Put Nomor 0691/Pdt.G/2017/PA.JrBahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik,akan tetapi sejak awal tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugattidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak mencukupinafkah keluarga, Tergugat terlalu perhitungan dalam masalah nafkah sehingga Penggugatharus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan seharihari;Bahwa

anak 2 orang bernama; 1) Rohmah Lailatul Fitriyah, umur 20 tahun,sudah berkeluarga; 2) Rini Ridiyati, umur 18 tahun, sekarang dalam pengasuhanTergugat;;Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksitahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak awal tahun 2015hingga sekarang selama 2 tahun dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak mencukupi nafkahkeluarga, Tergugat terlalu perhitungan

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknyaadalah bahwa setelah 20 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak mencukupi nafkahkeluarga, Tergugat terlalu perhitungan

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Januari tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat perhitungan, sehingga Penggugat bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan seharihari.

tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Tegal Kalong RT.001 RW. 006 DesaKemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sudahmempunyai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK , perempuan, umur 6 tahundalam asuhan Penggugat; Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarangmemenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan

Bahwapada sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkatKota Administrasi Jakarta Utara, PEMOHON selaku Ketua DPCPartai Demokrat Jakarta Utara telah menerbitkan surat tugas nomor :036/DPC.PD/JU/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, surat dimaksudadalah sebagai mandat untuk mengikuti, menyetujui dan keberatanatas hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU serta mengambilSalinan berita acara atau sertifikat hasil rekapitulasi;Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 20 dari 522.

MUHAMMAD HARAHAP, dibawah sumpah, memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres metro Jakarta Utarasebayak 2 (dua) kali sebagai saksi pihak yang mendapat mandate dariPemohon sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jakarta Utara untukmengambil rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU.

Santosoadalah Ketua DPD;Saksi 3 AHMAD IRFAN, dibawah sumpah,memberikan keterangan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jakarta utarasebanyak 2 (dua) kali terkait pasal penipuan dan penggelapanrekapitulasi Surat Suara;Bahwa yang menjadi terlapor adalah Sdr, Asep dengan Santoso karenatelan mengambil hasil rekapitulasi perhitungan suara padahal yangbersangkutan tidak diberikan mandate sebelumnya.Bahwa saksi sebagai

Asep mengambil surat rekapitulasi tersebut atas perintah Sdr.Santoso;Bahwa akibat kehilangan surat rekapitulasi perhitungan suara tersebutmenngakibatkan pemohon mengalami kerugian suara dan materi (dana)maupun tanggung jawab sebagai Ketua DPC Partai Demokrat.Bahwa saksi tidak tahu apa kepentingan Asep mengambil rekapitulasisurat suara tersebut;Bahwa saksi tau Surat Bukti P.2.Bahwa yang dilaporkan ke Gakumdu bukan perbuatan hilangnya suaratetapi pengambilan rekapitulasi hasil perhitungan suaranya.Saksi

Perolehan Suara danPenetapan Hasil Pemilu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari buktibuktisurat yang diajukan Pemohon dan Termohon maupun dari Saksi saksi maupunahli yang diajukan Pemohon yang telah didengar keterangannyadipersidangan, bahwa peristiwa pidana dalam perkara ini adalah pelanggarandalam rangka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan PenetapanHasil Pemilu, dinubungkan dengan laporan polisi yang dilaporkan Pemohonberupa Penggelapan dan/atau Penipuan

Bahwa penetapan jumlah hutang Penggugat sebesarRp50.526.050.078,49 oleh Tergugat Il adalah tidak tepat dan tidakdidukung oleh perhitungan yang transparan dan buktibukti otentik.Mengenai perhitungan jumlah hutang Penggugat yang pasti, telahberulang kali ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat II, namunTergugat Il tidak dapat memberikan dasar perhitungannya, hal iniadalah bertentangan dengan Pasal 4 (2) jo. Pasal 10 (1) jo.

Keuntungan yang sudah pasti akan diperoleh, namun tidak jadididapat sebesar USD88,873,656.00 yaitu dengan menggunakandasar perhitungan menghabiskan sisa stock bahan baku yang ada,sebesar 1,3 juta ton, dengan rate pemakaian sebanyak 190.000 tonper 10.000 ton produk furfural per tahun, dengan harga transaksipenjualan diperoleh Penggugat, sebagai berikut: D KKeuntungan tahun 1995 USD14,401,500(tahun I)Pembayaran bunga kepada USD2,042,400 Hal. 11 dari 50 hal. Put.

Perhitungan jumlah kredit yang diterima Penggugat;1. Bahwa apabila Tergugat menjalankan Surat Korporasi Ill Nomor 65,maka jumlah kredit yang seharusnya diterima oleh Penggugat dariTergugat sebesar Rp28.300.000.000,00 dan bunga tunggakan yangharus dibayar sebesar Rp13.902.000.000,00;2.

