No. 446 K/Pid.Sus/20166.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal 18 September2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Rina Andriani binti Rahman tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa Rina Andriani binti Rahman oleh karena

Meperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg tanggal 18 September2015 sekedar mengenai status barang bukti dan pidana pengganti untukuang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:2.1.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 24/TIPIKOR/2015/PT.PDG, tanggal 19November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal18 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan

No. 446 K/Pid.Sus/2016Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 24/TIPIKOR/2015/PT.PDG, tanggal 19November 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal18

No. 37 tersebut berdasarkan isi SuratKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta BaratNomor: 2671/30031.73.7/2012, Tanggal 17 September2012, Perihal: Informasi Status Tanah keadaannya diblokirdari Pahlevi, Boby & Associates, Surat No. 07/PB&A/II/2012tgl. 15022012 (Perkara No. 46/Pdt.G/2001 /PN.Pdg),Blokir dari PT Murni Jaya Sempurna, surat No. 125.3/BANK/MJS/V/2012 tgl. 15052012 (Perkara No. 46/Pdt.G/2011/ PN.

:Tetap terlampir dalam berkas perkara;Memerintahkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 07 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 4/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG

dengan alasan sebegai berikut :a.Bahwa menurut terori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu : Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf dan agar tidak mengulangi lagi perobuatannya/kejahatanyang sama; Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan BandingTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor13/TIPIKOR/2016/PN.Pdg

Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23Juni 2016 dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum danlamanya pidana penjara yang dijatunkan

orang, unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah dipertimbangkan denganbenar oleh Pengadilan Tingkat pertama, pertimbangan mana diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Bandingdalam perkara ini;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman221 sampai dengan 223 pada Putusan Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg

M E N G A D I L I Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Merubah Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 231/Pid.B/2012/PN.PDG., tanggal 29 Januari 2013, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1.

M E N G A D I L I :

• Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
• Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 27 Juni 2016 dengan perbaikan mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang Pengganti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dahril Lubis Alias M.Dahril Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg tanggal27 Juni 2016, serta semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidanganberdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor. Reg.

Uang sejumlah Rp.1.623.500, (Satu juta enam ratus dua puluh tiga ribulima ratus rupiah)Dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta PID.SusTPK/2016/PN PDG, tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa PenunitutUmum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.PDG tanggal 27 JuniHalaman 263 dari 363 Putusan Nomor

PDG2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Penggantisecara resmi kepada Terdakwa, tanggal 28 Juni 2016;Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta PID.SusTPK/2016/PN PDG, tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwaTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor.10/Pid.SusTPK/2016/PN.PDG

pidana masapidana yang dijatuhkan;Mengingat, dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2), ayat (3), UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasalpasal KUHAP yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG

menyimpan,menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atauaset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atautidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidanaPrekursor Narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut:Bahwa sekira bulan April 2020 setelah terdakwa selesai dari menjalanihukuman penjara di Rutan Anak Air Padang dalam perkara Tindak PidanaNarkotika dengan Nomor perkara No. 414/Pid.Sus/2019/PN.PDG

perbuatan lain atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidanakarena tindak pidana Pencucian Uang, perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut : Bahwa sekira bulan April 2020 setelah terdakwa selesai dari menjalanihukuman penjara di Rutan Anak Air Padang dalam perkara Tindak PidanaNarkotika dengan Nomor perkara No. 414/Pid.Sus/2019/PN.PDG

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 36/Pid.SusTPK/ 2014/ PN.Pdg, tanggal 05 Desember2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa HENDRIAL PAKIAH MALANO tidak terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggardakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa HENDRIAL PAKIAH MALANO dari dakwaanPrimair tersebut;3.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg, tanggal 30 April 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa H. Firdaus. K, S.E., M.Si., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa H. Firdaus.

(lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuatdihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Padang dibawah Nomor 14/Akta.Pid/Tpk/2014/PN.PDG Kuasa Terdakwatelah menyatakan banding pada tanggal 3 Juli 2014 atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor05/Pid.Sus/2014/PN Pdg tanggal 27 Juni 2014, permintaan banding tersebuttelah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4Juli

cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiJaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Alasanalasan Jaksa/Penuntut Umum:Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Tinggi Padang yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas (yangpada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg

., tanggal 19 September 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilanNegeri Padang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 23 Juli 2012;MENGADILISENDIRI. Menyatakan Terdakwa Drs. H. YAMAN, M.M., tidak terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;.

