Ditemukan 10825 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1997 1117 1317 1017 1217 1987 1977 1967 1971
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 18-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 271/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 20 Juni 2016 —
76 — 47
  • Hal tersebutmengingat kategori dari Ne Bis In Idem (Pasal 1917 ayat (2) KUHPer)antara lain soal yang dituntut (digugat) adalah sama dan tuntutan(gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama, serta pihakpihakyang berpekara, dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan(gugatan) sebelumnya ;Il.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
177 — 48
  • Juli 2018 tersebut adalahsebagai berikut :Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr1) Permohonan Praperadilan Pemohon ditolakseluruhnya;2) membebankan biaya perkara kepada Pemohonsebesar Nihil.C. bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang laranganPeninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sehingga PutusanPraperadilan Nomor: 09/PID.PRA/2018/PN.BPP, tanggal 16 Juli2018 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrach);d. bahwa berdasarkan pasal 1917
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 22-07-2009 — Putus : 15-12-2009 — Upload : 12-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 104/G/2009/PTUN.SBY
Tanggal 15 Desember 2009 — MUKAIR melawan REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
87 — 28
  • . : Copy Surat Tugas dari Rektor Universitas Negeri MalangNomor: 1917/H32/KP/2009 tanggal 17 April 2009 ( sesuai dengan aslinya);Bukti T13. : Copy Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang BogorMalang kepada Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 30 Mei 2009.(sesuai dengan aslinya);3320 Bukti T14 =: Copy Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor:2843a/H32/TU/2009 Hal. Jawaban terhadap Surat Kerukunan Warga JalanSimpang Bogor kepada Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang( Prof. Dr.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-02-2012 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 02-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 11/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 1 Maret 2012 — Drs. SUMARYA, DKK VS Plt. WALIKOTA BEKASI
69 — 33
  • Negara mengikat secara umum tidak hanyaHalaman 49 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUNBDG.terhadap pihak yang bersengketa tetapi juga pihak lain yangberkepentingan; 22222222 22292 2 20222222 22Menimbang, bahwa sekalipun asas nebis in idem tidak diatur secarakhusus namun tidak berarti serta merta Pengadilan Tata Usaha Negara tidakmengenal Nebis in idem sekalipun asas nebis in idem tersebut dapat kitatemukan dalam Pasal 75 ayat (2) Kitabd UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)dan Pasal 1917
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 20-06-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 5/Pdt.G/2012/PN.Kdr.
Tanggal 20 Juni 2012 — HARTONO TANUWIDJAJA melawan PENGURUS PERKUMPULAN RUMAH ABU GEE POK dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, cq. Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur, cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri
28 — 9
  • petitum no. 5 yang pada pokoknya menuntutagar memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan.walaupun tuntutan semacam ini dipandang sebagai suatu tuntutan yangberlebinan, karena sesuai sifatnya sesuai dengan ketentuan perundanganundangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sifat kekuatan pembuktian darisuatu putusan Pengadilan, adalah bahwa suatu putusan Pengadilan kecualimengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dantidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 425/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Penggugat : SUNYOTO
Terbanding/Tergugat I : SYAFTEN ZAIDT Alias CACA
Terbanding/Tergugat II : SUGITO
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR DESA BOJONG KONENG
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR KECAMATAN BABAKAN MADANG
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR DISPENDA BOGOR
81 — 52
  • Dengan kata lain unsurHalaman 13 dari 39 halaman Putusan No.425/Pdt/2021/PT.BDGnebis in idem dalam Pasal 1917 KUHPerdata adalah harusmengandung unsurunsur : (1). Objek yang sama, (2). Pihak yangsama, dan (3).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 09-09-2013 — Upload : 22-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1955 K/Pdt/2012
Tanggal 9 September 2013 — AMIRUDDIN, BBA, vs WAGIMUN Als AKIANG, dkk
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu berdasar Pasal 1917 KUHPerdata, dalamgugatan sekarang secara formil terkandung unsur nebis in idem,sehingga gugatan tidak dapat diterima.5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalahnebis in idem, maka cukup alasan bagi yth. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugatseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvakelijk verklaard);b.
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 09-03-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.Lpk
Tanggal 27 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 21
  • yangtelah diputus; Perkara yang diajukan sebelumnya telah berkekuatan hukumtetap ( inkrach van gewijk)..Menimbang, bahwa hal diatas berlaku terhadap kasus perdataumum, sedangkan dalam perkara khusus seperti perceraian atauhadhonah, Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan para Tergugat adalahsepanjang yang menjadi pokok perkara didasarkan pada pendapat dananalisa para Tergugat yang dituangkan pada tahap jawaban dengan dalildan alasan alasan sebagaimana isi pasal 1917
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 07-08-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 13-02-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 582/Pdt.P/2017/PA.Pwl
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
67 — 53
  • HodimerMengetahui :Campalagian, 24/514Hal. 41 dari 49 halamanPenetapan Nomor 582/Pdt.P/2017/PA.Pwl(tertanda) Raat Penguasa Sipil,(tertanda) J.H.Van den Missenhalaman 4mengetahuiMajene, 6 Mei 1914 MengetahuiAsisten Residen di Mandar di majene, 2 januari 1917(tertanda) E.A.N. Herwarden Penguasa sipil(tertanda) W.E.K. VernoeffSalinanBahwa saya Maradia Balanipa yang bernama Sanggaria membubuhkancap jempo!
Pengadilan PN MAJENE Perdata
Register : 03-05-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN MAJENE Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
1.SALEH
2.IRWANSYAH
3.TUO AMI
4.JUMAIN
5.JUMIATI
6.SALMAN
7.MARIAMA
8.SARAH
9.KAMARUDDIN
10.SARIMUNA
Tergugat:
10.MASTATI Alias AMMA' IRMA
11.HASANUDDIN Alias PAPA' WAHYU
12.MUSTAR Aias A'BA UTTANG
13.DANDI APRIANDI DANDI Alias PANDI Alias GONDRONG
149 — 103
  • Hukum Para Penggugat di persidangan tidakmembuktikan alasanalasan yang melatarbelakangi sehingga suratsurat yangterbit di atas obyek sengketa atas nama orang lain yang berhubungan denganHalaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2021/PN Mjnobyek sengketa harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demihukum, maka petitum angka 5 gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan ParaPenggugat, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 1917
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 09-05-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 508/Pdt.G/2017/PA.Sel
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 41
  • diputus terdahuludan berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa waris dalamperkara ini sudah tidak layak dan relevan lagi untuk diperkarakan kembali padaPengadilan Agama Selong karena perkara ini sudah pernah diperkarakan diPengadilan Negeri Selong pada tahun 1980 dan telah berkekuatan hukumtetap, sehingga dapat dinyatakan bahwa perkara ini Nebis In Idem hal manasesuai dengan yang diatur dalam pasal 1917
Pengadilan PN WATES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN WATES Nomor 195/PDT.G/2016/PN WAT
Tanggal 16 Maret 2017 — SUWARSI,dkk lawan KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYO PAKU ALAM X dkk
263 — 540
  • Apakah pada waktu itu (tahun 1917) sudah dapat ditentukankoordinat dengan sangat teliti ;ii. Apakah tanah yang diaku sebagai milik Goesti Kandjeng RatoeEmas alias Moersoedarinah binti Moertedjo (seluas : 12.939.064m?) berada dalam batas keempat patok tiang tersebut ?
    hak Eigendom (hukum pertanahan Barat), sedangkan untukbangsa pribumi diterapbkan hak adat (hukum pertanahan adat) (IndischeStaat Regeling pas 51) ;Maka, perlu dipertanyakan mengapa Moersoedarinah yang merupakanputri dari ISKS Hamengku Buwono VII dan isteri dari SIKS PakubuwonoX dinyatakan diberi hak alas Eigendom yang seharusnya diberlakukanuntuk warganegara / bangsa Barat dan Timur Asing ;Halaman 29 dari 111 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN WatBahwa pada tanggal 31 Desember 1917
Pengadilan PN ENDE Perdata Tanah
Putus : 23-11-2016 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN ENDE Nomor 6/Pdt.G/2016/ PN.End
Tanggal 23 Nopember 2016 — - PAULUS NDOA - BERNADUS BABA ODJA - GABRIEL GANO - ZAKARIAS PITA - MONIKA NOIO TANDI - IMELDA RAGI - THERESIA DHENGO - EMILIANA ENA - LUSIA SEHA
121 — 125
