Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75/B/PK/Pjk/2007
Tanggal 28 September 2012 — BUT ABN AMRO BANK N. V. (ABN) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 tidak sesuai dengan ketentuan peraturanyang berlaku ketika menyatakan bahwa tidak terdapat aturan mengenai perhitunganbiayabiaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba suatuBentuk Usaha Tetap didalam P3B IndonesiaBelanda.Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 menyatakan,"Bahwa didalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia danBelanda tidak terdapat aturan mengenai perhitungan biayabiaya administrasi umumyang dapat dikurangkan
    Sehingga sunggusungguh tidak tepat bilaPutusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 menyatakan bahwa didalam PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda tidak terdapat aturanmengenai perhitungan biayabiaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalammenentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap.
    Pasal 7 Ayat 3 P3B IndonesiaBelandaadalah aturan yang jelas, terinci dan tegas mengenai hal tersebut.Sebagai bahan perbandingan bagi Hakim Agung yang terhormat, setiap perjanjianpenghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan NegaraNegara lain mempunyaiaturanaturan yang berbeda mengenai perhitungan biayabiaya administrasi umum yangdapat dikurangkan dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap, sebagai contoh : P3B IndonesiaAmerika Serikat (kutipan terlampir sebagai Bukti Pemohon 8)Pasal 8Laba
    mengenaiperhitungan biayabiaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalammenentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap dalam perjanjian penghindaran pajakberganda antara Indonesia dengan beberapa NegaraNegara lain, maka kami sungguhberharap agar Hakim Agung yang terhormat dapat menyimpulkan dan memutuskanbahwa memang Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 telah nyatanyata tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ketikamenyatakan bahwa tidak terdapat aturan mengenai perhitungan
    laba yang universal dan diterima olehmasyarakat umum yakni perhitungan laba dilakukan dengan cara mengurangkanpenghasilan dengan biayabiaya yang nyatanyata berhubungan dengan upayamenghasilkan penghasilan tersebut, apabila prinsip tersebut dipegang teguh dansecara konsisten dilaksanakan, maka seluruh biayabiaya yang dikeluarkan olehbentuk usaha tetap tersebut, tanpa memandang jumlah dan/atau lokasi terjadinyabiaya tersebut, harus diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bentukusaha tetap
Putus : 19-10-2017 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — 1. PT. KARYA LESTARI MAKMUR (Dalam Likuidasi), dk. VS JHON KUMALA
12872 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan atas pemotongan biaya penutupan PT Hansasebagaimana tercantum dalam perhitungan dividen PT Karya LestariMakmur Viskal tahun 2010 sebesar = US$2,350;3. Bagian Keuntungan 2011 PT Klima/Freon (20 % x US$1,645,149) =US$329,039;4. Bagian Keuntungan 2011 PT Klima/Fike (20 % x US$67,888) =US$13,578;5.
    Hansasebagaimana tercantum dalam perhitungan dividen) = US$2.350;3. Bagian Keuntungan 2011 PT Klima/Freon (20 % x US$1,645,149) =US$329,039" dan seterusnya....9.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak merinci dengan jelasHalaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 377 PK/Pdt/2017bagaimana cara menghitung angkaangka tersebut dan didasarkan atasapa?
    Penggugat juga tidak merinci dan menjelaskan secara lengkap dasar yangmenjadi perhitungan ganti rugi yang diajukan dalam petitum gugatan;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor76/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
    Bahwa dalam Kesimpulan dan Tanggapan Atas Bukti yang diajukanoleh Pemohon PK pada tanggal 2 Oktober 2013, Pemohon PK telahmenyampaikan penolakan terhadap Bukti P3 dan P4 sebagaimanatanggapan Pembanding pada bagian Kesimpulan dan Tanggapan Atas Buktitanggal 2 Oktober 2013 sebagai berikut: Bukti P3: Copy tentang Perhitungan Deviden untuk tahun 2004 s/dtahun 2009 Para Tergugat menolak dengan tegas bukti P3 ini.
    Bukti P4: Copy tentang Perhitungan Dividen untuk Tahun 2004 s/dtahun 2009. Tanggapan Bukti P4 ini sama dengan tanggapan ParaTergugat sebagaimana Bukti P3.29. Bahwa secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotocopydengan aslinya, yaitu apabila Para pihak mampu dan dapat menunjukkanaslinya di depan persidangan.
