Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dokris dakrin doirin dorin dikrin doklin
Pengadilan MS IDI Pidana Umum
Register : 19-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan MS IDI Nomor 3/JN/2019/MS.Idi
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Fajar Adi Putra, S.H.
2.Cherry Arida, SH
3.Harry Arfhan, S.H.
Terdakwa:
TARMIZI ALS. MAHDI BIN HASYIM
161 — 16
  • terdakwasadar dan mengetahui jika permainan judi yang mereka lakukantersebut dilarang oleh Qanun Provinsi NAD.Bahwa suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengankepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika padakeuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimanacaranya keuntungan itu dapat diperoleh atau jika keuntungannyaitu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalampergaulan bermasyarakat tanpa perlu memperhatikan tentangbagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, (Dokrin
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-11-2011 — Upload : 02-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 180/Pid.B/2011/PN.PRA
Tanggal 22 Nopember 2011 — - AMAQ MINAH Alias HAJI SAFI'I,DKK
74 — 41
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu adadua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yangdiketahui);41 Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaan ini berasal.Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1 Teori kehendak ( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untukmelakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telahdikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-04-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PNPlg
Tanggal 18 April 2017 — A Aron A Chew Alias Aron
44 — 9
  • narkotikayaitu. dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya memiliki 5 (lima) gram.Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan lebih subsidair dari penuntut Umum makadengan sendirinya pembelaan penasehat hukum terdakwa dinyatakan di tolak.Menimbang bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan majelis hakim tidak menemukanhahal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdawka , baik undangundang, dokrin
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
ROBY Als ROBY Bin AWI SUSANTO
24 — 4
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tigabentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam halini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hakorang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, bukti Surat
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 26 / PID / 2019 / PT.DPS
Tanggal 15 Juli 2019 — I DEWA KETUT OKA MERTA
130 — 27
  • Dewa Made Karya (orang tuaPara Pembanding/Para Terdakwa) a quo;Dalam Dokrin tentang penguasaan tanah ada menegaskan kaedahhukum: penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi olehhukum dan umumnya memberi kKewenangan kepada pemeganghak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2835 K/PDT/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — HAGUS SUANTO VS GUBERNUR BI cq PIMPINAN BI cq KETUA DAN/ATAU ANGGOTA, DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, dkk.
104 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan Dokrin ahli hukum Perdata JSastrio, S.H., dalam buku Gugat Perdata atas dasar Penghinaan sebagaitindakan melawan hukum Penerbit: PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005halaman 1841:69.
    hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaankarena Fitnah tidak boleh dijatuhkan;(2) Jika dia dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari halyang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurnabahwa tuduhan itu tidak benar;(3) Jika penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yangdituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulusampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yangdituduhkan;7/.Bahwa hal itu juga telah sesuai dan sejalan dengan Dokrin
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Hibah
Register : 15-01-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA MEDAN Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn
Tanggal 26 Mei 2014 — 1. PENGGUGAT 2. TERGUGAT I 3. TERGUGAT II 4. TERGUGAT III 5. TERGUGAT IV 6. TERGUGAT VI
165 — 91
  • hanya menghibahkan tanah milikPenggugat kepada Tergugat II hanya seluas 313,65 M2 dari tanah milih Penggugatseluas 3644 M2, terbukti secara jelas dan nyata tanah yang dihibahkan Penggugatbepada anakanak Penggugat tidak lebih dari dari 1/3 bahagian dari harta/tanah milikPenggugat;4 Bahwa Pengakuan Penggugat yang telah menghibahkan tanahnya tidak lebih dari 1/3bahagian dari tanah miliknya dan telah sesuai dengan rukun dan syarat hibah sertaketentuan hukum yang berlaku tersebut di atas, sesuai dengan dokrin
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 03-08-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 15/G/2016/PTUN.JPR
Tanggal 28 Februari 2017 — GEREJA KRISTEN INJILI (GKI). Di Tanah Papua, Jemaat Pengharapan Jayapura VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
99 — 46
  • Poerwadarminta, dan didukung oleh dokrin,Indroharto,SH, dalam buku Usaha memahami UndangUndangtentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il Beracara diPengadilan Tata Usaha Negara, halaman 6465, dst.... ; 10.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim (vide Putusan No.14/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 07 Januari 2016, halaman 35 alineake2) menyebutkan bahwa dengan demikian dari uraianpertimbangan tersebut dihubungkan dengan SEMA RI No. 2 TahunHalaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN JPR.111991
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rh
Tanggal 16 Juli 2018 — Perdata - Pemohon Vs Termohon
19 — 13
  • dialihkan pada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut pasal 26 UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, pada ayat (1) dinyatakan orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara anak danmelindungi anak dan selanjutnya dalam UndangUndang itu juga pada pasal 31ditegaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26melalaikan kewajiban terhadap anaknya dapat dilakukan tindakan pengawasanatau kuasa orang tua asal dapat dicabut ;Menimbang, bahwa dalam dokrin
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Waris
Register : 06-05-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Im.
