Ditemukan 14792 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-10-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 173/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 21 Maret 2016 — -Drs. ROSIDIN, M.Pd
-AJAT SUDRAJAT, S.Ip
58 — 13
58 — 13
keuangan Negaraatau perekonomian Negara sebagaimana unsurunsur yang terkandung dalampasal dimaksud ;Menimbang , bahwa hal yang demikian ini tidak terdapat dalam DAKWAANKEDUA maupun DAKWAAN KETIGA yang telah mendakwa para terdakwadengan ketentuan pasal 12 e atau pasal 11 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31
Unsur secara melawan hukum Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita ketahuibahwa tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini telah dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perouatan melawan hukum secara formilmaupun materiil dan oleh karenanya pengertian melawan hukum dalam tindakpidana korupsi mencakup pula perbuatanperbuatan tercela yang menurutperasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana
tersebut tidak pernah sampaikepada kelompok dimaksud dan dengan demikian tujuan dari disalurkannya danahibah tersebut oleh Pemerintah Kota Banjar tidak dapat tercapai secaramaksimal ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahdikemukakan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telahterpenuhi.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum mengenai ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor31
Putus : 31-01-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/PID.SUS/2012/PN.SBY Tanggal 31 Januari 2013 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP ;
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
199 — 104
199 — 104
Jalan Raya No 233 PANDAAN, terdiridari 22 (dua puluh dua) lembar ; 1301 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASAPEMEGANG SAHAM PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA , Nomor31 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATYSETYOSO,S.H.
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanMemperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dandenda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ;Hal 423 dr 448 Putusan No.82/Pid.Sus/2012/PN.Sby424Menimbang, bahwa unsurunsur delik dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor31
Putus : 13-01-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 241/Pid.B/2009/PN.RGT Tanggal 13 Januari 2010 — NASTION, SE. BIN M. SYAH, DKK
84 — 12
84 — 12
DEWAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana; SUBSIDAIR:Bahwa mereka Terdakwa 1. NASTION, SE BIN M.
padanyakarena jabatan atau kedudukan, dalam kedudukannya sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta sebagaiKoordinator Transportasi dan Akomodasi pada Kegiatan TemuKerja Kepariwisataan tersebut, dan bukannya secara melawan138hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapatdengan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan Pidananya(Requisitor), yang menyatakan pada pokoknya bahwa unsurmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor31
Putus : 20-10-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1868 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 — MOHAMMAD MAKU, S.Sos.;DKK
129 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepentingan Umumdan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PengadaanTanah, beserta Lampirannya, tidak ditemui pasalpasal yangmenyebutkan dalam hal pembebasan lahan yang akandilaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum terdapatbangunan, pondasi bangunan atau segala sesuatu yang berdiri diatasnya, maka pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunankepentingan umum tersebut tidak dapat dilaksanakanpembebasannya (vide hal 357 paragraf 4 Putusan Nomor31
tanggal 3 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Gto. tanggal 13 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara biaya pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31
Register : 24-10-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 108/PDT/2018/PT.PLG Tanggal 15 Januari 2019 — 1. PT. SUMBER PLASINDO JAYA SAKTI
2. PT. INTI PLASINDO JAYASAKTI
3. PT. DAMARJAYA SAKTI
LAWAN
1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
2. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO,
3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
4 .MUHAMMAD TEGUH.
81 — 34
81 — 34
2huruf as.d c pada gugatan a quo.Bahwa berdasarkan Pasal 1238 yang dimaksud Wanprestasi yaitu :Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisitu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatanint mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktuyang ditentukanBahwa berdasarkan angka 22 di atas, TERGUGAT merasa perlumenjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini,berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor31
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 188-K/PM II-08/AD/VII/2016 Tanggal 28 September 2016 — Hendri Tindiqe, Praka CS.4 Org
121 — 52
121 — 52
.: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksisesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia ataukarena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapatdipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya ataukarena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara,keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.
Putus : 01-07-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby Tanggal 1 Juli 2014 — KARSIJANTO, SE.Spd
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
90 — 31
90 — 31
Melawan hukum formil lebih dititikberatkanpada pelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkan suatu perbuatan dikatakantelah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itu merupakanpelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalammasyarakat ;Menimbang bahwa pengertian unsur secara melawan hukum dalam unsurini secara normatif termaktub dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor31 Tahun 1999 yakni mencakup perbuatan melawan hukum dalam
Putus : 29-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG Tanggal 29 April 2015 — Ir.CHAIDIR SYAM, MM Bin H. SYAMSUDIN
53 — 16
53 — 16
BRI Cabang Lubuklinggau Tahun mengakibatkankerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enamratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas
Putus : 29-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1845 K/PID.SUS/2011 Tanggal 29 Mei 2012 — Drs. MUHAMMAD MASYHUDI, M.Pd bin H. M. ALAWI
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALAWI,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12huruf jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair mengandung unsurunsursebagai berikut :1. Setiap Orang ;2.
Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1931 K/PID.SUS/2016 Tanggal 10 Oktober 2017 — SAMUEL ANGKY
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1931K/Pid.Sus/2016Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:
Register : 17-10-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70 /PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG. Tanggal 4 Februari 2013 — ENCUK SUKMARA,SE bin (alm) ZAENAL ARIFIN
71 — 10
71 — 10
Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, majelis melihat bahwadakwaan tersebut bentuknya lebih tepat dikatakan dakwaan yang bersifat alternatif , danapabila dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas maka majelis akanmempertimbangkan dakwaan alternatif atau yang lebih subsidiair yaitu sebagai berikut :Lebih subsidiair :Melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor 20 Tabun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang R.I.
Register : 18-09-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN Dps Tanggal 13 Oktober 2017 — Pemohon:
1.Timotius Lie Indah Nasiol
2.Alfanno Edward B Laoemoery, SH
Termohon:
Kepala Kepolisian RI. Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar
124 — 165
1.Timotius Lie Indah Nasiol
2.Alfanno Edward B Laoemoery, SH
Termohon:
Kepala Kepolisian RI. Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar
124 — 165
., dengan amarputusan, antara lain:e Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik03/01/01/2015tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka olehTermohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2102 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KenaPajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun2007, diatur bahwa atas impor dan atau penyerahan Barang KenaPajak Tertentu yang bersifat strategis berupa bibit dan atau benihdari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,penangkaran, atau perikanan dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;bahwa pada lampiran PP Nomor 12 Tahun 2001 s.t.d.t.d PP Nomor31
Putus : 25-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 — ANGGORO WIDJOJO;
300 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
300 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide halaman 63 LampiranBukti P2) Sedangkan baru dalam dakwaan kedua, paraTerdakwa tersebut dikenakan Pasal 11, pasal untuk penerimahadiah, bukan Pasal 12 atau Pasal 5 UndangUndang Nomor31/1999 jo. UndangUndang Nomor 20/2001 yang seharusnyadikenakan apabila terbukti menerima suap;6.2. Bahwa demikian juga halnya dengan TerpidanaIr.
Register : 08-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2019/PTUN.PTK Tanggal 17 Desember 2019 — HAMDI, S.ST., M.T. MELAWAN WALIKOTA SINGKAWANG
222 — 96
222 — 96
mengeluarkanObjek Sengketa Aguo telah dilakukan banyak kajian serta koordinasihingga ke Badan Kepegawaian Negara untuk mengambil langkah yangtepat dalam menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi dan BadanKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ/, Nomor 15 Tahun 2018 danNomor 153/KEP/2018 ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalammemberantas Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31
Putus : 12-08-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 12 Agustus 2014 — AGUS WALUYO UTOMO, SH.MH
KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
45 — 18
45 — 18
Terdakwa setelah mengambil uang hasil koropsi kemudian terdakwa melarikandiri;e Terdakwa tidak mengembalikan uang asil korupsi;e Terdakwa merugikan negara dan merusak citra lembaga Peradilan;HALHAL YANG MERINGANKAN : Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dalam persidangan;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.e Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;e Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi sejak Tahun 1985;Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor31
Register : 07-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 243/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 13 April 2017 — NIRMALA ADAMI HELMI, DKK;I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, II. PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
68 — 53
68 — 53
BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan) ; Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahan Perseroan (Persero)PT. Pusat Perkayuan Marunda Dan Penambahan Penyertaan ModalNegara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil LikuidasiPerusahaan Perseroan (Persero) tersebut Ke Dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT.
Register : 19-02-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1386/Pdt.G/2018/PA.Pbr Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 34
87 — 34
Adanya bukti Surat Keterangan ahli waris dari Bakhtiar Yahyadari Lurah Kedung Sari dan camat Sukajadi Kota Pekanbaru nomor31/SKETAW/XI1/2017, tanggal 01 November 2017;3. Adanya bukti Kartu Keluarga dari pewaris Bakhtiar Yahya danNurhayati;4. Adanya bukti Surat Penyataan ahli waris;5.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 PK/Pdt/2013 Tanggal 11 Desember 2014 —
53 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 528 PK/Padt/2013Dalam Gugatan Intervensi:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi dari para Tergugat Intervensi;Dalam Pokok Perkara Intervensi: Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaara); Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara Intervensiini sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor31/PDT/2010/PT PDG, tanggal 22 April 2010 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan
Register : 16-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 2/PID.TPK/2017/PT BNA Tanggal 2 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADE PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : INDRA DILLI MULYAWAN, S.Pd Bin IKHWAN
115 — 82
Terbanding/Terdakwa : INDRA DILLI MULYAWAN, S.Pd Bin IKHWAN
115 — 82
Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) jo.