Ditemukan 9457 data
168 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
(LPKPI) Wilayah Sulawesi Barat dan Hendrik H masingmasing sebagai Tergugat;Bahwa gugatan tersebut di atas telah diputus secara verstek atau tanpa hadirnyapihak Para Tergugat dan pada akhirnya pula Putusan Nomor 02/Pdt.G/2007/PN Mu.telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa dengan gugatan dan putusan di maksud telah dengan amat nyata merugikankepentingan hak dan hukum dari Pelawan selaku perseroan yang bergerak dibidangperkebunan kelapa sawit;Bahwa disamping itu diajukannya gugatan dimaksud diduga kuat sarat
1.SUMARAN
2.URIA MANSYUR
3.RUDOLF MANSYUR
Tergugat:
1.SULEMAN TAMRIN
Turut Tergugat:
1.RURU alias PAPA PISTA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
90 — 29
Namun kemudianpada kenyataannya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Tergugattetap mendapatkan izin menggarap bahkan hingga terbit Sertifikat Hak milik atasnama Tergugat.Menimbang, bahwa dalam menyangkal dalil Para Penggugat TurutTergugat Ill juga mengajukan sangkalan dengan dalil bahnwa gugatan Penggugatadalah mengenai kepemilikan walaupun sarat dengan unsur procedural/persyaratan menerbitkan Keputusan, untuk mengukur dasarkepemilikan/penguasaan Pengugat maka harus dilihat alas hak
Terbanding/Penggugat : Mamat Bin Teman
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kelurahan Bojong Menteng
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Pekerjaan Umum
Turut Terbanding/Tergugat VII : Olim Bin Acep
Turut Terbanding/Tergugat V : Arga Bin Tabeng Ahliwaris Armah Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat III : Onih Bin Bengkok Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat I : Eddy Wahyudi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Iroh Binti Barok Ahli Waris Barok Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rumalam Alias Erom Binti Alam Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Umar Masjkuri,SH.
57 — 24
Bahkan Penggugat lebih banyak menjelaskan dan menguraikanmengenai kedudukan Tergugat III berkaitan dengan Girik Letter C No. 215Persil 10 seluas 26.789 M2.Sehingga dengan demikian gugatan Penggugattersebut terlinat disusun secara tidak cermat, aneh, kabur dan sarat dengankepentingan pihakpihak lain yang menginginkan objek senketa tidak dapatdi eksekusi oleh Tergugat IV.Timbul pertanyaan ada apa maksud gugatan Penggugat yang isinyasedemikian itu ??
128 — 119
tanahsengketa haruslah dinyatakan tidak sempurna dan tidak berlaku ;Bahwa karena obyek tanah sengketa merupakan harta peninggalan darialmarhum Amaq Sahrim sesuai buktibukti yang ada, maka adalah wajarsecara hukum apabila obyek tanah sengketa diberikan tanah tukar gulingatau ganti rugi pembayaran dan atau obyek tanah sengketa diserahkankembali kepada keturunan Amaq Sahrim (+) yang berhak yaitu ParaHalaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pat.G/2019/PN Sel14.Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat
1.I Wayan Adi Pranata, S.H.
2.Julius Anthony, SH
Terdakwa:
I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO
217 — 137
Bali Rich Mandiri,tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidak terkesantebang pilih dan sarat akan kepentingan; Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.
102 — 212
Tidak Layak seorang terdakwa warga Negara/SDM yang bisa membuktikan tidakterpenuhi sarat sahnya peradilan dinyatakan BERSALAH dan DIJATUHIHUKUMANSserta sudah menjalani hukuman tersebut dengan bahasa lainPENAHANAN,2.
