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2018/PN PdgMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ParaTergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Untuk dan atas nama TERGUGAT (DK), TERGUGAT II (DK), = danTERGUGAT Ill (DK)/ PENGUGAT (DR), PENGGUGAT II (DR) danPENGGUGAT Ill (DR) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26Desember 2018, bersama ini kami menyampaikan jawaban dalam perkara no.170/PDT.G/2018/Pn.Pdg

pembayaran Meubelair 1 (satu) Paket sebesarRp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober2009;DIKEMBAIKAN KEPADA ORANG ATAU KEPADA MEREKA DARI SIAPABENDA ITU DISITAMembaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 09/TIPIKOR/2013/ PT.PDGtanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor: 07/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG

, tanggal 23 Mei 2013 yangdimintakan banding tersebut;e Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 08/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasiterhadap Putusan Pengadilan

tetapi hal tersebut tidakdilakukan oleh Judex Facti pada pengadilan tindak pidana korupsi pada PengadilanTinggi Padang, disinilah letak kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukanoleh Judex Facti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang;Bahwa karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidaksesuai dengan caracara yang telah di tetapkan dalam KUHAP, maka sudahseharusnyalah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padangnomor: 07/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG

Atas kerugian materil Terdakwa dalamkaitan cicilan tersebut, Terdakwa telah mengajukan gugatan perdataNomor : 63/PDT.G/2011/ PN.PDG (LAMPIRAN 8) ;Dari uraian di atas memperlihatkan dengan jelas dan gamblang bahwaalihalih Terdakwa memperoleh / menikmati uang dari proyek belijualgambir a quo, yang terjadi malahan Terdakwa kehilangan uang sebesarRp. 61.850.000,00 untuk menutupi keteledoran Bulog Divre Sumbarselaku penanggungjawab proyek yang seharusnya melakukan kontrol,monitoring, dan evaluasi namun

Untuk itu,Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata nomor : 63/PDT.G/2011/PN.PDG (LAMPIRAN 8) ;i Bahwa disamping itu, ahli SLAMET SUDARSONO, S.H., MMyang dihadirkan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara a quomenyatakan, belum ada kerugian keuangan negara dalam perkara aquo, sebagaimana dikutip sebagai berikut : uang yang belumkembali seperti di Sub Divre Bukittinggi belum bisa dikatakankerugian, sebab masih dalam proses internal dan eksternal, sertatelah dibebankan kepada Terdakwa untuk menyelesaikannyamelalui

TRIA SUMATERA COORPORATION /NOVOTEL SOECHI INTERNATIONAL tersebut harus ditolak.Halaman 22 dari 67 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.c).Putusan Pengadilan WHubungan Industrial Padang Nomor : 10 /Pdt.Sus.PHI / 2015 / PN.Pdg., tanggal 31 Juli 2015 dengan amardiantaranya sebagai berikut:3. Menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugattanggal 31 Desember 2014 Nomor 21/NSI/XI/2014 karena bertentangandengan maksud Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003;4.

,M.H,Advokat/Pengacara pada Fernando Chandra & Patners, beralamat di KomplekPerumahan Taman Asri Ill Blok D No. 17 Kota Padang, berdasarkan SuratKuasa khusus tertanggal 18 April 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Hukumpada tanggal 18 April 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 12 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 12 April 2018 tentang Penetapan

Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratuslima puluh ribu rupiah);Agar terlampir dalam berkas perkara;1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang No. 13/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 13 Agustus 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang No. 16/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG

Untuk itu, konsekuensi dari hal tersebut, gugatan PARAPENGGUGAT sudah seharusnya dinyatakan NO (Niet OvantkelijkeVerklaard).Hal tersebut sejalan sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, dalam perkara No.36/Pdt.SUSPHI/2017/PN.Pdg., yang dikuatkan oleh Majelis HakimMahkamah Agung melalui Putusan No. 475 K/Pdt.SusPHI/2018.

paraPenggugat dengan Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV dan TergugatV, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil gugatan paraHalaman 75 dari 144 halaman, Putusan Nomor 312/Pdt.SusPHI/2019/PN Bdg70.71.Penggugat tidak terpenuhi, sehingga terhadap gugatan paraPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvenkelijke verklaard)Selanjutnya, terdapat putusan lain yang serupa yang juga sejalan dengandalil TERGUGAT II di atas, yakni putusan Majelis Hakim dalam perkaraNo. 53/Pdt.SusPHI/2017/PN.Pdg

Ike Farida, SH,LL.M. dalambukunya yang berjudul "Hukum Kerja Outsorsing diIndonesia, halaman 144;Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Padang No. 36/PdtSusPHI/2017/PN.Pdg tanggal24 Januari 2018;Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Padang No. 53/PdtSusPHI/2017/PN.Pjk tanggal21 Mei 2018;Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya No. 686/PdtSusPHI/2015 tanggal 14Januari 2016;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 686K/Pdt.SusPHI

kesimpulan barang buktiyang diperiksa benar mengandung Metamfetamina positif (+) dan terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika.wonnne Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputusdengan Putusan Sela Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

danmemenuhi persyaratan formil guna memproses bukti kepemilikan atas tanah Tergugat dengan tanpa melakukan perbuatan yang melawan hukum serta bukti yang tidak dapatterbantahkan lagi, bahwasannya Tergugat adalah Pemilik sah atas tanah tersebutsebagaimana terbitnya Sertifkat Hak Guna Bangunan No. 749/Embong Kaliasin ;Bahwa berdasarkan uraianuraian yang telah disampaikan di atas, dengan ini Tergugat mohon sudi kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara Nomor: 524/Pdt.G/2015/PN.Pdg