Ditemukan 11218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
A. SOMANTRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Intervensi:
PT. Menara Group
183 — 94
  • Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, yang menyatakan : (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. ;(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputia). pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b). pendaftaran hakhak atas tanah dan peralinan hakhak tersebut; c). pemberian suratsurat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 PK/PDT/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — PT PULAU BATU MULIA, dk. VS YUFRITIS ROLOTAN BANUA
85 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi walaupun demikian tidaklahdimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni.Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA:Bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat buktiyang kuat, dan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaranberbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. ...
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 28-10-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PDT/2016/PT BTN
1. TAKAR Bin NANGSUR, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung babakan, Desa/Kelurahan Cihanjuang Rahayu Rt. 04/12, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. SURATMAN Bin NANGSUR, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung babakan, Desa/Kelurahan Cihanjuang Rahayu Rt. 04/12, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; 3. MARCIH Binti NANGSUR, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung babakan, Desa/Kelurahan Cihanjuang Rahayu Rt. 04/12, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. BAHTIAR RIFAI, S.H., 2. ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., 3. M. LUKMAN HAKIM, S.Hi. 4. CARLI GUSTAV, S.H., 5. IRVAN AZIZ ABDILLAH, S.H., dan 6. SUSILAWATI, S.Hi., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) LKBH FPP Kota Cilegon, yang beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Besmen Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM), Jombang Wetan, Kota Cilegon-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT; MELAWAN 1. PT. INDOKEMIKA JAYATAMA, beralamat di Wisma UIC 3 rd floor Jalan Gatot Subroto Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12930, Indonesia, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : 1. EDDY P. NAIBAHO, S.H., M.H., 2. L.P. AMA, S.H., 3. MANSYUR, S.H., dan 4. JATI WIBOWO, S.H., Para Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum EDDY NAIBAHO, S.H., M.H., & ASSOSIATES, yang beralamat di Gedung Arva Gondangdia Lantai 4, Jalan RP. Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. MARHAH Binti DJALWIAN, karena meninggal dunia maka diwakilkan oleh ahliwarisnya yang tersebut dibawah ini: - JUFRI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat kampung Pangoreng Rt. 04/02, Desa Bangunreja, Kecamatan Pulo Ampel dahulu Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang-Banten; - IDRIS, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat kampung Pangoreng Rt. 04/02, Desa Bangunreja, Kecamatan Pulo Ampel dahulu Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang-Banten; - SULHATIYAH, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat kampung Pangoreng Rt. 04/02, Desa Bangunreja, Kecamatan Pulo Ampel dahulu Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang-Banten; - LAIHAH, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat kampung Pangoreng Rt.04/02, Desa Bangunreja, Kecamatan Pulo Ampel dahulu Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang-Banten; - SUFRI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat kampung Pangoreng Rt. 04/02, Desa Bangunreja, Kecamatan Pulo Ampel dahulu Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang-Banten; - TAHRIL, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat kampung Pangoreng Rt. 04/02, Desa Bangunreja, Kecamatan Pulo Ampel dahulu Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang-Banten; - NAHIYAH, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat kampung Pangoreng Rt. 04/02, Desa Bangunreja, Kecamatan Pulo Ampel dahulu Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang-Banten; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. H.A. SUWANDI, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, yang beralamat dahulu berdasarkan Akta Jual Beli di Desa/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, dahulu Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dahulu Kabupaten Serang-Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4. BENNY SETIAWAN SANTOSO, Pekerjaan Swasta, yang beralamat dahulu berdasarkan Akta Jual Beli di Kampung Pengoreng Rt. 01/01, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulo Ampel dahulu Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang-Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : 1. EDDY P. NAIBAHO, S.H., M.H., 2. L.P. AMA, S.H., 3. MANSYUR, S.H., dan 4. JATI WIBOWO, S.H., Para Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum EDDY NAIBAHO, S.H., M.H., & ASSOSIATES, yang beralamat di Gedung Arva Gondangdia Lantai 4, Jalan RP. Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERANG, yang beralamat di Jalan Letnan Jindun No. 5 Kota Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V; 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN Cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG Cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN PULO AMPEL dahulu KECAMATAN BOJONEGARA, yang beralamat di Pulo Ampel, Kabupaten Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI; 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN Cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG Cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN PULO AMPEL dahulu KECAMATAN BOJONEGARA Cq. KEPALA DESA MANGUNREJA, yang beralamat di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel dahulu Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;
54 — 24
  • Bahwa penerbitan sertitipkat Hak Milik No. 174/Mangunreja atas namaTergugat Ill adalah sesuai ketentuan yang diatur UndangUndang No. 5Tahun 1960 Tentatang UUPA, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1961 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan sertipikat Hak Mllik No.174/Mangunreja adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatanhukum yang berlaku;5.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
DARMADI
Tergugat:
1.PT KARIMUN SEMBAWANG SHIPYAED PT KSS
2.PT KARIMUN SHIPYART
70 — 41
  • Inilah fungsi yang paling utama sebagaimanadisebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badanhukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atassuatu bidang tanah. Apabila telah jelas namanya tercantum dalamsertifikat itu.. Faktanya, Tergugat merupakan pemilik dan pemegang hak atas tanahberdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00552 yang terdaftar atasnama Tergugat yang dikeluarkan oleh BPN Karimun (vide Bukti T1).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-09-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 PK/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 —
122 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TermohonKasasi/Penggugat/Terbanding;Bahwa Pemohon Kasasi (Terbanding/Tergugat) sebagai pengelola danpihak yang menguasai secara nyata objek sengketa telan mengajukanperpanjangan maupun permohonan hak baru atas tanah obyek sengketasejak tahun 1969 yaitu sebelum jangka waktu hak Erfpacth Kota berakhirpada 9 Agustus 1994, dengan demikian, PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding telah dengan sungguhsungguh beritikad baikberusaha agar hak yang dimilikinya diperpanjang ataupun diterbitkan hakbaru sesuai ketentuan UUPA
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Pwr
Tanggal 2 Mei 2019 — SRI ROCHANI Binti SOELEMAN R HADI SOETANTO >< 1. NURI KUSTIYAH Binti SOELEMAN R HADI SOETANTO, DKK ; 1. ISNANDIYAH DEWI Binti SOELEMAN R HADI SOETANTO, DKK
77 — 13
  • Sedangkan sertipikat adalah surat tanda bukti haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalambuku tanah yang bersangkutan.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-03-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Spt
Tanggal 14 Nopember 2018 — SUYATNO; Melawan Ir. H.M. SAYUTI HERMAWAN, S.H., M.H.;
85 — 21
  • dan belum ada perubahanapapun.Bahwa dengan tidak pernah Tergugat/orang tua dan sdr sdrnyatidak pernah Tukar Guling/ Jual tanah nya maka AJB yang dimilik olehPenggugat sangat diragukan kebenaran dan Tergugat menolak dengankeras Gugatan Penggugat.Bahwa pada Poin 3 halaman 3 pada intinya Penggugat mengatakantelah memiliki SHM No.04659/Ketapang/2015 atas nama SUYATNO.Bahwa kepemilikan SHM No.04659/Ketapang/2015 sulit diterima akalsehat dan logika hukum/prosedur hukum sesuai dengan UU No.5/1965Tentang UUPA
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 47/Pid.B/2019/PN LBB
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.EDMON RIZAL ,SH
2.YUNITA EKA PUTRI,SH
Terdakwa:
1.BENY FIRDAUS Pgl. BENY.
2.SYAFRIZAL Pgl. ZAL Alias BANDARO SUTAN Alias NARO
3.MILYADI Pgl. MIL
4.ZULFAHMI Pgl. ZUL.
73 — 11
  • melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unitbangunan rumah tersebut, karena bagunan tersebut terletak diatas tanah NagariLawang Pusako Tinggi turun temurun yang tidak ada meminta izin sebelumnyakepada masyarakat Nagari Lawang sebelum melakukan pembangunannya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan para terdakwa dan saksisaksimenguntungkan para Terdakwa Majelis mengacu pada peraturan perundangundangan, penegasan tentang berlakunya asas pemisahan horisontal, selain dariapa yang telah diamanatkan dalam UUPA
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 131/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWIRA ADIANTO
Pembanding/Penggugat II : SAROJINI
Pembanding/Penggugat III : RUDY LEO
Pembanding/Penggugat IV : HARTATY AR GINTING S
Pembanding/Penggugat V : LIAN TO
Pembanding/Penggugat VI : SRI WITIYA
Pembanding/Penggugat VII : HUNNIJATI
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Tergugat II : Direksi PD Pasar Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Negara Kota Medan
38 — 21
  • sebab alas hak yang didalilkan Para Penggugat tersebutmembuktikan bahwa Para Penggugat hanya memiliki hak sewa atasobjek sengketa sebagai Pedagang di Pasar Muara Takus dan TergugatIl selaku pengelola Pasar Muara Takus yang mengelola aset TergugatPemerintah Kota Medan.Bahwa bila dicermati gugatan Para Penggugat tersebut, makaterungkap fakta bahwa Para Penggugat selama + 30 tahun tidak adamemiliki hak apapun diatas tanah dan bangunan objek sengketa sesuaidengan alas hak yang diatur dalam ketentuan UUPA
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 17-04-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
DARUL IKSAN
Tergugat:
KHAIRUL JAPAR
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
80 — 28
  • Tergugatyang berupa Surat Keterangan Tanah Nomor yang dikeluarkan pada593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 (Vide bukti T2a) yang dikeluarkan pada tahun2019, sedangkan jual beli Tergugat dengan Wahalin berdasarkan keterangan saksiDurman ( saksi yang dihadirkan Tergugat) bahwa proses jual beli antara Wahalindan Tergugat pada tahun 2005 dan saksi tidak mengetahui Wahalin atas dasaralas hak apa pemilikan tanah milik Wahalin pada saat menjual kepadaTergugat ;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Putus : 07-02-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN JEMBER Nomor 54/Pdt.G/2010/ PN. Jr.
Tanggal 7 Februari 2011 — 1. Ir. UDY HARTANTO,
26 — 5
  • dilihat dari penegasan PenggugatKonpensi pada si uraian posita gugatannyapoint 16 (enam belas) ;Bahwa mengenai hal Perbuatan Melawan Hukum,Kesepakatan/Perikatan Kerjasama, Kepemilikan Hakdan Pemisahan/Pembagian Waris menurut hukum adalahhal yang BERBEDA satu) dengan yang lainnya dan TIDAKLINEAR ;Kesepakatan/Perikatan Kerjasama pada pokoknyadiatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata ; Kepemilikan Hak diatur dalam Bab III Pasal 570KUHPerdata dan UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK vs. LILI TARYADI, DK
110 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara yuridis formal nama Lili Taryadi tidak terdaftar dalamSertipikat Hak Milik Nomor 00318 tanggal 04 Mei 2011, Nomor 00319tanggal 04 Mei 2011, Nomor 00320 tanggal 04 Mei 2011 dan Nomor 00321tanggal 04 Mei 2011 yang diterbitkan berdasarkan Ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) dan peraturanperaturan pelaksana lainnya secara khususterurai adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00318 tanggal 04 Mei 2011,Nomor 00319 tanggal 04 Mei 2011, Nomor 00320
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 181/PDT/2020/PT MND
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : LOUIS GUNAWAN KHOE
Terbanding/Penggugat : AGUS ABIDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : GRACE SOPHIY JUDY SARENDATU, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT LAUTAN TENGAH INDONESIA
136 — 69
  • bahwa tidak sah danbatal demi hukum Sertifikat Hak Bangunan terhadap bidang tanahobjek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00005/KemaIll luas 2.098 M2, tercatat atas nama PT Lautan Tengah Indonesia,Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00006/Kema III luas 2.483 M2,tercatat atas nama PT Lautan Tengah Indonesia, dan Sertifikat HakGuna Bangunan No. 00007/Kema Ill luas 2.503 M2, tercatat atasnama PT Lautan Tengah Indonesia ;Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang PokokAgraria (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — NY. DJUMILAH, S.H., M.H lawan 1. Ny. DEWI SETIAWATI, DKK dan 1. WAN MARWAN, BA, DKK
91 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lina) hanyalah pihak Penyewa/Pengontrak atas tanahberikut rumah bahwa: Pasalpasal sewamenyewa Kitab Undang HukumPerdata masih berlaku, karena Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tidakdengan tegas mencabutnya, maka berdasarkan Pasal 1560 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan:Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama: untuk memakaibarang yang disewa sebagai Bapak rumah yang baik, sesual dengantujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya,atau jika tidak ada suatu
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN WAINGAPU Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Wgp
Tanggal 4 September 2019 — - Hada Inda
141 — 96
  • Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuatPasal 1 Angka (20) PP No. 24/1997 :Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanahPutusan No.7/Pdt.G/2019/PN.Wgp.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 189/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
DJOHAR ARIFIN juga disebut DJOHAR ARIFIN NURRAHAYU juga disebut JOHAN ARIFIN
Tergugat:
1.Hj. MUALFAH NATASYAH SABILA
2.KHAMIM
3.H. ACHMAD DJAMIN, ST.
32 — 15
  • Bahwa PENGGUGAT mendalilkan PRINSIPAL PENGGUGAT adalah PEMILIKSAH dengan dasar dan hak apa, apakah telah sesuai dengan UU NO 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) atauberdasar pada Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?10.Bahwa PENGGUGAT sekali lagi YANG MULIA MAJELIS HAKIM, perlunyaTERGUGAT Ill jelaskan tentang kapasitas PRINSIPAL PENGGUGAT yangpada pokok dalil dalil gugatannya perihal: PERBUATAN MELAWANHUKUM sangatlah TIDAK BERDASAR HUKUM!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-10-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 PK /PDT/ 2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — Nyonya NURHAINAH VS Tuan SYAHRUL, DK
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun1990 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)pada saat itu Kabupaten Bengkalis dengan luas tanahlebih kurang seluas 7.500 m ;Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatmembuktikan tentang hak kepemilikan atas objek tanahterperkara tersebut, maka menurut hukum alat buktiyang dimaksud berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat (Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 19 Ayat (2) huruf cUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-10-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 11-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1841 K/Pdt/2010
Tanggal 20 Januari 2011 — ADI SUTIKNA (LIM SOEI TEK), dkk vs. KARTIKA WAHYUNI SUTIKNA (LIM IE HWA), dkk
47 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1841 K/Pdt/2010tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti mengenai asalusul tanahmilik Pemohon Kasasi , mengingat sertifikasi tanah di Indonesia barudilaksanakan setelah ada UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA), oleh karenanya gugatanpara Termohon Kasasi adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkanhukum;Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi yang tidakmempunyai kapasitas hukum menggugat para Pemohon Kasasi ataupunobjek sengketa dalam perkara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 15-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 205/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 15 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : CV.Phatama Nusantara,
Terbanding/Tergugat V : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR,
Terbanding/Tergugat III : Titien Moetiarsih, SH, Notaris,
Terbanding/Tergugat I : Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor,
Terbanding/Tergugat VI : Hantoro,
Terbanding/Tergugat IV : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Yohannes Budi Kristanto, SH, MKN,
Terbanding/Tergugat II : Andra Ruyus Mani,
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
Turut Terbanding/Penggugat II : Pius Edwin Dharmajuda,
61 — 34
  • Bahwa tindakan/perbuatan hukum Tergugat VII dalam menerbitkan sertipikatHak Milik tersebut adalah sematamata dalam rangka melaksanakan FungsiPelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 20-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2015 K/PDT/2010
PT. BANK DANAMON PUSAT JAKARTA CQ. PT. BANK DANAMON CAB. SURAKARTA; HAJI ARIS SUPARNO ALS. SUPARNO, DK.
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 19 UUPA bagi keduabelah pihak incasu Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi hal manaBukti Surat dimaksud in casu Akta Jual Beli atas Obyek Perkaratersebut tidak pernah dibantah dan atau dibuktikan sebaliknya baikatas isi akta maupun otensitas tandatangan dari Pemohon Kasasi selaku Pembeli dengan Para Termohon Kasasi selaku Penjual(vide jurisprudensi MARI No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret1971);Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat danbersesuaian dengan pertimbangan hukum