Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — SANI DWI PRASETIA VS PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA
4630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PHK yang diterbitkan oleh TergugatRekonvensi haruslah PHK tanpa adanya kesalahan Penggugat Rekonvensidan adalah patut dan layak jika Penggugat Rekonvensi mendapatkan hakhaknya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan sebagaiberikut:Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima;Bahwa berdasarkan perhitungan
    ratus sembilan puluh dua koma lima sen rupiah;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, PenggugatRekonvensi mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Surat PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalahtanpa kesalahan dari Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar total uang pesangon,penghargaan dan hakhak lainnya berdasarkan perhitungan
    Perhitungan pesangon yangdiberikan kepada Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak sesuai berdasarkanPasal 164 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan bertentangan dengan anjuran Disnaker;Halaman 20 dari 28 hal.Put. Nomor 532 K/Pdt.SusPHI/2017Kekeliruan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan perhitungan pesangonterlinat jelas pada pertimbangan hukumnya yang tertuang pada halaman 43dan 44 yang menyatakan:a.
    Nomor 532 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa penerapan perhitungan pesangon oleh Majelis Hakim berdasarkanPasal 161 ayat (1) dan (3) di atas sangat keliru karena Majelis Hakimmengabaikan dan tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak pernahmemberikan surat Peringatan pertama, kedua dan Ketiga atas diri Tergugatbaik di tingkat mediasi di Disnaker hingga persidangan tidak pernahditunjukkan sebagai bukti, sehingga unsur Pasal 161 ayat (1) juncto ayat (3)tersebut tidak terpenuhi dan tidak tepat untuk diterapkan
    terhadap diriTergugat;Bahwa pertimbangan pesangon yang diputuskan oleh Majelis Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial di atas sangat bertentangan denganperhitungan yang dikeluarkan dan dianjurkan mediator hubungan industrialdari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaSelatan yang tercantum dalam suratnya Nomor 3007/1.835.3 tertanggal 3September 2015 yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan(vide: Lampiran Memori Kasasi ini), berdasarkan perhitungan Mediatoradalah
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
8033
  • HARIS, ST;Bahwa ketika pekerjaan belum selesai, dan anggaran pokok masih tersisamaka anggaran tersebut kembali ke pusat masuk ke batang tubuh APBN untukanggaran tahun 2016, kemudian sisa pekerjaan dianggarkan kembali dalamAPBD perubahan;Bahwa saksi mengetahui sejauh mana bobot pekerjaan, sesuai terminberdasarkan perhitungan dari Konsultan Pengawas yang saksi terima;Bahwa bisa saja terjadi ada perbedaan perhitungan hasil pekerjaan/bobotpekerjaan antara Konsultan Pengawas dan Rekanan;Bahwa terakhir
    tidak jadi total los karena kita ada perhitungan sendiri;Bahwa dengan pelanggaran lelang dia tidak berhak, kita kKembalikan ke biayayang sesunguhnya ;Bahwa ahli mengatakan tidak sah pelelangan berarti autputnya juga tidak sahkarena ada yang sudah dilaksanakan, itu hanya pendapat pribadi ahli;Bahwa jumlah uang negara yang dibayarkan sebesar Rp. 4.299.947.863setelah pemotongan pajak PPN, nilai pekerjaan yang terpasang dan diterimaberdasarkan hasil perhitungan ahli dan perhitungan mark up harga setelahpemotongan
    Ratulangi Kota Palopo sebesar Rp.1.392.740.251.61 ;Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang ahli lakukan yaitu :e Menghitung jumlah uang negara yang dibayarkan kepada PT.
    JayaKonstruksi Utama berdasarkan SP2D (setelah pemotongan pajakPPN);e Menghitung nilai pekerjaan yang terpasang dan diterima dan diterimaberdasarkan hasil perhitungan ahli dan perhitungan mark up harga(setelah pemotongan pajak PPN);e Menghitung Pajak PPh Final yang telah dipotong ;e Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu 1, 2 , 3;Bahwa kalau sudah penyidikan menurut pedoman kerja kami, kalau sudahpenyidikan sudah ada dugaan hanya menghitung tidak melakukan investigas!
    umum, perhitungan yang dilakukan BPK atauBPKP dan hasilnya tetap diserahkan ke penyidik;Bahwa untuk kasus Jalan Lingkar paket 20 tahun 2016, Ahli sudah membacalaporan Kerugian Negara untuk melakukan perhitungan, sedang dokumenNHP Abhli tidak baca;Bahwa dari laporan yang Ahli liat ada beberapa hal yang Ahli anggap kurangjelas yaitu.
Register : 19-09-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 21-11-2016
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2019/Pdt.G/2016/PA.JB
Tanggal 3 Nopember 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
40
  • pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:e Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam segala urusan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, bahkan sering menghina Penggugat dan mengungkitpemberian Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat;e Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan katakata kasar dankata cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai olehTergugat;e Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan yang diperoleh Tergugat kepadaPenggugat, dan juga Tergugat selalu perhitungan
    PENGGUGAT TERGUGAT, lahir padatanggal 23 Oktober 2015;Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalmenikah tahun 2009 sudah mulai cekcok/goyah, antara mereka seringterjadi percekcokan dan perselisihan secara terus menerus, penyebabnyaadalah karena Tergugat sering mengucapkan katakata kasar dan kata cerai kepadaPenggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan Tergugattidak terbuka mengenai penghasilan yang diperoleh Tergugat kepada Penggugat,dan juga Tergugat selalu perhitungan
    keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalmenikah tahun 2009 sudah mulai cekcok/goyah, antara mereka seringterjadi percekcokan dan perselisihan secara terus menerus, penyebabnyaadalah karena Tergugat sering mengucapkan katakata kasar dan kata cerai kepadaHalaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2019/Pdt.G/2016/PA.JBPenggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan Tergugattidak terbuka mengenai penghasilan yang diperoleh Tergugat kepada Penggugat,dan juga Tergugat selalu perhitungan
Register : 11-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Trk
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • Selain itu,Tergugat juga perhitungan atau pelit dalam memberikan nafkahkepada Penggugat;Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal sejak 1 (satu) tahun lalu. Selama berpisah keduanyatidak pernah kumpul bersama dan menjalin komunikasi lagiHalaman 4 dari 12 Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.
    Selain itu,Tergugat juga perhitungan atau pelit dalam memberikan nafkahkepada Penggugat;Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal sejak 1 (satu) tahun lalu. Selama berpisah keduanyatidak pernah kumpul bersama dan menjalin komunikasi lagilayaknya suami istri;Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati PenggugatHalaman 5 dari 12 Putusan No.348/Pdt.G/2019/PA.
    Selain itu, Tergugat juga perhitungan ataupelit dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; Bahwa sejak 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisahtempat tinggal, dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersamadan menjalin komunikasi lagi layaknya suami istri; Bahwa pihak keluarga / saksi telah mendamaikan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
Register : 16-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PA PADANG PANJANG Nomor 133/Pdt.G/2018/PA.PP
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
124
  • menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalpernikahan sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurangbertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga,Tergugat juga sangat perhitungan
    menial REBgGH GalLdan NeterH9ss Bee Obie Bannatangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalpernikahan sudahtidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran' antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurangbertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga,Tergugat juga sangat perhitungan
    tersebut, harusdinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum(/egalStanding), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memilikikepentingan hukum(persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untukbercerai dengan Tergugatadalahkarena sejak bulan Septemberi 2014, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yangdisebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhikebutuhan rumah tangga dan terlalu perhitungan
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TOTOKU INDONESIA
15536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad) (386.031.103,00) (357.029.196,00) (29.001.907,00) Halaman 2 dari 9 halaman. PutusanNomor 554/B/PK/Pjk/2019 Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya386.031.103,00386.031.103,000,00 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak...........(Karena pembetulan)0,000,000,00 c.
    Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad)(386.031.103,00)(20.004.493,00)(366.026.610,00) 3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 386.031.103,00 0,00 386.031.103,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak........... (karena pembetulan) 0,00 0,00 0,00c. Jumlah (a + b) 386.031.103,00 0,00 386.031.103,004 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00 (20.004.493,00) 20.004.493,005 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 0,00 0,00b.
    berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01517/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 19Oktober 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2012 Nomor 00128/207/12/055/15, tanggal 21 September 2015, atas namaPT Totoku Indonesia, NPWP 01.071.471.5055.000, beralamat di KawasanPT Besland Pertiwi Kota Bukit Indah, Blok AIl Nomor 29 ST1B, C & D,DangdeurPurwakarta, dengan perhitungan
Putus : 25-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2013
Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NIIGATA SANTANA DIESEL ENGINE MANUFACTURING INDONESIA
3724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Pembahan Akhir (Clossing Conference) sebagaimanadiatur dalam Pasal 23 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 sehingga seharusnya sesuai ketentuan Pasal bahwahasilpemeriksaan tersebut seharusnya dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23huruf (d) PP Nomor 80 Tahun 2007;Bahwa menurut hemat Pemohon Banding sebagaian besar koreksi yangdilakukan oleh Pemeriksa tidak sesuai dengan bukti pembukuan maupunperaturan perpajakan yang berlaku yang Pemohon Banding uraikan di bawahini:I Perhitungan
    Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp270.659.270,00,1 Bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp.270.659.270,00 didasarkan pemeriksaan dan pengujiananalisis arus piutang dengan perhitungan sebagaiberikut :Peredaran Usaha Rp 15.928.578.576,00/ Penjualan Desember 2007 dilaporkan di SPT Masa Januari 2008 Rp+/+Penjualan Desember 2006 dilaporkan di SPT Masa Januari 2007 RpDPP PPN dari peredaran usaha Rp 15.928.578.576,00Penjualan scrap dan lainlain Rp 24.000.000,00Penjualan aktiva Rp 74.930.506,00Imbalan
    Dengan demikian putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak tersebut harus dibatalkan dankoreksi peredaran usaha dihitung kembalisebagaimana perhitungan di atas (angka 7).B Bahwa berdasarkan faktafakta hukum(fundamentum petendi) tersebut di atas secarakeseluruhan telah membuktikan secara jelasdan nyatanyata bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehinggapertimbangan dan amar putusan Majelis Hakimpada pemeriksaan sengketa
Register : 20-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Sel
Tanggal 20 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
116
  • Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulanghingga larut malam;e.Tergugat terlalu perhitungan dan kurang terbuka dalam halkeuangan kepada Penggugat;f.
    meminta mahar tersebut Tergugat selalu memberi janji yangtidak pasti kepada Penggugat; Tergugat sering mengucapkan katakatakasar dan Tergugat sering melakukan kekeus 2016 rasan dalam rumahtangga kepada Penggugat seperti menampar, menendang dan memukulPenggugat; Tergugat diketahui sering meminumminuman keras danTergugat sering meninggalkan ibadah wajib seperti sholat lima waktu danpuasa Ramadhan; Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelasdan pulang hingga larut malam; Tergugat terlalu perhitungan
    Penggugatmeminta mahar tersebut Tergugat selalu memberi janji yang tidak pastikepada Penggugat; Tergugat sering mengucapkan katakata kasar danTergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepadaPenggugat seperti menampar, menendang dan memukul Penggugat;Tergugat diketahui sering meminumminuman keras dan Tergugat seringmeninggalkan ibadah wajib seperti sholat lima waktu dan puasaRamadhan; Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas danpulang hingga larut malam; Tergugat terlalu perhitungan
Putus : 15-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2502/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI
28268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan perhitungan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak terutang masa Februari2011 sesuai Permohonan Banding dengan rincian sebagai berikut: Menurut PemohonNo. Uraian Banding (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh PemungutPPN 2a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.
    Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan1.053.694.804,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 0.00berikutnya ,Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal
    Putusan Nomor 2502/B/PK/Pjk/2020 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 0.00berikutnya ,Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan
Register : 16-06-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Nab
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
HARI WIDODO
Tergugat:
TUGAS IRIANTO KALIL
8946
  • Bahwa berdasarkan Simulasi Perhitungan Cicilan KWH Kekurangan Tagih yang diberikan dari Tergugat, Penggugat merasa dirugikan dengan pola perhitungan dan cara penagihan yang dilakukan oleh Tergugat dengan jumlah kekurangan tagih senilai 38.001 Kwh (selisih 1 kwh dari surat sebelumnya) dengan nilai konversi kedalam rupiah sebesar Rp55.747.467,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah)

    Bahwa total akhir keseluruhan kerugian yang

    Tolongdituangkan dalam bentuk surat resmi.Sekira pukul 15.00 Wit pada tanggal 12 Juni 2020, Sdr.Sandra Joice Pieter menerima surat tentang SimulasiPerhitungan Cicilan KWH Kekurangan Tagih atas namaPenggugat yang ditandatangani oleh Tergugat.Berdasarkan Simulasi Perhitungan Cicilan KWHKekurangan Tagih yang diberikan dari Tergugat,Penggugat merasa dirugikan dengan pola perhitungandan cara penagihan yang dilakukan oleh Tergugatdengan jumlah kekurangan tagih senilai 38.001 Kwh(Selisin 1 kwh dari surat
    Screenshot struk pembayaran tagihan listrik bulan April 2020;Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN NabSaksi:Screenshot pengecekan tagihan listrik bulan Mei 2020 yang diambiltanggal 27 Mei 2020;Screenshot pengecekan tagihan listrik bulan Mei 2020 yang diambiltanggal 1 Juni 2020;Screenshot pengecekan tagihan listrik bulan Mei dan bulan Juni 2020yang diambil tanggal 10 Juni 2020;Bukti pembayaran tagihan rekening listrik bulan Mei 2020 dan bulanJuni 2020.Surat Simulasi Perhitungan Cicilan
    bulanbulansebelumnya, dimana melalui surat Nomor: 007/AGA.04.02/B18110200/2020yang ditandatangani oleh Tergugat, kalau di konversi ke dalam nilai rupiahdengan Tarif Dasar Listrik (TDL) Rp. 1.467 per Kwh maka jumlah utangPenggugat sebesar Rp55.748.934,00 (lima puluh lima juta tujun ratus empatpuluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang harus di cicil dibulanbulan kedepan, padahal kenyataannya Penggugat selalu membayartagihan tanpa ada tunggakan hingga bulan April 2020.Bahwa berdasarkan Simulasi Perhitungan
Register : 09-10-2012 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50134/PP/M.I/15/2014
Tanggal 27 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
195102
  • tersedia, diketahui bahwapenjualan ekspor dilakukan ke 7 negara, yitu : China; Philippine; Malaysia; Vietnam; Japan; Singapore danThailand, baik ke afiliasi maupun kepada perusahaan independen;POKOK SENGKETAbahwa pokok sengketa dalam sidang banding ini adalah koreksi Terbanding atas Peredaran UsahaPemohon Banding sebesar USD. 16.050.176,34 dengan alasan adanya transaksi dengan related parties(pihak yang mempunyai hubungan istimewa);bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding, walaupun ada ketidakcocokan perhitungan
    diketahui bahwa HargaJual Ratarata perkg ke Afiliasi adalah :e USD5,78 untuk Copper Wire, dane USD 5,64 untuk Copper Wire RodSedang untuk penjualan ke Nonafiliasi adalah :e USD5,63 untuk Copper Wire, dane USD5,43 untuk Copper Wire Rodbahwa Terbanding tidak memberikan bantahan atau tanggapan atas Daftar Harga Jual yang dibuat olehPemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa data tersebut benar adanya;bahwa dari daftar yang dibuat oleh Pemohon Banding tersebut Majelis telah melakukan perhitungan
    Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwabesarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkanseluruhnya permohonan Pemohon Banding, dengan perhitungan
Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI;
6336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2412/B/PK/Pjk/2020Menyatakan Menerima Permohonan Pemohon Banding untukseluruhnya;Menyatakan Keputusan Terbanding tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor KEP00623/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 April 2017 tidak dapatdipertahankan;Menyatakan perhitungan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak terutang MasaJanuari 2011 sesuai Permohonan Banding
    Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.527.455.974,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 0.00berikutnya ,Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal
    Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.527.455.974,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajakberikutnya 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam
Register : 05-08-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 956/Pdt.G/2016/PA.Bgr
Tanggal 19 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
147
  • daerah Cilebut Kecamatan Sukaraja;~Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,namun sudah setahun lebin Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulangke rumah orang tuanya, karena menurut cerita Penggugat sudah tidaktahan hidup bersama dengan Tergugat;~ Menurut keluhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcokkarena faktor ekonomi, Tergugat terlalu perhitungan
    Tergugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Penggugat telahmenghadirkan dua orang saksi keluarga;Menimbang, bahwa para saksi menerangkan di bawah sumpahnya dansebagian keterangannya bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dansebagian bersumber dari keterangan Penggugat, dan berkaitan dengankehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihandan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat terlalu perhitungan
    Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringdiwarnai perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugatterlalu. perhitungan dalam masalahn keuangan yang diberikan kepadaPenggugat, dan jika berselisih Tergugat suka melakukan kekerasan fisik,seperti menendang Penggugat dan menampar Penggugat;3.
Register : 01-03-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PA POSO Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA.Pso
Tanggal 5 April 2018 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
106
  • Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,akan tetapi sejak awal bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaranyang bersifat terus menurus disebabkan : Tergugat sering minum minuman berakohol sampai mabuk; Tergugat sering berkatakata kasar kepada Penggugat; Tergugat pernah memukul Penggugat; Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain; Tergugat juga terlalu perhitungan dalam masalah keuangan serta
    dalammengajukan gugatannya di pengadilan;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atasalasanalasan sejak awal bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaranyang bersifat terus menurus disebabkan Tergugat sering minum minumanberakohol sampai mabuk, Tergugat sering berkatakata kasar kepadaPenggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat menjalin cintadengan perempuan lain dan Tergugat juga terlalu perhitungan
    telah dan telahdikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Afiliani, umur 6 tahun 10 bulan yangdalam asuhan Tergugat;Bahwa sejak awal bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terus menurus disebabkan Tergugat sering minum minumanberakohol sampai mabuk, Tergugat sering berkatakata kasar kepadaPenggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat menjalin cintadengan perempuan lain dan Tergugat juga terlalu perhitungan
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 28-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 940/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
1.MUH. HENDRIAWAN als RIAN bin YUSUF
2.HARUN RASYID als ANDU bin RASYID
3.ZULKIFLI als ZUL bin DJAMALUDIN
4.DEVIYANTI binti KUSRIYANTO
9258
  • penimbangan dan perhitunganterhadap sabu dan Ekstasy.Bahwa setelah Terdakwa 4 Deviyanti dibangunkan, maka pegerjaan untukmelakukan penimbangan dan perhitungan ecstasy dilakukan bertiga, yaitu Terdakwa2, Terdakwa 3 Zul, dan Terdakwa 4 Deviyanti.Bahwa besok harinya tanngal 26 Februari 2019 sekira jam 11 Wib , setelah 1 MuhHendriawan menayakan hasil perhitungan dan penimbangan , Terdakwa 2memberitahu ada dalam catatan yang ditaruh dilaci meja TV.
    danpenimbangan terhadap sabu dan Ektasy .Bahwa besok harinya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa 3 Zul datang dan ikutmelakukan penimbangan dan perhitungan terhadap sabu dan Ekstasy.Namunsebelum selesai perhitungan dan penimbangan, pengerjannya diberhentikan olehkarena beres beres akan pindah kamar.Bahwa sekitar jam 08.00 Wib hari yang sama Terdakwa 1 Muh Hendriawan datangke kamar , lalu Terdakwa 2 , Terdakwa 3 Zul dan Terdakwa 1 Muh Hendriawanmelakukan pidah kamar ke kamar 1208 dalam Apartemen yang
    Bahwa selanjutnya Terdakwa 3 mengkomsumsinarkotika yang telah tersedia diatas meja.Bahwa setelah selesai mengkomsumsi narkotika, Terdakwa 3 ikut menemaniTerdakwa 2 Harun dan Terdakwa 1 Muh Hendriawan untuk melakukan penimbangandan perhitungan ecstasy.Bahwa Terdakwa 4 Deviyanti ikut juga melakukan penimbangan dan perhitungannarkotika tersebut setelah dibangunkan atas perintah Terdakwa 1 Muh Hendriawan.Dan setelah selesai melakukan penimbangan dan perhitungan Terdakwa 3 kembalike rumah Terdakwa 3 di
    Dan malam harinya kembali lagi Terdakwa 3, Terdakwa 2Harun , dan Terdakwa 1 Muh Hendriawan mengkomsumsi narkotika.Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, setelah mengkomsumsi sabu, Terdakwa 3pulang ke Cibubur.Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa 3datang lagi ke tempat Terdakwa 1 Muh Hendriawan, dan selajutnya bersamaTerdakwa 2 Harun melakukan penimbangan dan perhitungan atas narkotika danecstasy jenis Sabu.Bahwa penimbangan dan perhitungan belum selesai dihentikan
    Hendriawan als Rian bin Yusuf dan Terdakwa2 Harun Rasyid melakukan penimbangan dan perhitungan terhadap barangnarkotika tersebut.Bahwa besok harinya sekitar jam 01.00 Wib, saat Terdakwa 1. Muh.
Register : 20-03-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43068/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 31 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11432
  • dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuanpelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan
    pengulangan (fallback) menggunakan metode deduksi yangditerapkan secara fleksibel;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP566/KPU.01/2012 tanggal O06 Februari 2012 tersebut, diketahui alasan yangdigunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwaMetode atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakaikriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
    yang menyatakan:Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dariPasal 16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
    merupakan penjualan di pasar dalam Daerah Pabean atas barangimpor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeliyang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan;bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) denganmenggunakan Metode Deduksi menurut butir c Lampiran VIIIl Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang NilaiPabean untuk perhitungan
    dimaksud dalampenjelasan Pasal 15 ayat (4) Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2006;bahwa dengan tidak diserahkannya harga pasar dalam negeri kepada Majelis, tidakdapat membuktikan adanya bukti nyata atau data yang obyektif dan terukursebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (fallback) dalam penetapan nilaipabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan
Putus : 07-12-2009 — Upload : 23-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2866 K/PDT/200
Tanggal 7 Desember 2009 — SRI MULYATI; FITRIYAH MAEMANAH,; PT. ARMADA FINANCE,
4131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rangka A. 2589137H, No.Polisi E8027YC pembayaran kembali diangsur selama 6(enam) bulan dengan bunga sebesar 25,200000 persen pertahun berdasarkan perhitungan bunga flaat, angsuran per bulansebesar Rp.5.630.000, (lima juta enam ratus tiga puluh riburupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2006 ;Perjanjian Kredit Nomor : 081A003X304249 tanggal 20 Juli2005 pinjaman sebesar Rp.26.000.000, (dua puluh enam jutarupiah) diwujudkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Bimantara TypeCakra Sedan Tahun 1997 warna
    RangkaMHXRS115MYFJ013150 Nomor Mesin GSM5V1012550, NomorBPKB A.5834791G, Nomor Polisi B1336D pembayarankembali diangsur selama 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar20,153000 persen pertahun berdasarkan perhitungan bunga flat,angsuran per bulan Rp.4.770.000, (empat juta tujuh ratus tujuhpuluh ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2006 ;Jaminan Mobil tersebut diikat dalam Perjanjian Penyerahan HakMilik secara Fidusia Nomor : 081A003X304249 tanggal 20Juli 2005 ;Perjanjian Kredit Nomor : 081A003X404250
    Polisi H8975H pembayarankembali diangsur selama 6 (enam) bulan dengan bunga25,230000 persen pertahun berdasarkan perhitungan bunga flat,angsuran per bulan sebesar Rp.6.100.000, (enam juta seratusribu rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Januari 2006 ;.
    Pol G7138BB pembayaran kembalidiangsur selama 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar25,2250000 persen pertahun berdasarkan perhitungan bungaflat, angsuran per bulan sebesar Rp.15.015.000, (lima belas jutalima belas ribu rupiah) jatunh tempo tanggal 20 Januari 2006 ;d. 2. Jaminan mobil tersebut diikat dalam Perjanjian Penyerahan HakMilik secara Fiducia Nomor : 081A003X404251 tanggal 20Juli 2005 ;e. 1.
    PolisiE 1001 PD pembayaran kembali diangsur selama 36 (tiga puluhenam) bulan dengan bunga sebesar Rp.14.666.000, pertahunberdasarkan perhitungan bunga flat, angsuran per bulan sebesarRp.2.199.975, (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribusembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) jatuh tempo tanggal 27Juli 2008 ;e. 2.
Register : 15-08-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 10/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 3 September 2014 — Pembanding/Terdakwa : Budhi Rahmadi Bin Muhammad Hasani (Alm) Diwakili Oleh : ALI WARDANA SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Muladi ,SH
6422
  • Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatantermasuk neraca dan perhitungan rugi/ laba;dan mempunyai wewenang sebagai berikut:1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah;halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS /2014/PT. TPK.BJM2. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksisetelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;3. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;4. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;5.
    Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatantermasuk neraca dan perhitungan rugi/ laba;dan mempunyai wewenang sebagai berikut:1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah;2. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksisetelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;3. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;4. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;5. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
    Bahwa, perhitungan jumlah kerugian negara/Pemda Batola sebesar Rp.435.000.000, (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak ada dasarhukumnya, dan tidak memperhitungkan sertifikat tanah dan bangunan miliksaksi Yuldian Noor, SH seharga Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah)yang disediakan untuk membayar hutangnya kepada PD. Aneka UsahaSelidah Kabupaten Batola;4.
    Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatantermasuk neraca dan perhitungan rugi/ laba;5. Bahwa di samping tugastugas tersebut, terdakwa selaku Direktur UtamaPD Aneka Usaha Selidah juga mempunyai dan mempunyai wewenangsebagai berikut:a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah;b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksisetelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;d.
    Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.6. Bahwa selain tugas dan wewenang sebagaimana dijelaskan di atas,terdakwa selaku Direktur Utama (direksi) berdasarkan Pasal 11 SK BupatiBatola No. 159.
