Ditemukan 1040 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-01-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 18 Juli 2013 — Muhammad Zaman, SH Bin Muhammad Hasan
7839
  • dengan pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dan denganmelihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut PenuntutUmum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1) sebagaiorang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut sertamelakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yangmenyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelasbahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - JUNAIDI, S.Sos (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU W, SH., MH (JPU)
9651
  • Tpg.pihak yaitu pembuat langsung atau manus ministra / auctor physicus danpembuat tidak langsung atau manus domina, actor intelectualis untuk adanyasuatu (doen pleger) seperti yang diamaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke1 KUHPtersebut diatas, dimana unsur unsurnya adalah bersifat alternative dan jikasalah satu terbukti maka terbuktilah Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ini, danterhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada merekayaitu
Putus : 04-11-2009 — Upload : 16-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 730K/PDTSUS/2009
Tanggal 4 Nopember 2009 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PDAM DKI JAKARTA), ; PT.THAMES PAM JAYA (dahulu Kekar Thames Airindo) sekarang PT.AETRA AIR JAKARTA, ; PT.PAM LYONNAISE JAYA (dahulu PT.Garuda Dipta Semesta), vs. PONIMIN, S.Sos, Ir. H. FERI WATNA, Ir. EFFENDY NAPITUPULU,
10859 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karyawan Perusahaan Daerah AirMinum Provinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) :102148,AMAY, Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum ProvinsiDKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 201907,MUCHAMAD JATA, Karyawan Perusahaan Daerah AijrMinum Provinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) :101895,WARTONO, Karyawan Perusahaan Daerah Air MinumProvinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 302184,EDY ROSADI, Karyawan Perusahaan Daerah Air MinumProvinsi DKI Jakarta, Nomor Pokok Pegawai (NPP) : 101896,MANUS
Putus : 09-04-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 April 2013 — GUSTI SYAIFUDDIN, SH., bin H. GUSTI AMIR
3914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa saksi Arifin Ali dan Darul Hakim bukanlah willoos werktuigatau manus ministra dan karena itu Terpidana tidak dapat berposisisebagai pihak yang menyuruh melakukan, karena menurutjurisprudensi maka menyuruh melakukan adalah menyuruh orang lainuntuk melakukan sesuat perbuatan yang dapat dihukum (HR 15Januari 1912).
Register : 03-02-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 25-K / BDG / PMT-II / AD / II / 2017
Tanggal 15 Maret 2017 — Nama : SODIKUN Pangkat, NRP : Praka, 31060209970586 Jabatan : Tapem Cymbal Kesatuan : Densik Paspampres Lawang Gintung Kota Bogor
165145
  • Pembentuk undangundang dalam menentukan orangyang bagaimana yang disebut perbuatannya menyuruhmelakukan (doen plegen) (55 ayat t butir 1), yang orangnyadisebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) itu adalahdengan menggunakan ukuran obyektif, yakni dengan melihatdari orang yang disuruh melakukan (manus minestra), yaknipelaku materiilnya itu haruslah orang yang tidak mampubertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.d.
Register : 03-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 24-K /BDG/PMT-II/AD/II/2017
Tanggal 14 Maret 2017 — Nama lengkap : Eriska Yudha Aditama Pangkat,NRP. : Sertu, 21060145130785 Jabatan : Bapem Tenor Sax Kesatuan : Paspampres
20459
  • Pembentuk undangundang dalam menentukan orang yangbagaimana yang disebut perbuatannya menyuruh melakukan(doen plegen) (55 ayat 1 butir 1), yang orangnya disebutdengan pembuat penyuruh (doen pleger) itu adalah denganmenggunakan ukuran obyektif, yakni dengan melihat dariorang yang disuruh melakukan (manus minestra), yakni pelakumateriilnya itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.d.
Putus : 28-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 28 Januari 2013 — IMRAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
7225
  • denganpasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dandengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurutPenuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwabisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2)sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukansebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karenadalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Putus : 07-09-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2279 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 September 2016 — ARIPIN AHMAD
202102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa dengan demikiankedudukan Terdakwa hanya bersifat manus ministra (alat belaka) dari tanganyang memerintah/nemaksa dalam hal ini Antonius Manullang dan Terdakwatidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Terdakwa tidakterbukti melanggar Dakwaan Kesatu Primair.