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
MEMBERIKAN PENDAPAT BERDASAR PADADOKUMEN YANG DISAJIKAN OLEH PENYIDIK; Bahwa berdasarkan keterangan ahli LKPP in casu AHMADZIKRULLAH di dalam persidangan memberikan pendapat berdasarpada BAPBAP yang ditunjukkan oleh penyidik; Bahwa saksi ahli tidak bertemu langsung dengan para saksi dantidak mendapat keterangan yang benar hanya berdasar pada BAPdari penyidik; Bahwa saksi ahli memberikan keterangan hanya berdasarkaninformasi sebelah pihak yaitu dari penyidik sementara informasipenyidik tersebut sarat
159 — 70
Arut Selatan Kab.Kotawaringi Sarat Prov. Kalteng.5. Bahwa benar awal terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Mokamat Aripin sampaimeninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIBSaksi1 diberitahu oleh adik sepupunya a.n. Sdri. Roudatul Jannah alamat Kotawaringinlama Pangkalan Bun Prov Kalteng telah di aniaya dan diperkosa oleh Sdr. MokamatAripin (korban) dan pemerkosaan itu terjadi di rumah kosong dekat rumah Sdr. MokamatAripin.6.
113 — 17
Adanya unsur kerugian bagi korban;Adanya kerugian (Schade) bagi korban adalah sarat agar suatu gugatanberdasarkan pasal 1365 KUH Perdata;5.
Terbanding/Tergugat I : PT. ZTE Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT Smartfren Telecom TBK
237 — 130
Tergugat yang selalu mendesak Penggugat agar segera mengambildokumen kontrak untuk ditandatangani awal mulanya dikira Penggugatmerupakan /ogical connection yang terputus seperti yang diuraikan point13 karena justru akan menyulitkan Penggugat berolehn hak ataspembayaran nantinya jika tidak segera ditandatanganinya kontrak.Padahal jika dibaca lebih teliti norma klausula yang terdapat dalam kontrakS1ID2017092701WBF1 jika diperhadapkan pada kasus real yangditemukan di lapangan sarat akan inequality bargaining
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Protus Remetwa, ST. sebagai saksi dipersidangan, sangat diperlukan, karena perhitungan kerugian Negaradalam perkara a quo oleh BPKP, hanya dilakukan berdasarkan hasilPenyidikan, padahal Penyidikan perkara ini sarat dengan kelemahan(Vide, Pledoi dan Memori Banding) ;Ternyata Majelis Hakim menolak permintaan Penasehat Hukumdengan alasan bahwa saat itu Sdr.
PT JALADRI KARTIKA PAKCI, Diwakili H. Noer Indradjaja, S.H.,
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1791 — 2031
ada dua pihakyang lain walaupun tidak membentuk tapi karena dia atasan dan satu lagikarena Pengadilan yang berwenang untuk melakukan itu ;Bahwa, Pejabat menerbitkan izin pejabat karena asas contrarius actusberwenang juga mencabut ijinnya ketika dia mencabut ijinnya denganmendasarkan karena saya mempunyai kewenangan berdasarkan asascontrarius actus adalah kepemilikan kewenangan untuk menetapkan itumemang adalah syarat bagi penetapan suatu keputusan tapi menurut 52ayat 1 dari undangundang No. 30 sarat
949 — 883
Bukti P11 kepadasaksi dan saksi mengakui kebenaran buktibukti tersebut;Bahwa Pertemun tahun 2018 sidang adatterbuka luar biasa dipimpin olehSipai Abner Bisulu;Bahwa inti dari Keputusan tahun 2018 adalah:Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Son Mengakui tanah Katapop milik sah marga Malakabu Maibem; Tanah makan bersama ukuran 200 X 200 M2 dikembalikan ke margaMalakabu Maibem berdasarkan pada pencabutan istri dari padaYeremias Malakabu; Putusan tahun 2006 dibatalkan karena sarat
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
diatur di dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pemberian HakHak danPengumuman Data Fisik serta Data Yuridis dan Pengesahannya, karenatidak melakukan penelitian dan kecermatan dalam menerbitkan objeksengketa serta keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di atas tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena berasal dari produk suratdasar/alas hak kepemilikan atas tanah yang cacat hukum dan sarat
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : FAISYAL BASNI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDRI MARDIANSYAH, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MERI ARYANI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : BUDI SETYAWAN, SH., MH
87 — 35
., Dbahwa pekerjaan pembangunan jalan jagaraga perkantoranPemkab OKUS adalah sarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),sejak awal dianggarkannya proyek ini dalam DPA SKPD DinasPekeryaan Umum Pemkab OKU memang rekanannya sudah ditentukanoleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum saksi Ir. Anmad Sudirman karenasaksi Ir. Ahmad Sudirman mengenal dengan baik Hi. Maulana Sera!