Register : 11-03-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PT AMBON Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB
Tanggal 26 April 2016 — SIJANE NANLOHY
11994
  • pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yangditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.ParamaAndhika Raya ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) NomorKU.006/BDN2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditanda tanganiPetrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukPembayaran Uang MC.01 s/d MC.03 sebesar Rp. 1.204.304.000,yang isinya menyatakan : Saya bertanggungjawab penuh secaraFormal dan Materil dan kebenaran perhitungan
    Bank Maluku cabang Utama Ambon yangditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.ParamaAndhika Rayae Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) NomorKU.006/BDN2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tanganiPetrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukPembayaran Uang Retensi 5 % sebesar Rp. 138.774.500,yangisinya menyatakan : Saya bertanggungjawab penuh secara Formaldan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan
    SyaratSyarat umum dan Khusus KontrakBahwa akibat perbuatan terdakwa SNANE NANLOHY bersamasamadengan saksi MARTHEN PILIPUS PARINUSSA telah mengakibatkanKerugian keuangan Negara Sesuai dengan Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan NegeriAmbon Di banda Neira sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratusdua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluhenam rupiah tiga puluh satu sen) atau setidaktidaknya dalam jumlahtersebut :a
    PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yangditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.ParamaAndhika Raya ;e Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) NomorKU.006/BDN2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditanda tanganiPetrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukPembayaran Uang MC.01 s/d MC.03 sebesar Rp. 1.204.304.000,yang isinya menyatakan : Saya bertanggungjawab penuh secaraFormal dan Materil dan kebenaran perhitungan
Putus : 10-09-2013 — Upload : 27-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 10 September 2013 — PIMPINAN PT. PARA SAWITA ORGANIC (PT. PSO) D/H PT. DAMAR SIPUT (PT.DS) VS YUSRIZAL HASIBUAN
8073 Berkekuatan Hukum Tetap
  • senggang bagi Penggugat,sebab begitu padatnya jadwal kerja yang diberikan, karena belum lagiselesai satu pekerjaan maka perintah kerja yang lain sudah menunggu,dan perintah itu wajib dikerjakan tanpa dapat dibantah, kalau tidak maudikenakan sanksi.Penggunaan waktu kerja benarbenar maksimal dan full time setiap hari,sedangkan gaji yang diterima tetap saja sebesar gaji untuk satuperusahaan.Tambahan pendapatan yang diberikan Penggugat sebagai supir adalahberupa uang jalan dan upah lembur, akan tetapi perhitungan
    Pasal 156 ayat (3) dan uang pengantian Hak sebagaimana telahditentukan oleh Pasal 156 ayat (4) terhitung sejak pecah Kongsi terjadi.Besarnya perhitungan I (satu) kali itu adalah karena disebabkanPenggugat saat itu bersedia melanjutkan perkerjaan diperusahaan yangbaru (pecahan/ pengganti) atau Tergugat yang bernama PT. Damar Siputyang kemudian berganti nama menjadi PT. Para Sawita Organics danjuga PT. Hamparan Pancaran Chemindo (PT. HPC), sebab PT. HamparanPancaran Chemindo (PT.
    Penggugat nikmati padasaat pemutusan kerja itu dilakukan, akan tetapi karena tidak dibayaroleh pihak Tergugat, maka Penggugat menjadi rugi sebesarketerlambatan waktu pembayaran yang dilakukan tersebut, karena itukepada pihak Tergugat wajib dikenakan bunga keterlambatanHal. 11 dari 28 hal.Put.Nomor 431 K/Pdt.SusPHI/2013pembayaran yang besarnya diperkirakan sama dengan artinyaTergugat telah meminjam uang kepada Pihak Penggugat.Bahwa untuk menghitung kerugian atas dasar keterlambatanpembayaran itu di perhitungan
    Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera membayar Kompensasi atasPenggunaan tenaga Penggugat sebagai supir secara Maksimal dan sukasuka tanpadapat dibantah, oleh pihak Tergugat dan keluarga tanpa mengindahkan ketentuanHukum yang ada itu, sebesar 15 % dari nilai kerugian Materil ditambah BungaDeposito 12 % yang ada itu, dengan perhitungan 15% x Rp.79.032.678, =Rp.9.483.921,36, (sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratusdua puluh satu rupiah tiga puluh enam sen);.
    Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya.10.Menghukum Tergugat untuk membayar uang Jasa Advokat yang terpaksa Penggugatkeluarkan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan fee 5%,dengan perhitungan 5% x Rp.88.516.599,36, = Rp.4.425.828, (empat juta empatratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);11.Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.ATAU SUBSIDAIR