Ditemukan 915 data
71 — 54
Menolak Permohonan Pembatalan Akta Jual Beli No. 1090/2009 tertang gal04 Desember 2009;6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;atau. apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No.555/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel berpendapat lain mohon Putusan yang Seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telahmengajukan Jawaban tertanggal 15 Desember 2015 , yaitu sebagai berikut:DALAM EKSEPSIA.
157 — 33
Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Negara (SKHUAT) No.501/HUAT/DAI/XII/2000 Tanggal 14 Desember 2000 A.n Sukarjayadi( diberi tanda bukti T34) ;40.Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara No. 345/SPPHAT/DAI/2000 Tanggal 14 Desember 2000 A.n Sukarjayadi ( diberitanda bukti T35);Putusan No. 31/Pdt.G/2014/PN.Pgp. halaman 33 dari 6741.Fotocopy Surat pemberitahuan pajak tertang PBB Nomor Objek Pajak:197102000700400510 ( diberi tanda bukti T36a) ;42.Fotocopy Surat Pernyataan
260 — 91
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (10) PeraturanPemerintah RI No 52 Tahun 2005.o Sedangkan untuk lin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran diterbitkanoleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI setelah dinyatakan lulusHalaman 53 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bonoleh tim ujcoba siaran karena telah memenuhi ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalampasa 7 ayat (7) huruf a Peraturan Pemerintah RI No 52 Tahun 2005.o Berdasarkan PP No. 52 tahun 2005 tertang
1.DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
2.HEKTOR POMPIDO SURBAKTI
3.LENY PURI CHLEFES
Tergugat:
1.PT. Perkebunan Nusantara II
2.Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
3.Walikota Medan
4.Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
5.Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan
6.Kelurahan Sidomulyo Kota Medan
63 — 21
Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06Februari 2004 Tertang Pemberian Hak Guna Usaha Atas TanahTerletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan para Penggugat tersebut,dan dihubungkan dengan fakta konkret berupa adanya alas hakTergugat atas seluruh tanah objek perkara berupa Sertifikat HakGuna Usaha (SHGU) Nomor : 171/Kel. Simalingkar A tanggal 07082009 jo.
193 — 68
Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris No. 01 tertang Perjanjian, tertanggal 04Juli 2007., dihadapan notaris umi chulsum, SH Notaris Pengganti dan TuanSoeharto, SH Notaris di Sidoarjo.10. Menyatakan batal demi hukum akta notaris No. 05 perjanjian tertanggal 09 Agustus2007, dihadapan notaris Tuan Soeharto, SH di Sidoarjo.11.
103 — 53
Muhammad AIFAtichtelah membeli tanah yang terletak di desa Babakan;Surat Keterangan Waris No. 594.4/02/2006/02/2/BKN/2003tertanggal O02 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaBabakan dan diketahui oleh Camat Kecamatan Cisauk; perihal ahliwaris PIIN PILAH;: Surat Kuasa Waris Ahli waris PIIN Pilah yang diketahui oleh KepalaDesa Babakan dan Camat Kecamatan Cisauk tertang gal 0201 2004;: Fotofoto dalam rangka pembayaran atau transaksi tanah antaraahliwaris dengan H.
Pembanding/Penggugat II : HEKTOR POMPIDO SURBAKTI Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Pembanding/Penggugat III : LENY PURI CHLEFES Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Terbanding/Tergugat I : PT. Perkebunan Nusantara II
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat III : Walikota Medan
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat V : Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kelurahan Sidomulyo Kota Medan
209 — 49
KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004tanggal 06 Februari 2004 Tertang Pemberian Hak Guna UsahaAtas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, PropinsiSumatera Utara.Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan para Penggugat tersebut,dan dihubungkan dengan fakta konkret berupa adanya alas hakTergugat atas seluruh tanah objek perkara berupa Sertifikat HakGuna Usaha (SHGU) Nomor : 171/Kel. Simalingkar A tanggal 07082009 jo.
Muhammad Hafid, S.E.
Tergugat:
Bupati Tegal
424 — 286
., tertang gal 26 Desember 2018;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakanbatal, maka mempedomani Pasal 97 ayat (9) huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilanmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Hafid, S.E., ter tanggal 26 Desember 2018
112 — 59
Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentar/OT.140/8/2006 Tahun2006, tertang Sistem Pembibitan Temak Nasional, Pasal 1, menyatakan :Halaman 8 dar 111 Halaman.