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, Tergugat tidak menjalankan SuratKorporasi Ill Nomor 065, sehingga perhitungan jumlah kredit yang diterimaoleh Penggugat hanya sebesar Rp19.732.000.000,00 dengan perhitungan,sebagai berikut: Kredit Pokok Rp 17.800.000.000,00;Kredit KMK Rp 2.500.000.000,00; Bunga sesuai dengan SE BI Nomor 23/12/BPPP, Tanggal 28 Februari1991 (max 9 bulan bila diperhitungkan sebagai kredit macet)Rp3.902.000.000,00; Pembayaran bunga 12 x Pada tahun 1996 Rp600.000.000,00; Klaim asuransi

Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan laporan berkala sebagaiberikut:1) Laporan produksi (dirinci perjenis, kuantum, dan nilai) dan penjualan(lokal dan ekspor dirinci perjenis, kuantum dan nilai setiap bulan yangharus diterima paling lambat 2 minggu setelah tanggal laporan);2) Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugilaba lengkapdengan perinciannya setiap semester yang harus diterima palinglambat 1 bulan setelah tanggal laporan;3) Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugilaba

Bendahara Penerimaan pada satuankerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitolitahun 2011;1 (satu) Bundel Foto Copi Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor823.2PD/0718.04KP/T1T/2013 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil atas nama Yuyun Wahyuni A.Md;1 (satu) Bundel Foto Cpi Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 387tahun 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran BendaharaPengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2014;Perhitungan

, saksi diwajibkan membayar sebesarRp. 7.500.000,Bahwa saksi 2 (dua) kali mengajukan permohonan IMB, yang pertamasaksi ajukan yaitu untuk lantai satu dan yang kedua setelah bangunanRuko saya tambah lantai kedua ;Bahwa permohonan IMB yang kedua, saksi bayar Rp. 5.000.000,atas dasar perhitungan terdakwa ;Bahwa pembayaran biaya IMB tersebut tanpa ada tanda terima dansaksi menyerahkan uang di Kantor Perijinan Kab.

untukmendapatkan jumlah besaran Retribusi yang dibebankan kepadaPemohon;Bahwa yang melakukan perhitungan untuk mendapatkan besaran iuranretribusi adalah Terdakwa selaku Kepala Seksi Perijinan;Bahwa setelah dilakukan perhitungan maka kantor pelayanan perijinanterpadu mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yangmencantumkan besaran retribusi yang didalam SKRD tersebut yangmana di dalam SKRD tersebut yang bertandatangan adalah BendaharaPenerima;Bahwa benar selama terdakwa menjabat sebagai

Kepala Seksi perijinan,Terdakwa selalu melakukan perhitungan untuk mendapatkan besaranretribusi yang diajukan oleh Pemohon;Bahwa setelah diketahui jumlah besaran retribusi, pemohon harusmembayar besaran retribusi tersebut secara langsung kepadaBendahara Penerima;Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Perijinan,yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Perijinan TerpaduKab Tolitoli adalah Dra FERA G MANGGOAL;Bahwa benar tidak semua uang yang dibayarkan oleh Pemohon,Terdakwa

I DAERAH (SKRD), padahal SKRDtersebut adalah dasar perhitungan untuk dilakukan pembayaran oleh PemohonIMB, sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa tidak menggunakanmenggunakan SKRD, serta uang yang diterima Terdakwa dari Pemohon IMBtidak semua disetor kepada Bendahara Penerima sebagaimana Surat TandaSetoran (STS) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan denganPasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20

SYUKRON NAJIB Bin ACHMADTAS'IN selaku Konsultan Pengawas (perkara lain), telan memperkaya diriTerdakwa dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara CqPemerintahan Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp.784.602.096, (tujuh ratusdelapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah),atau setidaktidaknya sekitar sejumlah tersebut, Adapun perinciannya sesuaidengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanperwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR9751/PW11/

Adapun perinciannya sesuai denganhasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilanPropinsi Jawa Tengah No : SR9751/PW1 1/5/2012 Tanggal 05 September 2012adalah sebagai berikut: Realisasi pembayaran Pajak yang disetorNilai bersih setelah pajakNilai fisik setelah pajakKerugian Keuangan NegaraRp.2.268.514.000,00Rp. 247.474.253,00Rp.2.021.039.747,00Rp.1.236.437.650,00Rp. 784.602.096,70Dengan perincian itemitem pekerjaan dibulatkan sbb: NO.

Adapun perinciannya sesuaidengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanperwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR9751/PW11/5/2012 Tanggal 05September 2012 adalah dengan rincian sebagai berikut: Realisasi pembayaran Rp.2.268.514.000,00 Pajak yang disetor Rp. 247.474.253,00 Nilai bersih setelah pajak Rp. 2.021.039.747,00 Nilai fisik setelah pajak Rp. 1.236.437.650,00 Kerugian Keuangan Negara Rp. 784.602.096,70Dengan perincian itemitem pekerjaan dibulatkan sbb: NO.

