Ditemukan 8632 data
JEFRI ASHARI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISISAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
269 — 157
sehingga DIKTUM pada Objek Sengketaadalah cacat hukum dikarenakan terdapat cacat substansi, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf a danhuruf b, ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode EtikKepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:(2) Putusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi sanksiyang kenakan
475 — 184
Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfmbukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya atau harus dirampas untuknegara dan atau harus dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas mengenai statusbarang bukti yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis dan HakimAnggota tersebut dalam putusan ini hanya untuk memberi rasa keadilan bagipihak ketiga yang beritikat baik yang harus dilindungi selaku pemilik barangyang tidak dapat di kenakan perbuatan penyertaan (deelneming
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
Tergugat:
ADAM ABDURACHMAN. DKK
265 — 47
harusmenolak seluruhnya gugatan Para Penggugat Rekonpensi;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dikabulkanuntuk sebagian dan gugatan Para Penggugat Rekopensi ditolak seluruhnya,sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000;00 (Seratus Lima Puluh JutaRupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Dalamperoses beracara di PHI, pihakpihak yang berperkara tidak di kenakan
119 — 81
Bahwa objek sengketa yang di kenakan sita eksekusi Pengadilan NegeriJakarta selatan No. 164/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel tertanggal 8 Pebruari 2012adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lebak Bulus IIINo. 15 Rt. 008/Rw.004, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat,Kotamadya Jakarta Selatan seluas kurang lebih 1.505 m2 dengan batasbatas sebagai berikut : sebelah utara tanah Ny.
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ACHMAD FAUZAN AL ANSHORY alias FAUZAN
745 — 1091
Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa lakilaki yang datang keHotel Surya sekitar jam 14.30 Wib dan meminta tolong kepada Saksiuntuk diantarkan ke kamar nomor 424 merupakan terduga pelaku tindakpidana terorisme;" Bahwa, sebelumnya kami petugas hotel sudah agak curigaterhadap perempuan bercadar yang memesan kamar karena pada saatitu belum menunjukan jam Chek In, kami sudah menjelaskan apabilaChek in sebelum waktunya akan di kenakan Cash 50% dari hargakamar.
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.I'in Lindayani, S.H., M.H.
Terdakwa:
JONAS JOY Als JOY Anak ASPAN .Alm
185 — 121
diatas sertabersesuian pula dengan visum et repertum maka hakim berpendapat bahwatelah sempurnalah batas minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 183 KUHAP sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perbuatanterdakwa TERDAKWA telah memenuhi kwalifikasi dari perbuatan melakukanmembujuk anak bersetubuh dengannya dalam unsur pasal ini;Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa pakaian yang diajukandalam persidangan diakui anak korban, para saksi dan Terdakwa sebagaipakaian yang Anak Korban kenakan
99 — 39
sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;2 Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, tidak sepadan ataskejahatan yang dilakukan Terdakwa dan kurang memenuhi rasa keadilan yanghidup dan tumbuh serta berkembang didalam masyarakat;Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 14Maret 2016 berisi tanggapan terhadap memori banding Penuntut Umum sebagaiberikut;1 Terdakwa tidak setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menghendakiputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di kenakan
Ade Putra R, SH.
Terdakwa:
SAMSUL BAHARI, SE. Bin H.M. SAMAN
92 — 28
Daerah sebanyakRp202.300.000,00 (dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai tindaklanjut dari rekomendasi hasil Pemeriksaan Rutin BPK RI sesuai denganLaporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 26.C/LHP/XVIII.JMB/ 5/2015 tanggal 21Mei 2015; Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang kepada Penuntut Umum sebanyakRp355.702.632,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu enamratus tiga puluh dua rupiah) yang akan digunakan sebagai pembayaran uangpengganti apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan di kenakan
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
INDRA IRAWAN.
300 — 379
Misalnya saksimendapatkan harga di USD 100 per kontainer untuk pengiriman keSingapura, maka biaya tersebut akan saksi kenakan ke customer sebesarUSD 175 USD 200 per kontainer. Untuk kegiatan ekspor nomor PEB024211 tgl 13 Januari 2020 eksportir PT Woori Sukses Apparel melalui KPUBea dan Cukai Tanjung Priok ini saksi memberitahukan kepada Sdr. AbdulRosid sebesar USD 175 untuk nantinya ditaginkan kepada pihak customerdalam hal ini adalah Sdr. Agus Herfani alias Agus Biang alias Koko.
180 — 94
Putusan No. 1575/Pdt.G/PA.SlwPENGGUGAT dengan para pihak yang sebagai TERGUGAT adalah yangberhubungan PENGGUNAAN HUKUM yang di kenakan dalam AKADPIUTANG antara KONSUMEN dan PELAKU USAHA. Sedangkanmengenai angsuran atau kerugian pihak KONSUMEN PENGGUGAT tidakberhak menuntut secara material tetapi PENGGUGAT hanya meminta ataumemerintahkan untuk di batalakan.