Register : 18-08-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 265/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.SURADI
2.Suandi
3.Samiyo
4.Rudianto
Tergugat:
1.PIMPINAN PERKEBUNAN KARET GUNA JAYA
2.FAJAR TJIA
3.YAHYA TJIA
4.HERLINAWATY
5.VERAWATY dsebut juga VERWATY
6.DAHLIA TJIA
5911
  • PENGGUGAT 9 (Masa Kerja 05 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 6 X 3.025.000, 33.000.000,2. Uang Penghargaan Masa 2 X 3.025.000, 6.600.000, Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X 5.940.000,(39.600.000,)TOTAL 1+2+3 45.540.000,10. PENGGUGAT 10 (Masa Kerja 03 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X4 X 3.025.000, 24.200.000,2.
    PENGGUGAT 11 (Masa Kerja 07 Tahun 10 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X 8 X 3.025.000, 48.400.000,2. Uang Penghargaan Masa 3 X 3.025.000, 9.075.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X 8.621.250,(57.475.000,)TOTAL 1+2+3 66.096.250,12. PENGGUGAT 12 ( Masa Kerja 04 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X5 X 3.025.000, 30.250.000,2.
    PENGGUGAT 13 ( Masa Kerja 16 Tahun 11 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2. Uang Penghargaan Masa 6 X 3.025.000, 18.150.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X 10.890.000,(72.600.000,)TOTAL 1+2+3 83.490.000,14. PENGGUGAT 14 (Masa Kerja 05 Tahun 01 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 6 X 3.025.000, 36.300.000,2.
    PENGGUGAT 1 ( Masa Kerja 06 Tahun 01 Bulan) No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X7 X 3.025.000, 42.350.000,2. Vang Penghargaan Masa 3 X 3.025000, 9.075.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X (51.425.000,) 7.713.750,TOTAL 1+2+3 59.138.750, 2. PENGGUGAT 2 ( Masa Kerja 11 Tahun 03 Bulan) No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2.
    PENGGUGAT 7 (Masa Kerja 16 Tahun 01 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2. Uang Penghargaan Masa 6 X 3.025.000, 18.150.000,Kerja3 Uang Penggantian Hak 15% X (72.600.000,) 10.890.000,TOTAL 1+2+3 83.490.000,8. PENGGUGAT 8 ( Masa Kerja 16 Tahun 01 Bulan)No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2X9 X 3.025.000, 54.450.000,2.
Register : 14-03-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
1.DIREKTUR UTAMA PT. BINTANG MUTIARA CEMERLANG JOHAN WIBOWO
2.DIREKTUR UTAMA CV.BINTANG TERANG JOHAN WIBOWO
Tergugat:
PT. INBISCO NIAGATAMA SEMESTA
11350
  • Brt.23.24.25.26.dengan Februari 2019 apabila dihitung dengan keuntungan yangselama ini diperoleh adalah sebagai berikut :Produk M1 yaitu 7,5% x Rp.4.200.000.000,00 x 5 (lima) bulan =Rp.1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima jutarupiah) ;Bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada marjin dan perhitungankeuntungan yang di kelola oleh Penggugat perbulan dengan dikalikanselama 5 (lima) bulan maka didapatkan nominal sesuai dengan point 22tersebut ;Bahwa kendati demikian Penggugat masih
    sebagai berikut :Produk M1 yaitu 7,5% x Rp.1.200.000.000,00 x 5 (lima) bulan =Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa Bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada marjin danperhitungan keuntungan yang di kelola oleh Penggugat II perbulandengan dikalikan selama 5 (lima) bulan maka didapatkan nominalsesuai dengan point 35 tersebut ;Bahwa kendati demikian Penggugat II masih membukajalurPerdamaian/kekeluargaan sampai dengan sekarang walaupunsebelumnya telah diupayakan peringantan
    Brt. 12.3.12.4.12.5.keuntungan yang dikelola PENGGUGAT seperti apa dan bagaimanadan juga tidak menguraikan secara terang benderang tentang sumberdata dari jumlah Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah)itudari mana padahal jumlah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1PERJANJIAN SUB DISTRIBUTOR Nomor : 216/PSDLG/IBN/III/2018Tanggal 26 Juli 2018 sehingga klaim kerugian tersebut patut diragukandan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;Bahwa dasar perhitungan kerugian dalam dalil
    gugatan ParaPenggugat butir 47 dan butir 48 sama sekali TIDAK JELAS olehkarena (i) hanya menyebutkan angka 7,5 % X Rp.450.000.000, X 5(lima) bulan = Rp. 168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sedikit keterangan tentangdasar marjin dan perhitungan keuntungan yang dikelola Penggugat IInamun tidak menguraikan secara terang benderang tentang bentukriilnya marjin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGATseperti apa dan bagaimana dan juga tidak
    Bahwa dalil (Posita) Gugatan PENGGUGAT Penggugat butir 21sampai dengan butir 26, butir 34 sampai dengan butir 37 dan butir 46Sampai dengan butir 49 yang pada intinya menguraikan tentang klaimkerugian materiil maupun immateriil adalah dalil yang tidak jelas ataukabur(Obscuur Libel) oleh karena dasar perhitungan kerugianadalah asumsi dan perkiraan dan bukan merupakan kerugian yangriil/nyata;23.4.
Putus : 06-12-2012 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN JAMBI Nomor 46 /Pdt.G/2012/PN.JBI
Tanggal 6 Desember 2012 — PT. Karya Bungo Pantai Ceria Grup ( KBPC ) VS PEMERINTAH Republik Indonesia, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR JAMBI, Cq. Walikota Jambi, dkk
7718
  • Bahwa Penggugat sudah pernah meminta penyesuianharga sebagaimana ketentuan mengenai Penyesuian19Harga dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres80 Tahun 2003 sist ematika lampiran Bab Il Huruf E ;serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 903/2385/SJ tanggal 13 Agustus 2008 perihalPenjelasan atas Pelaksanaan APBD sehubungan dengankenaikan harga BBM yaitu.
    Lampiran Bab II huruf E2 dan 3 tentang TatacaraPerhtungan Penyesuaian Harga.Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas kamiberpendapat permintaan Penyesuaian harga yangdiajukan oleh Penggugat sehubungan denganpekerjaan Pembangunan pasar Induk /Grosir KotaJambi Kepada Tergugat Il tidak +=memenuhipersyaratanpersyaratan sebagaimana tersebut diatasyaitu. diantaranya dalam kontrak/addendum tidakmengatur perhitungan rumus eskalasi secara tegasyang disepakati oleh kedua pihak.5.
    bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakanperbuatan melawan hukum = yang = merugikan PenggugatRekonpensi.Bahwa dengan demikian hasil perhitungan atas penyesuaianharga yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi padaPembangunan Pasar Induk/Grosir Kota Jambi ) senilaiRp4.205.000.000. ( Empat Milyar Dua ratus lima juta Rupiah )dengan tata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun2003 sistematika lampiran bab Il huruf e yang semuanyadibuat Tergugat Rekonvensi adalah aktaakta yang cacathukum
    Menyatakan audit perhitungan penyesuaian harga yangtelah dilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketigamerupakan kecerobohan dan berindikasi beritikadburuk.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarganti kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000. ( duapuluh juta rupiah ) dan kerugian immateriil sebesarRp. 5.000.000.000. ( lima milyar rupiah )5.
    Kemudian didalilkan oleh Penggugat , padaangka 7 Penggugat telah mengajukan surat permintaan penyesuianHarga , dan seterusnya tidak mendapat tanggapan dari Tergugat atauTergugat II dan tergugat Ill.64Selanjutnya mendalikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan atasPenyesuaian harga yang telah dilakukan oleh Penggugat padaPembangunan Gedung Pasar Induk /Grosir Kota Jambi adalahsenilai Rp.4.205.000.000.
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1241 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA;
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun alasan Terbandingmempertahankan seluruh koreksi adalah sebagai berikut:Rincian Perhitungan Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2007 sebagaiberikut:Pajak Masukan cfm Pemohon Banding Rp3.648.359.951 ,00,Pajak Masukan cfm Pemeriksa Rp3.192.086.223.00,Halaman 4 dari 54 halaman.
    Putusan Nomor 1241/B/PK/PJK/2016Rincian perhitungan koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2007 sebagaiberikut:Pajak Masukan cfm Pemohon Banding Rp2.491.526.121,00,Pajak Masukan cfm Pemeriksa Rp1.137.783.766,00,Koreksi Rp1.353.742.354,00;Bahwa Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2007 dikoreksi sebesarRp1.353.742.354,00 karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan dengan penjelasan sebagai berikut:1.
    Faktur Pajak Masukan yang sudah direvisi tersebut tidak diserahkan selamaPemeriksaan;Rincian perhitungan koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2007 sebagaiberikut:Pajak Masukan cfm Pemohon Banding Rp4.441.434.563,00,Pajak Masukan cfm Pemeriksa Rp4.356.158.159,00,Koreksi Rp 85.276.408,00;Bahwa Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2007 dikoreksi sebesarRp85.276.408,00 karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandengan penjelasan sebagai berikut:1.
    Faktur Pajak Masukan yang sudah direvisi tersebut tidak diserahkan selamaPemeriksaan;Rincian perhitungan koreksi Pajak Masukan Masa Pajak September 2007sebagai berikut:Pajak Masukan cfm Pemohon Banding Rp5.483.109.042,00,Pajak Masukan cfm Pemeriksa Rp5.445.122.202,00,Koreksi Rp 37.986.840,00;Bahwa Pajak Masukan Masa Pajak September 2007 dikoreksi sebesarRp37.986.840,00 karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandengan penjelasan sebagai berikut:1.
    Faktur Pajak Masukan yang sudah direvisi tersebut tidak diserahkan selamaPemeriksaan;Rincian perhitungan koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2007 sebagaiberikut:Pajak Masukan cfm Pemohon Banding Rp3.602.773.309,00,Pajak Masukan cfm Pemeriksa Rp3.597.502.929 00,Koreksi Rp 5.270.380,00;Bahwa Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2007 dikoreksi sebesarRp5.270.380,00 karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkandengan penjelasan sebagai berikut:1.
Register : 09-10-2012 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56191/PP/M.XVIIIB/15/2014
Tanggal 16 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
24156
  • SengketaMenurut Terbanding: Pajak Penghasilan Badan: 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksisebesar Rp565.123.709,00, dengan pokok sengketa koreksi positif Terbanding atasPeredaran Usaha sebesar Rp565.123.709,00;Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp565.123.710,00: bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp565.123.710,00 dilakukan berdasarkanpengujian arus uang masuk / keluar dari buku besar kas, Bank Mandiri dan BCAsetelah dilakukan rekonsiliasi rincian perhitungan
    Peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danyang berkaitan dengan sengketa ini.Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP994/WPJ.06/2012 tanggal10 Juli 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2005 Nomor 00018/206/05/021/11 tanggal 25 Juli 2011,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Jumlah Penghasilan Neto Rp 399.104.926,00RpKompensasi Kerugian
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3859 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. HOLI MINA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 2889/B/PK/Pjk/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Menurut Pemohon Banding PPN yang masih harus dibayar adalah Nihildengan perhitungan
    Putusan Nomor 3859/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Penyerahan Barang dan Jasa Ekspor Rp 1.688.169.248Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 825.591.978Jumlah seluruh penyerahan Rp 2.513.761.226Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 54.136.785Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih bayar) (Rp 54.136.785)Dikompensasi ke Masa
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 20/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
1.RINA
2.RITA ERNAWATY RIUNG
Tergugat:
2.Bupati Rokan Hilir
3.Panitia Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2020 Kepenghuluan Bagan Jawa
Intervensi:
MARKASIM
18578
  • Bahwa dalam proses perhitungan surat suara di 16 TPS, tidak terjadisilang sengketa mengenai hasil penghitungan surat suara;8.
    Bahwa dalam proses perhitungan surat suara di 16 (enam belas)TPS, tidak terjadi silang sengketa mengenai hasil penghitungansurat Suara;.
    Menyatakan Sah dan Mengikat Berita Acara Perhitungan SuaraPemilinan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan HilirNomor :41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020.3.
    ZULNAIDI, Tempat/Tanggal Lahir: Bagansiapiapi, 05111993,Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin lakilaki, Tempat Tinggal JalanJambu RT 006 RW 002 Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, AgamaIslam, Pekerjaaan Pelajar/Mahasiswa, yang memberikan keterangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBRBahwa Saksi tidak menandatangani CI di perhitungan suara;Bahwa setelah perhitungan suara saksi disuruh untuk tandatangan;Bahwa sewaktu
    perhitungan suara selesai, tidak ada beritaacara/dokumen yang diberikan setelah tandatangan;Bahwa perhitungan suara dilakukan di TPS 04 sekitar Jam 14.00 Wib;Bahwa saksi calon lbu Rina S.Pd (Penggugat 1);Bahwa saksi menandatangani TELI (hasil rekap) yang pertama;Bahwa saksi hadir menjadi saksi di TPS 04 tempat dilakukan perhitungansuara, semua proses kegiatan dari awal sampai dengan akhir saksi hadir.2.
Register : 13-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
JOLEHA
Tergugat:
NOOR MARLIANA
11632
  • GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELL)MENGENAI PERHITUNGAN PINJAMAN EMAS;Dalam posita maupun Petitum Gugatan yang menguraikan dalilPinjaman emas dengan membuat perhitungan hutang emas dikalikanharga emas saat gugatan diajukan dan hasilnya dibebankan kepadaTergugat untuk menggantinya adalah kabur (obscure libel) dikarenakanyang diterima sebagai pinjaman dari Penggugat adalah sejumlah Uangdari hasil penggadaian emas.
    Bahwa terhadap jumlah pinjaman uang sebagaimana jawaban angka2 tersebut, tidak pernah ada kesepakatan mengenai imbal hasilsebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan bilamana adakesepakatan imbal hasil seharusnya menurut perhitungan yang wajarsesuai dengan hukum dan keadilan.
    Sehingga perhitungan imbal hasilyang didalilkan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatanharuslah ditolak dikarenakan bertentangan dengan ketentuan mengenaibesaran bunga yang wajar dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1250KUH Perdata jo. Stb. No. 22/1848 yang merupakan Yurisprudensi tetapadalah sebesar bunga deposito pada Bank Pemerintah yakni 12% pertahun, dengan perhitungan sejak gugatan Penggugat didaftarkan diPengadilan Negeri Palangka Raya.
    GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELL)MENGENAI PERHITUNGAN PINJAMAN EMAS;Dalam posita maupun Petitum Gugatan yang menguraikan daliPinjaman emas dengan membuat perhitungan hutang emas dikalikanharga emas saat gugatan diajukan dan hasilnya dibebankan kepadaTergugat untuk menggantinya adalah kabur (obscure libel) dikarenakanyang diterima sebagai pinjaman dari Penggugat adalah sejumlah Uangdari hasil penggadaian emas.
    Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)mengenai Perhitungan Pinjaman Emas;4.
Putus : 18-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 838/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — BUT NEC CORPORATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapat Faktur Pajak (Point 0) yang bukan dikeluarkan untuk proyekTelkom OSA tetapi untuk PT Telekomunikasi Selular ("PT Telkomsel);Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ekualisasi DPP PPN Barang danJasa menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :DPP PPN Menurut Bukti Potong Rp. 2.274.780.000,00DPP PPN menurut Faktur Pajak Rp. 3.033.040.000,00Selisih Rp.( 758.260.000,00)Bahwa dari perhitungan di atas, selisih tersebut timbul dari faktur pajakpoint m s.d. n yang tidak ada dalam daftar bukti potong
    Dimana berdasarkan persentase perhitungan atas proyekTelkom OSA, Pemohon Banding sudah menerbitkan tagihan (billing) dan fakturpajaknya namun belum ada pembayaran dari PT Telkom, sehingga PT Telkombelum memotong PPh Pasal 23 di tahun pajak 2004;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pad a dasarnya PemohonBanding telah menerbitkan seluruh faktur pajak dengan benar, sehinggaPemohon Banding mohon agar koreksi atas DPP PPN sebesar Rp.30.126.807.040,00 tersebut di atas dibatalkan.4.2 Koreksi DMCS sebesar
    Kesimpulan dan Perhitungan Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, maka terdapatkelebihan pembayaran PPN Barang dan J asa yang masih harus PemohonBanding terima adalah sebesar Rp. 7.515.642.332 dengan perhitungan sebagaiberikut: Tahun PajakUraian MenurutPemohon Banding (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Ekspor b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut c. Penyerahan yang PPNnya dipunqut 62.661.668.546d. Retur Jumlah DPP 62.661.668.5462.
    Putusan Nomor 838/B/PK/PJK/2013yang tidak dikeluarkan untuk proyek Telkom OSA, melainkanuntuk PT Telekomunikasi Selular (PT Telkomsel);Berdasarkan tabel di atas, ekualisasi DPP PPN atas Barang danJasa untuk Proyek Telkom OSA adalah sebagai berikut DPP PPNberdasarkan Bukti Potong (butir g l)Rp2.274.780.000,00 DPPPPN berdasarkan Faktur Pajak (g n) Rp3.033.040.000,00Perbedaan Rp.(758.260.000,00);Berdasarkan perhitungan di atas, perbedaan timbul dari fakturpajak m ndi atas yang tidak tercakup di dalam
    Putusan Nomor 838/B/PK/PJK/2013Oleh karena itu, maka perhitungan pajak versi kami adalah sebagaiberikut: Keterangan Versi kami atas Pajak Pertambahan Nilaive untuk tahun 2004a. Dasar pengenaan pajak 62.661.668.546,00b. PPN yang terutang 6.266.166.855,00c. Kredit pajak 10.605.072.339,00d. PPNLebih BayarYang Sudah DiKompensasikan Ke 4.338.905.484,00Masa PajakBerikutnyae. PPN Kurang Bayar f. Sanksi administrativeg. Jumlah yang terutang h.
Putus : 09-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtlo
Tanggal 9 Oktober 2014 — DJONI TALANI alias ONI
4511
  • pelaksanaanpekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalenderterhitung mulai tanggal 20 Juni s/d 24 Desember 2011:Pasal 10 ayat (2) menyatakan Apabila hingga akhir jangkawaktu yang ditetapkan Pasal 7 ayat 2, Pihak Kedua belummampu menyelesaikan pekerjaan seperti yang ditetapkan dalamkontrak, maka Pihak Pertama akan memberikan kesempatanwaktu selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Surat PernyataanPenyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat olehPihak Kedua kepada Pihak Pertama; Bahwa hasil perhitungan
    bangunan MCK PlusPlus terletak padabagian tanah yang tidak dipadatkan, sehingga pondasi tersebutjatuh;o Terdapat sebagaian volume pekerjaan tidak dilaksanakan, antaralain :" Cor plat atap; Pasangan Gording Kayu 6/12; Pasangan Konsul; List Profil;o Harga satuan pekerjaan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan;o Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, antaralain : Pekerjaan Instalasi Listrik; Pekerjaan Sanitasi Air; Pekerjaan Instalasi Kompor;" Pekerjaan Maintanace;Bahwa hasil perhitungan
    Bone Bolangotanggal 04 April 2012 dengan menyatakan terdapat kekurangan volumepekerjaan pada pembangunan MCK plusplus di Desa Kopi Kec.Bulango Utara Tahu 2011 dengan nilai sebesar Rp. 87.075.000,(Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontaloyang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan PenyimpanganPembangunan
    Tpk/2014/PN.Gto4)5)367 .664.896,00 Hasil Pengukuran dan Perhitungan Tim Ahli Rp.Teknik 303.845.694,00Selisi (12 ) Rp.63.819.202,00Saldo Kas yang belum dipertanggungjawabkan Rp.15.835.104,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3+ 4 ) Rp.79.654.306,00 Bahwa dengan demikian sesuai uraian perhitungan Tim Ahli BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiGorontalo tersebut diatas selisih antara pengeluaran sesuai kuitansidengan perhitungan dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum Prov.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — PT. HALDIN PACIFIC SEMESTA VS PURBADY JONATAN
9555 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan makanan dan Minumansekurangkurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3(tiga) jam;Pasal 8 yang berbunyi:(1) perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali Upah sebulan.Pasal 11 huruf c yang berbunyiApabila kerja lembur dilakukan pada istirahat mingguan dan/atau hari liburresmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jamseminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jampertama dibayar
    Nomor 185 kK/Pdt.SusPHI/2017Uang Pesangon:Bahwa Tergugat wajib memberikan uang pesangon kepada Penggugatsebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, yaitu 2 x UangPesangon,dengan perhitungan masa kerja adalah selama 1 tahun 10bulan, sehingga Penggugat mendapatkan uang pesangon sebesar :Total Uang Pesangon = 2 x Uang Pesangon= 2 x (2 x Rp50.000.000,00)= Rp200.000.000,00Uang Penggantian hak:Komponen Hak Normatif kedua menurut Pasal 156 ayat (4) Undangundang Ketenagakerjaan adalah uang penggantian hak
    Namun pada bulan Oktober danNovember 2015 Tergugat hanya memberikan upah kepada Penggugatsebesar Rp39.853.000,00 (untuk masingmasing bulan) oleh karena ituTergugat memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan pemberianupah kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 8 dari 19 hal.Put.