85 — 26
Sehinggasudah seharusnya keterangan saksi tersebut patut dterima karenatelah memenuhi sarat formil maupun materil sebagai saksi.16.Tergugat menolak dengan tegas bukti P16 karena tidak adarelevansinya dengan gugatan a quo.17.Adapun alasan Penggugat dalam angka 6, adalah dalil yang tidakpatut dipertimbangkan, jika alasanya adalah biaya hidup anak anak,maka terhadapa itu sdh ada kepastian hukum melalui putusanpengadilan agama nomor XXXXXXXXXXXXXXK tanggal1XXXXXXXXXXXXXXX yang SUdah berkekuatan hukum
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
79 — 27
membuat ke7 (tujuh) unit kapal INKAMINA adalah gambar danspesifikasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung; Bahwa ukuran dalam spesifikasi teknis yang menjadi acuan PT.Mina Muara Emas dalam pembuatan 7 (tujuh) kapal 'INKAMINA adalahdengan spesifikasi umum bahan utama Kasko kapal kayu, Panjangkeseluruhan (LOA) 18.55 rneter, Panjang geladak (LDK) 16.75 meter,Panjang Garis Air (LWL) 15.00 meter, Lebar kapal (B Max) 4.83 meter,Tinggi geladak (H) 2.25 meter dan tinggi sarat
Pembanding/Penggugat II : ERNA
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Terbanding/Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
Terbanding/Tergugat I : MAWAR
Terbanding/Tergugat IV : YULIDA HAFNI RAMADAN, SH, Mkn
Terbanding/Tergugat II : Drs. HARAPAN NASUTION
75 — 29
Tergugat menyetujuinya dengan sarat surat jaminannyadibuat dalam bentuk jual beli. Lalu penggugat menyatakan kalau tanahtersebut sudah ditawar orang seharga Rp.3.000.000.000, tapi tidakpenggugat jual karena tempat usaha dan uang yang dibutuhkan tidaksebanyak itu.3. Bahwa tergugat menyatakan tidak apa apa, kan ini jaminan, bukanjual beli.
1.ALI FAHMI
2.NURYATI
3.JASIMAH
4.NURHASAN
Tergugat:
1.ALBINE
2.MERLI BT H. AKIP
3.SUMIHAR
4.ROSINTAN
5.SARIMAN
6.NAKITA AT
7.ANDI AGUS
8.SUKADI
9.MUSADAT
10.HOLIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
67 — 7
Sertifikat Hak Milik atas nama masingmasing Tergugat didugadiperoleh di atas kertas karena sarat dengan beberapa kejanggalan dalamproses penerbitannya yang tidak sesuai dengan SyaratSyarat PermohonanHak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ayat (2) Jo. Pasal 9ayat (1), ayat (2) Ke1, ke2, Ke3 Jo.
72 — 36
Jelas biladibandingkan Tergugat dengan kebijakan dikelola sendiridengan joint operation BOT dengan Mitra yang dibuatbelakangan (ex nunc) oleh lembaga yang setingkat tidak bisamengenyampingkan kebijakan Tahun 2007 dengan kebijakantahun 2011, jelas kebijakan baru sangat sarat dengan caracarabertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, UUPA PASAL 11DAN 15, pendistribusian kios kepada pedagang bukan kepadainvestor, aneh Tergugat VIl memberikan sanksi dan ancamankepada pedagang lama/Pemegang SHPTUbila 16.7.2014