83 — 29
Pidana Nomor :54/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Selain itu, dalam Pasal 118 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor : 54, Tahun 2010tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, menyatakanperbuatan atau tindakan penyedian barang/jasa yang dapat kenakan sanksiCAA qeeeeeeeesese eet ee ee i eea.Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lainyang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidaklangsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuandan
111 — 13
jawabkan secara hukum ;Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian Setiap Orang didalamunsur tindak pidana korupsi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatanya, pengertian Setiap Orangberdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, meliputi perorangan maupun badan hukumdan/atau korporasi yang telah termaksud dalam subyek tindak pidanakorupsi yang dapat di kenakan
315 — 102
dalam HPS dapat dimasukkan biaya keamanan apabila biayakeamanan tersebut resmi dan jelas ada biaya tersebut setelahdilakukan survey;Bahwa kontraktor yang telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepadakontraktor lain akan tetapi kontraktor tersebut telah mengambilkeuntungan dari proyek tersebut maka keuntungan yang di perolehkontraktor yang mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut adalah tidaksah dan uang yang di ambil oleh kontraktor tersebut termasuk dalamkerugian keuangan Negara;121Bahwa pajak yang di kenakan
pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling mendekatidan tepat yang dapat kenakan
112 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dari PPATK)unsur Tindak Pidana Pencucian Uang ada dua hal yaitu :ada Hasil dari Tindak Pidana, danpatut di duga bahwa uang tersebut berasal dari Tindak Pidana;Selanjutnya terdapat Pelaku Aktif di kenakan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010dan Pelaku Pasif dikenakan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.
80 — 11
Hal inisebagaimana di nyatakan dalam pasal 95 ayat 2 UU 13 tahun 2003tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi : pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkanketerlambatan pembayaran upah, di kenakan denda sesuai denganpersentase tertentu dari upah pekerja / buruh.23.Bahwa yang di maksud dengan persentase tersebutdalam pasal 95 ayat2 UU No 13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan dalampasal 19 ayat 1 peraturan pemerintahn No 8 tahun 1981 tentangperlindungan upah yang berbunyi
147 — 89
telah dapatdibuktikan bahwa terhadap dana yang telah diterima oleh terdakwauntuk pembangunan/rehab dan penggantian meubeler SD NegeriTuakau, terdapat uang sebesar Rp. 251.927.978,21 (dua ratus limapuluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratustujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) yang tidak digunakanuntuk pembangunan SD Negeri Tuakau, sehingga terdakwa telahmenerima kelebihan pembayaran sejumlah tersebut diatas, dengandemikian adalah patut dan adil terhadap terdakwa di kenakan
147 — 37
Pasal 87 ayat (4)Pelanggaran atas kententuan sebagaimana di maksudpada ayat(3), penyedia barang/jasa di kenakan sanksiPutusan No.55/Pid.Sus/2013/PN.Mks Page 19berupa denda yang di bentuk dan besarnya sesuaidengan ktentuan sebagaimana di atur dalam dokumenkontrak.c. Pasal 95 ayat (5) butiraPenyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukanpemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yanditetapkan dalam kontrak,sehingga kondisinya tetap sepertipada saat penyerahan pekerjaan.d.
589 — 2723
ayat (1) tadi sebelum memilin apa dia tidakserta merta dapat dikenakan PKP, dalam hal ini ahli berpendapat tidakbisa karena pelaksanaan kewajiban yang bisa kena pasal 39 a UU No.28tahun 2007 tadi kena pidana kalau nanti memungut PPN tanpa statusnyasebagai PKP.Bahwa ada badan usaha yang dalam hal ini melakukan usahanya tahun2015 disana belum PKP tahun 2016 belum PKP dalam perkembangandituduh tidak melaporkan sebagai PKP tahun 2016 padahal tahun 2016masih UKM dan belum mendaftarkan PKP dapatkah ahli kenakan
98 — 54
ahli seplit satupersatu mana yang obyek mana yang bukan obyek jadi ada 17 jenis pendapatanyang merupakan obyek ppn sehingga itulah dikenakan tarif pajak 10% yang tidakmasuk antara lain pendapatan bunga deposito, bunga pinjaman harus dikeluarkandari perhitungan ppn, yang masuk perhitungan misalkan penjualan peti penyerahanBKP dst, kecuali untuk pendapatan tiket kargo dan tiket pesawat karena sudahdikenakan sewaktu pembelian tiket (DIM) sehingga untuk pendapatan yang lainseluruh penghasilan ahli kenakan
92 — 13
jawabkan secara hukum ;Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian Setiap Orang didalamunsur tindak pidana korupsi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatanya, pengertian Setiap Orangberdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, meliputi perorangan maupun badan hukumdan/atau korporasi yang telah termaksud dalam subyek tindak pidanakorupsi yang dapat di kenakan