. ; ---------------- 3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 berikut lampirannya, ; ------ 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/ BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 berikut lampirannya, ; -------- 6 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah

. ;593 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RInomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihalAncarancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke1 T.A2006 berikut lampirannya, ; 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006berikut lampirannya, ; 26 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah (NPH)antara Pemerintah Provinsi Bali dengan

;e 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 931/LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan jumlah Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah). ;3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RInomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihalAncarancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke1 T.A2006 berikut lampirannya, ;2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan DanaBantuan Langsung

No. 2000 K/PID.SUS/2016 Alokasi 3887/010 36405.5.01/21/20 Tahun11 201192.300.00 480.000.00 120.000.00 692.300.000 0 0 0 Terhadap dana sebesar Rp.692.300.000,00 (enam ratus Sembilan puluh duajuta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkanuntuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2011 sebesarRp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) terhadap 5 (lima)Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 3 (tiga) Desa di KecamatanEmpang.Pada tahun 2012 Unit Pengelola

SK APBN APBD JumlahA Alokasi DOK Kegiatan (Rp)3263.0/010 6605.4/ Tahun 54.255.000 1.690.000.000 400.000.000 2.144.255.0002009/2009 Terhadap dana sebesar Rp.2.144.255.000,00 (dua milyard seratus empatpuluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudiandialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam PerempuanReguler tahun 2009 sebesar Rp.459.500.000,00 (empat ratus lima puluhSembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 31 (tiga puluh satu) kelompokSimpan Pinjam Perempuan

bulan Januari sd Mei 2017 No : 02/ADD-DD/ES/2017 tanggal 17 Mei 2017 ditanda tangani oleh Bendahara Desa embong sido DENI HADIANTO dan kepala desa Embong sido MULYEN;

Kas desa Embong Sido Periode 01 januari 2017 s/d 31 agustus 2017;

Kepahiang TA. 2017;

PERYANDI, S.Sos, MM;

PERYANDI, S.Sos, MM

SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 318.1/KEP14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP14.01/III/ 2016 tanggal 01Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan LegalisasiAset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01Agustus 2016, menetapkan Desa Gunung Sari sebagai salah satu objek/tempat dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun2016 di Kabupaten Kampar dengan alokasi

318.1/KEP14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP14.01/III/ 2016 tanggal 01Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan LegalisasiAset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01Agustus 2016, menetapkan Desa Gunung Sari sebagai salah satu objek/Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT.PBRtempat dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun2016 di Kabupaten Kampar dengan alokasi

BankDKI pada 100 (seratus) lokasi, dengan ini kami mohon untuk dibukakanrekening impersonal untuk kas ATM tersebut dan mengingat keperluantersebut cukup mendesak, mohon alokasi rekening impersonal tersebut dapatdiperoleh dalam waktu dekat ini , sementara daftar 100 (seratus) lokasi ATMtersebut merupakan daftar lokasi yang berasal dari pengajuan PT. KarimataSolusi Padu;Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2009, Terdakwa ILHAMSYAHJOENOES selaku Direktur Operasional PT.

Bank DKI pada 100 (seratus) lokasi,dengan ini kami mohon untuk dibukakan rekening impersonal untukkas ATM tersebut dan mengingat keperluan tersebut cukupmendesak, mohon alokasi rekening impersonal tersebut dapatdiperoleh dalam waktu dekat ini , sementara daftar 100 (seratus)lokasi ATM tersebut merupakan daftar loaksi yang berasal daripengajuan PT. Karimata Solusi Padu.> Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2009, TerdakwaILHAMSYAH JOENOES selaku Direktur Operasional PT.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MalukuTenggara Barat pada Tahun Anggaran 2014berdasarkan lampiran SuratPenyediaan Dana Nomor : 080/SPD/BL/MTB Tahun Anggaran 2014 tanggal 14April 2014, dan Berdasarkan DPA/DPPA/DPAL SKPD Nomor1.01.01.02.03.5.2 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparaturdengan kegiatan pembangunan gedung kantor, mendapatkan anggaransebesar kurang lebih senilai Rp. 838.500.000, (delapan ratus tiga puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi

pada Tahun Anggaran 2014berdasarkan lampiran SuratHalaman 14 dari 61 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SusTPK/2016/PT AMBPenyediaan Dana Nomor : 080/SPD/BL/MTB Tahun Anggaran 2014 tanggal 14April 2014, danBerdasarkan DPA/DPPA/DPAL SKPD Nomor1.01.01.02.03.5.2 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparaturdengan kegiatan pembangunan gedung kantor, mendapatkan anggaransebesar kurang lebih senilai Rp. 838.500.000, (delapan ratus tiga puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori ll Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategorill (T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategorill yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T6).

