Ditemukan 10811 data
Terbanding/Tergugat I : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank UOB Cabang Bandung
Terbanding/Tergugat III : Neneng Nurliali Wangi
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
33 — 11
ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapatmenganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak samapersis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahanpihak; Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;4.4, Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, gugatan (tuntutan)Penggugat a quo sangat jelas terdapat subyek yang sama, dalil(dasar hukum) yang sama, dan diajukan oleh dan terhadap pihakyang sama dalam hubungan yang sama pula
Jusly
Tergugat:
1.Pangeran Harahap
2.Dharma Serpin Purba,SH
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
4.Abdul Khalik
5.Fitri Apriana Sinaga
128 — 22
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:731 K/Pdt/1975 tanggal 16Desermber 1976, menyatakan Surat Kuasa mutlak masih dapat dicabut.Oleh karena itu menurut Penggugat beralasan hukum menyatakan akta kuasaNomor:55 tanggal 31 Mei 1917 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IIdan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksisaksi TergugatIV dan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuaran hukumserta batal demi hukum.Bahwa akta kuasa yang diperbuat Penggugat dengan Tergugat dihadapanTergugat
202 — 91
Pasal 1917 KUH Perdata,inti sari ketentuan tersebut mengatakane suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatandan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;e gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukanoleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusanhakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekatunsur ne bis in idem atau res judicata; e oleh karena itu
DWI EKA SETYAWATI PURNOMO PUTRI
Tergugat:
1.AGUS HARIYANTO
2.RUSMIRATI
3.NOTARIS YANTI KOMALAWATI, SH
4.PT. BANK DANAMON INDONESIA, tbk
5.A. DWI NURYANTO, S.H, M.H
6.PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
Turut Tergugat:
HADI SUSANTO
111 — 8
Yahya harahap sampaikan Terhadap kasus dan pihak yangsama tidak boleh diajukan kedua kalinya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat IIIdiatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspekaspek mengenai asas Nebis inidem baik ditinjau menurut landasan hukumnya maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa asas Nebis In Idem dalam bidang perdata diatur dalamPasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan, kekuatan sesuatu putusan Hakimyang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada
Terbanding/Tergugat I : Clive Daniel Mario sutanto
Terbanding/Tergugat II : PT Bank Artos Indonesia
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Bandung
Terbanding/Tergugat IV : Drs. Hendrawan Sukma Saputra
Terbanding/Tergugat V : Dewi Lestari SE
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
76 — 134
No.559K/PDT/2012Dalam Hukum Perdata, Pasal 1917 KUH Perdata sebagai dasar untukpersoalan Nebis In Idem, yang berbunyi sebagai berikut:Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harussama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harusdiajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang samadalam hubungan yang sama pulaBahwa dengan demikian Gugatan
498 — 116
Bahwa benar dalil yang menyatakan Hartono alias Tan Bing Tjwan meninggapada tanggal 10 April 2005, dalil posita pada angka 9 menjadi tidak sinkronjika meninggalnya Hartono alias Tan Bing Jwan dihubungkan dengan SuratKeterangan Kematian No. 474.3/04/KI.Sj/V/2013 sebab mengacu padaKutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 25 Juni 2004, Nomor : 25/C/DSP/2004dari daftar Istimewa tentang kelahiran menurut Stbld 1917 No. 130 Jo 1919No. 81
98 — 34
terjadi percekcokkan terus menerus dan berkepanjanganhal 9 dari 58 Put Sela No 1266/Pdt.G/2018/PA.Skh.dikarenakan Termohon tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yangbaik serta tidak bisa menjunjung tinggi harkat dan martabatPemohon sebagai Kepala Rumah tangga dan Termohon seringmengatur dan menguasai kehidupan Pemohon dan juga seringmamenjelekjelekkan serta memfitnah PemohonBahwa dasar hukum yang menjadi landasan materi pokok/alasanalasanhukum dalam perkara ini telah Nebis In Idem adalah : Pasal 1917
96 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide Putusan Mahkamah Agung No. 2497 K/PDT/1984 yangpertimbangannya menyatakan PT telah salah dalam menerapkanhukum, karena melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yakni telahmengadili dua kali perkara yang sama dengan subjek yang sama, sedangperkara yang pertama telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,Mahkamah Agung mempertimbangkan memang benar putusan perkaraNo. 7/1983 secara format bersifat negative dengan menyatakan gugatantidak dapat diterima, seolaholah masih terbuka kesempatan bagiPenggugat
JULIANA PANGEMANAN
Tergugat:
1.Cq. Kementerian Kehutanan Menteri Kehutanan RI
2.Cq Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Propinsi Sulawesi Utara
Turut Tergugat:
Cq Lurah Batuputih Bawah
84 — 41
