Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kemenangan kesenangan keterangan kasenangan keserangan
Penelusuran terkait : Sengketa kepemilikan Kewenangan pengadilan agama Kewenangan pengadilan agama;batasan kewenangan pengadilan negeri;batasan kewenangan pengadilan agama Kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama Kewenangan Pengadilan negeri kabupaten kediri Pembatalan penetapan pengadilan negeri
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
114 — 92
  • Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 149 ayat (2) RBG yangmenyatakan sebagai berikut:Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, makapengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengarpenggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jikasanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokokperkaranya. (IR. 134).Doktrin Ahli Hukum Acara Perdata, M.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Pembagian Harta
Register : 05-12-2016 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 7 Desember 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
210 — 83
  • melakukan pemeriksaan; 3)Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasantidak dapat diangkat menjadi pemerika sebagaimana dimaksud dalm ayat (2);Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan jawaban Tergugattentang mengangkat seorang auditor untuk mengaudit keuangan Yayasan in casuYayasan Nurul Fikri, majelis berpendapat bahwa, penetapan Pengadilan mengangkatseorang Auditor terhadap keuangan yayasan adalah bukan kewenangan PengadilanAgama Cikarang, melainkan kewenangan
    Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Yayasan (vide: Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 16Tahun 2001 dan Perubahannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentangYayasan).
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
179 — 74
  • Kedudukan Hukum PT Nokannayan dalam mengajukan PemohonanKeberatan dan Kewenangan Pengadilan Negeri/Pengadilan NegeriPontianak.Sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal butir 19 UU Nomor 5Tahun 1999 menyebutkan "Pengadilan Negeri adalah pengadilan,sebaguimana dimaksud dalum perturan perundangundangan yang berlaku,di temput kedudukan hukum usaha pelaku usaha" jo Pasal 2 ayat (1) PERMANo.3 Tahun 2005 juncto Pasal 4 ayat (2) PERMA No.3 Tahun 2005, yangrnenyebutkan "Keberatan diajukan melului
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
328 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, diajukannya Jawaban ini bukan merupakan bentuk pengakuan ParaTergugat terhadap adanya kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo;Sebelum Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 menguraikan lebih lanjutmengenai materi dari Jawaban terhadap Pokok Perkara gugatan yang diajukan olehPara Penggugat, maka agar Majelis Hakim dapat memiliki gambaran yang utuhmengenai permasalahan yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Tergugat 6, Tergugat
    Jakarta,bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmemeriksa dan mengadili perkara pembatalan surat keputusan yangdikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, Judex Factimempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkaldalam jawabannya bahwa sertifikat jaminan fiducia diterbitkan pada Februari2001 dan Sertifikat Hak Tanggungan terbit pada April 2000 dan November1999;Halaman 445 dari 487 hal.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
492 — 704
  • menyelenggarakan SPAM dengan penyambunganjaringan air minum kepada unit Para Penggugat Intervensi sertamendaftarkan dan membuat perjanjian berlangganan dengan ParaPenggugat Intervensi sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitumgugatan Para Penggugat Intervensi adalah sebuah pembuktian yang nyatayang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi sendiri bahwa perkara a quobukanlan merupakan Kewenangan Pengadilan tata Usaha NegaraHalaman 155 dari 303 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGAd.12.melainkan kewenangan
    Pengadilan Negeri dengan dasar kepentingankeperdataan Para Penggugat Intervensi, dimana Para Penggugat Intervensimenuntut Tergugat untuk segera melaksanakan hubungan keperdataansebagai Pelanggan dengan Tergugat dimana Tergugat tidak/belummelaksanakan Tuntutan dari Para Penggugat Intervensi dengan dasarbahwa Para Penggugat Intervensi belum menjalankan prosedur ketentuansebagai pelanggan Tergugat dan belum memenuhi persyaratan yangditetapkan oleh Tergugat;Bahwa Tindakan Tergugat yang dituntut olen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — 1. ARMAN LANY, S.H, dkk. VS 1. PT SWEET INDOLAMPUNG, dkk. dan 1. SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, dk.
306 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian di atas juga membuktikanbahwa terbukanya kesempatan bagi pengadu, dalam hal ini ParaTermohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, untukmenempuh upaya hukum, dimana pada tingkat selanjutnya MajelisPengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusatlah yang berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang bersangkutan;Bahwa dengan demikian jelas pengaduan atas dugaan pelanggaranpelaksanaan kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatannotaris, bukan merupakan kewenangan
    Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Majelis Pengawas Daerah sehingga dengan demikian jelasbahwa yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus pengaduanyang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ParaHalaman 263 dari 482 hal.