Register : 09-06-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 30 April 2021 — -ERWIN P. SARAGIH, SH (JPU) -SARMAN SANTOSA, SH (JPU) -HEINTJE A. E. RUMBEWAS, SE (TERDAKWA)
412282
  • Olehkarena itu, penempatan TERDAKWA dalam kasus ini tidaklah beralasan dantidaklah berdasar, dimana TERDAKWA hanya dijadikan sebagai alat untukmelempar kesalahan dari Penuntut Umum (manus ministra) sehingga asasequality before the law tidak dapat ditegakkan dengan adanya diksriminasi dariPenuntut Umum untuk memaksakan perkara ini ke dalam persidangan. Denganmenempatkan THeintie A.
Putus : 27-05-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 27 Mei 2010 — JONATHAN PESIRERON, S.Sos
5936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Roy Robert Hutubessy (Manus Domina), oleh karena itupertanggungjawaban pidana (mens rea) ada pada Kepala Dinas Kehutanan KotaAmbon, Ir. Roy Robert Hutubessy, dan bukan pada Terpidana, apalagi faktadipersidangan ternyata Kepala Dinas Kehutanan Kota Ambon, Ir.
Register : 23-07-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 455/Pid.SUS/2015/PN Llg.
Tanggal 10 Desember 2015 — (TERDAKWA) Nama : MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin H. ABDUL AZIZ ;
14029
  • sehingga dari susunan dakwaan tersebutmaka terdakwa dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dan dengan melihat konstruksidakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalammelakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1) sebagai orang yangmelakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau (2) sebagai yang turut serta melakukan(pembuat penyuruh/doen pleger) karena dalam hal ini orang yang disuruh melakukan(manus
Putus : 30-04-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Mad
Tanggal 30 April 2015 — - TUSI RAHAYU binti SATIN - SUDARMINI alias BU SIS Binti SASTRO WIYONO HADI
408
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan suatutindak pidana adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatuperbuatan yang memenuhi semua unsurunsur yang dirumuskan dalam suatutindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusantindak pidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruhlakukan suatu tindak pidana (doen plegen), apabila penyuruh tidak melakukansendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain.Penyuruh (manus
Register : 20-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 78/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY
Tanggal 15 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : I MADE ENDRA ARIANTO. W, SH
Terbanding/Terdakwa : SULIQKAYATUN binti SUWARDI
8338
  • Si pelaku semacam ini dalam ilmupengetahuan hukum dinamakan manus ministra (tangan yang dikuasai),dan orang yang menggerakkan (penyuruh) dinamakan manus domina(tangan yang menguasai).3) Turut serta/turut melakukan.
Putus : 13-02-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 13 Februari 2013 — KARTINI HUTAPEA
141208
  • denganpasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dandengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurutPenuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwabisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2)sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukansebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karenadalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 17./Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — BASONDEN PEING BASO dan MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH
8123
  • Si pelaku semacamini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan manus ministra (tangan yangdikuasai), dan orang yang menggerakkan (penyuruh) dinamakan manus domina(tangan yang menguasai).c.
Register : 13-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 172/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 27 Februari 2018 — -. EBEN MANU,dkk vs -. SIMEON LALUS,dkk
8934
  • Sebidang tanah bernama NEFOSULAT menurut para penggugat danMEONFINI menurut para tergugat, terletak dalam Dusun IV, DesaBaumata dengan batasbatasnya;Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum jurusan Nekatuka;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Thomas Naimanu;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jacobus Manus;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Eben Naimanu;Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar segera mengembalikan 3 (tiga) bidang tanah
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
10945
  • Ada orang yang menyuruh melakukan perbuatanatau disebut sebagai manus dominan, dan yang disuruh melakukan yangdisebut dengan manus ministra. Syarat doen plegen adalah ada orang yangdisuruh melakukan dan dalam konteks ini orang yang disuruh untukmelakukan tidak memiliki kesalahan dan tidak memiliki Kemampuan untuktanggung jawab. Yang terakhir adalah mede plegen yaitu orang yang turutserta.
Register : 24-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 4 Juni 2015 — EDI FAISAL Bin ISMAIL
3149
  • tindak pidana dandengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurutPenuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa(1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagaiyang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagaiorang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam halHalaman 65 dari 79 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna.ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Putus : 05-07-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 9/PID.SUS/2012/PN-BNA
Tanggal 5 Juli 2012 — MUNIRUDDIN,ST BIN M. YUSUF
296
  • Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH Pidana, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dan denganmelihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut PenuntutUmum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1)sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yangturut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagaiorang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam halini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Putus : 18-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 18 Juli 2013 — M. NURMUBIN, SE Bin Tgk. ISHAK
14418
  • dengan pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dan denganmelihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut PenuntutUmum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1) sebagaiorang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut sertamelakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yangmenyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelasbahwa orang yang disuruh melakukan (manus