Bahwa alasanalasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan TinggiManado yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bitungtelah tepat dan benar, oleh karena sesuai dengan ketentuanPasal 1917 KUHPerdata, gugatan yang melibatkan subjek danHalaman 15 dari 49 Putusan No. 275/Pdt.G/2020/PN Bitobjek yang sama dengan perkara yang telah diputus danputusan mana telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatantersebut adalah termasuk gugatan yang bersifat nebis in idem.b
SURYA RAHMANTO FOENAY
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta c.q Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur c.q Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang
124 — 63
Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata (hal 174)merumuskan putusan hakim Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabatyang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri ataumenyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, Putusanpengadilan merupakan akta otentik yang dipergunakan sebagai alat bukti olehpiihakpihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (banding,kasasi, peninjauan Kembali) ataupun dalam pelaksanaannya, dan berdasarkanPasal 1917
1.Jonni Hutagalung
2.James Ramli Hutagalung
3.Sotarduga Hutagalung
4.Sanita Hutagalung
Tergugat:
3.Sondang Togatorp (istri dari alm. Maju Baldwin Hutagalung/menantu dari Periknius Hutagalung (alm)
5.Utian br Simatupang (istri dari alm. Mula Hasahatan Hutagalung)
6.Rugun Hutagalung anak dari alm Bonaparte Hutagalung
Turut Tergugat:
3.4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Cq. Bupati Tapanuli Utara, Cq. Camat Kecamatan Siatas Barita, Cq. Kepala Desa Siraja Hutagalung
4.5. Pemerintah Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat
58 — 15
PerlawananPara Pelawan Nebis in idem ;Bahwa memperhatikan ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdata, yangmengartikan bahwa suatu perkara harus dinyatakan nebis in idemapabila perkara yang bersangkutan ada persamaan dengan perkaraterdahulu dalam hal subyek gugatan sama, obyek tuntutan sama danalasan yang sama, dan kemudian dalam perkembangannyayurisprudensi menyatakan bahwa bilamana suatu) obyek yangdisengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannyatelan memperoleh kekuatan hukum yang
Terbanding/Tergugat : Dahlan Manurung
43 — 25
materi gugatan maupun objek gugatana quo apabiladikaitkan dengan hubungan hukum antara Rensus Napitupulu (Ic: Penggugatdalam perkaraa quo) dan Hisar Napitupulu (Ic: Tergugat dalam perkaradiPengadilan Negeri Balige dengan Register Perkara No: 17/Pdt.G/2016/PN.Blg)adalah sama yaitu samasama mendalilkan bahwa merasa berhak menguasai objek perkara karena merupakan ahli waris dari Polin Napitupulu yang mewarisiharta peninggalan berupa objek perkara; Bahwa nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917
Terbanding/Tergugat I : Bupati Tulungagung
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tulungagung
Terbanding/Tergugat III : PT. Prima Nugraha Agung
Turut Terbanding/Penggugat II : HARRY JUANDA
Turut Terbanding/Penggugat III : HARTONO HALIM
Turut Terbanding/Penggugat IV : WONG LIE ING
Turut Terbanding/Penggugat V : ANDRIAS HADI KRISDIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : LEXY KUSWIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat VII : KO LOK EK garis miring EKO LUKITO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ANDIK WIJAYA
Turut Terbanding/Penggugat IX : LIOE PIK LAN
Turut Terbanding/Penggugat X : NIKEN KARTIKA SARI
Turut Terbanding/Penggugat XI : Musa
Turut Terbanding/Penggugat XII : LOENI WATI SANTOSO
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ELISA SWIYANI,ONG
Turut Terbanding/Penggugat XIV : SOFIA CHRITIANA
Turut Terbanding/Penggugat XV : DANIEAL PINGARDI YOEWONO
Turut Terbandin
170 — 69
Merujuk pasal 1917 BW gugatan dapat dikatakansebagai Nebis In Idem jika gugatan yang diajukan oleh penggugatdidasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang dudukperkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilan serta alasannya.2. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.Penggugat di dalam tuntutannya (petitum) meminta PengadilanNegeri Tulungagung untuk menghukum Tergugat II untuk mencabutdan membatalkan surat Nomor: 1950/35.04.300/XII/2014 tanggal11 Desember 2014.
96 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa asas nebis in idem dalam hukum perdata diatur berdasarkanketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan:"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untukdapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukanHal. 8 dari 50 hal. Put. No 549 PK/Pdt/2014oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pula";.
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
., merupakan ne bis in idem sesuai denganketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, dengan perkara putusan padaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 PK/PDT/2015tanggal 24 Maret 2015. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yangsama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari Buku HukumAcara Perdata, M.
194 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi jelaspertimbangan Judex Facti bahwa Yurisprudensi yang dijadikan dasarhukum adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan jika merujuk pada Pasal1917 KUH Perdata;Berikut bunyi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata:Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya;Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagiHalaman 51 dari 54 hal.