Bahwa Tim POLINES dalam Revisi Laporannya telah melakukanrekayasa perhitungan dengan menghitung ratarata hasil dari keduapenelitian lapangan tersebut di atas. Hal tersebut tidak benar menurutHal. 34 dari 45 hal. Put. No. 239 K/PID.SUS/2014kaidah keteknikan, dan sematamata hanya untuk mencaricarikesalahan sehingga bisa dinyatakan sebagai penyimpanganpekerjaan lapis penetrasi/Lapen sebagaimana tercantum dalamRevisi Laporan Tim Polines ;.

Bahwa pernyataan yang salah mengenai besarnya angka kadar aspaltersebut, tentunya juga akan menghasilkan perhitungan yang salahpula terhadap perhitungan total harga pekerjaan Lapisan Penetrasiyang tentunya dianggap sebagai penyimpangan pekerjaan ;.

BonusBonus1. bonusbonus dalam waktu dekat completion Bonus yang dialokasikan untuk paruh ke2 2016 akandibayarkan selambatlambatnya pada akhir Pebruari, dalamformulasi perhitungan saat ini; bonus PIAP tahun 2016 untuk grade 46 sedang ditinjau danPenggugat mengantisipasi pembayarannya pada 28 Pebruari2017.2. bonusbonus mendatang bonus Completion, bonus PBA, bonus KPI, bonus Produktifitas danbonus Insentif Non Rotasi akan tetap dibayarkan sesuai denganformula perhitungan yang berlaku.

pesangon ParaTergugat sebagai berikut:(Total Perhitungan Kotor sesuai Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesiadan ProgramKesejahteraan Pekerja = selisih yang dibayar Penggugat)Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pdt.

Petitum Gugatan adalah perhitungan, pembayaran PHK sesuai Pasal 164 ayat 3 tersebut, dan (c).

pesangon Para Tergugat sebagaiberikut :(Total Perhitungan sesuai Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesia dan Program KesejahteraanPekerja = selisih yang dibayar Penggugat) : Total Perhitungan Saldo Per 1 JanSesuai Psl 164 2019 Dana PensiunSaldo Per 24 Jan 2019 ProgramNo Nama Penggugat ayat (a) Ou PT Freeport . a Jumlah13/2003 Indoensia Kesejahteraan(Rp) (Rp) Pekerja (Rp) Halaman 78 Putusan Nomor 170/Padt.

Freeport Indoensia dan saldo programKesejahteraan Pekerja sebagai berikut: Total Perhitungan Saldo Per 1 Jan Saldo Per 24 Jansesuai Ps! 164 2019 Dana Pensiun2019 ProgramNo Nama Penggugat ayanys) UL Bt.

Rp.113.867.078 = Rp.17.080.061Akumulasi Penggantian Hak adalah a+b= Rp. 22.156.557 + Rp.17.080.061 = Rp. 39.236.618Maka Total Pesangon yang harus dibayar perusahaan kepada Pekerja adalah14+2+3= Rp. 78.831.054 + Rp.53.036.024 + Rp. 39.236.618= Rp. 153.103.696Terbilang Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Ribu Enam RatusSembilan Puluh Enam Rupiah.4 Agar kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuaidengan Pasal 155 ayat 2 Undangundang No.13 Tahun 2003.11 Bahwa sesuai dengan perhitungan

/ Penjumlahan dalam menetapkan upah sebagai dasar penetapanupah perbulan adalah SALAH sebab Penggugat menetapkan jumlah upahperbulan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah sebesar Rp.4.484.503,sementara hasil penjumlahan rincian upah sebulan yang diajukan Penggugatadalah Rp.4.290.903.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU No.13 tentangketenagakerjaan bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasarperhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uangpenggantian hak adalah

8 Bahwa dalil Penggugat pada butir (8) dan (9) benar membingungkan dan patutditolak sebab sebagaimana diuraikan Tergugat pada butir (6) dan (7) diatas,seyogyanya Pegawai Perantara Disnaker Pohuwato di Marisa tidak menerimapermohonan mediasi sebab PHK dilakukan oleh Tergugat sesuai ketentuanbahwa sebelum di PHK sudah dirundingkan lebih dahulu, dan dalamperundingan Penggugat mengakui menggelapkan uang Tergugat dan bersediamembayar kerugian tersebut ;9 Bahwa tuntutan Penggugat yang didasarkan pada perhitungan