H.YAMAN, M.M. tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSAPENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 21/TIPIKOR/2012/PT.Pdg. tanggal 19September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG. tanggal23 Juli 2012;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

sampai dengan 462;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;B457 berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratusribu rupiah) dan B459 berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah), dirampas Untuk Negara;Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan Peninjauan Kembali Nomor :02 Akta/PK/Pid.Sus/2013/PN.PDG

Bukti TV 3 Foto Copy Akta Perdamian Nomor :46/Pdt.G/2011/PN.PDG Tanggal : perkara natara PT. MurniJaya sempurna lawan Pemerintah republik Indoneasia CqDepartemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Sumber Daya airCq Satuan Kerja Non vertical tertentu Irigasi dan rawa andalasSumatra Barat Pimpinan Bagian Pelaksana kegiatan Irigasi danRawa Wilayah VI dan Tergugat lainnya (foto copy dari copy)A. Bukti TV 4: Foto Copy kwitansi No.182/KW/Hum/X/2012, tanggal 30 Agustus 2012 (foto copy daricopy)5.

., tanggal 6 April 2020 atau menjatuhkan putusan sesualdengan tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan mempelajaridengan seksama berkas perkara, putusan Majelis Hakim pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas A Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg., tanggal 6 April 2020 atas nama Terdakwa YunilIndra, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra MemoriBanding Penuntut Umum

Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.104/PID/2004/PT.PDG tanggal 24 Desember 2004 jo.Putusan Pengadilan Negeri Padang No.83/PID.B/2003/PN.PDG tanggal 17 Mei 2004, atas NamaTerdakwa Dr.H.Arwan Kasri, MK,S.E,M.S bin Kasri, DKK.Terdakwa sebagai Ketua DPRD. Sumatera Barat tahun19992004, bersamasama dengan Terdakwa lain telahmemerintahkan Sekretaris DPRD Drs. Akmal untukmenyusun Draf Anggaran Belanja DPRD dan AnggaranSekretariat DPRD.

(Bukti PK 8).Putusan Pengadilan Negeri Padang No.83/PID.B/2003/PN.PDG tanggal 17 Mei 2004 atas NamaTerdakwa ODr.H.Arwan Kasri, MK.S.E.M.S bin Kasri,DKK.Yang amar putusannya:Menyatakan Terdakwa 1. DR.H.Arwan Kasri,MK,SE,MS. BinKasri, 2. H. Masfar Rasyid, S.H., 3. H. HasmertiOktoni binti Hamid Saleh alias NY. Titi Nazief Lubuk.

(Print Out);Copy Putusan Pengadilan Negeri Padang DalamPerkara Nomor: 112/Pdt.G/2019/PN.Pdg. (Print Out);Copy Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Baratdalam Perkara Nomor: 226/PDT/2020/PT.PDG( inkracht van gewijsde). (Print Out);Copy Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 191PK/TUN/2016. Dengan Objek sengketa berupa suratPenerimaan Pemberitahuan Perubahan dataHalaman 64 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUNJKT.Perseroan PT.Hotel Danau Toba International tanggal04 Agustus 2014.

Daerah Tahun 2010 ;e Laporan Pemeriksaan Perkerasan Kaku Proyek Peningkatan Jalan Karawangoleh Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Bandung ;e Laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan ProvinsiJawa Barat ;Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan :e Uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dirampas sebagaipengembalian kerugian keuangan Negara, dalam hal ini ke Kas DaerahKabupaten Karawang ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/ 2012/PN.Pdg

/Pen.Pid/2018/PN.PDG tanggal 16 Oktober 2018,berupa :> KARDUS 1Nama BarangNO Pabrik Jumlah Satuan KETObat Keras1 Neocenta PT.

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Maret 2022 Nomor: 17/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Pdg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai nomor urut amar putusan semestinya dengan nomor urut 5 setelah nomor urut 4 dan seterusnya nomor urut 6, 7 dan 8, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai

Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Yunizal Chaniago &Associates, alamat Jalan Cassia Nomor 8 Lantai 2 Kelurahan Lolong BelantiKota Padang, selanjutnya disebut Penerima Kuasa; berdasarkan Surat KuasaKhusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Padang Nomor: 23/IV/SK.Pid.Sus/2016 tanggal 5April 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri Nomor:5/Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg