Ditemukan 1136 data
197 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 67 Huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas,syarat materiil permohonan peninjauan kembali yang diajukan terdiri darialasan yang dirumuskan dalam:1. Pasal 67 huruf e UndangUndang Mahkamah Agung , dan2.
- MADE KOCOH ;
TERGGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;
- I WAYAN DARSA
109 — 37
Darsa ( bukti T1=T IL intervensi8 ) yang menurut Majelis Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal butir 9 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
111 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumIslam, wakaf dan shadaqah;Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan berkaitan yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI dengan: Putusan Nomor Il.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, yangmerupakan salah satu titik singgung
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan bukantidak tahu dan bukan pula tidak paham bagaimana mekanisme prosespersidangan yang benar, seperti halnya :a) Bagaimana cara pengungkapan fakta yuridis yang benar, objektif danmaksimal.b) Bagaimana cara menguji kebenaran (menganalisa) fakta yuridis untukbisa dijadikan fakta yuridis sebagai fakta hukum.c) Bagaimana pula cara mekanisme dan cara membuktikan unsur tindakpidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa yang benar danoptimal.Aturan Hukum Jelas.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung
SALMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Intervensi:
1.HAERUNI
2.Ir. MARDIANA
3.SUNARDI
4.RUSMINI
47 — 21
Dari semua fakta hukum tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa titik berat dan titik singgung persoalan dalamperkara ini adalah persoalan kepemilikan tanah yang merupakan ranah dibidang hukum keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum di atas,dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalahSiapa yang berhak atas kepemilikan sebidang tanah, oleh karena itu harusditetapkan terlebin dahulu, Apakah Penggugat adalah pemilik
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 bertanggal18 Juni 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Putusan Pengadilan Tinggi tidak seksama mempertimbangkansemua fakta dan bukti yang dikemukakan dalam persidangan, makaMahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvaldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian
81 — 21
nginap di keluarga Noya;Bahwa ketika saya nginap di rumah keluarga Noya, saya diberitahu olehkeluarga Noya bahwa ada orang Fatufeto namanya Markus Boesday tinggaldi Bandung lalu saya dibawa dan diperkenalkan oleh keluarga Noya denganMarkus Boesday lalu saya nginap selama dua hari di rumah Markus BoesdayBahwa selama dua hari di rumah Markus Boesday ia menceritakan tentangkeadaan di Bandung ;Bahwa Kalau mengenai tanah yang sekarang disengketakan dalam ceritasaya dengan Markus Boesday tidak pernah singgung
71 — 41
Pasal 1 angka (9) undangundang tentang peradilan tata usaha negara, danHalaman 53 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUNPLG54tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksudoleh Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 49 huruf a danMenimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
31 — 3
Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMO AGUSSUHARTO (alm) dari segala Tuntutan hukum ;Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selapada tanggal 19 Februari 2013 yaitu : 1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMOAGUS SUHARTO (alm) tidak dapat diterima.2.
1.SAFRISA TJAHYANI
2.Drh. DWI TJAHJA ARI MOERTI
Tergugat:
HELENA MARGARET
Turut Tergugat:
1.Notaris Kabupaten Gresik RADITYA EKO HARTANTO, SH. M.Kn.
2.Notaris Kabupaten Sidoarjo ARIANA YANUATRIZANTI, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
116 — 42
Dan bilamanadiperlukan dengan akta ini pula Pihak Pertama memberiKUAS@.......... untuk dan atas nama Pihak Pertama melaksanakanpenjualan tersebut diatas..... . artinya Tergugat diberikan kKewenanganoleh Para Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebutkepada pihak lain bukan untuk dimiliki dan dibeli oleh Penggugat sendiridengan melakukan Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat II tanpasepengetahuan dari Para Penggugat dan hal tersebut juga tidak pernahdi singgung dan tidak pernah diberitahukan
58 — 27
Selain itu, ada perkara yang dasar hukumnyatidak ada atau kurang lengkap atau kabur atau berbedabeda atau terdapattitik singgung antara satu dengan lainnya (misalnya antara wanprestasidenganPMH), yang untuk memastikannya sulit sampai telah adanyapemeriksaan pengadilan, makamereka yang menghadapi persoalandemikian akan sangat dirugikan oleh peryaratan tersebut.3.
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
119 — 64
Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod,Gambar Situasi tanggal 26 Januari
714 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terdapat titik taut atautitik singgung dari berbagai ranah hukum, sehingga memungkinkan suatuobyek, subyek, peristiwa yang sama diperiksa dan diadili dalam ranah hukumyang berbeda.Bahwa yang dimaksud dengan Nebis in Idem sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 KUHP, disebutkan kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkindiulangi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan yangbaginya telah diputuskan oleh Hakim di negara Indonesia dengan putusanyang tidak boleh diubah lagi.
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan jalan masuk, Barat dengan tanah BapakMax sudah pasti dan tidak terbantahkan; Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sebagai pihakdalam perkara perdata tersebut di atas, akan tetapi riwayat kepemilikantanahnya berasal dari pelepasan hak tanah adat dari fahm/marga Dawir,dan karena Hengki Dawir dalam perkara perdata tersebut adalahsebagai Tergugat Ill, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus terikatdan tunduk pada putusan perdata tersebut; Bahwa oleh karena dalam sengketa a quo terdapat titik singgung
AGUSTINUS ELIA
Tergugat:
SILPA KAROLINA LANGGA
89 — 23
Obyek sengketa tidak jelas (ERROR IN OBJECTOR).Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanahpihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa,apabila luas tanah tidak jelas, batasbatas tidak jelas atau salah dalam obyeksengketa, maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnyaapabila terkait dengan batasbatas
58 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
, dan nyatanyata didalam perkara ini yudex pactietelah menyalahi aturan hukum dengan melampui kewenangannyabahkan terlalu formalistic dan kaku serta tidak bernurani, mengingatdalam perkara yang samasama dihadapi ini, telah ternyata terdapattitik singgung peradilan umum, yang telah diambil alih oleh yudex pactietingkat pertama maupun tingkat kedua Pengadilan Tata Usaha Negara,sehingga dibutuhkan suatu yurisprudensi tetap yang dapat dijadikanpenggarisan yang jelas dilingkungan peradilan Tata Usaha
44 — 13
Bahwa terbitnya surat undangan maupun SPPBJ dari Tergugat haruslah diartikan atas sepengetahuan dan persetujuan daripadaTergugat II sebagaimana terbukti kedua produk surat tersebuttelah pula diberikan kepada Tergugat II dalam bentuk"tembusan" sebagaimana telah Penggugat singgung diatas ;5.4.6.
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
dantelah salah menerapkan hukum pembuktian.Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2016Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan JudexFacti yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak seksama dansalah menerapkan hukum pembuktian, yaitu yaitu Putusan MahkamahAgung Nomor 2187K/Sip/1983 yang mengatakan Putusan PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanyamempertimbangkan sebagian saja buktibukti yang dikemukakan dalampersidangan.Hal ini bertitik singgung
36 — 27
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :Bahwa terlihat titik singgung antara alasan Neit OnvaldoendeGemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, Padakasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan jelas danseksama bagian mana keterangan para saksi itu saling bersuaian,maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut.f.
Terbanding/Tergugat II : SMANEGERI 1 ASTANAJAPURA
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Cq. Kepala Desa/Kuwu Kanci
67 — 55
Titik singgung yang paling mungkinterjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdataTUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH. Bertitik tolakdari ketentuan Pasal 10 UndangUndang No. 14 Tahun 1970 (diubahdengan UndangUndang No. 35 Tahun 1999) sekarang diatur dalamPasal 2 Jo.