(Sesuai denganfotokopinya);Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori ll. (sesuai dengan fotokopinya);Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas namaJanidar, SE (No. 25). (sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategorill Pemerintah Kabupaten Dompu.

satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belasrupiah) serta APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp.119.328.484, (seratussembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluhempat rupiah) dimana dana tersebut PAGU anggarannya tercatum dalam DaftarIsian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang Nomor: 0212.0/03204.4/2010 tanggal 31 Desember2009, dengan revisi terakhir tanggal 17 September 2010 sebagai berikut: NAMA KEGIATAN ALOKASI

puluhsatu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) serta APBDKabupaten Sumedang sebesar Rp.119.328.484, (seratus sembilan belas jutatiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)dimana dana tersebut PAGU anggarannya tercatum dalam Daftar IsianPelaksanaan Pekerjaan (DIPA) Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenSumedang Nomor: 0212.0/03204.4/2010 tanggal 31 Desember 2009, denganrevisi terakhir tanggal 17 September 2010 sebagai berikut: NAMA KEGIATAN ALOKASI

Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23122015 yangdilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29122015 yangdilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form PembayaranOperasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIBTa.20151 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi

Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23122015 yangdilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29122015 yangdilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form PembayaranOperasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis KegiatanGBIB Ta.20151 (Satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi

Ketentuan Dasar huruf c menyatakan Keberdayaan, artinyao 4.5.3.proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional olehkaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian danpengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.Ketentuan Pendanaan BLM menyatakan Dana bantuan LangsungMasyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanaikegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.a.

Kemenpan RB RI melalui Surat Nomor : FH2/ 44 / M.PANRB / 3 / 2014Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bnatanggal 24 Maret 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS TahunAnggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari Tenaga Honorer KIlmengeluarkan pengumuman nama honorer KII yang lulus seleksi dan dalamPengumuman tersebut sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) orangdinyatakan lulus seleksi, pengumuman tersebut kemudian di tempel di papanpengumuman pada kantor BKPSDM KAB.

Kemenpan RB RI melalui Surat Nomor : FH2/ 44 / M.PANRB / 3 / 2014tanggal 24 Maret 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS TahunAnggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari Tenaga Honorer KIlmengeluarkan pengumuman nama honorer KII yang lulus seleksi dan dalamPengumuman tersebut sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) orangdinyatakan lulus seleksi, pengumuman tersebut kemudian di tempel di papanpengumuman pada kantor BKPSDM KAB.

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh Terdakwa Herriyanto AS Pgl Heridengan caracara sebagai berikut : Bermula pada tangal 21 Januari 2009 berdasarkan Peraturan WalikotaNomor : 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD yang diubah denganPeraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Peraturan Walikotatentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKota Padang Panjang dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota PadangPanjang mendapatkan alokasi

No. 2310 K/PID.SUS/2011Kota Padang Panjang dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota PadangPanjang mendapatkan alokasi dana untuk Tahun Anggaran 2009berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.13.01sebesar Rp.1.453.800.500, (satu millar empat ratus lima puluh tiga jutadelapan ratus ribu lima ratus rupiah) yang dalam DPA tersebut terdapatpaket kegiatan yaitu sebanyak 3 paket yang terdiri dari :1.

Turut Serta Melakukan Perbuatan SecaraMelawan Hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau OrangLain Atau Suatu Korporasi, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara AtauPerekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSOP Kelas Panjang Tahun Anggaran 2013 nomor DIPA022.04.2.413307 / 2013 tanggal05 Desember 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)Kelas Panjang di Panjang telah mendapatkan alokasi

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya ataukedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSOP Kelas Panjang Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA022.04.2.413307/ 2013 tanggal05 Desember 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)Kelas Panjang di Panjang telah mendapatkan alokasi

Kuasa PenggunaAnggaran; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan Saksi Il: ASIS RUMADAUL, SPBahwa, Saksi mengetahui Terdakwa di sidangkan sehubungandenganproyek pengadaan ternak sapi potong pada Dinas Pertanian danpeternakan Kabupaten SBT tahun 2011, dalam kapasitas selaku Bendahara Pengeluaran ;Bahwa, tugas pokok Saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalahMenerima, Menyimpan, Mengeluarkan, Menatausahakan, Mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang dikelola; Bahwa, Besar alokasi

menyerahkansapi untuk mengganti sapi yang mati di kandang milik Dinas sebanyak 89ekor telah lewat dari tanggal 16 September 2011; Bahwa, yang melakukan pemeriksaan adalah saksi sendiri karena padawakiu itu saksi menghubungi saudara Abidin fanath dan saudara Zein rumfottetapi keduanya beralasan bahwa ada kurang enak badan sedangkan timpemeriksa barang yang lainnnya keluar daerah sehingga saksi langsungmengambil kebijakan seperti itu mengingat sapisapi sudah ada dikandang milik dinas;Bahwa, sesuai kontrak alokasi