HJ. SUSWATI, dkk (Tergugat)
ATIMONO, dkk (Turut Tergugat)
53 — 6
Dengan demikian prinsip hukum yang seperti inisecara jelas diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata sebagaimanadisebutkan sebagai berikut:Suatu putusan Hakim yang telahmemperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokokperkara yang bersangkutan , untuk dapat menggunakan kekuatanitu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan padaalasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama danterhadap pthakpihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.Lebih lanjut dalam hal ini diperkuat
Sumenep;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I pada dirinya melekathak mewaris dari hartapeninggalan orang tua angkatnya (Hj.Basariya danAmiruddin), maka secara hukum Tergugat I sah menjadi ahli waris dariHj.Basariya dan Amiruddin;Menimbang, bahwa pengangkatan anak atau pemungutan anaksesuai katakata dalam Bukti T.I11 dilakukan dengan memberikan hakmewaris kepada Tergugat I sebagai anak yang dipungut/diangkat olehHj.Basariya dan Amiruddin, hal ini sejalan dengan akibat hukum yangdiatur dalam Stbd.1917
87 — 13
apalagi Putusan tersebut telahmempunyai kekuatan hukum pasti atau RES JUDICATA PROVIRITATEHABETUUR ( Putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apapun yangdiputus oleh hakim, baik hakim tingkat pertama, hakim Banding atau Hakimkasasi maupun Hakim PK maka putusan tersebut tidak dapat ditanggapi ataudi nilai, terlebin lagi dibatalkan oleh putusan Hakim lain karena putusantersebut telah inkracht).Bahwa mengenai Putusan Hakim yang telah mempunyai Kekuatan HukumTetap sebagaimana berdasarkan pada pasal 1917
KUH Perdata, adalahsebagai berikut:Pasal 1917 KUHPerdataKekuatan suatu Putusan Hakim yang telah mempunyai Kekuatan mutlaktidaklah lebih luas mengenai soalnya putusan.
1.Anak Agung Ayu Widi Adnyani
2.Anak Agung Ayu Adnyani Ambarawati,SE
Tergugat:
1.Dewa Ngakan Made Gede Sumitra Jaya
2.I Ketut Sudiarta,S.H.
3.Ni Wayan Watiningsih, SE
4.Ni Made Sri Utami
5.Ni Luh Putu Dian Utami Putri
6.I Kadek Alit Wibawa Putra
7.I Komang Agus Anggara Putra
8.Dewa Ketut Putra
9.Luh Made Bagiasih
10.I Nyoman Winata
11.I Made Jabbon Suyasa Putra
12.I Gusti Ngurah Bagus Suardana, SH
13.I Made Sudarma
14.Made Winetra, SE
15.I Nyoman Jono Astika
16.Ni Ketut Sari
17.I Wayan Suwirka, SE
18.Ni Wayan Jeniari, SE
19.Ketut Yudastra
20.I Gede Sugana
21.I Ketut Wira Mahardika
22.Ni Wayan Suryani
23.Dra. Ni Luh Wistri
24.Ida Bagus Gede Dhisnu
Turut Tergugat:
1.Drs. I Nengah Renaya, SH, SPD, M.Kn
2.Luh Ketut Manik Swasti, SH
3.I Gede Ketut Suhartayasa, SH, M.Kn
4.Ni Made Rai Margawathi, SH
5.I Gede Ardana, SH, M.Kn
331 — 420
BAHWA PERKARA AQUO EXCEPTIO RESJUDICATA ATAU NEBIS INIDEMSesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata dan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2002 tentang PenangananPerkara yang berkaitan dengan Ne Bis In Idem, maka perkara aquosudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.Alasannya adalah karena kasus perkara yang sama tidak dapatdiperkarakan dua kali, dan terhadapnya telah dijatuhnkan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap, yaitu:a.
Bahwa perkara Aquo Exception Rejudicata atau Nebis In Idem sesualdengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata dan Surat Edaran mahkaahAgung RI Nomor : 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yangberkaitan dengan Nebis In Idem, maka Perkara Aquo sudah sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima.Alasannya adalah karena kasus perkara yang sama tidak dapatdiperkarakan dua kali, dan terhadapnya telah dijatunkan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap, yaitu:a.
Pembanding/Penggugat II : MARIA PRATIWIHUMI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SRI HARYANI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat IV : I..HARKANTI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat V : Maudy H Rumbayan Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat VI : SRI HARTATI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Propinsi Dati I Jateng Cq Dinas Sosial
Terbanding/Tergugat II : Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Petanahan Kota Magelang
116 — 56
Hak Pakai Nomor 32 atas nama Pemerintah Propinsi Dati Jawa Tengah c.q Dinas Sosial yang telah dimasukkan dalam KartuInventaris Barang (KIB) A.Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas juga disampaikan oleh ParaPenggugat sendiri dalam dalilnya pada posita angka 19 pada point 19.3halaman 8 yang intinya Para Penggugat pernah mengajukanGugatan kepada Pengadilan Negeri Magelang Nomor30/Pdt.G/2011/PN.Mgl.Bahwa Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem inisesuai dengan ketentuan Pasal 1917
Sertifikat Hak PakaiNomor 32 atas nama Pemerintah Propinsi Dati Jawa Tengah c.q DinasSosial yang telah dimasukkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A.Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas juga disampaikan oleh ParaPenggugat sendiri dalam dalilnya pada posita angka 19 pada point 19.3halaman 8 yang intinya Para Penggugat pernah mengajukanGugatan kepada Pengadilan Negeri Magelang Nomor30/Pdt.G/2011/PN.Mgl.Bahwa Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem inisesuai dengan ketentuan Pasal 1917