Ditemukan 9144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarsah danuwarja
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Hak pesangon Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 18-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 September 2014 — PT CRYSTALINDO INDAH PRIMA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
56 — 33
  • Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform KabupatenLabuhan Batu dan kemudian dialihkan kepadaPenggugat yang menjadi dasar dalilPenggugat akan kepemilikannya dalam perkara aquo adalah sampai hari ini sudahberusia 38 tahun lebih, dalil ini diajukan dengan menunjuk Pasal 1967KUH.Perdata/ BW yang berbunyi sebagai berikut :*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluhtahun,sedangkan siapa yang menunjukkan daluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
437 — 291
  • Karena apa yang digugattelah tersingkir.Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiridari (1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)(7) Exceptio litis pendentis18.19.C.20.Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yangsedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudiceyang berarti gugatan masih tergantung (aanhangig) atau masihberlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan(under judicial consideration).
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-05-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 28 Agustus 2017 — Evi Setiawati, dkk; Melawan; PT.DMC Teknologi Indonesia;
148 — 52
  • Pasal 82 UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI sebagaihukum formil yang dipergunakan di dalam perkara Pemutusan HubunganKerja, memberikan limitasi waktu hak mengajukan gugatan yaitu 1 (satu)tahun sejak pekerja diberitahukan Pemutusan hubungan Kerja yangmerupakan landasan yang lebih tepat menghitung masa daluwarsa PHKyang selengkapnya berbunyi:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-12-2016 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 15 Mei 2017 — - Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I. M E L A W A N - Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf., S.H.., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII/Pembanding I. - Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo., - Dirhamsyah bin Hamat Yusuf., S.E., - Siti Dahlia binti Hamat Yusuf., Amd., - Siti Qamaria binti Hamat Yusuf., A.P., - Rahmatullah bin Hamat Yusuf., S.Hi., M.Hi., - Muh. Alias bin Hamat Yusuf., S.Sos., sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Terbanding II/Pembanding II. - Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf., M. Si., - Muh. Abduh bin Hamat Yusuf., S.E., - Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf., - Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf., - Abdul Basit bin Hamat Yusuf., S.H., sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII dan X/Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X/Terbanding III/Pembanding III. - H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H. M. S. Dg. Manessa., - Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H. M. S. Dg. Manessa., - H. Djaya Rijal Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa., - Awalfadli bin H. Ramli Pasolong., - Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong., - Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong., - Faridawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala., - Hj. Muttiara binti Mustafa., - Alamsyah Mustafa bin Mustafa., - Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa., - Hj. Purnama Sari binti Mustafa., - Hj. Nurhijrah binti Mustafa., - Hj. Nur Asma binti Mustafa., sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat IX s/d XVI/Turut Terbanding I. - M. Galias Musdam bin H. M. S. Manessa., sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II.
82 — 40
  • Sitti Khadijah dg Bau dkk TIDAKDAPAT DITERIMA , oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu90 hari ( Daluwarsa ).Dalam kaitan tersebut Bahwa dari Keterangan Saksi yang diajukanTERGUGAT XIl , antara lain menerangkan sebagai berikut :Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.106 HalamanBahwa Saksi kenal dengan Drs.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
498 — 539
  • Bahwa sebagaimanatelah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mengenai Telah LewatTenggang Waktu / Daluwarsa bahwa DPRD Kabupaten Malangbersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakanunsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang, telah mengetahuiterbitnya objek sengketa setidaktidaknya tanggal 1 Februari 2019.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Muhammad Nuh Az bin H.Abdul Aziz Azwan;
118 — 146
  • saskibenar ;39.Haryanto Nugroho, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, danketerangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;Bahwa saksi adalah Pimpinaj Cabang Perum JAMKRINDO ;Bahwa terhadap penyaluran KUR oleh BRI Cabang Kayuagung adea 15Kelompok Tani yang ditanggung olh JAMKRINDOBahwa ada klaim yang diajukan pada tahun 2012 oleh BRI CabangKayuagung, namun semua klaim tidak dibayar karena pengajuan klaimsudah daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
166 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebih lanjut lagi yang berhak memutus tentang bataltidaknya sertipikat hak atas tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN), bukan Pengadilan Negeri, maka oleh karenanya mohon MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar berkenan menyatakan tidak menerima gugatan;Bahwa gugatan telah daluwarsa (lewat waktu), hal mana didasarkan padabUndang Undang No.5 Tahun 1960 jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 23 Januari 2019 —
349 — 231
  • Ketentuan Pasal 44A, yaitu: Penyidik menghentikan penyidikandalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidan di bidang perpajakan, atau penyidikandihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangkameninggal dunia.b. ketentuan Pasal 44B, yaitu:Ayat (1), untuk kepentingan penerimaan negara, ataspermintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapatmenghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanHalaman 126 dari 163 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2018
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST
Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
716 — 392
  • karena akan terbatasi padalimitasi waktu undangundang mengatakan ini harus diputus dalam waktu 30hari kalau kita nunggu putusan MK ini berapa hari, berapa bulan, berapa tahunbarang kali sehingga pasti nanti upaya hukum yang namanya pembatalanputusan akan daluwarsa, sehingga putusan MK patut kita apresiasi akanmemberikan satu kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya.Bahwa banyak alasan yang dapat digunakan karena kita tidak bisa persoalanini hanya terpancang pada pasal 70, tadi sudah saya katakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