    Secara Absolut Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan TidakBerwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo;Bahwa Pemohon Kasasi menolak kewenangan Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo mengingatPengadilan Negeri secara absolut tidak mempunyai kewenangan untukmemeriksa serta mengadili sengketa terkait dengan permohonan pembatalansuatu keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), karena berdasarkanketentuan hukum yang berlaku kKewenangan untuk memeriksa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
604 — 866
  • prosedur pensertifikatan; Putusan Mahkamah Agung RI No.16 K/TUN, tanggal 28 Februari 2000 yangkaedah hukumnya menyatakan bahwa gugatan mengenaisertifikatkepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya; Putusan Mahkamah Agung RI No. 5581 Tahun 2005, Tanggal 6 Maret 2007yang kaedah hukumnya mengatakan bahwa dengan demikian perkara inimasih terdapat masalah kepemilikan yang harus disahkan terlebinh dahuluSiapa yang berhak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo yangmerupakan kewenangan
    Pengadilan Negeri; Putusan Mahkamah Agung RI No. 274 Tanggal 21 Januari 2009 yang kaedahhukumnya mengatakan bahwa dengan demikian walaupun persoalan adalahperkara ini adalah surat keputusan tata usaha negara tetapi terdapatsengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu ke PeradilanUmum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa makapengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili; Putusan Mahkamah Agung RI No. 82 K Tahun 2009, Tanggal 28 Juli 2016,yang kaedah
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
382 — 1178
  • Pengadilan Negeri Blambangan Umpumelainkan menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah NotarisProvinsi Lampung dan/atau Majelis Pengawas Pusat Notaris, dankarenanya apa didalikan Penggugat tersebut sudah sepatutnyadiabaikan.Perbuatan Tersebut Melawan Hukum :Pada unsur ini Penggugat mendalilkan jika pelakunya adalah Para Tergugatdan Para Turut Tergugat, dan untuk mendapatkan pemahaman yang benarapakah yang didalilkan Penggugat tersebut benarbenar dapat dibuktikansecara hukum, maka dipandang perlu
    Pengadilan Negeri Blambangan Umpumelainkan menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah NotarisProvinsi Lampung dan/atau Majelis Pengawas Pusat Notaris, dankarenanya apa didalikan Penggugat tersebut sudah sepatutnyadiabaikan.c.
    Pengadilan Negeri Blambangan Umpumelainkan menjadi kewenangan Majelis Pengawas Wilayah NotarisProvinsi Lampung dan/atau Majelis Pengawas Pusat Notaris, dankarenanya apa didalikan Penggugat tersebut sudah sepatutnyadiabaikan.b.
    Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan mengadili : apakah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang telah dikeluarkan adalah melawan hukum = ?
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
587 — 3175
  • hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara danPengadilan Negeri Jakarta Selatan namun karena terhadap beberapaperkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukanoleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili olehmasingmasing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinanHal 46 dari 275 Putusan Nomor 1227/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.penggabungan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4)UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamenjadi kewenangan
    Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksadan mengadili perkara ini telah melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengajamemakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, yaituTerdakwa mempergunakan purchase order jaminan piutang dari parabuyer dan supplier PT Rockit Aldeway seolaholah purchase order tersebutmilik CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT CakrawalaSejahtera
Pengadilan PN BINJAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-03-2013 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.BJ
Tanggal 24 Juni 2014 — PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI LAWAN PEMERINTAH R.I, cq. MENTERI NEGARA BUMN-RI, cq. P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA II (DAHULU P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA IX), Dkk
296 — 446
  • Perkebunan Nusantara Il sebagai Tergugat , ... dst Bahwa oleh karena tanah yang dituntut Para Penggugat Intervensidalam perkara ini, juga telah diperkarakan oleh Kemis,dkk (dalamperkara ini disebut Para Penggugat Intervensi) di Pengadilan NegeriKelas IB Lubuk Pakam dengan register Nomor.25/PDT.G/2013/PNLP,dimana perkara tersebut masih dalam proses persidangan, dengandemikian jelaslah telah terbukti bahwa wilayah hukum untuk memeriksadan mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
469 — 232
  • DASAR KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATMENGADILI PERKARA; PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT kePengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Perjanjian AntarPemegang Saham PT OCEANIA DEVELOPMENT yang dibuat denganAkta No. 91 tanggal 29 Maret 2011 jo.
