Ditemukan 10811 data
Pembanding/Penggugat II : Rita Rosita Binti Aan Johan Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat III : Muhamad Anshori Bin Ujang Sonny Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ariny Rahmawati Binti Ujang Sonny Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat V : Tuan Sueb Wijaya Bin M. Zaelani Hamid Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Pembanding/Penggugat VI : Al Sabri Bin Zaelani Hamid Diwakili Oleh : BUDIYONO, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Anugerah Duta Sejati
Terbanding/Tergugat II : Hotmariani Saragih Ny. Dr. Manumpak Sianturi, S.H, M.H, M.M
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
76 — 40
Zaelani, maka Gugatan Penggugatatas pokok perkara iri dinyatakan Nebis in idem yang diatur dalampasal 1917 KUHPerd. jo. UU No. Tahun 2011 jo. Surat EdaranMahkamah Agung No. 3 Tahun 2003, intinya menyebutkan apabilaputusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untukmengabulkan), kKemudian putusan tersebut memperoleh keputusantetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem.
352 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jugasejalan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menentukan: Kekuatansuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih lugasdaripada sekedar mengenai soal putusannya.
128 — 53
Bahwa kekuatan hukum suatu Putusan Pengadilan yang bersifat tetap (gewijsde)adalah bahwa putusan tersebut harus dianggap benar (res judivcata pro veritate habetur),oleh karenanya pokok perkara yang telah diputus tidak dapat dipersoalkan lagi(uitgepraat), maka menurut hukum mempunayi kekuatan mengikat bagi pihakpihak didalam perkara yang bersangkutan (vide pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerdata ) in casu pihak pihak perkara sekarang ini adalah sama dengan pihakpihakdalam perkara No.234/Pdt.G/1999
Terbanding/Penggugat : Chusnul Chotimah juga selaku Wali dari Alya Nabila Fawwas, Dea Nur Shitta Anwar, Irfan Zain Anwar, Faisal Reza
Terbanding/Turut Tergugat I : Wawan Syahrani SH MKn Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat IV : HM Sutamsis SH MH MKn Notaris PPAT
208 — 91
EksepsiGugatan Yang Diajukan Penggugat adalah Gugatan Yang Ne Bis In Idemdan karenanya haruslah ditolak;1.Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Gugatan33/Pdt.G/2020/PN Smr tertanggal 31 Maret 2020 tentang Gugatan PerbuatanMelawan Hukum adalah Gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara danpihak yang sama dengan gugatan yang pernah diajukan Penggugatsebelumnya dengan nomor perkara 97/Pdt.G/2019/PN Smr yang telahdiperiksa dan diputus pada tanggal 27 Februari 2020;Bahwa berdasarkan Pasal 1917
141 — 79
G/1991/PN.Smg.MENGADILI SENDIRI:Dalam Konpensi: Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensitidak dapat diterima.Dalam Rekonpensi: Menyatakan gugatan Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi tidak dapat diterima.Bahwa obyek sengketa dan pokok perkara a quo pernah diperiksadan diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, makaterhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan danberkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara ini tidak dapatlagi diajukan kembali ke pengadilan vide: Pasal 1917
90 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
., maka Majelis tingkatbanding berpendapat bahwa perkara a quo melekat daya nebis in idemsebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata...dst; Bahwa pertimbangan tersebut tentunya tidak benar dan tidak berdasarkanhukum karena selain para pihak dalam perkara ini berbeda satu samalainnya yaitu dengan masuknya Penggugat II/Pembanding II/PemohonKasasi Il yang nota bene juga sebagai pemilik tanah objek sengketadalam perkara a quo, yang nyatanyata bukan sebagai pihak dalamperkara bantahan Nomor : 304/Pdt.Plw
1.MUHSIN Alias CIN
2.NURLAILI
Tergugat:
1.HAJAH BAIQ EVA NURCAHYANINGSIH
2.HAJAH BAIQ EMA SAPTIANA
3.LALU EGA JATISUARA
4.BAIQ EVA GANEVIA
5.BAIQ ERI
6.BAIQ FAHRIAH
7.LOIS MASDE SIPAHUTAR
8.H. LALU MASUD
9.FRANSISCUS XAVERIUS KATI HARJONO. SE
10.I PUTU GEDE SASTRAWAN
11.I MADE SETIAWAN
12.I NYOMAN SANTIAWAN
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
157 — 93
Hal ini diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata dan Surat EdaranMahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara YangBerkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem.