Rancangan PeraturanDesa tentang APBDesa untuk mendapatkan persetujuan bersamadengan BPD dan selanjutnya ditetapbkan menjadi Peraturan Desa,Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetuhui BPD disampaikankepada Camat untuk selanjutnya Deli Serdang diteruskan kepada BupatiDeli Serdang c/q untuk diundangkan dalam Berita Daerah, MenyusunJadwal rencana Pencairan Dana, Melaksanakan dan bertanggung jawabterhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari APBDesa,Mempersiapkan Administrasi Pencairan Alokasi

berkas penuntutanterpisah) selaku Bendahara Desa tidak sesuai aturan dan melawan hukum,hingga memperkaya diri sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum kepada Terdakwadapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembebanan uang penggantisebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 in casu sebesar jumlah yang telah dipergunakan Terdakwa untukkepentingan pribadi dalam anggaran dana Desa dan Alokasi

Dana Desa TahunAnggara 2018, serta sejumlah anggaran yang telah dipergunakan dan tidakdipertanggungjawabkan Terdakwa dalam anggaran Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2019;Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PN MdnMenimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara a quo,selanjutnya telah diberikan kepada Saksi Estepanus Karo Sekali sejumlahRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sebagai upang penyusunan laporanpertanggungjawaban dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) peminjaman Saksikepada

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya kepada pengguna anggaran.Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajoKabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh jutarupiah);Bahwa dana tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK)tambahan usulan daerah yang dimasukan pada APBDP KabupatenLebong 2015 berdasarkan DPA Perubahan DPPA SKPD 1.03 01 01 2418 5 2 tanggal 24 Oktober 2015;Bahwa langkahlangkah

berdasarkan suara terbanyak, dan penetapan pemenangoleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidakbisa diganggu gugat oleh kepala ULP;Bahwa selaku anggota Pokja ULP dapat menjadi pejabat pengadaandiluar ULP;Hal 55 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2018/PN BglBahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajoKabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh jutarupiah), yang berasal dari dana alokasi

Penetapan pemenangoleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidakbisa digangu gugat oleh kepala ULP;Bahwa anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabatpengadaan diluar ULP dan saksi telah sudah bersertifikasi sejak tahun2008 kemudian diperpanjang tahun 2011 dan 2015;Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajoKabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015sebesar Rp.2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh jutarupiah), yang berasal dari dana alokasi

Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);

5. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dan Desa (SP2D) Nomor : 4903/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD /VI/2018 Tanggal 06/06/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp. 43.313.046.838,0 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi

Rekening terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPM ini);

6. 1 (satu) Bundel fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dan Desa (SP2D) Nomor : 9135/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018 Tanggal 04/10/2018 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp. 55.595.243.389,0 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk keperluan pembayaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB-DES Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KANTOR DESA, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

39. 1 (satu) Bundel PEMBUKUAN Laporan Realisasi Pelaksanaan Anngaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Klutuk Tahun Anggaran 2018, Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

40. 1 (satu) Bundel PENGAJUAN PEMINDAH BUKUAN ALOKASI

Desa Tahap I TA. 2018 Nomor : 477/145-Kec.Mkb/2018, Tanggal 11 Juli 2018;

52. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap II TA. 2018 Nomor : 477/180.1-Kec.Mkb/2018, Tanggal 18 Oktober 2018;

53. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap III TA. 2018 Nomor : 477/038.1-Kec.Mkb/2018, Tanggal 25 Februari 2019;

54. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : I Tahun 2018, tentang Tata Cara Pemberian Alokasi

Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 26 November 2018;

60. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 902/Kep.95-Huk/2018, tentang tetang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Januari 2018;

61. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 45 tahun 2018 tanggal 12

menyelesaikan sengketanya secarakekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap berteguh pada gugatannya;Bahwa, memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia(PERMA) Nomor : tahun 2008, Majelis menganjurkan kepada kedua belah pihak untukmenyelesaikan sengketanya melalui mediasi;Bahwa oleh karena pihakpihak yang bersengketa tidak menunjuk mediator, makaMajelis menunjuk saudara NURUL HUDA, SHI (non hakim) sebagai mediator denganmemberikan kepada Penggugat dan Para Tergugat alokasi

Direktur Jenderal Pelayanan danRehabilitasi Sosial ;: Panti panti yang dikenakan perpanjanganwaktu tetapi tidak sampai batas waktu 365hari dapat diusulkan tahun berikutnyadengan cara usulan seperti contoh berikutPanti yang mendapat alokasi dana subsidiuntuk 50 orang, berdasarkan monitoring danevaluasi hasil audit pemeriksa (pengawas)ternyata panti tersebut hanya mempunyaipenerima manfaat sebanyak 40 orang sehinggaterdapat kelebihan dana untuk 10 orangdengan ketentuan dana untuk 10 orangtersebut tidak

, termasuk pengangkutan gas Bumi melalui pipaTransmisi dan Distribusi.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 dan atau 53 huruf cdan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksuddengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikanHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Jmbkepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatanpengoplosan BBM, penyimpangan alokasi