    mendalilkan perselisihan mengenai kewajiban/prestasi TurutTergugat kepada PPKK untuk MEMBAYAR PENGEMBALIANPENYERTAAN MODAL PPKK TOTAL SEBESAR RP450.418.136.764YANG MERUPAKAN 94% DARI NILAI TANAH BLOK B2, B3, B78 DANC7 dan MEMBAYAR PENGEMBALIAN PENYERTAAN MODAL PPKKHalaman 141 dari 804 Halaman PUTUSAN Perkara Perdata No. 315/Pdt G/2016/PN.JKT.PSTTOTAL SEBESAR RP450.418.136.764 YANG MERUPAKAN 94% DARINILAl TANAH BLOK B2, B3, B78 DAN C7, halmana merupakankewenangan BANI untuk memeriksa dan memutusnya (bukan kewenangan
    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat): Bukti (Kesatu) s.d.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 35/Pdt.Bth/2017/PN Sda
Tanggal 24 Agustus 2017 — PT. ALIKA EKAPUTRA Lawan SUPRIYANTO, S.T., Ny. ONG LINDAWATI, HERMAN BUDI PRAYITNO PT. BANK PERMATA CABANG SURABAYA eks PT. BANK BALI, NOTARIS ABDURACHIM, S.H NOTARIS YOVITA DAMAYANTI, S.H NOTARIS LUTFI AFFANDI, S.H., M.Kn
415 — 145
  • Kewenangan Pengadilan Negeri SidoarjoMenimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantahadalah berkaitan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SidoarjoNomor 21/Eks.SHT/2016/PN.Sda tanggal 5 Oktober 2016 perihalEksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1972/1997 tanggal 2Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenSidoarjo;Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bantahanPembantah dapat dipersamakan sebagai parti) verzet (perlawananpihak), untuk itu berlaku ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
282 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, pengadilan Indonesia hanyamemiliki jurisdiksi atas para tergugat apabila salah satu tergugatberdomisili dalam wilayah jurisdiksi pengadilan negeri tersebut.Adapun Pasal 118 HIR menyatakan:(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuklingkup kewenangan pengadilan negeri, harus diajukan dengansurat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani olehpenggugat, atau oleh wakilnya menurut tempat Pasal 123, kepadaketua pengadilan negeri di tempat diam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
451 — 536 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 582 K/Pdt.Sus/201 11.6.1.7.ditentukan oleh undangundang yang berlaku sehingga hal itu cukupberalasan menurut hukum bahwa Permohonan Keberatan a quo dapatditerima ;Sedangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri, makasesuail ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005,berbunyi :Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh PelakuUsaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukanhukum usaha pelaku usaha tersebut ;In concreto, Permohonan Keberatan diajukan di Pengadilan
    Sedangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri, makasesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2005,berbunyi :Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh PelakuUsaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukanhukum usaha pelaku usaha tersebut ;In concreto, Permohonan Keberatan diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Pelaku Usaha.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
205 — 125
  • Sehubungandengan itulan, maka pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 Pemohonkeberatan mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Medan.Dengan demikian, maka Permohonan Keberatan a quo diajukan kePengadilan Negeri masih berada dalam tenggang waktu yangditentukan oleh undangundang yang bertaku sehingga hal itu cukupberalasan menurut hukum bahwa Permohonan Keberatan a quo dapatditerima.Sedangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri, makasesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2005
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
188 — 134
  • Lebih lanjut, MA telah menegaskan bahwa pembatalan keputusan tatausaha negara bukanlah bagian dari kewenangan pengadilan negeri.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1142 — 841
  • Budi Harso mengatakan Bahwa seseorangyang telah mempunyai penguasaan/ kepemilikan tanah yang beritikad baikkemudian diambil/diperjualbelikan lagi kepada orang lain telah melanggarketentuan itu pasti ilegal , Berarti konteks pengaturan sanksi pelanggaran dalampasal 2 lalu ketentuan dalam konteks UndangUndang Agraria pasal 52 makanyaahli kKatakan sudah terjadi delik (Onrechtmatige daad):Bahwa mengenai garis batas kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan TataUsaha Negara terhadap perkara tanah yang