sehingga atas semuaperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dilakukan oleh Terdakwa bersama Daniel Lethulur, S.IP terhadapdana tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Negara atauperekonomian Negara sekitar Rp. 3.143.313.514, (tiga milyar seratusempat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu lima ratus empat belasrupialh). nnonane nnn nnn nn nn nn ene nnn nnn nnnwoncees Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor :20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1)jo.

Samekto, MM tidak terbukti secara sah danoemeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapat merugikankeuangan negara secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dalam dakwaan Primair ;Membebaskan oleh karena itu terdakwa Ir. Y. Samekto, MM dari dakwaanPrimair ;Menyatakan terdakwa Ir. Y.

setoran pelunasan/angsurandebitur/nasabah untuk kepentingannya sendiri adalah Bank BRI CabangSingaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 3.813.956.654, (tiga millyarHal 14 dari 78 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT DPSdelapan ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enamratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKPPerwakilan Bali Nomor: R.01/KIIX/01/2016 tanggal 6 Januari 2016.Perbuatan Terdakwa Wayan Gede Suparta, S.Pd sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a danhuruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa WAYAN GEDE SUPARTA, S.Pd, bekerja sebagaipegawai BRI Cabang Singaraja dengan jabatan Account Officer (AO) Brigunapada Bank BRI Cabang Singaraja

supaya Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima semua alasanKontra Memori Banding ini dan menyatakan Terdakwa/Terbanding ASDAHSETIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun dakwaansubsidair serta membebaskan Terdakwa/Terbanding ASDAH SETIANI darisemua dakwaan dan tuntutan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan Subsidaritas :Primair:Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Nasuha Risagarniwa bin Mohammad Affandi,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara bersamasama dan beberapa kali tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 43 A ayat (3) UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menjatuhnkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. H.

(seratus sembilan puluh sembilan jutasembilan ratus sembilan puluh sembilan~ ribu sembilanratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan HasilAudit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor : LHAI2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 juni2005.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang27undang No. 20 Tahun 2001 tentang

BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu menderita kerugian sebesar Rp.228.462.120, (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribuseratus dua puluh rupiah).woe= Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :won nennennnnee Bahwa terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA selaku StafBagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.

tanggal 12 Januari 2006 di Rutan LembagaPemasyarakatan Cipinang.. bahwa perkara Pemohon dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri JakartaTimur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimanadisebutkan dalam Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan BiasaNomor: B.028/01.13/Ft.1/01/2006, tanggal 06 Januari 2006.. bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006dengan dakwaan:Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo.

dipersidangan, selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsurdakwaan sehingga ia dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengantuntutan pidana dari Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yangdisusun secara subsidiaritas sehingga Majelis terlebih dahulu akan akanmempertimbangkan surat dakwaan primair ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 Undang undangtahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No. 20 tahun 2001 jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa unsur unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang undang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang No. 20 tahun2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa HARI OETOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah UU RI No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.;4. Membebaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala tuntutan hukum (onslaq van alle rechtstvervolging);5.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan dan hukum yang berkaitan denganperkara ini;1.1MENGADILIMenyatakan Terdakwa HARI OETOMO. terbukti secara sah

M.Pd, tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana, secara bersamasama dan secara berlanjut, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tersebut dalamdakwaa Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal 64 KUHP, .Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan terdakwa Dr. FAKHRUDIN.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo. tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

GUNARSA.aroccenennenccnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang bahwa, surat dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebihdahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair, dan lebih subsidairtidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akandibuktikan dakwaan subsidair, dan lebih subsidair.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsidalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal

18 Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Jo.

., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Masrin Hadi, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. H. MASRIN HADI, S.Sos bin H.

Langkat Nomor : SR6689/PW02/5/2010 tanggal 23 Desember 2010.coeceeesess= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

memutus perkara ini dalamperadilan tingakt banding.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 50/Pid.SusTPK/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dirjen Hortikultura pada KementrianPertanian Rl mengalami kerugian sebesarRp.105.000.000, (seratus lima juta rupiah) .sonecnenn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 56 ke1KUHPidana. Subsidair:Bahwa ia terdakwa Ir.

Menyatakan Terdakwa Heri Yunanda Muhammad Rum als Heri binMuhammad Rum, tidak terbukti bersalan secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana sehingga membebaskan terdakwa daridakwaan Primalr.2.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatutetapi oleh karena dakwaan kesatu ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritasmaka majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaaan kesatu primairsebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 Ayat (1)KUHPSubsidiair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangRI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi joPasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor