Ditemukan 10825 data
203 — 98
Putra Bangun Bersama ;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata nebis in idem atau exception resjudicata diatur berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Pasal tersebut memberipersyaratan yang bersifat kumulatif, yang apabila salah satu syarat tidak teroenuhimaka nebis in idem tidak dapat diterapkan.
86 — 21
Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan, yaitu. Kekuatansuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastihanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutanharus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihakyang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yangsama pula .. Bahwa menurut M.
1.Mimbar Tjahyono selaku Ketua Forum Komunikasi Pegawai
2.Bangid selaku Sekretaris
3.Subur Utoyo selaku Bendahara
4.Chris Arnold Pinaria selaku Anggota
5.Rasmini selaku Anggota
Tergugat:
1.PT. Pelabuhan Indonesia II, Persero
2.Dewan Komisaris PT. Pelabuhan Indonesia II, Persero
107 — 71
Mempunyai Materi pokok perkara yang sama.Halaman 28 Putusan No.476/Pdt.G/2019/PN Jkt UtrPrinsip hukum tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata sebagaiberikut:Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yangpasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
140 — 81
Gugatan Para Penggugat Nebis in idem;Bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdata, yangmengartikan bahwa suatu perkara harus dinyatakan nebis in idem apabilaperkara yang bersangkutan ada persamaan dengan perkara terdahuludalam hal subyek gugatan sama, obyek tuntutan sama dan alasan yangsama, dan kemudian dalam perkembangannya yurisprudensimenyatakan bahwa bilamana suatu obyek yang disengketakan parapihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperolehkekuatan hukum yang
34 — 30
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah salah dankeliru dalam mempertimbangkan eksepsi nebis in idem yang diajukan olehPembanding / Tergugat karena berdasarkan landasan hukum yangmengatur ketentuan tentang nebis in idem yaitu sebagaimana diaturdalam Pasal : 1917 KUHPerdata, pada intinya adalah:e Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansiputusan itu;e Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (
441 — 148
. : 3 Tahun 2002tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis InIdem, dalam mana surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung,mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asasne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilandengan menghindari adanya putusan yang berbeda.Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 BW (KUHPerdata),apabila putusan yang dijatunkan pengadilan bersifat positif (menolakuntuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperolehkekuatan
166 — 43
Oleh karenanya berdasarkan AsasNon Bis In Idem maka perkara Nomor: 117 / Pdt G / 2013 / PN Migmempunyai kesamaan dengan perkara sebelumnya sehingga tidakdapat di adili/ sekali Jagi, vide Pasal 1917 ;.
HAJI FAIS HAMSYAH atau ditulis HAJI FAIZ HAMSAH
Tergugat:
1.NURIYAH KARTIKA SARI
2.PT. BANK PANIN TBK Cabang Malang
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MALANG
56 — 8
Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi danterhadap petitum yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSLI :Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Majelis Hakim menghukumPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Mengingat Pasal 1917
772 — 1344 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga gugatan dalamperkara a quo tidak bertentangan dengan asas hukum nebis in idemsebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerdata yang menyebutkan bahwa :Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yang sama di dalamhubungan
133 — 454
in idem, sehingga gugatan baru tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterimaPUTUSAN HUKUMNYA NO.619 K/Pdt/1983 TERTANGGAL 15 JANUARI1985, yang kaedahnya berbunyi :apa yang diugat dan diperkarakan, sama dengan apa yangdipersengketakan dalam perkara No.50/1977 dan ternyata putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, subjek (pihak)maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang,sama dengan yang terdapat dalam perkara No.50/1977.Oleh karena ituberdasar Pasal 1917
SudiknoMertekusumo, SH, dalam bukunya berjudul Hukum Acara PerdataIndonesia, Edisi Ke Tujuh, Penerbit Liberty Yogyakarta, CetakanPertama Edisi Kelima 1998, Halaman 21621, sebagai berikut : Pasal 1917 ayat 1 BW berbunyi , bahwa kekuatan mengikat daripadaputusan itu terbatas pada pokok putusan (inderwerp van het vonnis)Olehsiapak dan terhadap siapakah kekauatan mengikat dari putusan itu dapatdiajukan?
Telah diketengahkan dimuka bahwa pada asasnya putusanhakim hanyalah mengikat para pihak (pasal 1917 BW).Yangdimaksudkan dengan para pihak bukanlah hanya penggugat dantergugat saja, tetapi juka pihak ketiga yang ikut serta dalam suatusengketa antara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan interventiemaupun pembebasan (vrijwaring) atau mereka yang diwakili dalamproses.Jadi yang dapat mengajukan atau menggunakan kekuatan mengikat dariputusan adalah para pihak.Terhadap pihak ketiga putusan tidak mempunyai
96 — 15
Yang mengacupada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dantanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harusHalaman 34 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid. SusAnak/2019/PN Grtdipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizinpemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanyaataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil bendatersebut .
70 — 36
Bahwa dalam Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan, yaitu KekuatanSuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastihanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutanharus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihakyang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yangsama pula .. Bahwa menurut M.
81 — 96
Dirinya tidak pernah datang sendiri kerumah Terdakwa padasaat Saksi Rosmina dan anak anak Terdakwa tidak ada dirumahdan Saksi tidak mengetahui bagaimana tingkah laku = danperbuatan Terdakwa dalam pergaulan sehari harinya serta Saksitidak mengetahui secara pasti bagaimana kehidupan rumah tanggaTerdakwa dengan Saksi Rosmina dan selama saksi kenal dengankeduanya rumah tangganya biasa biasa saja.1917.
Terbanding/Tergugat III : Visca Kemala Dewi,SH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Tbk Pusat Jakarta Cq PT Bank Mandiri Tbk Retail Risk ank Collection Center Bandung Cq PT Bank Mandiri Tbk Cabang Yos Sudarso
Terbanding/Tergugat IV : Achmad Seiawan
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Cq Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Turut Terbanding/Penggugat II : Muhamad Agung Permana
102 — 56
Mengingat prinsip dari nebis in idemadalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif(menolak atau) mengabulkan) kemudian putusan memperolehkekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat ne bis in idem .Pasal 1917 KUHPerdata dalam hukum acara perdata bahwa perkarayang Ne Bis In Idem adalah terhadap kasus dan pihak yang samatidak boleh diajukan kedua kalinya.Para pembanding berpendapat bahwa putusan Judex Facteiyangmenganggap bahwa perkara perdata nomor :33/Pdt.G/2017/PNCbn.
116 — 94
, tanggal 19 Oktober 1998;e Kemudian terhadap putusan tersebut juga telah ada putusan peninjauankembali sebagaimana putusan PK Nomor 628 PK/Pdt/1998 tanggal 19Maret 2002 dan dinyatakan ditolak, serta terhadap putusan kasasiNomor 3306 K/Padt/1992 tanggal 16 September 1997;Bertentangan dengan asas nebis in idem, dimana dalam objek yang sama dantelah diperiksa dan diadili serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap,namun ternyata diperiksa dan diadili dalam perkara yang objeknya sama pula(vide Pasal 1917
50 — 36
Penggugat tidak dapat diterima (nietontvakelijke veklaard)" danputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.222/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2015 sudah memperolehkekuatan hukum tetap, karena tidak ada upaya hukum lagi yang diambilbaik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukumtetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali kepengadilan.Pasal 1917
117 — 107
Putusan Nomor 115/G/2016/PTUNJKT.dikenal dengan Jalan Cikajang No. 53, Kelurahan Petogogan,Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;Hal mana tentang obyek sengketa yang sama tersebut diatastelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan terkait dengan Hakdan Kepentingan Penggugat dan Para Tergugat Il Intervensidalam hal WARIS ;Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, yang dijadikandasar untuk persoalan ne bis in idem, berbunyi : Kekuatan suatuputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum
175 — 40
Penerbit: Sinar Grafika pada halam 42 menyebutkan:sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkanpengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukumtetap maka dalam putusan melekat Nebis en Idem.
148 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
dem (Pasal 1917 ayat (2) KUHPer) antara lain soalyang dituntut (digugat) adalah sama dan tuntutan (gugatan) tersebutdidasarkan atas alasan yang sama, serta pihakpihak yang berpekara,dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan)sebelumnya;Eksepsi Turut Tergugat II:1.
1.DEWI MURNANI
2.WIRA HARTONO
3.WENNY HARTATI
Tergugat:
1.M YUSUF IDRIS
2.SUMNAH
3.ROSMI
4.SUSIANA
5.TUNZALMA
98 — 60
Nebis In IdemMenimbang, bahwa syarat nebis in idem dalam perkara perdata dapat mempedomani Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata. Suatu syarat putusan nebis inidem adalah perkara dengan subjek yang sama, objek yang sama dan denganalasan gugatan yang sama, kemudian diajukan pada pengadilan yang sama, makaseharusnya perkara tersebut haruslah dinyatakan nebis in idem demi menjaminkepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.