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan yangdiajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPerdata danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 647 K/Sip/1973yang pada dasamya sangat tegas berbunyi: Gugatan (tuntutan) yangdiajukan dengan dalil (dasar hukum) atas posita atau alasan yang sama dandiajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang samapula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalamgugatan tersebut
    Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan yangdiajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPerdata danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 647 K/Sip/1973yang pada dasamya sangat tegas berbunyi: Gugatan (tuntutan) yangdiajukan dengan dalil (dasar hukum) atas posita atau alasan yang sama dandiajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang samaPutusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.49 dari 92 hal.pula dengan putusan hakim yang telah
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ACHMAD BUDIMAN
2.ACHMAD REZA MAULANA
3.RIZKI MELANIE
4.RATNA MILANA BUDIMAN
5.ACHMAD RADITYA MULIADHARMA
Tergugat:
1.RAHMAN JAMIL
2.RIDWAN ARIFIN
3.SITI RUKOYAH
4.BHACTIAR RIFAI
5.ZAENUL MIFTAH
6.ABDUL ROID
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
101 — 99
  • Tergugatdan yang berbeda hanya subyek Penggugat I, Il, Ill, IV, V.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan nebis in idemadalah apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilandan terhadapnya telah diajukan putusanyang telah memperoleh hukum tetapmaka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untukmemperkarakannya kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917
    Putusan bersifat positif;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari materi eksepsi gugatanpeggugat ne bis in idem yang kemudian dihubungkan dengan syarat syaratmelekatnya ne bis in idem sebagaimana dimaksud dalam pasal 1917 KUHPperdata maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat ne bis in idemtidak memenuhi syarat putusan bersifat positf karena putusan dalam RegisterPerkara: 34/Pdt.G/2019/PN.Cbi. pada tanggal 02 Juli 2019, yang amarnyaberbuny/i:MENGADILI DALAM EKSEPSIe Menerima dan mengabulkan
Pengadilan PN KALIANDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kla
Tanggal 22 April 2021 — -SUTARJI (Penggugat) Lawan -Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI c.q Direktur Jendral Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung (Tergugat I) -Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar c.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI c.q Direktorat Jendra Bina Marga c.q Direktorat Jendral Jalan Bebas Hambatan c.q Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II c.q Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar I (Tergugat III)
215 — 61
  • Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang intinya:Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekthukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soaldituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan 'sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;b.
    Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Oleh karena itu terhadap eksepsi kKewenangan mengadili tersebut tidak dipertimbangkan lagi;Ad.a.Tentang Eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat ne bis in idem;Menimbang, bahwa semula istilah ne bis in idem hanya dikdalam hukum pidana, namun istilah tersebut telah lazim dipergun.dalam bidang perdata yang juga disebut exceptio res judicata (excvan gewijsde zaak) berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata.
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 30-07-2009 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 51/Pdt.G/2009/PN MKL
Tanggal 30 Nopember 2010 — PAULUS BANGUN; THERESIA BASSANG T; VERONIKA LAMBA; Drs.MATHIUS MISSI; lawan KATRINA BARRI; YOHANIS LELE; TAHIR TAPPI; MARNO; MARNI; TUTI; ANTO; SANDI; Ahli Waris INDO’ SAMPE : K UTAN LUDIA; ANNI; ADOLVINA TAMBING; AGUSTINUS TATO TAMBING; YASINTA TAPPI;
76 — 26
  • YAHYA HARAHAP, SH, dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentanggugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta padahalaman 441 s/d 448, menjelaskan tentang melekatnya Nebis In Idem dalam putusan sebagai berikut : Tidak dengansendirinya pada setiap putusan melekat unsur Ne bis In Idem.Agar unsurunsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhisyaratsyarat yang ditentukan pasal 1917 KUH Perdata, yakni :1.
    Apabilasalah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka putusantidak melekat ne bis in idem ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmenghubungkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dengan eksepsipara Tergugat dalam jawabannya ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi ini, Tergugat IItelah mengajukan bukti Surat, yakni 1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 1306 K/Pdt/2004,diberi tanda T.21 : 1712. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi No. 382/Pdt/2003/PT.MKS, diberi tanda T.22 : 3.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN PARIAMAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
1.JHON SERLI DT. MARAJO
2.MAIKY MANEZA
3.MAILON MANEZA
4.MAIRID MANEZA
Tergugat:
1.HAPPY NALDI, SE
2.Ny. Zaimah Z
3.Erlida M
4.Dra. Armanusjah
5.Dian Fitrina
6.Dewi Rina
7.Kerapatan Adat Nagari KAN Lubuk Alung
85 — 20
  • Tanah dari Harta Kagadangan DatukMarajo; Pasar Nagari Lubuk Alung ini Secara operasional dikelola sepenuhnyaoleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung (dalam hal ini Turut Tergugat);Kerjasama Turut Tergugat dan Datuk Marajo ini dengan sistem bagi hasilsama besar antara Datuk Marajo dan Turut Tergugat; Tanah KagadanganDatuk Marajo pada Tumpak Pertama dan Tumpak Kedua yang dipakai olehKerapatan Adat Nagari (KAN) untuk Pasar Nagari Lubuk Alung ini Sudahdimulai sejak dulu kala kirakira pada tahun 1917
    Bahwa kami memakai objek sengketa tumpak satu dan tumpakkedua sebagai Pasar dengan sistem bagi hasil sama besar antara kami danPenggugat I; Kami sudah memakai objek sengketa tumpak satu dan tumpakkedua sebagai Pasar ini sudah lama sekali kirakira sejak tahun 1917 hinggawaktu yang tidak terbatas;11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — I. PT. MUTIARA SULAWESI., II. KARNA BRATA LESMANA VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI., II. PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
113 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 104 PK/TUN/2016HGB Sertifikat Nomor 74/Ungasan (sekarang HGB Sertifikat Nomor1678/Ungasan) (vide Bukti P4), karena nebis in idem, sesuai ketentuanPasal 1917 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan;Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan olehpihak yang sama dan terhadap
    vide Bukti P4), maka TermohonPeninjauan Kembali Il tidak dapat mengajukan gugatan lagi terhadapkeabsahan Jual Beli Akta Nomor 41/2005 tertanggal 24 November 2005(vide Bukti P10) dan Jual Beli Akta Nomor 42/2008 tertanggal 22September 2008 maupun terhadap kepemilikan tanah HGB Sertifikat Nomor72/Ungasan (sekarang HGB Sertifikat Nomor 61/Kutuh) (vide Bukti P3) danHGB Sertifikat Nomor 74/Ungasan (sekarang HGB Sertifikat Nomor1678/Ungasan) (vide Bukti P4), karena nebis in idem, sesuai ketentuanPasal 1917
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-02-2015 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 29/PID.SUS/2015/PN.KBJ
Tanggal 19 Maret 2015 — -JOHANNES PERANGIN-ANGIN
51 — 13
  • Nuan Gurusinga dan Pelin Gurusingamengajukan intervensi;Menimbang, bahwa selain itu untuk Juma Gerat sebelumnya sudah pernahberperkara dalam perkara Nomor 37/Perd/1979/PNKbj kemudian diajukan bandingdengan nomor perkara Nomor :183/Perd/1981/PT.Medan dan kemudian kasasidengan nomor perkara Nomor : 1810K/Sip/1983 tanggal 30 Maret 1985;Menimbang bahwa mengenai asas Nebis In Idem tidak dapat ditemukansecara langsung dalam peraturan perundangundangan, melainkan dapat disimpulkandari ketentuan Pasal 1917
    Untuk dapat menggunakankekuatan itu, soal yangdituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yangsama dan harusdiajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang samadalamhubungan yang sama pula;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut, dapatdisimpulkan bahwa untuk memberlakukan asas Nebis In Idem pada pokoknya harusdipenuhi syarat bahwa subyek gugatan dalam sengketa terdahulu baik Penggugatmaupun Tergugatnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian, selanjutnyaobjek
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Tanah
Register : 18-01-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Bau
Tanggal 19 Juli 2017 — PENGGUGAT - LA ORI APA - LA ENE - LA ABA AME - LA UDI AHI - WA INDO APA - LA ADI ALS LA API - WA YMBO - WA KARI - WA API - WA DOKO TERGUGAT - MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq. KEPALA BANDARA BETOAMBARI - BUPATI KAB. BUTON - WALIKOTA BAUBAU - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
124 — 46
  • No. 2973 K/Pdt/1992 tanggal 24 Oktober 1994,sehingga kami pihak TERGUGAT melihat ini sebagai suatu gugatan yang sudahberulang dengan objek yang sama sehingga bisa dikatakan Ne bis in idem sesuaidengan pasal 1917 KUHPerdata apabila putusan yang dijatuhkan bersifat positif(menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatanhukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem, bahwa selanjutnyapelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat EdaranMahkamah Agung
    YAHYA HARAHAP,S.H., dalambukunya Hukum Acara Perdata halaman 440, menguraikan mengenai inti sari dariPasal 1917 KUHPerdata (exceptio res judikata) tersebut yaitu : Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dayakekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama, dandiajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dalam hubungan yang samapula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum