Ditemukan 915 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-06-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA-Lpk Tanggal 2 Maret 2016 —
34 — 29
34 — 29
.11.12.Bahwa terhadap Posita gugatan poin 5.7 Tergugat mengakui dalilgugatan Penggugat pada poin 5.7;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengambil secara paksa mobilmerek Rush dari Penggugat dan sampai dengan hari ini Penggugat dananakanaknya tidak pernah mengenderai atau menikmati mobil tersebut,sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah merampashak atas harta bersama tersebut merupakan bentuk dari suatuPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) karena bertentangandengan ketentuan Passal
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0862/Pdt.G/2016/PA.Lpk Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 15
32 — 15
.11.12.Bahwa terhadap Posita gugatan poin 5.7 Tergugat mengakui dalilgugatan Penggugat pada poin 5.7;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengambil secara paksa mobilmerek Rush dari Penggugat dan sampai dengan hari ini Penggugat dananakanaknya tidak pernah mengenderai atau menikmati mobil tersebut,sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah merampashak atas harta bersama tersebut merupakan bentuk dari suatuPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) karena bertentangandengan ketentuan Passal
Register : 24-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
1.MUIN ZAHIR Als MUIN BIN ZAINORIS Alm
2.SUHARPI BIN SAMSUL BAHRI Alm
111 — 38
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
1.MUIN ZAHIR Als MUIN BIN ZAINORIS Alm
2.SUHARPI BIN SAMSUL BAHRI Alm
111 — 38
rata.Terdakwa IlTerdakwa SUHAPRI Bin SAMSUL BAHRI.terdakwa diangkat sebagai bendahara Desa Ketenong sejak2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ketenong kec.Pinang Belapis Kab.Lebong Nomor (tidak tercantum) tahun2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Ketenong DesaKetenong I, tanggal 2 Maret 2016.tugas tanggung jawab terdakwa adalah mendampingi Kadesdalam pencairan Dana serta mengeluarkan dana sesuaidengan petunjuk dari Kades Ketenong I.terdakwa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan petunjukpada pasSal
Register : 02-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG. Tanggal 21 Desember 2015 — 1. DEDA PRIATNA,dkk L A W A N ; PT SUNGIN TEX (SIOEN INDONESIA),
192 — 23
192 — 23
tanpa adanyapemberitahuan lagi secara tertulis.Pasal 11 PENUTUP, Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) danditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dari13712.13.14.pihak manapun, dan dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini sejakawal telah disadari oleh Para Penggugat mengenai adanya Jangka WaktuPekerjaan, sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antaraTergugat dengan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo Passal
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
842 — 401
842 — 401
Passal 33 PP No. 27/2012 jo.Pasal 14 ayat 2 huruf g PermenlhNo. 8/2013)PENERBITAN SKKL 561 DAN SKIL 562 PADA TANGGAL 17 OKTOBER 2017AMA WARIS MATL 293 As Wn. = = e ~~ ~~ 2 zm AMA 40. TERGUGAT Il INTERVENSI menolak secara tegas dalildalil yangdikemukakan PENGGUGAT pada Bagian V Butir 25 s.d Butir 30Halaman 21 s.d Halaman 26 Gugatan PENGGUGAT karena SKKLHal. 137 dari 237 Hal.
Register : 02-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
DIAN MARIO, SH
Terdakwa:
SAPOAN
136 — 79
DIAN MARIO, SH
Terdakwa:
SAPOAN
136 — 79
dengan Jaksa /Penuntut Umum ;Halaman 264 dari 269 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalahdan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untukmembayar biaya perkara ; Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Passal
Register : 03-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 104/Pid.B/2015/PN Kgn Tanggal 23 Nopember 2015 — MUHDI Als MASADI Als ABAH WAHYU Bin (Alm) ILUK
253 — 126
253 — 126
., Lebih Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (3) JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.Menimbang, bahwa karena dakwaan PERTAMA berbentuk Subsidaritas maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 340 Jo Passal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsureunsurnya sebagai berikut :1 Barang siapa;2 Dengan sengaja;3 Dengan direncanakan terlebih dahulu4 Menghilangkan jiwa orang lain;5 Yang Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim
Register : 17-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Mdn Tanggal 31 Januari 2019 — Pemohon:
EL ADRIAN SHAH
119 — 198
EL ADRIAN SHAH
119 — 198
atau lapangan hukum harta kekayaan maupunperjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secarahukum keperdataan dianya belum cakap bertindak dalam hukum, sehinggabila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harusdiwakili oleh orangtuanya atau walinya yang syah kalau tidak perbuatanhukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannyanantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatanhukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (vide passal
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte Tanggal 19 Juni 2013 — dr. NIXON B.KROONS,Sp.B
161 — 171
161 — 171
Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tteberbunyi : yang dimaksud dengan secara melawan hukumdalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalamarti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam perundangundangan,namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karenatidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanormakehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang, bahwa penegasan pasSal
Register : 30-08-2024 — Putus : 25-09-2024 — Upload : 25-09-2024
Putusan PT AMBON Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB Tanggal 25 September 2024 — Pembanding/Penuntut Umum V : Beatrix N Temmar
Terbanding/Terdakwa : Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si.
50 — 37
Terbanding/Terdakwa : Drs. Joy Reinier Adriaansz, M.Si.
50 — 37
(Siwalima) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap Nota Siwalima sebesar Rp. 840.000,-
- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Maluku Expose bulan Maret 2021 sebesar Rp. 720.000,- penerima Sandy Passal (Maluku Expose) pada tanggal 21 Mei 2021, serta 2 (Dua) rangkap nota Maluku Expose sebesar Rp. 720.000,-
- 7 (Tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Spektrum bulan Maret 2021 sebesar Rp. 840.000,- penerima Naura (Spektrum
Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Harian Rakyat Maluku sebesar Rp.960.000,-
- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Rakyat Maluku bulan Januari 2021 sebesar Rp. 960.000,- penerima Suparmin (Harian Rakyat Maluku) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Harian Rakyat Maluku sebesar Rp.960.000,-
- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Maluku Expose bulan Februari 2021 sebesar Rp. 720.000,- penerima Sandy Passal
(Harian Umum Maluku Expose) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Maluku Expose sebesar Rp.720.000,-
- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Maluku Expose bulan Januari 2021 sebesar Rp. 720.000,- penerima Sandy Passal (Harian Umum Maluku Expose) pada tanggal 19 Februari 2021, serta 1 (Satu) rangkap nota Maluku Expose sebesar Rp.720.000,-
- 1 (Satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Belanja bahan bacaan Ameks bulan Januari 2021 sebesar
Serta 2 (dua) rangkap nota Rinamakana sebesar Rp. 800.000,-
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran belanja bacaan Maluku Expose bulan Mei 2021 Pada Sub Keg Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp. 720.000,- penerima a.n Sandy Passal, pada bulan Agustus 2021.
ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sandy Passal, (asli);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Penagihan Berlangganan Koran Harian Maluku Expose Bulan April 2021 yang diterima dari Diskominfo Kota Ambon sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sandy Passal, (asli);
- Uang Tunai disita dari saksi Maria Madandan pada tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan
Putus : 20-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 20 Januari 2015 — HADY MULYAWAN, SE, MM
194 — 290
194 — 290
UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang bahwa Terdakwa HADI MULYAWAN , SE MMtelah didakwakan dengan Surat dakwaan dalam bentuk Alternatifmaka majelis akan dalam membuktikan akan memilih dakwaanyang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan kedua melanggarPasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999292sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo passal
Putus : 02-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk Tanggal 2 Juni 2014 — - Hendra Maryono, ST Bin Iho Suhend
40 — 9
40 — 9
akan dipertimbangkan dakwaan Kesatusubsidair, dan begitusebaliknya apabila dakwaan KesatuPrimair telah terbukti maka dakwaan selain danselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatuprimair dari penuntut umum adalah pasal 2ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahHalaman 377 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN Tjkdengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP jo passal
Putus : 07-06-2012 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1/Pid B/SUS/2011/PN-LP Tanggal 7 Juni 2012 — Nama lengkap : H. HADISYAM HAMZAH, S.H.
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 16 April 1965;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mesjid II Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Camat Galang);
Pendidikan : Sarjana (S-1);
65 — 4
65 — 4
Ia barulah merupakan strafbaar feit jika telahdilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan ituselesai atau tidak selesai;Menimbang, bahwa kata menguntungkan dalam unsur passal ini mengandungpengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yangsebelumnya tidak didapatkan dan kata kewenangan dapat diartikan sebagai suatu hakyang melekat dan dimilki seseorang dalam hubungannya dengan kedudukan ataujabatan, sedangkan kata kesempatan berarti peluang
Register : 20-06-2024 — Putus : 20-08-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 20 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
ERNI PUJIATI,SH.,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD FUAD Bin ASPI (Alm)
33 — 22
ERNI PUJIATI,SH.,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD FUAD Bin ASPI (Alm)
33 — 22
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo passal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3.
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI)
II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
347 — 330
347 — 330
DALAMPENUNDAAN ;2 29222 2eoo enn e eneBahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkanTergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa TataUsaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,sebagaimana diatur dalam Dasar hukum Pasal 67 ayat (4)UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa PasSal 67 ayat (4) UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakana.