Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put55077/PP/M.X VIIIB/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2014: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Tergugat Nomor S118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak olehTergugat;: bahwa Surat Nomor S118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014diterbitkan sesuai Standar Operating Procedur (SOP) Direktur Jenderal

Negeri Sipil; Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 Tahun 2016persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah harusmampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaannarkotika berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dari tim dokter;Bahwa selanjutnya Tergugat telah menunjuk RSUD Zainoel Abidin untukmelaksanakan tes pemeriksaan uji kesehatan terhadap Penggugatberdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 20September 2016 tentang Pedoman Teknis Standar

Psi yang disampaikan dalam musyawarah penyelesaiansengketa diketahui bahwa Pemohon menjalani tes psikologi padapukul 23.00 WIB dan menurut saksi Psikologi yang dilakukan tengahmalam serta serangkaian tes kesehatan lainnya yang dianggap terburuburu dinilai tidak efektif;b) Bahwa dalam musyawarah kedua hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016Termohon mengakui tidak melakukan sosialisasi secara khusus terkaitKeputusan KIP Kabuapten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentangPedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan

Jasmani dan Rohaniserta bebas penyalahgunaan narkotika calon bupati dan wakil bupati2017.c) Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi secarakhusus (detail) terkait Surat keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan KesehatanJasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika kepadaPemohon 1, Panwaslih Kabupaten Bireuen berpendapat bahwa haltersebut menyebabkan Pemohon 1 tidak mendapat data dan informasiHal 19 dari 89 Hal, Putusan Perkara

Dengan demikian Tergugat jelasmelanggar asas Kecermatan tersebut;Asas Pelayanan Yang BaikAdalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biayayang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturanperundangundangan. Bahwa dalam melakukan tes kesehatan yang pertamadilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pada pukul 23.00 malam,dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan waktu yang wajar dan tidak sesuaidengan standar pelayanan.

Asas Keterbukaan.Bahwa Tergugat dalam menyampaikan Surat Keputusan KIP No. 10tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar pemeriksaan kesehatanjasmani dan rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika., pada saatBakal calon mendaftarkan diri kekantor Tergugat denganmenyampaikan tata cara pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohaniserta Bebas Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa dengan demikian Tergugat sebagai Penyelenggara Pilkada tetapterbuka bagi semua pihak maupun golongan.c.

Menyatakan Terdakwa WAHYU DADANG NUGROHO BIN IMAM SYAFII tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

Menyatakan Terdakwa WAHYU DADANG NUGROHO Bin IMAM SYAFI secara sahdan meyakinkan terouki' bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuh standar dar/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan;2.

Menyatakan Terdakwa WAHYU DADANG NUGROHO BIN IMAM SYAFTI tersebutdiatas, teroukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi YangTidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

1. Menyatakan terdakwa Eko Puji Sugianto als Kodok Bin Fauzan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

diberitahukan : CIF USD83,760.00;yang ditetapkan kembali menjadi CIF USD85,920.00;bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 476507 tanggal 16 Desember 2011 tidakdapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya dilakukan penelitiandengan metode II sampai dengan metode VI sesuai dengan hirarki penggunaannya;bahwa semua dokumen impor dan dokumen pendukung lainnya yang telah diajukan dalamberkas PIB Nomor: 476507 tanggal 16 Desember 2011 telah memenuhi persyaratan sebagaidokumen standar

hasilpenelitian dokumen pendukung nilai transaksi Terbanding menyimpulkan bahwa Buku Hutang,Buku Persediaan, Buku Jurnal, Buku Pembelian tidak dilampirkan sehingga tidak diketahuiapakah impor barang tersebut sudah termasuk dalam aktiva perusahaan;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding tersebut dengan alasan:bahwa semua dokumen impor dan dokumen pendukung lainnya yang telah diajukan dalamberkas PIB Nomor: 476507 tanggal 16 Desember 2011 telah memenuhi persyaratan sebagaidokumen standar

al MALING pada hari Minggu tanggal12 April 2015 sekitar jam 20.30 Wib atau disekitar waktu tersebutsetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di dirumah kontrakan saksi IDA MASFUFAH~ alamat DesaKramattemenggung Kec.tarik kab.Sidoarjo atau disekitar tempattersebut setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, terdakwadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat, dan bahan yang berkhasiatobat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan ,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa SANDRAal MALING

Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa awalnya saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi TRIPOMONUGRAHADI (keduanya anggota Sat Reskoba Polres Jember)saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ataupersyaratan keamanan jenis obat Trihexyphenidil (trex) warnaputin, setelah itu saksi bersama rekan saksi mulai melakukanpenyelidikan, yang sebelumnya saksi telah menangkap seorangsaksi pembeli bernama ERIK (tertangkap

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa awalnya saksi VIVIN MUJIANTO dan saksi TRIPOMONUGRAHADI (keduanya anggota Sat Reskoba Polres Jember)saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ataupersyaratan keamanan jenis obat Trihexyphenidil (trex) warnaputin, setelah itu saksi bersama rekan saksi mulai melakukanpenyelidikan, yang sebelumnya saksi telah menangkap seorangsaksi pembeli bernama ERIK (tertangkap

Barang bukti pada Bab butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (pelurutajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm.

jenis revolver tersebut, setelahdiperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita acara PemeriksaanLaboratorium Kriminalistik No.Lab: 2049/BSF/2013 tanggal 06 Nopember 2013, dengankesimpulan menyebutkan :Barang bukti tersebut pada Bab di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan(home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru caliber 9 mm dapat berfungsidan dapat digunakan untuk menembakBarang bukti pada Bab butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam)standar

Menyatakan Terdakwa SANDI SUMARTA Bin SANTOSO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar persyaratan keamanan dan = mutusebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU R.I. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan JaksaPenuntut Umum ;2.

Jombang atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracaraantara lain sebagai berikut:e Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam17.00 WIB terdakwa SANDI SUMARTA

Purchase Order diterbitkan tanggal 10 Nopember 2010 dan Invoice diterbitkantanggal 12 Desember 2010, tetapi pada buku besar pembelian dicatatpada tanggal 06 Januari 2011, menurut Standar Akuntansi Indonesia (SAI)tidak wajar;e. Invoice diterbitkan tanggal 12 Desember 2010 dan pembayaran dilakukantanggal 09 Juni 2011 sesuai tanggal Applikasi Transfer dan Rekening Koran,tetapi tidak terdapat pencatatan sebagai hutang dan buku besar hutang tidakdilampirkan;3.

PemohonBanding, namun Pemohon Banding telah melampirkan dokumen yangmempunyai substansi yang sama dengan Sales Contract yakni PurchaseOrder; bahwa Buku Besar Bank dan Buku Besar Hutang sudah Pemohon lampirkan; bahwa tidak selayaknya kesalahan ataupu kekurangan informasi (jika itubenar) yang tersaji pada dokumen supplier dibebankan kepada PemohonBanding sebab hal tersebut merupakan administrasi internal pihak Supplier; bahwa pencatatan pencatatan pembelian pada Buku Besar Pembelian sudahwajar menurut Standar

1. Menyatakan Terdakwa NANA KUSMANA ALS EWON BIN ENGKOS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu

Panawangan kabupaten Ciamis, atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamisyang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang di dalamnya terdapattanda koma dan kata atau, dimana tanda koma maupun kata atautersebut adalah mengandung arti alternatif, yaitu terdapat subsub unsur yangapabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti makaberarti terbuktilah unsur tersebut ;Menimbang, bahwa

19.00 Wib juga di rumah Terdakwa.Menimbang, bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obatTrihexyphenidryl dan obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan DMPyang diduga jenis obat Dextromethorphan tersebut Terdakwa tidak memiliki izindari pemerintah atau pihak terkait lainnya dan tidak memiliki riwayat pendidikan /keahlian dalam bidang kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengandemikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar

Menyatakan Terdakwa NANA KUSMANA ALS EWON BIN ENGKOStersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu PenuntutUmum;2.

Rupiah)belum termasuk perhitungan biaya pekerjaan Ereksi Baja sebagaikewajiban pihak Tergugat untuk membayar kepada Penggugat namun, pihakTergugat menolak dengan alasan: Harga satuan harus mengikuti standarharga satuan pekerjaan yang berlaku di Kabupaten Kupang sesuaidengan harga satuan yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kupang;Bahwa atas dasar Complain dari pihak Tergugat berhubungan dengan poin 9di atas maka Penggugat menyetujui perhitungan ulang tersebut sesuai denganharga satuan standar

,Bahwa rangkaian perilaku Tergugat dengan taktik mengulur ulur waktuberupa:> tidak memberikan hasil perhitungan volume bersama tanggal 13 April 2017(Vide Point 8);> Menolak hasil Perhitungan sesuai dengan standar harga satuan pekerjaanpada Dinas PUPR Kab. Kupang Tahun 2016 padahal hasil perhitungantersebut merupakan keinginan dari Pihak Tergugat (vide point 9);> Tidak melaksanakan kesepakatan memakai jasa Arbiter yaitu: Dinas PUPRKab.

Menyatakan Bahwa rangkaian perilaku Tergugat dengan taktik mengulur ulur waktu berupa:oO tidak memberikan hasil perhitungan volume bersama tanggal 13 April2017;o Menolak hasil Perhitungan sesuai dengan standar harga satuanpekerjaan pada Dinas PUPR Kab. Kupang Tahun 2016 padahal hasilperhitungan tersebut merupakan keinginan dari Pihak Tergugat;o Tidak melaksanakan kesepakatan memakai jasa Arbiter yaitu: DinasPUPR Kab.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengulur ulur waktuberupa: Tidak memberikan hasil perhitungan volume bersama tanggal 13 April2017; Menolak hasil Perhitungan sesuai dengan standar harga satuanpekerjaan pada Dinas PUPR Kab. Kupang Tahun 2016 padahal hasilperhitungan tersebut merupakan keinginan dari Pihak Tergugat; Tidak melaksanakan kesepakatan memakai jasa Arbiter yaitu: DinasPUPR Kab.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengulurulur waktu berupa : Tidak memberikan hasil perhitungan volume bersama tanggal 13 april2017 Menolak hasil Perhitungan sesuai dengan standar harga satuan pekerjaanpada Dinas PUPR Kab.Kupamg Tahun 2016 padahal hasil perhitungantersebut merupakan keinginan dari Pihak Tergugat; Tidak melaksanakan kesepakatan memakai jasa Arbiter yaitu : Dinas PUPRKab.Kupang dengan cara tidak menghadiri pemeriksaan bersama Arbiteryang telah dijadwalkan oleh Arbiter Tanggal

Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 039/2014 tanggal 6 Maret 2014,selanjutnya diberi tanda T13;14.Fotokopi Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Kebakaran IndonesiaNo.07.14.300.06880.2 BARU tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tandaT14;15.Fotokopi Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Kebakaran IndonesiaNo.07.15.300.05330.2 Perpanjangan dari 07.14.300.06880.2 tanggal 3 Mei2015, selanjutnya diberi tanda T15;16.Fotokopi Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Kebakaran IndonesiaNo.07.16.300.07310.2

Perpanjangan dari 07.15.300.05330.2 tanggal 26Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T16;17.Fotokopi Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Kebakaran IndonesiaNo.07.15.300.06790.2 Perpanjangan dari 07.13.300.14430.2 tanggal 29Mei 2015, selanjutnya diberi tanda T17;18.Fotokopi Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Kebakaran IndonesiaNo.07.16.300.07320.2 Perpanjangan dari 07.15.300.06790.2 tanggal 26Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T18;19.Fotokopi Surat Peringatan (Pertama) Nomor MNR.RCR/SMCR.BJM.00769A

didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangberbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumtersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalamPasal 196 Undangundang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap orang;2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat(3).Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dijelaskan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengansengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik langsungmaupun tidak langsung

RAHMADtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**Mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar persyaratan keamanansebagaimana dalam dakwaan Pertama;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama (satu) bulan;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menandatangani PerjanjianPembiayaan Multiguna dengan nomor 9019044576/PD/01/18 tanggal 25Januari 2018 dengan obyek perjanjian 1 (Satu) unit kendaraan DaihatsuGranmax Standar 1.5 PU tahun 2014 dengan nomor polisi BG 9354 BCdengan nomor rangka MHKT3CA1JEK015173, nomor mesin DFD1873,BPKB atas nama Sasili, warna biru industri selama 36 (tiga puluh enam)bulan angsuran dimana Total Jumlah Kredit sebesar Rp110.600.000,00(seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan

Gugatan pada PengadilanNegeri Jambi;Dalam Rekovensi :1.Bahwa dalildalil yang telah digunakan dalam pokok perkara/ konvensidianggap digunakan kembali untuk pemeriksaan dalam Rekovensi;Bahwa dengan adanya ingkar janji atas angsuran yang tidak dibayarkanoleh Tergugat dalam Rekovensi maka Penggugat dalam Rekovensi merasadirugikan;Bahwa Penggugat dalam Rekovensi mempunyai sangka yang beralasanTergugat dalam Rekovensi akan mengalihkan, memindahtangankan ataumenjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Standar

Menghukum Tergugat dalam Rekovensi untuk menyerahkan menjaminkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Granmax Standar 1.5 PU tahun 2014 dengannomor polisi BG 9354 BC dengan nomor rangka MHKT3CA1JEK015173,nomor mesin DFD1873 kepada Penggugat dalam Rekovensi:;5. Menghukum Tergugat dalam Rekovensi untuk membayar biaya perkara ini;Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB6.

M E N G A D I L I:

Menyatakan Terdakwa DARUL MANDIRI Alias DARUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan/khasiat atau kemanfaatan dan

berikut :DAKWAANKESATU :Bahwa terdakwa DARUL MANDIRI alias DARUL, pada hari Rabutanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat rumah terdakwa di KelurahanMahayu Lingkungan VII Kecamatan Tuminting Kota Manado, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Manado yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Ad.1.

persidangan dapat menjawab dengan baiksemua pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga Terdakwa tergolongmampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimukaHukum , apabila perbutannya tersebut memenuhi unsurunsur dari pasal yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;Ad.2 .Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

mengakibatkan kejadian yang pasti akan terjadi,3 Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa terdakwa dengansadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang mungkin akan terjadi ;Unsur dengan sengaja akan dibuktikan oleh Majelis Hakim setelah unsur yang ketiga terlebihdahulu karena unsur dengan sengaja merupakan satu rangkaian perbuatan dengan unsur ketigadalam pasal ini ;Ad. 3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar

edar ;Pasal 1 ke 4 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu : sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Pasal 98 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :Ayat 2 : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat ;Ayat 3 : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar

terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut guna dikonsumsi sendiri dan juga akandiedarkan kepada temanteman terdakwa bila ada yang membelinya akan tetapi belumsampai terjual semua, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;e Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa dan membeli Pil Double L secara bebas tanpaijin adalah dilarang oleh undangundang ;Menimbang, bahwa menurut fakta fakta hukum yang dihubungkan dengan teorihukum, terdakwa terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau) kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (8) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Tentang unsur setiap orang : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangdalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwamelakukan suatu tindak pidana

identitasnyasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwatersebut, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini adalahTerdakwa Mohammad Fauzi bin Alm Sarjuni itu sendiri dan bukan orang lainsehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengandemikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN.KdrTentang unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAUZI bin ALM SARJUNI tersebutdi atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN.Kdr2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.

transaksi yang riil dan tidak fiktif, telah didukung dengan arus uang dan arusbarang/jasa yang jelas dan PPN terutang benarbenar telah dibayarkan kepada supplier,sedemikian sehingga Pemohon Banding seharusnya tidak dibebani dengan tanggung jawabrenteng atas pemenuhan kewajiban PPN yang tidak dilakukan oleh supplier;bahwa Majelis telah melakukan penelitian terhadap buktibukti yang disampaikan olehPemohon Banding berupa:Berkas Surat JalanBerkas Tanda TerimaBerkas Purchase OrderRekening KoranFaktur Pajak Standar

Penghasilan Pasal 21 TahunPajak 2004 sebesar 5%, menurut Pemohon Banding atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2004 tidak dikenakan pajak (dibawah PTKP);bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesarRp.212.070.571,00 karena tarif 5%;bahwa berdasarkan fakta yang ada sesuai dengan penjelasan yang telah Pemohon Bandingsampaikan serta Daftar Upah Buruh Harian Lepas dan dokumen pendukungnya,penghasilan tersebut diterima oleh para Buruh Harian dengan standar