HJ. SUSWATI, dkk (Tergugat)
ATIMONO, dkk (Turut Tergugat)
53 — 6
Dengan demikian prinsip hukum yang seperti inisecara jelas diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata sebagaimanadisebutkan sebagai berikut:Suatu putusan Hakim yang telahmemperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokokperkara yang bersangkutan , untuk dapat menggunakan kekuatanitu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan padaalasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama danterhadap pthakpihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.Lebih lanjut dalam hal ini diperkuat
Sumenep;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I pada dirinya melekathak mewaris dari hartapeninggalan orang tua angkatnya (Hj.Basariya danAmiruddin), maka secara hukum Tergugat I sah menjadi ahli waris dariHj.Basariya dan Amiruddin;Menimbang, bahwa pengangkatan anak atau pemungutan anaksesuai katakata dalam Bukti T.I11 dilakukan dengan memberikan hakmewaris kepada Tergugat I sebagai anak yang dipungut/diangkat olehHj.Basariya dan Amiruddin, hal ini sejalan dengan akibat hukum yangdiatur dalam Stbd.1917
87 — 13
apalagi Putusan tersebut telahmempunyai kekuatan hukum pasti atau RES JUDICATA PROVIRITATEHABETUUR ( Putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apapun yangdiputus oleh hakim, baik hakim tingkat pertama, hakim Banding atau Hakimkasasi maupun Hakim PK maka putusan tersebut tidak dapat ditanggapi ataudi nilai, terlebin lagi dibatalkan oleh putusan Hakim lain karena putusantersebut telah inkracht).Bahwa mengenai Putusan Hakim yang telah mempunyai Kekuatan HukumTetap sebagaimana berdasarkan pada pasal 1917
KUH Perdata, adalahsebagai berikut:Pasal 1917 KUHPerdataKekuatan suatu Putusan Hakim yang telah mempunyai Kekuatan mutlaktidaklah lebih luas mengenai soalnya putusan.
1.Anak Agung Ayu Widi Adnyani
2.Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati,SE
Tergugat:
1.Dewa Ngakan Made Gede Sumitra Jaya
2.I Ketut Sudiarta,S.H.
3.Ni Wayan Watiningsih, SE
4.Ni Made Sri Utami
5.Ni Luh Putu Dian Utami Putri
6.I Kadek Alit Wibawa Putra
7.I Komang Agus Anggara Putra
8.Dewa Ketut Putra
9.Luh Made Bagiasih
10.I Nyoman Winata
11.I Made Jabbon Suyasa Putra
12.I Gusti Ngurah Bagus Suardana, SH
13.I Made Sudarma
14.Made Winetra, SE
15.I Nyoman Jono Astika
16.Ni Ketut Sari
17.I Wayan Suwirka, SE
18.Ni Wayan Jeniari, SE
19.Ketut Yudastra
20.I Gede Sugana
21.I Ketut Wira Mahardika
22.Ni Wayan Suryani
23.Dra. Ni Luh Wistri
24.Ida Bagus Gede Dhisnu
Turut Tergugat:
1.Drs. I Nengah Renaya, SH, SPD, M.Kn
2.Luh Ketut Manik Swasti, SH
3.I Gede Ketut Suhartayasa, SH, M.Kn
4.Ni Made Rai Margawathi, SH
5.I Gede Ardana, SH, M.Kn
331 — 420
BAHWA PERKARA AQUO EXCEPTIO RESJUDICATA ATAU NEBIS INIDEMSesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata dan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2002 tentang PenangananPerkara yang berkaitan dengan Ne Bis In Idem, maka perkara aquosudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.Alasannya adalah karena kasus perkara yang sama tidak dapatdiperkarakan dua kali, dan terhadapnya telah dijatuhnkan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap, yaitu:a.
Bahwa perkara Aquo Exception Rejudicata atau Nebis In Idem sesualdengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata dan Surat Edaran mahkaahAgung RI Nomor : 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yangberkaitan dengan Nebis In Idem, maka Perkara Aquo sudah sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima.Alasannya adalah karena kasus perkara yang sama tidak dapatdiperkarakan dua kali, dan terhadapnya telah dijatunkan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap, yaitu:a.
43 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf a sampai dengan etersebut di atas, sangatlah jelas dengan diajukannya perkara ini yaituperkara Nomor : 248/PDT/G/ 2008/PNBDG telah memenuhi asanne bis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdatasehingga sesuai dengan asas ne bis in idem yang terkait dengan asaslitis finiris aportet, yakni apa yang pada suatu waktu telah diselesaikanoleh Hakim tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim, jelas sekalibahwa gugatan yang sama tidak dapat diajukan lagi dengan
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dane Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2007 No. 151 K/Pdt/2003;Gugatan Perlawanan Pelawan dalam perkara ini sudah terjebak unsur nebis inidem, baik dari segi subjek, objek maupun dari segi materi perkara sama betuldengan yang terkandung dalam putusan yang dilawan dengan apa yang diajukandalam perlawanan, hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila gugatan yang diajukantelah pernah diperkarakan dan putusan bersifat positif (menolak
ANATJE RAHAMIS
Tergugat:
1.HAMID SAID
2.ALEX SAID
3.MATILDA BULENO
86 — 39
Untuk dapatmenggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harusdidasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang samadan terhadap pihakpihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula.Dari pasal 1917 KUHperdata tersebut dapat disimpulalkan bahwa asas nebis inidem ini adalah sebagai berikut: bahwa harus ada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Bit bahwa putusan yang berkekuatan hukum
A.A.G. Dalem Udayana
Tergugat:
1.I Dewa Gede Sarjana
2.I Dewa Ayu Raka Suriani
3.I Dewa Ayu Oka Mariyani
4.I Dewa Gede Alit Atmaja
85 — 36
tidakmenyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan NegeriGianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadapEksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 232/Padt.G/2020/PN GinMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Nebis In Idem tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan ketentuan dalamPasal 1917
61 — 35
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28Juni 2018 Nomor:432 / PK/pdt/ 2018, dan telah berkekuatan Hukum tetapHalaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Mtrdan kesamaan itu meliputi dalil gugatan, obyek sengketa dan para pihak.Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima atas alasan Nebis In Idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata;Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi tersebut di atas makasangat beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak
156 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Doktrin Hukum yang dikemukakan ahli hukumYahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" halaman 440menyebutkan bahwa menurut Pasal 1917 KUHPerdata, sebuah gugatan dapat dikatakanne bis in idem apabila gugatan tersebut memenuhi syaratsyarat: 1). Apa yang digugatsudah pernah diperkarakan sebelumnya. 2).
68 — 29
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No :92/PDT/2007/PT.DPS tertanggal 19 September 2007, dan kemudian putusanAquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian sesuaidengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata salah satu syarat Ne Bis In demyaitu.
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
., merupakan ne bis in idem sesuai denganketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, dengan perkara putusan padaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 PK/PDT/2015tanggal 24 Maret 2015. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yangsama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari Buku HukumAcara Perdata, M.
194 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi jelaspertimbangan Judex Facti bahwa Yurisprudensi yang dijadikan dasarhukum adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan jika merujuk pada Pasal1917 KUH Perdata;Berikut bunyi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata:Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya;Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagiHalaman 51 dari 54 hal.
131 — 59
Yahyah Harahap menjelaskan terkait denganexceptio res judicata sebagaimana di kutip sebagai berikut :Meskipun semula istilah ne bis in idem hanya dikenal dalam bidang pidana,namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yangjuga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkanPasal 1917 KUH Perdata.