Bahwabilamana Ternyata secara Hukum Penggugat dinyatakan tidak bersalahmaka Tergugat akan membayar hak pesangon dan lain lain sesuai ketentuanperundangan yang berlaku) ;Bahwa dasar perhitungan pesangon yang didasarkan pada upah bulananPenggugat adalah membingungkan / rancu kemudian dasar perhitunganpenghargaan masa kerja dua kali ketentuan, pertanyaannya ketentuan mana?

uang pesangon;Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam Posita pada butir (3) dimanaPenggugat menetapkan upah sebulan sebesar Rp.4.484.503, (empat juta empat ratusdelapan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) sebagai dasar perhitungan pesangonsementara hasil penjumlahan rincian upah sebulan dalam butir (3) yang diajukanPenggugat adalah sebesar Rp.4.484.903, (empat juta empat ratus delapan puluh empatribu sembilan ratus tiga rupiah) sedangkan pada butir (3) huruf (b), sedangkan jumlahkomponen upah

memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UndangUndangPengadilan Pajak;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan SuratBanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan(2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima olehPengadilan Pajak;PERHITUNGAN

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEBERATANBahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut : Uraian isesual SKPKB) Ditambah/ Dikurangi Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 181.617.490 (5.736.500) 175.880.990Sanksi Bunga 50.852.897 (1.606.220) 49.246. 677Sanksi Kenaikan Jmlh PPN yg masih harus (lebih) dibayar 232.470.387 (7.342.720) 225.127 .667 Koreksi TerbandingBahwa Berikut adalah rincian koreksi yang dipertahankan berdasarkanKeputusan Keberatan :1.

Alasan BandingKoreksi atas DPP PPN sebesar Rp 1.706.120.496,00Koreksi atas margin penjualan kepada afiliasi sebesar Rp 1.650.917.046,00Alasan KoreksiBahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT TechnopiaLever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbandingmenghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuaidengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;Perhitungan

Perhitungan harga wajar dengan metode inidilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajarkepada biaya produksi;Data persentase laba kotor wajar dapat diperoleh dari: Penjualan kepada pihak ketiga yang independen daripenjual yang juga melakukan penjualan terhadapafiliasinya;* Penjualan oleh pihakpihak yang independen;Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 546/B/PK/PJK/20179."

Bahwadikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT TahunanPPhMasa Pajak April 2007, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mencantumkan bagaimanacara perhitungan dalam rangka hubungan istimewa makasesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menentukan kembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilaiyang wajar dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhihubungan istimewa.

pidana Penipuan ;

Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.171819BankMestika sebesar Rp.5.500.000.000, (lima milyar lima ratus juta rupiah) olehBudiman Effendi, in casu dalam Akta Notaris Nomor : 15 tanggal 12 Februari 2009tersebut di atas, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan perhitungan ataupenyelesaian terhadap uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah) yang sudah disetorkan ke dalam Rekening BCA No.4591301718 atas nama Tergugat /Johan Maharis (BUKTI P12);Bahwa dengan

Secara rincikerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat dapat dibuktikan dandibuatkan dengan perhitungan sebagai berikut :1 Kerugian materiil yang diderita Penggugat yang jika dihitung sesuai bungakredit bank rata rata pada saat ini adalah sebesar 12 % (dua betas persen)per tahun dapat dihitung sebagai berikut :Dasar perhitungan: Nilai Modal : Rp. 1.500.000.000.e = Tingkat sukubunga bank rata2 : 12 % per tahun.e Waktu 29102008 s/d. 30072012 ( 3 tahun, 9bulan dan hari)Perhitungan kerugian

materiil :Nilai modal / uang konsumen yang ditarik Rp. 1.500.000.000.Perhitungan bunga :36 bulan x (12 % x Rp. 1.500.000.000.)

tersebut di atas;b Penarikan uang sejumlah tersebut diatas hanya bersifat tentatif sampai keadaandi PT Gayaland Prokencana (Penggugat) dan kemelut diantara para Pemegangsaham membaik;c Permindahan dana dilakukan dengan itikad baik, sehingga pada tanggal 29Oktober 2008 (BUKTI T3),Tergugat memberitahukan kepada Para PemegangSaham bahwa Tergugat telah menarik uang sejumlah tersebut diatas denganalasan untuk mengamankan haknya sebagal Pemegang Saham untuk sementarawaktu;Tentang Pengalihan Saham Dan Perhitungan

Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.18Pengambilan kembali uang dari setoran saham sebesor Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah); danKewajiban PT Gayaland Prokencana (Penggugat) pada Bank Mestika sebesarRp. 5.500.000,000, (lima milyar lima ratus Juta rupiah );(selanjutnya disebut "masalah keuangan")1011121314Bahwa setelah dilakukan perhitungan dan pembicaraan mengenai penyelesaiankedua masalah keuangan Proyek dan Perusahaan tersebut, maka para pihaksetuju untuk menyelesaikan kedua

Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya ...............0. (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP. Bunga Pasal 13 (5) KUP. Kenaikan Pasal 183A KUP. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUP.

Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya .................. (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPg.

Putusan Nomor 1416/B/PK/PJK/2016 Usul;Bahwa usul agar Keputusan Terbanding Nomor: KEP214/WPUJ.20/2014tanggal 3 Maret 2014 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00022/207/08/007/13 tanggal15 Februari 2013 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor: KEP00120/WPJ.20/KP.0703/2013 tanggal 26 Juli 2013 MasaPajak Februari 2008 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayarsebesar dibayar Rp6.273.458.945,00 dikurangkan menjadi NIHIL sesuaidengan perhitungan

.20/2014 tanggal 3 Maret 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor:00022/207/08/007/13 tanggal 15 Februari 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00120/WPUJ.20/KP.0703/2013 tanggal 26 Juli 2013 atas nama : PT Tobu Indonesia Steel, NPWP01.002.843.9007.000, beralamat di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, JalanPulogadung Nomor 14, Jakarta Timur, 13930, sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 14.709.775.810,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Rp 14.709.775.810,00berikutnyae. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

Hukum, Tertiob Penyelenggaraan Negara,Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas,dan Akuntabilitas.Pendapat Majelis (Putusan a quo halaman 4446);Pendapat Majelis:Bahwa setelah mempelajari materi gugatan Penggugat baik yang tertulisdalam Surat Gugatan Nomor: IIl/CBP/XI/2015 tanggal 3 November 2015maupun berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam persidangan,Majelis berpendapat sebagai berikut:Bahwa materi gugatan Penggugat adalah menyangkut pembuktian yangberkaitan dengan perhitungan

Desember 2007;Bahwa menurut Majelis, terdapat perbedaan antara materi yang dapatdiajukan gugatan dengan materi yang dapat diajukan banding.Bahwa dengan memperhatian ketentuan Pasal 23 UU KUP, Majelisberpendapat bahwa materi pengajuan gugatan hanya menyangkut masalahformal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajaksedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal 26dan Pasal 27 UU KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajakyang berkaitan dengan perhitungan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;Surat Ketetapan Pajak Nihil;Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atauo a9 &Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia denganmengemukakan jumlahpajak yang terutang, jumlahpajak yangdipotong atau dipungut, ataujumlahrugi menurut perhitungan WajibPajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.Memori

berkaitan dengan perhitunganbesarnya pajak yang terhutang berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf cUU KUP.Putusan PP a quo halaman ke 45 alinea ke5:Bahwa denganmemperhatian ketentuan Pasal 23 UU KUP, Majelis berpendapat bahwamateri pengajuan gugatan hanya menyangkut masalah formal atauprosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajaksedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal26 dan Pasal 27 UU KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapanpajak yang berkaitan dengan perhitungan

yang diajukan gugatan.Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia dalam sidang, tidak melakukan pengujianmateri atau objek Gugatan berarti materi Gugatan dalam Surat Gugatan danBantahan atas Tanggapan Tergugat (Termohon PK) sudah benar danselanjutnya dapat digunakan sebagai dasar alasan permohonan peninjauankembali berdasarkan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak.Materi Gugatan;Putusan PP a quo halaman ke 44 Pendapat Majelis alinea ke2:Bahwa materi gugatan Penggugat adalah menyangkut pembuktian yangberkaitan perhitungan

PermusyawaratanDesa; Bahwa dari jumlah yang seharusnya dipertanggung jawabkan sebesarRp. 1.065.736.380 (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tigapuluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), terdakwa hanyamelaporkan realisasi anggaran sebesar Rp. 714.125.500, (tujuh ratusempat belas juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah),sedangkan sisanya sebesar Rp. 376.917.208, (tiga ratus tujuh puluhenam juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan rupiah)dimasukkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) yangdimaksudkan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun 2017; Bahwa keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) di tahun 2016, oleh terdakwa dilaksanakan tanpa melaluimekanisme Perubahan PeraturanDesa, dan tidak pernah dibahas sertatanpa kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa; Bahwa hingga pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desaoleh Inspektorat Kabupaten Donggala yang dilakukan pada bulan Julitahun 2017, anggaran sebesar Rp. 376.917.208

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa : Pasal 24 ayat (3), mengatur bahwa semua penerimaan danpengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangandesa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; Pasal 33 ayat (1) huruf b, mengatur bahwa PerubahanPeraturan Desa dapat dilakukan apabila keadaan yangmenyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahunsebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Pasal 33 ayat (3), mengatur bahwa tata cara pengajuanperubahan

Anggaran (SiLPA) yangdimaksudkan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun 2017;Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PAL Bahwa keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) di tahun 2016, oleh terdakwa dilaksanakan tanpa melaluimekanisme Perubahan PeraturanDesa, dan tidak pernah dibahas sertatanpa kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa; Bahwa hingga pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desaoleh Inspektorat Kabupaten Donggala

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa : Pasal 24 ayat (3), mengatur bahwa semua penerimaan danpengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangandesa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;Halaman 14 dari 23: halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PAL Pasal 33 ayat (1) huruf b, mengatur bahwa PerubahanPeraturan Desa dapat dilakukan apabila keadaan yangmenyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahunsebelumnya harus digunakan

Adapun rincianupah yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagaiberikut: Upah Pokok (sebesar USD8.000) + lembur (tanggal 26, 29, 30, 31, bulanJuni, dan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bulan Juli tahun2014 = 17 hari x USD 500 = USD 8.500); Total (USD8.000 + USD8.500) = USD16.500;Berdasarkan perhitungan Penggugat di atas terbukti didapati kKekuranganpembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal 25 Juli 2014sebesar (USD16.500 USD10.000) = USD6.500;14.Bahwa

Adapun rincian upah yangseharusnya diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut: Upah Pokok (sebesar USD8.000) + lembur (tanggal 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, bulanAgustus, tahun 2014 = 20 hari x USD500 = USD10.000); Total (USD8.000 + USD10.000) = USD18.000;Berdasarkan perhitungan Penggugat di atas terbukti didapati kekuranganpembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal 26 Agustus 2014sebesar (USD18.000 USD16.000) = USD 2.000

USD6.500;c) Kekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal28 Agustus 2014 adalah sebesar USD2.000;d) Kelebihan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal 26September 2014 adalah sebesar USD6.000;e) Kekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk bulanOktober dan 15 November 2014 adalah sebesar USD760;Total (KekuranganKelebihan);(USD1.774 + 6.500 + 2.000 + 760) (USD6.000);USD11. 0346.000;USD5.034;Hal. 5 dari 28 hal.Put.Nomor 860 K/Pdt.SusPHI/2017Berdasarkan perhitungan

Kekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untukbulan Oktober dan 15 November 2014 adalah sebesar USD760; Total (Kekurangan Kelebihan); (USD1.774 + 6.500 + 2.000 + 760) (USD6.000); USD11. 0346.000; USD5.034;Berdasarkan perhitungan Penggugat di atas terbukti didapati totalkekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk bulan Junisampai dengan 15 November 2014 sebesar USD5.034;.

Penggugat di atas terbukti didapati totalkekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuk tanggal 15November 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 adalah sebesar USD48.000.Dengan demikian, Berdasarkan perhitungan Penggugat di atas terbuktididapati total kKekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat untuktanggal 15 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar (USD5.034 +USD48.000) = USD53.034;25.Dan Bahwa setelah Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPengguat seharusnya Tergugat

demikian karena Pemohon Banding dalamperhitungan SPT menghitung penerimaan Bank BCA sebesarRp 2.291.900.578.397,00, mengingat bahwa tidak dilakukanpembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Pasal8 ayat (1) UU KUP yang berbunyi:"Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SuratPemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikanpernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belummelakukan tindakan pemeriksaan," maka penerimaan Bank BCAsesual dengan yang dijadikan perhitungan

Pemohon Bandingdalam SPT/Surat Banding yaitu Rp2.291.900.578.397,00;Dengan demikian penjualan dihitung kembali sebagaimana tabelberikut: (tabel 2).Berdasarkan pertimbanganpertimbangan serta perhitungan diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesarRp1.541.934.822,00 harus dibatalkan karena telah dibuktikanoleh Pemohon Banding dokumen pendukungnya, sedangkansisanya sebesar Rp4.085.447.105,00 tetap dipertahankan."

Sehingga pelunasan iniseharusnya dikeluarkan dari perhitungan Arus Piutang.3) Pemohon PK tidak menambahkan penerimaan ataspelunasan piutang yang Termohon PK catat dalam akunCash on Hand sebesar Rp93.537.613.859,00Dalam putusannya, Majelis berpendapat sebagaimanapendapat Majelis untuk sengketa omzet pada sengketabanding PPh Badan yang telah diputus dengan PutusanNomor Put52240/PP/ M.XIB/15/2014.

sebagaiberikut:Bank Sumitomo So Rp 24.418.146.447Accrued biaya (marketing) Rp 1.857.425.145Account Receivable Rp 26.275.571.592 Dari jurnal tersebut terlihat bahwa penerimaantersebut mengurangi piutang dagang (AR) sebesarRp 26.575.571.592,00, sehingga transaksi tersebutberhubungan dengan penjualan; Dengan demikian pencatatan akun accrued biayamarketing sebesar Rp 1.857.425.145,00 harusdiperhitungkan sebagai unsur penambah pelunasanpiutang untuk mencerminkan jumlah pelunasanpiutang;> Atas selisih perhitungan