    bulan x Rp10.147.000,00= Rp20.294.000,00Tunjangan Hari Raya:Merujuk kepada Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor PER04/MEN/1994 juncto Pasal 7 Peraturan MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentangtunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/oburuh di perusahaan,maka Penggugat berhak untuk menerima Tunjangan Hari RayaKeagamaan (THR) sebesar 1 (satu) bulan upah, berdasarkan haltersebut maka Tergugat wajib untuk memberikan THR kepada Penggugatdengan perhitungan
    perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, masingmasing pihak harus tetap melaksanakan kewajibannya, sehinggaberdasarakan hal tersebut maka Tergugat wajid membayarkan upahselama proses terhitung sejak terjadinya perselisihan pemutusanhubungan kerja tertanggal 19 November 2015 sampai ditetapkan danmempunyai kekuatan hukum tetap, dan kewajiban Tergugat membayarkanUpah kepada Penggugat sejak terjadinya perselisihan PemutusanHubungan Kerja sampai diajukan Gugatan aquo adalah selama 7 bulan,dengan perhitungan
Register : 27-08-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
HERRY
Tergugat:
NURFITRI SUSANTI
8614
  • Uang Kontrakan yang seharusnya diterima Penggugat, apabilaPenggugat telah menguasai tanah dan bangunan tersebut kemudianmengontrakkan tanah berikut bangunannya kepada pihak lain, yaitusebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) / tiap bulannyaterhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai Gugatan ini berkekuatanHukum tetap, yang menurut perhitungan perhitungan Penggugat adalahsekira Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam)bulan = Rp. 1.800.000.000, (Satu Milyar Delapan ratus
    Bunga sebesar 5% per tiap bulannya dari uang sebesar Rp.1.050.000.000, (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang telahditerima Tergugat apabila uang tersebut digunakan Penggugat untukusahaterhitung sejak Tergugat menolak menerima pelunasan dariPenggugat yaitu sejak tanggal 9 Maret 2018, sampai dengan Gugatanint berkekuatan Hukum tetap, yang menurut perhitungan Penggugatadalah sekira 5 % x Rp. 1.050.000.000, = Rp. 52.500.000, x 36 bulan= Rp. 1.890.000.000, (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan puluh
    Ill Sipin a. n Tergugat yang telahdiserahkan kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 1.050.000.000, (SatuMilyar Lima Puluh Juta Rupiah).Uang Kontrakan yang seharusnya diterima Penggugat, apabilaPenggugat telah menguasai tanah dan bangunan tersebut kemudianmengontrakkan tanah berikut bangunannya kepada pihak lain, yaitusebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) / tiap bulannyaterhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai Gugatan ini berkekuatanHukum tetap, yang menurut perhitungan perhitungan Penggugat
    adalahsekira Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) x 36 (tiga puluh enam)bulan = Rp. 1.800.000.000, (Satu Milyar Delapan ratus ribu rupiah).Bunga sebesar 5% per tiap bulannya dari uang sebesar Rp.1.050.000.000, (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang telahditerima Tergugat apabila uang tersebut digunakan Penggugat untukusahaterhitung sejak Tergugat menolak menerima pelunasan dariPenggugat yaitu sejak tanggal 9 Maret 2018, sampai dengan Gugatan iniberkekuatan Hukum tetap, yang menurut perhitungan
Register : 16-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.Jr
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
102
  • Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Maret tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat perhitungan , sehingga Penggugat bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan seharihari.
    Salinan Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.Jr Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarangmemenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan ,sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari.Tergugat juga sering menjalin hubungan dengan perempuan lain yangmengarah kepada perselingkuhan, Penggugat
    istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun SalakRT.002 RW. 009 Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo KabupatenJember sudah mempunyai satu orang anak bernama: ANAK I, lakilaki, umur 6tahun dalam asuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan
Register : 16-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 3691/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 25 Agustus 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
70
  • telah berhubungan layaknya suami istri(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tuaPenggugat sudah mempunyai 1 anak nama : ANAK I, umur 2 % tahun (ikutPenggugat);Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak 2 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga,dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan
    Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah mempunyai 1anak nama : ANAK I, umur 2 2 tahun (ikut Penggugat);e Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 2minggu hingga sekarang selama 2 minggu dan penyebab percekcokan itukarena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga,dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan
    Penggugatagar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;on Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;no Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 4 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga,dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan
Register : 16-06-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1207/Pdt.G/2020/PA.Mks
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
95
  • Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisinan danpertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat selalu perhitungan dalam memberikan nafkah (uang)kepada Penggugat. Tergugat selalu mengucapkan katakata kasar bahkan seringmengucapkan kata pisah (cerai) setiap kali bertengkar dengan Penggugat.6.
    Mksdisebabkan oleh tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat,tergugat terlalu perhitungan soal belanja rumah tangga. Bahwa pengggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak bulan Mret 2017, dan tidak lagi saling memperdulikan sebagaisuamiistri. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak akan tetapi tidak berhasil;2. SAKSI umur 25 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahmenerangkan halhal pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah tetangga penggugat.
    Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugatmulanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniaiempat orang anak, namun sejak bulan Januari 2017, sering diwarnalperselisinan dan pertengkaran, yang memuncak pada bulan Maret 2018,disebabkan oleh termohon yang suka berkata kasar dan marahmarahkepada penggugat serta terlalu perhitungan soal belanja rumah tangga.
Register : 19-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4992 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — PT. SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
5719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00115/KEB/WPJ.03/2017, tanggal 21Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2012 Nomor 00051/207/12/308/16, tanggal 11 Mei 2016, atasnama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamat diJalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002, Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung,dengan perhitungan
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a.
Putus : 22-03-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 439/Pdt.G/2015/PN.Jkt Pst.
Tanggal 22 Maret 2016 — MARKUS SURYAWAN >< KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA Cq, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)
9956
  • Bahwa menurut perhitungan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalampertimbangan hukumnya, bahwa jumlah dana investasi yang belumdikembalikan oleh Penggugat in casu terdakwa adalah sebesar Rp.131.338.880.283,00. Fakta hukum tersebut tertuang secara jelas dalampertimbangan hukum Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan demikian dari penempatan investasiPT Askrindo senilai Rp. 265.605.523.871,00, setelah dikurangipembayaran pembayaran yang dilakukan, PT.
    DASAR HUKUM PERHITUNGAN UANG PENGGANTI7.
    Perhitungan Penggugat didasarkan pada fakta hukum bahwaapabila sisa dana investasi sebesar Rp. 19.053.005.539,00 dikurangkan daripembayaran dana investasi pada periode 2006 s/d 2010, makaterbuktilah adanya kelebihan pembayaran dana investasi kepada PT.Askrindo oleh Penggugat sebesar Rp. 20.674.196.707,00 (dua puluhmilyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh enamribu tujuh ratus tujuh rupiah);15.
    TABEL PERHITUNGAN JUMLAH DANA INVESTASI YANG DISALURKANKEPADA PARA PENGGUNA DANA MELALUI PENGGUGAT DANPENGEMBALIAN DANA INVESTASI OLEH PENGGUGAT DAN PARAPENGGUNA DANA INVESTASI KEPADA PT. ASKRINDOBahwa dari seluruh dalil Penggugat tentang uraian mengenai jumlah atauperhitungan jumlah dana investasi yang telah disalurkan melalui Penggugatkepada para pengguna dana investasi dan jumlah dana investasi yang telahdikembalikan oleh Penggugat serta oleh para pengguna dana langsungkepada PT.
    Menyatakan sah menurut hukum bahwa perhitungan yang benar mengenaijumlah dana investasi yang sudah dikembalikan kepada PT. Askrindo adalahRp.100.375.741.073,00 ditambah Rp.62.500.000.000,00 ditambahRp.39.887.335.925,00 SAMA DENGAN Rp.202.763.076.998,00. Jumlahkeseluruhannya sudah melebihi jumlah seluruh dana investasi yang ditempatkanpada PT.
Register : 11-07-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PDM INDONESIA;
6141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 34 Undangundang no.14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan hasil perhitungan SKP PPNKurang Bayar antara SPT PPN Pemohon Banding Juli 2008, SKPKB KPPPenanaman Modal Asing Satu dan SK DJP No.
    Dengan demikian PPN JLN yang Pemohon Bandingsetorkan atas biaya tersebut seharusnya tetap bisa dikreditkan;KESIMPULANBahwa berdasarkan uraian penjelasan atas banding Pemohon Banding di atasberikut adalah perhitungan SKP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP Dan Atau JKP masa Juli 2008 adalah sebagaimana tercantumdalam Tabel sebagai berikut : Ursian Menurut Peneliti Banding Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN yang kurang dibayar 50.965.063 50.965.063 Sanksi Bunga 20.386.025 20.386.025 +Sanksi
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tidak pernahmemperlinatkan dokumen tentang biayaPaperteries de Mauduit SASPerancis yangdijadikan dasar perhitungan jasa sebesar 3%.4.2.6.2.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak pernahmemperlinatkan dokumen tentang biayaSchweitzerMauduit International Inc (USA)dijadikan dasar perhitungan jasa 1,/7%;4.2.6.3.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak pernahmemperlinatkan dokumen tentang biaya yangmenjadi dasar perhitungan jasa sebesar 28%;6.