Terbanding/Tergugat III : IJAH
Terbanding/Tergugat I : EMPI
Terbanding/Tergugat II : IJO
Turut Terbanding/Penggugat III : NAWIH
Turut Terbanding/Penggugat II : TINAH
98 — 68
Dengan demikian Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat dan sependapat dengan memori banding para Pembandingsemula para Penggugat tidaklah relevan dan tidak amat perlu memasukanBadan Pertanahan Depok sebagai pihak dalam aquo ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas MajelisHakim tingkat banding berpendapat yang mengabulkan putusan eksepsiTerbanding XVII, Terbanding XVIII dan Terbanding XIX tertang kurang pihaktersebut harus dibatalkan dan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;Dalam
225 — 658
Bahwa dalam perkara Terdakwa ini dalam prosespenyidikan perkaranya tidak dilengkapi dengan adanya hasil ujidari Labfor Polri sebagaimana tertang dalam Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika dinyatakan bahwasannya untuklebih meningkatkan pelayanan pengujian narkotika telahditentukan secara limitatif bahwa laboratorium yang berwenangmelakukan pengujian narkotika dan psitropika dalam rangkaproses
136 — 87
Terbatas pada bulan Oktober 2008,sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 67 pada tangal 28 Oktober 2011yang dibuat oleh Notaris ANLY CENGGANA, SH Batam Kepulauan Riau dan telahdidaftarkan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan, sekaligusmendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 10 Oktober2011 nomor 2828/I/PMA/2011 dan telah memperoleh status badan hukum dari MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya tertang
55 — 11
Fotokopi Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Suku Piliang, tertang TigoJangko 7 Pebruari 1988, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telahdiberi meterai secukupnya, yang diberi bertanda T.A.12/P.R2;3. Fotokopi Surat wasiat, tertanggal Tigo Jangko, 10 Maret 1954, yang telahdisesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, yangdiberi bertanda T.A.13/P.R3;4.
79 — 11
Padang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 42 BC,Kota Padang (in casu Tergugat lI), dan pada pelaksanaan lelang tersebut makaAKMAL AHMAD (in casu Tergugat Ill) telah disahkan sebagai Pembeli /Pemenang Lelang atas Objek Perkara tersebut, sebagaimana dimaksud dalamRisalah Lelang Nomor : 059/2015, tertanggal 04 Maret 2015, dan ObjekPerkara telah dibalik namakan atau kepemilikannya telah beralih ke atas namaAKMAL AHMAD selaku pembeli atau pemenang lelang yang sah berdasarkanRisalah Lelang Nomor : 059/2015, tertang
65 — 30
SIMPRUK ARTERI REALTY, berikut SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PROPINSIDKI JAKARTA, tanggal 28 Desember 2007 Nomor : 94/50550.209.02Z2007 Tertang Pemberian Hak Guna Engunan TERGUGATI yangditerbitkan oleh Pihak : TERGUGAT V/(Kanwil PN Propinsi DKI Jakarta ),untuk menghindari penyalahgunaan surat atau dokumen tersebutdikemudian hari, maka haruslah dinyatakan tidak sah dan batal atausetidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat;Bahwa untuk mencegah
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
Tergugat:
1.SESOTYO ADHI WNT
2.PT. KARYA MITRA INSANI
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN SAWANGAN BARU
2.KECAMATAN SAWANGAN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
107 — 144
Penggugat a quo telah diakui oleh Turut Tergugat Ill,maka perbuatan Turut Tergugat III aquo jelasjelas perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat;Bahwa perbuatan Turut Tergugat Ill menerima permohonan Tergugat sehinggaterbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat diatas bidang tanah milikPenggugat yang telah diterbitkan Sertifikat secara sah dan berdasarkan hukum,jelasjelas bertentangan dengan Tujuan Pendaftaran tanah, sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tertang
242 — 212
HakWarga Binaan Pemasyarakatan, (fotokopi dari fotokopi) ; United nations Convertion Against Corrution (UNCAC) Tahun2003, (fotokopi dari fotokopi) ; UndangUndang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Unitednations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003,(fotokopi dari fotokopi) ; UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,(fotokopi dari fotokopi) ;Bukti T : Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.1 NomorM.01.PK.0410 Tahun 2007 tertang
206 — 63
Asphina 409MP sebanyak 174 (seratus tujuhpuluh empat) pcs kepada TERGUGAT I, sebagaimana Delivery Note PTElo Karsa Utama No.1716423, No.1716440,No.1716442, No. 1716444,No.1716445, No.1716446,No.1716447, yang semuanya tertang gal 13September 2017 Bukti P2a);Pada tanggal 15 November 2017, PENGGUGAT mengirimkan produkalat kesehatan mata CT.
89 — 35
seluruhnyaberjumlah Rp 1.850.750.000, (satu milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah), dan untuk itu saksi TEK GWAN telah memberikan jaminanberupa 39 lembar BG (Bilyet Giro) dan 8 lembar Cek dengan jatuh tempo 3 bulan,akan tetapi setelah jatuh tempo ketika saksi ROOS JANTO akan mencairkan BG danCek tersebut baru mengetahui ternyata blong (kosong) karena tidak ada dananyasetelah ada pemberitahuan dari terdakwa lewat telepon yang mengatakan bahwadirinya tidak mengetahui tertang
183 — 211
Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah sebagaimana dimaksuddalam hak kepemilikan Penggugat yang berasal dari kepemilikan KakekPenggugat atas nama Karta Atmadja yaitu KIKITIR PADJEG BOEMI CNo. 1079 Persil 106.D.II luas 0,135 Ha ( 1.350 m2 ) ( bukti P1 ) dandidukung pula dengan Surat Keterangan luran Pembangunan DaerahHalaman 105 dari 113 halaman, Putusan No. 15/G/2017/PTUNSRGtertanggal 12 Januari 1972 untuk Padjak Tahun 1971 ( bukti P2 ) sertaketerangan tanah Nomor : Ket.4397/WPJ.04/KI.1206/1982 tertang