26.275.571.592)Penerimaan Kas net 93.529.692.290Accrued market 1.857.425.145Penerimaan BankSumitomo So 995.806.302.657Penerimaan BankBCA 2.291 .900.578.397Penerimaan BankBOT Penerimaan BankHSBC 7Penjualan inlclude PPN 2.577 .304.339.310Dikurangi:Piutang Usaha awal 140.055.512.065PPN dipungut sendiri cfm SPT PPN 221.912.324.351Discount dan rabat (sesuai audir) 47.960.299.168Penjualan Cfm Pemeriksa 2.167 .376.203.726Penjualan cfm SPT/WP 2.163.290.756.621Selisih Penjualan 4.085.447.105 Sesuai dengan perhitungan

yang dimaksud pada ayat (3) di atas mengatur sebagaiberikut:Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganBahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) UU KUP, koreksi Terbandingterhadap jumlah pajak yang terhutang harus didasarkan pada buktiadanya kesalahan jumlah pajak yang terutang dalam SuratPemberitahuan ("SPT") yang telah disampaikan Pemohon Bandingkepada Terbanding dan/atau perhitungan

Hal inisesuai dengan prinsip se/f assessment yang dituangkan dalam ayat (2),yakni bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT adalah jumlahpajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundangundangan atauHalaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017jumlah pajak yang benar;Bahwa dengan demikian, kecuali Terbanding mempunyai bukti yangsebaliknya, Terbanding harus menerima jumlah pajak dalam SPTsebagai jumlah pajak yang benar dan/atau perhitungan yangmendasarinya sebagai perhitungan yang

benar dan oleh karena itu tidakmelakukan koreksi;Bahwa koreksi Terbanding sama sekali tidak didasarkan pada buktikesalahan jumlah pajak yang terutang dan/atau terjadinya kesalahandalam perhitungan pajaknya, melainkan didasarkan pada pendapatnyabahwa skema yang diterapkan antara Pemohon Banding dan PemegangSaham/Pemberi Pinjaman adalah skema pembebasan utang.

Menetapkan PPh terutang Pemohon Banding untuk tahun pajak 2010menjadi NIHIL sebagaimana terlihat pada perhitungan sebagai berikut: Nomor Uraian Jumlah (USD)1 Peredaran Usaha c2 Harga Pokok Penjualan3 Laba Bruto (12)4 Biaya Usaha 16,729.915 Penghasilan neto dalam negeri (34) (16,729.91)6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya 799,900.847 Fasilitas penanaman modal berupa pengurang penghasilan neto .8 Penyesuaian Fiskala, Penyesuaian Fiskal Positif 36.46b. Penyesuaian Fiskal Negatif 800,157.59c.

Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017Koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sama sekali tidakdidasarkan pada bukti kesalahan jumlah pajak yang terutang dan/atauterjadinya kesalahan dalam perhitungan pajaknya, melainkan didasarkan padapendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa skemayang diterapbkan antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dan Pemegang Saham/Pemberi Pinjaman adalah skema pembebasanutang.

Foto copy perhitungan laba rugi dan pengembalian uang kepada ibu winka yang disampaikan kepada terdakwa ersa dan saksi Hosdiyat .Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ersah Filsafat Tamaka (selaku Direktur Utama PT. Baniara Novita tertanggal 5 September 2018.Foto copy Dokumen elektronik dari PT. Baniara Novita kepada Aditya Transport tertanggal 11 juli 2018.

Foto copy perhitungan laba rugi dan pengembalian uang kepada ibu winkayang disampaikan kepada terdakwa ersa dan saksi Hosdiyat .6. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ersah Filsafat Tamaka(selaku Direktur Utama PT. Baniara Novita tertanggal 5 September 2018.7. Foto copy Dokumen elektronik dari PT. Baniara Novita kepada AdityaTransport tertanggal 11 juli 2018.8.

Foto Copy Surat (yang disampaikan oleh Odie) melalui email tanggal 16Januari 2018 menyangkut Rincian/Rekap zpembayaran Katering Suralaya.Foto copy perhitungan laba rugi dan pengembalian uang kepada ibu winkayang disampaikan kepada terdakwa ersa dan saksi Hosdiyat . Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ersah Filsafat Tamaka(selaku Direktur Utama PT. Baniara Novita tertanggal 5 September 2018. Foto copy Dokumen elektronik dari PT.

Baniara Novita akan mengembalikan Pembayaran catering yangtersebut diatas kepada PT.Aditya Transport sesuai perhitungan yang akandilakukan oleh PT.Aditya Transport dan PT.baniara Novita.3.