96 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IA Bale Bandung No.W11.U6/ 1264/HT.04.10.VI/11 tanggal 28 Juni2011, yaitu pada tanggal 30 Juni 2011, dan menjadikannya sebagai dasar untukmengajukan gugatan, namun demikian apabila Penggugat menjadikan hal itusebagai dasar pengajuan gugatan untuk menghindari daluwarsa gugatansebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo.UndangUndang No.9 Tahun 2004 jo.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 20 Desember 2018 — * Perdata - SPORT GLOVE INDONESIA X JOOTJE MAX SONDAKH
191 — 125
  • AHLI Prof DR MARCUS PRIYO GUNARTO,SH.M.Hum, dibawah sumpahmemberikan pendapat sebagai berikut:Bahwa didalam hukum pidana ada keadaan keadaan yang menghapuspenuntutan, alasan yang pertama nebis in idem, kedua, meninggalnyaterdakwa, ketiga, soal daluwarsa, keempat, bessicking atau keadaan Pasal 82KUHP yaitu suatu pelanggaran yang ancaman pidana denda saja yangsepanjang maksimum denda itu sudah dibayar maka tidak dapat dilakukanpenuntutan pidana;Bahwa berdasarkan alasan alasan penghapusan penuntutan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
88 — 17
  • tidak perlu lagi sesuai pasal 2 jo angka II (Romawi) angka 5 SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang prejudicieel geschief :berupa question Prejudicielle a I' action sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat(5) KUHP, karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) berupa konflikbatin antara pelapor dan terlapor atau question perjudicielle au jugementsebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHP yaitu : penundaan penuntutan pidanaberhubungan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 18-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — YULIAN HARTONO
806 — 694 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di tingkat Penyidik di MabesPolri, bahkan melampaui dan bertentangan dengan wewenangPenyidik sesuai pembatasan kompetensi yang berlaku, karena :e Pada saat Laporan Polisi dibuat, ternyata 2 (dua) lembar CekPT Lintas Karya Harapan yang tidak dapat dicairkan oleh saksiBebby Hussy masih berlaku sah dan dapat dipergunakansebagai alat pembayaran yang sah, di mana kedua lembar Cektersebut belum lewat waktu penunjukkan untuk mendapatkanpembayarannya selama 70 hari, dan belum lewat masaberlakunya atau daluwarsa
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 74/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2018 — NY. NGO SUI ALS HONG CITU VS PT. BINTANG COSMOS
127 — 444
  • Perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek adalahberbeda sama sekali dengan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi olehpihak ketiga ;Bahwa karena menurut ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg/Pasal 195 ayat(6) HIR tidak mengatur ketentuan mengenai batas waktu pengajuanperlawanan terhadap Sita Eksekusi oleh pihak ketiga, maka menuruthukum Perlawanan terhadap Sita Eksekusi oleh Terbanding sebagaipihak ketiga dalam perkara a quo tidak daluwarsa ;Bahwa karenanya tidak benar dan tidak berdasar dalil Pembandingdalam
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
210 — 110
  • diatas,telah terbukti PENGGUGAT telah mengetahui dan merasa kepentinganhukumnya telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa 9 (sembilan) Sertipikat HakMilik atas nama TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSIIl setidaktidaknya sejak tanggal 25 Juni 2018 atau setidaktidaknya sejaktanggal 1 Oktober 2018 atau setidaktidaknya sejak tanggal 5 September 2019,dengan demikian maka tenggang waktu gugatan PENGGUGAT telah lewatwaktu (daluwarsa
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
270 — 118
  • Eksepsi Gugatan Daluwarsa Bahwa Penggugat dianggap telah mengetahui bahwa bidang tanah yangdiakuinya telah terbit Sertipikat HPL sejak 23 Maret 2020 bukan sejak 15 Juli2020, sebagaimana informasi dari Bapak Syafaruddin yang bertugas di BadanKeuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang pernah bertemu denganPenggugat pada tanggal 23 Maret 2020 yang telah menyampaikan informasikepada Penggugat bahwa bidang tanah yang dimaksud dan ditanyakan olehPenggugat merupakan Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
286 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pitlodi dalam bukunya yang berjudul Pembuktian Dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata Belanda terbukti bahwaperbedaan alasan tidak dapat dipisahkan dengan pokok persoalan yangdituntut atau sasaran dari diajukannya gugatan yang belakangan.
    Pitlodalam bukunya yang berjudul "Buku Pembuktian dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda, alin bahasa M. Isa Arief,S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141 sampai dengan143 (vide bukti T16/bukti asli), yang terkutip sebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syaratyang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun kedua syarat tersebutpada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;.
    Pitlo dalambukunya yang berjudul Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut KitabUndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. Isa Arief, S.H.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
368 — 364
  • Bahwa Kenyataannya Keputusan tersebut telah berusia 60 Tahun,sehingga melebihi usia kadaluarsa menggugat sebagaimana KUHPerdata Pasal 1967 yang menyatakan "Segala tuntutan hukum, baikyang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapushalaman 24 dari 266 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Dpkkarena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkanSilapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-03-2011 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 265/Pid.B/2010/PN.Kdr
Tanggal 15 Maret 2011 — Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO M.S., Bin MAKSUM SUDIBYO
88 — 11
  • ataukah ada dana yang berasal dari luar P2SEM;eBahwa sewaktu terdakwa mencairkan cek atas tunjuk sebesar Rp. 402.500.000,waktu itu saksi tahu , tetapi saksi lupa nama siapa yang tertera di cek tersebut ;eBahwa saksi tidak tahu terdakwa datang bersama siapa waktu mencairkan cektersebut ;e Bahwa saksi tidak tahu untuk pencairan cek atas tunjuk sebesar Rp. 125.000.000,yang di cairkan oleh JUNUS CHOLIL ;eBahwa yang harus terpenuhi dalam pencairan cek atas tunjuk antara lain : tanggal,nominal, speciment, daluwarsa
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
191 — 464
  • kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat;Tidak melanggar undangundang atau peraturan umum;Tidak mengganggu hak orang lain;a fF Pe eSJika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi gantrugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,karena daluwarsa