Ditemukan 1094 data
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Negara R.I.
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
114 — 65
Putusan No. 6/PDT/2020/PT.PLK 7.10.11.12.13.14.Bahwa dapat Tergugat III sampaikan bahwa objek gugatan merupakanBarang Milik Negara (BMN) yang digunakan tercatat dalam simak BMNatas nama Tergugat IV sebagai penerima Kuasa Pengguna Barang.Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (PP 27/2014),Tergugat Ill mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan danmemelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.Bahwa
HERU HARYANTA, SH
Terdakwa:
EDY MARYANTO,SE Bin SUKARDI
103 — 38
dan SIMAK BMN.16.
217 — 196
Pembuktian kualifikasi tersebut esensinyaadalah untuk melihat berkas asli ini sama dengan yang diupload tidak.Makanya di minta untuk di bawa aslinya dan 1 set copyannya terus dibuatdaftar simak apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat.
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
211 — 592
Simak juga artikel Hak untuk Mangkir.Sesuai pengaturan Bab Ill angka 8.3.d jo. angka 8.3.a BujuklakPenyidikan Tindak Pidana, hasil pemeriksaan rekonstruksidituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). MengenaiBAP ini Yahya menjelaskan (hlm. 137), jika Suatu BAP adalah hasilpemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa. BAP yang diperolehdengan cara seperti ini tidak sah.
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
NURUL KHAIR, SE
40 — 27
- Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persedian dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020.
- Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021.
- Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021.
160 — 37
Penggugat sebesarRp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) dengan tanpa terlebih dahulumenguraikan secara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianPenggugat tersebut adalah merupakan gugatan yang nyatanyatamelanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatif olehhukum acara perdata yang berlaku; Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknya menegaskanbahwa "gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterirna, karenatidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat", (simak
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
141 — 40
Tergugat Illmemasang di depan bangunan ruko milik Penggugat sebagai PerbuatanMelawan Hukum oleh Penguasa yang dilakukan oleh Tergugat III dan olehTergugat IV dan semuanya itu jelas merugikan hakhak Penggugat.Bahwa Tergugat Ill selaku Pengelola Barang bertanggung jawab untukmenghimpun daftar barang yang telah didaftarkan sebagai BMN yangstatus penggunaannya berada pada Pengguna Barang.Bahwa dapat Tergugat Ill sampaikan bahwa objek gugatan merupakanBarang Milik Negara (BMN) yang digunakan tercatat dalam simak
88 — 54
Penjelasan lebih lanjutdapat Anda simak dalam Kedudukan Istri yang Bekerja dariKacamata Hukum. ;Bahwa terkait dengan hak asuh anak jika Penggugat (ibunya)bekerja, Tergugat mengacu pada tulisan yang ditulis oleh YudiHardeos, S.HI., M.SI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) berjudulMenimbang Ulang Tipikal Hak Asuh dan Kriteria Moral PemegangHadanah/ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MahkamahAgung RI.
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti sengaja tidak mempertimbangkan sama sekalibukti T1 sampai dengan T15 yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa, demikian juga keterangan saksisaksi yangbersifat netral ;Bahwa setelah kami simak dengan cara seksama putusan danpertimbangan Majelis Hakim ini, benarbenar tidakmempertimbangkan sama sekali bukti T1 sampai dengan T15yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, demikian jugaketerangan saksisaksi yang bersifat netral seperti keterangansaksi Ali Sukari bin Rakida, saksi
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
1.Aksan Raya
2.Dwiko Agung Laksono
3.Ade Irawan
4.Agripa Critovel Jance Kindangen
79 — 38
yang tersimpan dalam flashdisk yangkemudian telah dicopy oleh Petugas Pom Lantamal XIV dansudah dikembalikan lagi kepada Saksi, yang menurut Saksiisi rekaman CCTV ruang IGD RS Maleo tidak berbeda jauhdengan apa yang telah Saksi sampaikan di persidangan.Hal 38 dari 92 hal, Putusan Nomor 164K/PM.III19/AL/VIII/2020Atas keterangan Saksi2 tersebut, para Terdakwa tidakmenyangkal dan membenarkan seluruhnya.Saksi3:Nama lengkap : Akhmad Baihagi KaruniawanPangkat/NRP : Serda Tku/124004Jabatan : Operator Simak
93 — 45
Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selakuPengelola BMN pada LPPKS adalah mengadministrasikan filefile (SPMdan SP2D) dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN, melakukan rekonsiliasidengan operator SAKPA, mencatat barang hasil pengadaan ke dalamaplikasi SIMAK BMN.
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
95 — 22
UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetangagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;Bahwa jika simak dan cermati dalil tersebut diatas, maka dasar hukum yangmenjadi dasar hukum dari gugatan Penggugat dalam perkara in casu adalahUndangundang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mana menurutPara Penggugat Undangundang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjaadalah merupakan perubahan dari UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketangagakerjaan,
51 — 31
XCIX (99)sebutkan pada angka 5 jawaban ini yakni bahwa ternyata lokasi tanahmilik Para Tergugat adalah lain dengan lokasi tanah milik ParaPenggugat.Bahwa saat ini tanah objek sengketa yang peruntukannya untuk BalaiKesehatan dimaksud telah dikuasai oleh Kementerian Perindustrian sejaktanggal 28 Desember 1968 dan dibukukan ke dalam aplikasi SIMAK BMNKementerian Perindustrian yang databasenya juga tercatat dalam aplikasiSIMAK BMN pada Kementerian Keuangan dengan kode barang2.01.01.01.999.1 berupa tanah
81 — 33
menghubungkan keterangan saksisaksiyang diajukan dalam persidangan ini , dihubungkan dengan bukti surat yang berupa visum atrapertum dan barangbarang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini kita akan mendapatkansuatu petunjuk yang jelas bahwa para terdakwalah yang telah melakukan suatu perbuatanpembunuhan terhadap korban Paulus Sah sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelissewaktu mempertimbangkan unsurunsur dari dakwaan penuntut umum seperti telah diuraikandiatas.Menimbang, bahwa apabila kita simak
153 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengantanpa terlebin dahulu menguraikan secara rinci, dan konkrit, sertaindividual tentang kerugian Penggugat adalah merupakan gugatan yangnyatanyata melanggar syarat fundamental yang ditentukan secaraimperatif oleh hukum acara perdata yang berlaku; Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia padapokoknya menegaskan bahwa "gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima, karena tidak dirinci kKerugian yang dituntutPenggugat", (simak: Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor
110 — 16
jugs tidak melakukan penyerahan tanah obyek eksekusi yangdikuasai oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat kepada Tergugat66.67.68.ll in casu selaku Pemohon Eksekusi dalam perkara No.103/Pdt.G/2003/PN.Bks ( Vide : Berita Acara Eksekusi ) melainkan hanya menyatakan segalasesuatu terhadap tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Turut Tergugat IIIin casu ( seluas 700 M2 ) tersebut sudah menjadi tanggung jawab Tergugat IIselaku Pemohon eksekusi dalam Perkara Perdata No : 103/Pdt.G/2003/PN.Bks ( Mohon simak
84 — 17
permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaankegiatan di unit kerjanya (SPJ rampung) dengan surat Pengantaryang ditujukan kepada KPA melalui bendahara pengeluaran;11) Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUM sekurangkurangnya3 (tiga) bulan sekali;12) Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran danpelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA;13) Menandatangani setuju bayar pada kuitansi;14) Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;15) Menyusun laporan SAI dan Simak
125 — 50
III18/AD/V1/2021Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider733/Masariku, Waiheru KotaAmbon.Pada pokoknya Saksi6 menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi6 kenal Terdakwa sejak tahun 2017di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubunganantara atasan dan bawahan, tidak ada hubungankeluarga.Bahwa tugas Saksi6 sebagai Bapal Siwat adalahbertanggungjawab terhadap SIMAK BMN sertamenjaga gudang munisi bersama Ta Gudangyaitu Praka RUMBIA.Bahwa gudang
88 — 39
PP Nomor : 38 Tahun 1998, hal ini dapat di simak dandicermati terhadap :a.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Apabila kita simak secara cermat isi Pasal 55 ayat (1)KUHP, maka terdapat tiga kategori pelaku, pertama yang melakukan; keduamenyuruh lakukan, dan ketiga turut melakukan perbuatan. Senyatanyadalam praktik peradilan tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorangsebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruhmelakukan perbuatan atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksudoleh Pasal 55 ayat (1) KUHP.