Baniara Novita akan mengembalikan Pembayaran catering yangtersebut diatas kepada PT.Aditya Transport sesuai perhitungan yangakan dilakukan oleh PT.Aditya Transport dan PT.baniara Novita.3.

PLN.Foto Copy Surat (yang disampaikan oleh Odie) melalui email tanggal16 Januari 2018 menyangkut Rincian/Rekap pembayaran KateringSuralaya.Foto copy perhitungan laba rugi dan pengembalian uang kepada ibuwinka yang disampaikan kepada terdakwa ersa dan saksi Hosdiyat .Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ersah FilsafatTamaka (selaku Direktur Utama PT. Baniara Novita tertanggal 5September 2018.Foto copy Dokumen elektronik dari PT.

PenggugatKerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat7.a.4.7.a.5.7.b.1.II selama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp.10.000.000, x 27 tahun = Rp. 270.000.000, ;Kerugian materiil PenggugatKerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat IIselama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp. 10.000.000,x 27 tahun = Rp. 270.000.000, (perhitungan

jika rumah tersebutdisewakan) ; 250200222 2255555Kerugian materiil Penggugat IV :Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat IIselama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp. 10.000.000,x 27 tahun = Rp. 270.000.000, (perhitungan jika rumah tersebutdisewakan) ;Kerugian materiil Penggugat V :Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat

IIselama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp. 10.000.000,x 27 tahun = Rp. 270.000.000, (perhitungan jika rumah tersebutdisewakan) ;Kerugian materiil PenggugatKerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat IIselama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp. 10.000.000,x 27 tahun = Rp. 270.000.000, (perhitungan jika rumah tersebutdisewakan) ;7.b.

masa penguasaan atau pemampaatan tanah danbagunan oleh para Tergugat yang dijadikan dasar untuk perhitungan ganti rugi adalahselama 27 tahun, maka berarti para Penggugat telah memperhitungkan penguasaan danpemampaatan tanah dan bangunan oleh para Tergugat sejak tahun 1982, padahal padatahun 1982 tersebut ayah para Penggugat masih hidup dan menempati rumah tersebut,sehingga menurut Majelis perhitungan masa (jangka waktu) ganti rugi tersebut adalahtidak tepat ; 222 n 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang

, bahwa demikian pula setelah kedua orang tua para Penggugat danpara Tergugat telah tidak ada sejak tahun 1988 maka kepada para Tergugat harusdiberikan tenggang waktu untuk keluar dari rumah dan tanah tersebut selama 2 (dua)tahun, sehingga tenggang waktu perhitungan masa ganti oleh para Tergugat kepada paraPenggugat adalah sejak tahun 1990 hingga para Penggugat mengajukan gugatan tahun2009 yaitu selama 19 tahun ;Menimbang, bahwa demikian pula perhitungan ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan

Bahwa sampai dengan saat ini Para Terlawan dengan berbagaialasan tidak pernah memberikan perincian perhitungan tentang sisa hutangdan perincian angsuran yang telah dibayar oleh Para Pelawan.Halaman 4, Putusan No.362/PDT/2020/PT SMG.13.

Bahwa karena tidak adanya kepastian tentang jumlah hutang ParaPelawan, dan telah dilakukan sita eksekusi atas tanah tanah milik ParaPelawan, maka Para Pelawan mohon agar kelanjutan proses hukum dari sitaeksekusi ditangguhkan sampai dengan adanya jumlah perhitungan hutangyang tidak melanggar hukum dan pasti jumlahnya dari Para Terlawan.14.

Bahwa Para Pelawan juga berkeberatan dengan perhitunganjumlah hutang yang menggunakan perhitungan hutang pokok ditambahdengan bunga berbunga yang memberatkan dan merugikan nasabah karenajumlah hutang yang bertambah meskipun prosentasenya konstan, namunnominal bunga menjadi semakin membesar.15.

Bahwa perhitungan kredit dan hutang pokok yang tercantum dalamSurat perjanjian hutang jumlahnya melanggar ketentuan Otoritas JasaKeuangan sehingga mengandung cacat hukum yang bersifat batal demihukum karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalamPasal 1320 KUH Perdata (tidak terpenuhinya syarat : kausa yang dibenarkanoleh hukum), dan jumlahnya tidak pasti karena merupakan perhitunganhutang pokok ditambah tunggakan bunga yang diakumulasikan sebagaitambahan hutang, sehingga jumlah

Bahwa perhitungan hutang didasarkan pada jumlah hutang pokokyang melebihi batas pemberian kredit BPR yang melanggar ketentuan OJK,sehingga secara material, perhitungan hutang yang dilakukan oleh Terlawantidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepastian legalitas /Halaman 11, Putusan No. 362PDT/2020/PT SMG.keabsahannya ditinjau dari syarat obyektif kausa yang dibenarkan olehhukum (kausa yang halal) menurut Pasal 1320 KUH Perdata.