Tanggal 28 Januari 2014 — DARSONO Bin TAWA lawan H. CARYADI Bin DIRJA, dkk
114 — 11
  • Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum :UndangUndang sendiri mengenai perbuatan melawan hukum tidakmemberikan perumusan mengenai hal tersebut sehingga kita harus mencaridalam dokrin dan yurisprudensi dalam hal ini perbuatan melawan hukumdalam perjalanan waktu mengalami perkembangan dari semula diartikansecara sempit dan sekarang ditafsirkan secara luas semula berdasarkanpenafsiran yang kemudian disebut sebagai penafsiran sempit yaitu diartikantindakan melawan hukum meliputi :1 Melanggar hak subyektif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1457 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 April 2011 — DJAMALUDIN MASUKU, S.H
397 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan pendapat para ahllihukum pidana maupun dokrin hukum pidana pengertianmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapatditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yangseharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaanyang seharusnya.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
195 — 91
  • Dan ahli berpendapat berdasarkan dokrin yang ahli pahami selamaini dari Paus Volten, hukum harus ada penemuannya dengan menggunakanpenemuan itulah ada hukumnya yang ahli gunakan pendekataninterprestasinya jadi kalau ahli melihat pada suatu rangkaian hukumketerkaitan antara Peraturan Kepala BPN No.11 tahun 2016 penyelesaiansengketa dikaitkan dengan Peraturan Kepala BPN No.9 tahun 1999 dandikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 maka ada benangmerah yang harus kita hormati dalam prinsip
    Selanjutnya bila kitaberbicara hukumnya bagaimana secara yuridis kalau putusan pengadilantidak dilaksanakan akan menurut dokrin itu tergolong perbuatan yangHalaman 121 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.Mksmelawan hukum oleh penguasa Kepala BPN dan itu termasuk kejahatanyang bisa dimasukan dalam delik pidana Pasal 421 KUHP mengenai bab 28kejahatan jabatan ;Bahwa Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 bahwa ada 2syarat pembatalan yaitu cacat administrasi dan putusan pengadilan
    Ahli tidak mau membahas secara detail tetapi silahkandipertimbangkan bahwa apakah pernah ada putusan P.TUN sebelumnya itusampai dimana dan apa putusan yang terakhir yang telah berkekuatan hukumtetap artinya itulah yang menjadi ukuran untuk menilai persoalanpersoalanitu yang berkaitan dengan yang tadi telah disampaikan tetapi kalau ahlimempunyai dokrin tidak bisa masuk ke pengadilan tata usaha negara karenaputusan tadi yang pembatalan itu lahir dari putusan yang inkrah telahdiperiksa oleh pengadilan
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 37-K/PM.II-08/AD/II/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
1.I Kadek Sucipta
2.Mat Tajawi
3.Rahmad Junaidi
50 — 9
  • Dokrin hukum pidana menafsirkan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untukmenimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lainTerdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannyabeserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatantersebut.
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama Perceraian
Register : 21-06-2012 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PA AMBON Nomor 140/Pdt.G/2012/PA.Ab
Tanggal 1 Agustus 2013 — - Pemohon - Termohon
65 — 27
  • oleh Tergugat Rekonvensikepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknyasebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa perkara cerai talak a quo adalah atas permohonanTergugat Rekonvensi, dan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz,oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensiberkewajiban memberi mutah kepada Penggugat Rekonvensi yang layak sesuaidengan kemampuannya, hal ini sejalan dengan dokrin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 8 Maret 2016 — 1. SANJAYA LIONARDI MARTIKA, 2. LIONG TJOEI MOY, DKK;I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, II. MOE IRWAN RAHARJA
73 — 51
  • ., dalambukunya usaha memahami undangundang tentang peradilan tata usahanegara buku dua cetakan keempat halaman 3740, terbitan Pustaka Sinarharapan, jakarta 1993.Bahwa pada ketentuan pasal 53 ayat (1) undangundang Nomor 9 tahun2004, tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentangperadilan tata usaha negara dikaitkan dengan dokrin hukum acara peradilantata usaha negara tentang kepentingan sebagaimana, apakah benar adaterdapat hubungan klausul langsung antara keputusan tata usaha negarayang
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 06-12-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 2707/Pdt.G/2016/PA.Jbg
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 1
  • tidak berhasil,dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapatditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudahmembuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage)dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimanaditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;Menimbang bahwa dalam perceraian, Majelis hakim tidak melihat apapenyebab keretakan rumah tangga, sebagaimana dokrin
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 39/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
216 — 114
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakHalaman 16 dari 46 halaman Putusan Prk. 39/G/2019/PTUN.GTO17.didasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama
Register : 02-01-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 62/Pdt.G/2014/PA. Bdw.
Tanggal 15 Desember 2014 —
12 — 0
  • membiarkan dan mengabaikanPenggugat tanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hinggaselama 4 tahun dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belummemberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 4 tahun, karenanyanafkah tersebut menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar olehTergugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,Tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanaksesuai dengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 08-10-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 7
  • berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukumIslam disebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selamadalam iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda Apabilaperkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PADANG Nomor 928/Pid.B/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHASNAN MARDIS, SH
Terdakwa:
AGUNG SETIAWAN PGL AGUNG Bin ERWANDI
59 — 6
  • UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRISECARA MELAWAN HUKUMMenimbang, bahwa menurut dokrin sebagai landasan teoritis terlebin dahuludiuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsurnya yaitu sebagai berikut:1. Bahwa perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari"met het ogmerk.Sehingga opzetdalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan "opzetals oogmerk.2.